225 research outputs found
Pandangan Mohammad Hashim Kamali terhadap hudud dalam buku Punishment In Islamic Law / Nor Asimah Mat Noh
No full textKajian ini menyentuh isu hudud di dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan (EKJS (II) 1993 Negeri Kelantan). Pada tahun 1993, enakmen ini diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Kelantan dengan sebulat suara oleh ahlinya namun enakmen ini tidak dapat dilaksanakan atas beberapa sebab antaranya percanggahan dengan Perlembagaan Negara. Ada kalangan yang menyokong pelaksanaannya dan tidak kurang juga yang membantah dengan memberikan pelbagai alasan seperti hukuman hudud akan membawa kepada ketidakadilan kepada masyarakat dan akan menyebabkan masyarakat Islam akan menjadi mundur serta ekonomi negara turut akan terjejas. Para sarjana turut membuat ulasan mengenai pelaksanaan enakmen ini di Negeri Kelantan. Di antaranya adalah Mohammad Hashim Kamali yang bangun mengkritik enakmen dengan menghasilkan sebuah buku khusus bagi membincangkannya iaitu “Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan”. Kajian ini dijalankan bagi membincangkan pandangan yang telah dikemukakan oleh Mohammad Hashim Kamali mengenai EKJS (II) 1993 Negeri Kelantan ini. Kajian ini dilakukan secara kualitatif, memfokuskan kepada karyanya tentang hudud. Hasil kajian mendapati bahawa antara tiga permasalahan utama yang dikemukakan oleh Mohammad Hashim Kamali mengenai enakmen adalah seperti masalah prosedur, masalah berkaitan dengan realiti masyarakat majmuk, dan masalah pendekatan literal dalam menghuraikan pemahaman mengenai hudud. Secara intipatinya, penjelasannya tentang hudud menggunapakai pendekatan reformis-liberal. Beliau lebih bersetuju dengan ulasan sarjana modenis dan bukannya pandangan sarjana klasik. hal ini jelas dapat dilihat di dalam ulasannya pada isu murtad, minum arak, zina dan rogol
ANALISIS PEMIKIRAN MOHAMMAD HASHIM KAMALI TENTANG PENGHAPUSAN HUKUMAN RAJAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA
No full text**English**The punishment of stoning (rajm) that agreed upon by Islamic scholars, now faces ongoing rejection particularly in modern times. Mohammad Hashim Kamali, a professor in Islamic law and usul al-fiqh, stands among those who oppose it. This piece aims to delve deeper into Kamali's understanding of the evidence behind stoning punishment, offering analysis and necessary critique. It's a qualitative study, a literature review type, gathering data from books, articles, and related works on Kamali's thoughts regarding stoning, analyzed using an inductive-deductive method. Kamali presents three approaches in rejecting stoning punishment. Firstly, by evaluating and testing the foundations of stoning laws, considering every stoning rationale as doubtful evidence. Secondly, he expands the meaning of doubt (syubhat) as an element found in trial proceedings, incorporating the perpetrator's personality and societal context. The third approach emphasizes repentance in the penal process, advocating for the state to make imposing the death penalty more challenging, providing the individual with an opportunity to improve and reform themselves. The author disagrees with Kamali's ideas. Upon analysis, it's found that Kamali's understanding of the evidence contains several errors. Regarding the expansion of the concept of doubt, it's concluded that Kamali leans towards a Western mindset emphasizing socio-historical approaches in interpreting Sharia law, prioritizing social realities over revelation. Similarly, in terms of repentance, Kamali tends to reject all forms of the death penalty, viewing it as a form of torture, whereas in Islam, such punishment is often symbolized as the highest form of repentance. Furthermore, fundamentally, Hudud punishment cannot be eliminated through repentance. Consequently, this piece concludes that stoning punishment still holds a strong legal
**Indonesia**Rajam merupakan hukuman dalam Islam yang disepakati oleh para ulama. Namun, penolakan terhadapnya masih terus bermunculan terutama di zaman modern. Salah satu di antaranya adalah Mohammad Hashim Kamali, seorang profesor di bidang hukum Islam dan ushul fiqh. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pemahaman dalil oleh Kamali terhadap hukuman rajam serta mengajukan analisa dan kritik yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel dan karya lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Kamali tentang rajam dan dianalisis dengan metode induktif-deduktif. Mohammad Hashim Kamali menyampaikan argumen penolakannya terhadap hukuman rajam dengan menggunakan tiga macam pendekatan. Pertama, dengan evaluasi dan pengujian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar hukum rajam. Beliau menilai bahwa setiap dalil rajam sebagai doubtful evidence (dalil yang penuh keraguan). Pendekatan yang kedua, Kamali memberikan perluasan makna terhadap konsep syubhat sebagai unsur keraguan yang ditemukan dalam proses persidangan, dan bagaimana kondisi kepribadian pelaku dan bagaimana konteks masyarakat.. Pendekatan yang ketiga, adalah Kamali menekankan konsep repentance (pertaubatan) dalam setiap proses pemidanaan, di mana negara harus mempersulit penjatuhan hukuman mati dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki dan mereformasi dirinya sendiri. penulis tidak setuju dengan pemikiran Kamali. Setelah dianalisis, pemahaman dalil yang diajukan Kamali mengandung beberapa kekeliruan. Sedangkan dari aspek perluasan makna syubhat disimpulkan bahwa Kamali memiliki kecenderungan pola pikir Barat yang menekankan pendekatan sosio-historis dalam penafsiran hukum syariah, yang menundukkan wahyu kepada realitas sosial. Begitu pula dalam aspek pertaubatan, Kamali cenderung kepada penolakan segala bentuk hukuman mati dan menilai hukuman sebagai bentuk penyiksaan, padahal hukuman tersebut dalam Islam kerap dilambangkan sebagai bentuk pertaubatan tertinggi. Selain itu, pada dasarnya hukuman hudud tidak dapat dihilangkan karena taubat. Walhasil, tulisan ini menyimpulkan bahwa hukuman rajam tetap memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari syariat Islam.Rajm (stoning to death) as the punishment for zina muhshan perpetrators, is agreed upon all muslim scholars on early muslim generation and has become an ijma’. But still, there are some contemporary muslim today who deny stoning with various reasons. One of them is Mohammad Hashim Kamali, as a professor of Islamic Law and Jurisprudence. He travelled around the world from Middle East, the West, and Malaysia to research more about Islamic law. The purpose of this article is to analyze his thoughts about stoning, and to see its relevance for Indonesian penal law’s development. This research is carried out with read his books, articles and other related works about Kamali’s thought on rajam. Kamali’s denying is based on the evidences evaluation, widening of meaning of syubha, and emphasis on the concept of repentance. Furthermore, this research was founded that Kamali’s denying on stoning has so many weaknesses, and it was concluded that stoning still has a strong legal basis. The idea of refusal stoning punishment for zina muhshan is not relevant for Indonesian society. Based on many considerations, stoning is appropriate to be reinstated as a form of punishment in Indonesi
Shari'ah law : an introduction
No full textProviding a comprehensive and accessible examination of Shari’ah Law, this well considered introduction examines the sources, characteristic features, and schools of thought of a system often stereotyped for its severity in the West. In a progressive and graduated fashion, Mohammad Hashim Kamali discusses topics ranging from juristic disagreement to independent reasoning. Also broaching more advanced topics such as the principle of legality and the role and place of Shari’ah-oriented policy, Kamali controversially questions whether Islam is as much of a law-based religion as it has often been made out to be. Complete with a bibliography and glossary, and both a general index and an index of Arabic quotations, this wide-ranging exploration will prove an indispensable resource for Islamic students and scholars, and an informative guide to a complex topic for the general reader
Pemikiran hukum pidana Islam Mohammad Hashim Kamali dan relevansinya dengan pembangunan hukum pidana di Indonesia
No full textPemikiran Mohammad Hashim Kamali (Kamali) tentang restorasi ḥudūd telah menyebabkan adanya perubahan fundamental pada formulasi ḥudūd yang berbeda dari formulasi para fukaha sebelumnya. Formulasi ini memicu diskusi pada apakah alasan dan argumentasi yang melatarbelakanginya. Pemikiran tersebut secara konseptual juga mengindikasikan adanya kemiripan ide dengan pembangunan hukum pidana di Indonesia. Disertasi ini bermaksud untuk menjawab tiga permasalahan penelitian. Pertama, Mengapa pemikiran pembaruan hukum pidana Islam Kamali penting untuk pembangunan hukum pidana di Indonesia? Kedua, apa latar belakang dan istimbat hukum pemikiran pembaruan hukum pidana Islam Kamali? Ketiga, bagaimana relevansi pemikiran pembaruan hukum pidana Islam Kamali dengan pembangunan hukum pidana di Indonesia? Penelitian disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) dan termasuk penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah usul fikih, hermeneutik, dan sociology of knowledge. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan analisis wacana kritis, analisis deskriptif, dan komparatif.
Temuan penelitian ini adalah; pertama, pemikiran utama Kamali tentang pembaruan hukum pidana Islam mencakup dua hal, yaitu restorasi jarīmah ḥudūd dan harmonisasi syari’at. Kedua, rumusan restorasi ḥudūd Kamali dilatarbelakangi oleh respons terhadap praktik pemberlakuan hukum pidana Islam di berbagai negara Muslim yang belum maksimal karena alasan substantif maupun alasan politis. Secara metodologis, konstruksi ḥudūd Kamali dirumuskan dengan teori maslahat secara integratif melalui pendekatan maqāṣid al-syarī’ah. Ketiga, beberapa pasal dalam RKUHP 2019 secara khusus memiliki relevansi dengan pemikiran Kamali, yaitu: pasal 54 ayat (1) dan (2), 191-196, 306, 417-420, dan 598-616.
ABSTRACT:
The thoughts of Mohammad Hashim Kamali (Kamali) on the restoration of ḥudūd have led to a fundamental change in the formulation of ḥudūd which is different from the formulation of the previous jurists. The formulation triggers a discussion on what the reasons and arguments are behind it. The formulation conceptually also indicates that there are similarities in ideas with criminal law reform in Indonesia. This dissertation aims to answer three research problems. First, why is the thought of reforming the Islamic criminal law of Kamali important for the criminal law reform in Indonesia? Second, what is the background and istimbāt al-aḥkām of the thought of reforming the Islamic criminal law of Kamali? Third, how is the relevance of the thought of reforming the Islamic criminal law of Kamali to the criminal law reform in Indonesia? This research belongs to the type of library research and is qualitative research. The approaches used are uṣūl al-fiqh, hermeneutics, and the sociology of knowledge. The data were collected using the documentation study method, and analyzed using critical discourse analysis, descriptive analysis, and comparative analysis.
The findings of this study are; first, Kamali's main thoughts on reforming Islamic criminal law include two things, namely the restoration of jarīmah ḥudūd and harmonization of syari'ah. Second, the formulation of Kamali's ḥudūd restoration was motivated by the response to the practice of applying Islamic criminal law in various Muslim countries which had not been maximized due to substantive and political reasons. Methodologically, the construction of Kamali’s ḥudūd is formulated with an integrative theory of maṣlaḥat through the maqāṣid al-syarī'ah approach. Third, several articles in the RKUHP that specifically have contextual narratives with Kamali's thoughts, are: articles 54 paragraphs (1) and (2), 191-196, 306, 417-420, and 598-616
Islamic law reform and maqasid al-shari'a in the thought of Mohammad Hashim Kamali
No full textMohammad Hashim Kamali is one of the leading contemporary scholars writing on the concept of maqāṣid al-sharīʿa as well as Muslim reformist thought. The purpose of this chapter is to closely examine his numerous writings on maqāṣid al-sharīʿa with particular focus on how he employs this concept for the purpose of reforming Islamic law. In the first section of this chapter, I describe the nature of Islamic reform in Kamali’s thought as encapsulated in the two terms he frequently employs: tajdīd haḍari (civilizational renewal) and siyāsa al-sharīʿa (maqāṣid al-sharīʿa-compliant method of governance). In the second section, I discuss how Kamali’s understanding of the nature and the delineating features of the Qurʿān, the Sunna, and the relationship between revelation and reason creates space for the reform of Islamic law. In the third section of this chapter, I focus on some specific methodological considerations Kamali discusses in rethinking existing premodern uṣūl al-fiqh mechanisms for reform purposes by linking them to the concept of maqāṣid. These include maṣlaḥa, istiḥsān, ijtihād, ijmāʿ, qawāʿid (legal maxims), ḥikma, ʿilla, and asbāb al-nuzūl. In the fourth section, I discuss the main arguments outlined by Kamali for the need for and the importance of maqāṣid-oriented Islamic law reform. I also describe his original contributions to the topic of the nature and the salient features of maqāṣid and their identification. Finally, I outline his proposal on the new methodology of maqāṣid and his views on the future tasks and challenges for maqāṣid-oriented uṣūl.No Full Tex
Dolus eventualis and the Rome statute without it?
No full textCopyright @ 2009 University of California PressArticle 30 of the Rome Statute of the International Criminal Court provides a general definition for the mental element required to trigger the criminal responsibility of individuals for serious violations of international humanitarian law. At first sight, it appears that the explicit words of Article 30 are sufficient to put an end to a long-lasting debate regarding the mens rea enigma that has confronted the jurisprudence of the two ad hoc Tribunals for the last decade, but this is not true. Recent decisions rendered by the International Criminal Court evidence the discrepancy among the ICC Pre-Trial Chambers in interpreting the exact meaning of Article 30 of the ICC Statute. The paper challenges that dolus eventualis is one of the genuine and independent pillars of criminal responsibility that forms, on its own, the basis of intentional crimes, and suggests its inclusion in the legal standard of Article 30 of the ICC Statute
GAGASAN ILMU HADIS MOHAMMAD HASHIM KAMALI: SOROTAN TERHADAP A TEXTBOOK OF HADITH STUDIES
No full textThis study is the thought of Mohammad Hashim Kamali in the science of hadith which is contained in the book A Textbook of Hadith Studies. This research aims to provide an overview of the critical methodology and criteria for the science of hadith, as well as to try to verify the accuracy of the text and the authenticity of the hadith. This research uses a qualitative research approach with the type of library research and historical research. The results of the study state that Kamali's thoughts only provide a glimpse of the efforts of the scholars and hadith scholars to verify the authenticity of the Prophet's hadith. The wealth of scientific works on the methodology of hadith science and the efforts made to compile many works on hadith cover the history of Islamic scholarship. The classification of hadith literature is divided into ten titles. The authors of this work apply certain critical principles, examine the value, advantages and disadvantages of the hadiths they collect, discuss the reliability of the narrators, and explain rare traditions, then examine these works by considering them to be reliable as the main criteria of guidance for narrators hadith. The number of overlapping biographies of hadith bearers is a sign of falsification of hadith. The falsification of hadith should be condemned regardless of any subject.AbstrakKajian ini merupakan telaah Mohammad Hashim Kamali mengenai ilmu hadis yang terdapat pada buku A Textbook of Hadith Studies. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai metodologi kritik dan kriteria ilmu hadis, serta berusaha memverifikasi keakuratan teks dan keaslian hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research dan historis. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemikiran Kamali hanya memberikan gambaran sekilas tentang upaya para ulama dan cendekiawan hadis untuk memverifikasi keaslian hadis Nabi. Kekayaan karya ilmiah tentang metodologi ilmu hadis dan upaya yang dilakukan untuk menyusun banyaknya karya tentang hadis mencakup sejarah keilmuan Islam. Klasifikasi literature hadis terbagi menjadi sepuluh judul. Para penyusun karya ini menggunakan prinsip kritik tertentu, memeriksa nilai, kelebihan dan kekurangan dari hadis yang mereka kumpulkan, mendiskusikan keandalan perawi, dan menjelaskan hadis langka, selanjutnya meneliti karya-karya dengan mempertimbangkannya yang dapat diandalkan merupakan kriteria utama untuk pedoman para ulama hadis. Banyaknya biografi pembawa hadis yang tumpang tindih menjadi tanda dari pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis harus dikecam terlepas dari subjek apapun. AbstractThis study is the thought of Mohammad Hashim Kamali in the science of hadith which is contained in the book A Textbook of Hadith Studies. This research aims to provide an overview of the critical methodology and criteria for the science of hadith, as well as to try to verify the accuracy of the text and the authenticity of the hadith. This research uses a qualitative research approach with the type of library research and historical research. The results of the study state that Kamali's thoughts only provide a glimpse of the efforts of the scholars and hadith scholars to verify the authenticity of the Prophet's hadith. The wealth of scientific works on the methodology of hadith science and the efforts made to compile many works on hadith cover the history of Islamic scholarship. The classification of hadith literature is divided into ten titles. The authors of this work apply certain critical principles, examine the value, advantages and disadvantages of the hadiths they collect, discuss the reliability of the narrators, and explain rare traditions, then examine these works by considering them to be reliable as the main criteria of guidance for narrators hadith. The number of overlapping biographies of hadith bearers is a sign of falsification of hadith. The falsification of hadith should be condemned regardless of any subject.
Recommended from our members
Shariah law ::questions and answers /
No full text"Shariah law is a subject that is misunderstood and misrepresented by many in the West. More than simply a system of law, it is concerned with a set of values and rules that are essential to the understanding and practice of Islam. In this volume, Mohammad Hashim Kamali, a world-renowned expert on Shariah, adopts a question-and-answer format to provide a clear introduction to its most salient aspects. Extending from the sources of Shariah in the Qur'an, hadith and the legal maxims of Islamic law to the discussion of issues such as freedom of religion, gender equality and human rights, Shariah Law: Questions and Answers connects the theoretical aspects of the law with how it is applied in the world today. At once scholarly and accessible, it is sure to be a vital resource for students, teachers and general readers, addressing as it does a range of contemporary concerns, including jihad, democracy, the environment, genetic engineering, human cloning, euthanasia and abortion"--Back cover
- …
