17 research outputs found
Kemitraan pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Get PDFThe development approach through the development actors initiative and support at lecal level has been a participative-based development model.The initiative and support are encouraged through the establishment of the partnership between people and development actor, including local government and it aims at developing an interaction process in the effort to create a joint movement in alleviating poverty. in the context of people empowerment partnership,those who establish the partnership do not make any differentiation in terms of magnitude or volume, status/legality, or their power. the partnership is linearly established, which means that there is not subordination among them. the study aims at investigating and describing the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo city. it is of the kind of qualitave one with descriptive method the data is collected using intrview, obseiatio and secondary data use. The interview is conducted using interview guideline, informal discussion and standard open interview. the results of the study show: (1) the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo city indicates the contribution of the actors role in alleviatig poverty and hence the involvement of them directly evidences that BMK,people, and other social groups are actually able to make a synergy with the government in the poverty alleviation and (2) the form of the partnership among the actors in the P2Kp program is put in the context of role playing in accordince wifh their respective authority and in the context of join movement.
Key words:parnership, empowerment,role,interaction, sharing.
Key words:parnership, empowerment,role,interaction, sharing
Pembangunan Hutan Kota dan Ketersediaan Lahan
Get PDFTown forest in its growth, ahead have been converted to become the farm of agricalture and residence in line with resident growth, growth of centre of activities which is one with the residence have instituted to form an urban region. its his weak is society knowledge, governmental agency and
also the straightening of existing law, and on the other hand quickly it him resident growth claim the availibility of farm for the settlement of and effort
also the straightening of existing law, and on the other hand quickly it him resident growth claim the availibility of farm for the settlement of and effort
tending to to push the town growth to development of medium and infrastructure of eye physical, and tend to the green air-gop minimization or town forest as town lung. functioned to displaced more amount town farm become the commerce area, industrial area and settlement area and also prasarana walke and other
tending to to push the town growth to development of medium and infrastructure of eye physical, and tend to the green air-gop minimization or town forest as town lung. functioned to displaced more amount town farm become the commerce area, industrial area and settlement area and also prasarana walke and other
Keyword: Townforest, open space green, area settlement
Keyword: Townforest, open space green, area settlemen
PENGEMBANGAN KAPASITAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO
Get PDFPenelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas sarana prasarana Dinas Kesehatan di Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan dan staf pegawai. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rancangan model interaktif terdiri dari koleksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menujukkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Gorontalo telah memadai, namun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya berupa anggaran dan tenaga kesehatan. Kesimpulan, di perlukan dukungan sumber daya (resources) untuk meningkatkan sarana prasarana agar jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo dapat terpenuhi. Untuk mengantisipasi keterbatasan sumber daya, penelitian ini menyarankan pelaksanaan program dilaksanakan secara komprehensif integral dengan melibatkan stakeholder, sehingga target kegiatan dan tujuan program tercapai. Kata kunci:Capacity Building, Sarana Prasarana
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Gorontalo
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan: (1) pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (2) penguatan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (3) pengembangan kapasitas melalui reformasi kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, (4) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
Metode Penelitian: Menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumen. teknik analisis data model interaktif Miles, Hubermen dan Saldana (2014).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, telah disikapi dengan, (1) pengadaan kegiatan training (pendidkan dan pelatihan) namun masih minim, (2) sistem upah (salaries) dilakukan secara normatif tetapi belum sepenuhnya mengacu pada merit system, (3) kondisi kerja menunjukkan mekanisme yang sesuai SOP namun aspek koordnasi antar SKPD belum maksimal, (4) rekrutmen secara normatif untuk CPNS dan pejabat telah dilakukan sesuai SOP tetapi masih dipengaruhi kepentingan politik penguasa. Penguatan organisasi, yang meliputi, (1) pemberian insentif telah berjalan dengan berbasis kinerja, (2) pemanfaatan personil belum mengacu pd asas the right man on the right pleace, (3) leadership lebih bersifat motivasi dalam menigkatkan kinerja individu dan organisasi, (4) kultur organisasi mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah baku, (5) komunikasi telah berjalan baik namun perlu peningkatan pemahaman pesan untuk menghindari mis komunikasi antar SKPD, (6) struktur organisasi telah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi namun masih dipengaruhi dengan kebijakan pemerintah pusat hingga diskresi kebijakan pada level daerah berjalan kurang maksimal. Sementara terkait reformasi kelembagaan terkait, (1) aturan main rezim ekonomi dan politik dipengaruhi oleh kekuatan rezim penguasa, (2) perubahan kebijakan dan hukum serta reformasi konstitusional, telah dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, perlu mempertimbangkan faktor pendukung berkenaan: (1) komitmen bersama, (2) kepemimpinan, (3) reformasi aturan (regulasi), sementara faktor penghambat yang perlu diperhatikan adalah meliputi, (1) inkonsistensi aturan (regulasi, () anggaran (budget). Rekomendasi: (1) mempertahankan dan meningkatkan faktor-faktor pendukung, (2) mereduksi faktor-faktor penghambat seperti inkonsistensi dan masalah anggaran (budget) harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
Kata Kunci: Pengembangan kapasitas, Sumber Daya Manusia, Penguatan Organisasi, Reformasi Kelembagaan, Good Governance
Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo (Studi tentang implementasi kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah)
Get PDFThe function and role of bureaucracy oriented by the government staff is very important in the life society and country. Within bureaucracy, manpower is a key factor of alteration process that includes any accept of living in the country. Government staffs are the main determinant in conducting services which actually serving the need and interest of people. The reality of public service performance managed by bureaucracy staffs,
according to majority of public as the user of that services, is not yet suitable enough and far from the hopes. Many efforts had beef done by the
government to make performance of their staffs better, one of which was through the civil servant recruitment system. Started by 2005, the government province of Gorontalo peiformed an incentive program giving the region financial
Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo
Get PDFAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi kepemimpinan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba untuk menanalisis variabel kepemimpinan dan pemeberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Kepemimpinan Kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kebebasan atau Laissez Faire. Hal dapat dilihat dari berbagai cara yang dilakukan oleh Kepala desa Bilato yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masayarakat terdiri atas dua yaitu: 1) faktor pendukung yang terdiri dari: a) kewibawaan dari seorang kepala desa; b) kekuasaan; dan c) kemampuan. 2) selanjutnya adalah faktor penghambat, yang terdiri dari: a) partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan yang masih kurang; dan b) fasilitas dan peralatan yang masih belum memadai.
Abstract
This study aims to determine the determinant factors that influence the leadership of the Village Head in community empowerment in Bilato Village, Bilato District, Gorontalo Regency. This type of descriptive qualitative research is trying to analyze the variables of leadership and community empowerment. This study uses data collection methods through interviews, observation, and documentation.
The results of this study indicate that 1) Village Head Leadership in community empowerment with democratic leadership style and freedom style or Laissez Faire. This can be seen from the various methods carried out by the Bilato Village Head, starting from the planning, implementation and supervision of the community empowerment process itself. While the factors that influence the leadership of the village head in community empowerment consists of two, namely: 1) supporting factors consisting of: a) the authority of a village head; b) power; and c) ability. 2) the next is the inhibiting factor, which consists of: a) lack of community participation in the empowerment program; and b) inadequate facilities and equipment.
 
ANALYSIS OF COMPETENCE OF APPARATUS IN PUBLIC SERVICES AT THE INVESTMENT OFFICE AND ONE-STOP INTEGRATED LICENSING SERVICE GORONTALO REGENCY
No full textAdopting sustainable environmental policy based on quadruple helix model in Gorontalo city, Indonesia
Get PDFGorontalo City is an area that has potential natural resources. However, destructive natural resource management has caused a lot of environmental damage. Waste management, for example, is still a prominent problem in Gorontalo City. This research explains the environmental problems faced by Gorontalo City using the quadruple helix model. This research method uses an explanatory approach, to identify, mapping, and formulating alternative solution models for environmental problems based on sustainable development principles. The data collected is used as input in formulating environmental policies with a collaborative system using the quadruple helix model. The results of the study found that the policy for handling environmental problems in Gorontalo City has not been well optimized. The main problem originates from the lack of a creative and innovative collaboration system between the government, community, academia and industry. Gorontalo City Government basically has a strategic plan, but the formulation, implementation and evaluation process does not involve other strategic actors. The Quadruple Helix model could be a suitable local innovation model that is adjusted to the condition of resources in a local region
Kemitraan antar aktor pada program penanggulangan kemiskinan terpadu (Paket) P2KP di Kota Gorontalo
No full textANALYSIS OF COMPETENCE OF APPARATUS IN PUBLIC SERVICES AT THE INVESTMENT OFFICE AND ONE-STOP INTEGRATED LICENSING SERVICE GORONTALO REGENCY
No full textThis study aims to analyze the competency of the apparatus in carrying out services to the Investment Office and the One-Stop Integrated Licensing Service (DPMPTSP) of Gorontalo Regency. This study uses a qualitative descriptive method in analyzing the competency of the field of expertise in carrying out tasks and functions of public services related to licensing. The results of the study show that the competency of the apparatus is related to knowledge and work experience. There are 11 (eleven) apparatus competencies that are based on aspects of expertise based on education, this greatly supports the implementation of DPMPTSP's duties and functions in administering government services. In carrying out the function of public service based on the competency of the apparatus, this institution has 3 (three) fields, namely the field of Investment, Licensing Services and Supervision and advocacy. The conclusion of this study, even though the competency aspects have been fulfilled, but still found public complaints related to the quality of services that have not been in line with expectations. So this research recommends increasing the competency of the apparatus through various trainings to increase the capacity of individuals in providing services to the community.
Keywords: Competence, apparatus, public services
