668 research outputs found
Can payments for environmental services achieve both?
No full textThis paper investigates the trade-off between conservation and equity considerations in the use of payments for environmental services (PES) that implicitly incorporate different distributive justice principles. Using a public good experiment with heterogeneous participants, we compare the effects on additional area conserved and distribution of earnings of two PES schemes: an equal payment and a payment based on Rawls distributional principle, which we refer to as maxi-min payment scheme. The main findings of the framed field experiment conducted in Jambi province (Indonesia) indicate that the introduction of a maxi-min PES scheme can function as a multi-purpose instrument. It realigns the income distribution in favor of low-endowed participants and does not necessarily need to be compromised by lower environmental additionality at the group level
Kerja Sama Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan Bandar Udara Internasional Juanda dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta
Full text linkAbstrak -- Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda sejak awal dibangun sebagai pangkalan induk penerbangan Angkatan Laut, dalam perkembangannya dimanfaatkan bersama oleh PT Angkasa Pura I digunakan sebagai Bandara Internasional yang melayani penerbangan pesawat komersial rute domestik maupun internasional. Pada Kondisi damai, keberadaan Bandara Internasional Juanda berlaku enclave sipil (dalam kantong sipil) dan pengelolaannya berlaku regulasi sipil. Sedangkan dalam kondisi darurat militer atau perang, akan berubah menjadi enclave militer (dalam kantong militer), sehingga kewenangan pengelolaan Bandara tersebut berlaku regulasi dan hukum militer beserta kepentingan militer lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa kerja sama antara Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dan Bandar Udara Internasional Juanda sebagai komponen pertahanan dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui analisis dokumen perjanjian Kerja Sama, wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pangkalan Udara TNI AL Juanda sebagai Bandara sipil sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan aspek penggunaan aset, keamanan dan keselamatan penerbangan, tata ruang dan pemberdayaan potensi kebandarudaraan sebagai bagian pertahanan semesta. Guna mengefektif dan mengefisienkan kerja sama penggunaan pangkalan tersebut perlu dilaksanakan kerja sama yang lebih konkrit, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Saran yang diberikan diarahkan pada upaya memperbaiki sistem yang mendukung kerja sama, melalui dukungan pemerintah dan koordinasi dengan pihak terkait, sebagai upaya mendukung sistem pertahanan semesta.Kata kunci: Kerja sama, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Pertahanan Semesta Abstract -- The Juanda Naval airbase since in beginning was used as the Indonesia Naval Airbase, in the development it was jointly used by PT Angkasa Pura I as International Airport that serves commercial flight for domestic or international route. In a piece state, the existence of Juanda International Airport is civil enclave applicable and its management is applicable civil regulation. Whereas, in military emergency condition or war, will change become military enclave, therefore its managerial authority shall comply with military regulation and law and other military interest thereof. The aim of the study is to analyse the cooperation between Juanda Naval Airbase and Juanda International Airport as a defense component in support of the Total Defense system. A qualitative method was used to analyse agreement document, in-depth interviews with heads of departments and literature study. The results have shown that Use of the Indonesia Naval Airbase as Civil Airport often caused conflict related to aspect of use of assets, flight security and safety, spatial plan and empowerment of potential airport as part of the Total Defense. For achieving effective and efficient cooperation on use of such airport, it is required to establish a more concrete cooperation, so it will not cause new conflict. We strongly recommend measures to increase monitoring; strengthen legislation and regulations; and inter-ministerial collaboration on cooperation research to to support the total defense system.Key words: Cooperation, Juanda Naval Airbase, PT Angkasa Pura I Juanda International Airport, Total Defens
Pengaruh Denda dan Sistem Tarif serta Interaksinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Program Tax Amnesty.
No full textDefisit APBN yang dialami Indonesia mendorong Pemerintah untuk
menemukan sumber penerimaan baru. Penerimaan pajak memiliki kontribusi dominan
terhadap penerimaan negara. Penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target
setiap tahunnya. Hal tersebut dipicu oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.
Pemerintah mengupayakan solusi untuk masalah kepatuhan wajib pajak melalui
program tax amnesty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh denda dan
sistem tarif serta interaksinya terhadap kepatuhan wajib pajak pada program tax
amnesty.Penelitian ini menggunakan metode percobaan ekonomi. Metode analisis data
yang digunakan adalah analisis keragaman, uji lanjut beda nyata terkecil (BNT), dan
analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa denda 200 persen lebih tepat
diterapkan saat sistem tarif 2* periode dengan tahapan 2 persen diawal periode dan
8 persen di akhir periode. Denda 400 persen lebih tepat dterapkan saat pelaksanaan
tax amnesty 3 periode. Wajib pajak cenderung lebih patuh pada program tax
amnesty saat diberikan insentif tarif uang tebusan sebesar 2 persen
Increase in efficient of irrigation through cultivation of paddy System Of Rice Intensification (SRI) Method
No full textDi masa mendatang pennintaan air irigasi akan terus meningkat seiring dengan pertambahan luas tanam padi yang diperlukan. Di sisi lain, volume air yang harus dialokasikan untuk memenuhi pennintaan dari sektor non pertanian semakin meningkat pula. Implikasinya, pasokan air irigasi semakin langka. Oleh karena itu peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi harus dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui estimasi nilai ekonomi (valuasi) air irigasi untuk penentuan harga air irigasi dan peningkatan pendapatan petani, mengetahui sejauh mana penentuan harga air berpengaruh terhadap alokasi sumberdaya air secara efisien, mengetahui interaksi kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya air irigasi, Mengetahui implikasi metode tanam optimal terhadap pendapatan petani dan produksi padi demi kesejahteraan petani padi, dan mengetahui System of Rice Intentification (SRI) yang efisiensi pada air irigasi mendukung ketahanan pangan nasional.Demand for irrigation water will increase in line with toting up cultivation area of rice required in the future. On the other hand, water quantity should be allocated to fulfill water demand of non-agricultural sectors which are also steadily increasing. It implies that water availability for irrigation will be scarcer, and therefore, utilization of irrigation water resource should be carried out in a more efficient way. An economic incentive might be feasible to apply economic value of the irrigation water as a basis of water pricing. Water charges paid by the farmers and the quantity of water used and under the marginal value product of the irrigation water. The research result indicates that marginal value of irrigation water is Rp 1.520 m·3 for Cianjur Region and Rp 1.079 m·3 for Karawang Region. Efficiency of irrigation can also use with management supply is the disconnected water distribution system (intermittent). Intermittent can increase the efficiency between 46 % compared with the continuous system (continuous flow). The deviation from both these systems can give a plus point to the peljormance of Penlln Jasa Tirta (P JT) II which can be used for the necessity out of the agriculture. Intermittent at cultivation of paddy with SRI method can increase the product is 16.7 % compared with conventional method, and therefore, SRI method can increase food security in Indonesia
Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Perkembangan Perekonomian dan Kinerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten
No full textPemekaran wilayah diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjangan
kesejahteraan. Tujuan penelitian ini untuk melihat kecenderungan pengaruh
pemekaran menggunakan analisis deskriptif dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi perekonomian dan kinerja pemerintah daerah menggunakan
analisis data panel. Variabel-variabel penduga model PDRB adalah Pendapatan
Daerah (PD), IPM, Porsi Belanja Modal (PBM), dan Variabel Dummy Pemekaran
(D). Pendugaan model IPM menggunakan variabel-variabel Puskesmas (PSKM),
Tingkat Buta Huruf (TBH), Populasi Terdidik (POPT), PDRBK, dan Variabel
Dummy Pemekaran (D). Hasil penelitian memperlihatkan pelayanan pendidikan di
Daerah Induk (DI) cenderung mengalihkan bebannya ke Daerah Otonomi Baru
(DOB) dan kualitas pelayanan kesehatan di DOB lebih baik dari DI pasca
pemekaran. Pemekaran wilayah menjadikan DOB memiliki keunggulan kualitas
SDM dibandingkan dengan DI, dengan koefisien variabel Tingkat Buta Huruf dan
Puskesmas dari DOB lebih tinggi dibandingkan DI masing-masing sebesar -
0.0005 dan 0.0015. Pasca pemekaran wilayah, pertumbuhan ekonomi DOB
menjadi lebih baik dari DI dengan koefisien variabel PBM dari DOB lebih tinggi
dari DI sebesar 0.0047
Pengaruh Denda dan Peluang Audit Serta Interaksinya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty.
No full textPemerintah membuat sebuah program yang dinamakan program pengampunan pajak (tax amnesty). Program ini diharapkan dapat menarik harta-harta yang disimpan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri sehingga dengan kembalinya para wajib pajak, pemerintah dapat melakukan pemantauan untuk menjamin kelangsungan kepatuhan pajak pada jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh individual masing-masing faktor yang diteliti (faktor peluang audit dan denda) terhadap keikutsertaan wajib pajak pada program tax amnesty serta memahami dan menganalisis pengaruh interaksi antarfaktor dalam memengaruhi keikutsertaan wajib pajak pada program tax amnesty. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari percobaan ekonomi. Alat analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah Analisis Ragam (Analysis of Variance/Anova)dan analisis deskriptif. Variabel yang digunakan adalah tingkat kekayaan, denda, periode tarif, peluang audit dan peluang tax amnesty selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda dan peluang audit merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan wajib pajak terhadap keikutsertaannya pada program tax amnesty.Serta terdapat interaksi yang kuat antara peluang audit tinggi dengan denda yang dikenakan kepada wajib pajak
Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia Masa Pemerintahan Jokowi-JK 2016-2018
No full textPerekonomian secara global dan nasional pada saat ini diikuti dengan percepatan pertumbuhan produktivitas serta peningkatan ketidakpastian. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya posisi pemerintah dalam menciptakan kebijakan publik yang mampu menjaga inklusifitas dan keberlanjutan perekonomian di suatu negara. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah Indonesia masih memiliki permasalahan dalam perekonomianya, yaitu permasalahan inklusivitas. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh kebijakan publik sosial ekonomi terhadap pertumbuhan inklusif di 34 provinsi. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja kebijakan dalam jangka pendek dan kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia terkhusus pada pemerintahan Jokowi-JK. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif menggunakan regresi data panel Pooled Least Square pada 34 provinsi dan deret waktu 2016-2018. Hasil data panel menunjukan bahwa kebijakan publik dan komponen output lainnya memiliki pengaruh positif terhadap PDRB perkapita dan PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan, kemiskinan serta memiliki pengaruh positif pada peningkatan tenaga kerja
Analisis Penyebaran Kemiskinan dan Pengaruh Industri Mikro dan Kecil Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
No full textKemiskinan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan bagi setiap daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan sendiri terjadi salah satunya karena disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan pembangunan antara daerah perdesaan dan perkotaan ikut menjadi penyebab semakin tingginya tingkat kemiskinan di daerah perdesaan. Industri mikro dan kecil merupakan sektor yang dapat tumbuh di seluruh wilayah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Pendekatan wilayah harusnya sudah digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan, karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pola penyebaran kemiskinan dan pengaruh industri mikro dan kecil terhadap kemiskinan di wilayah DI Yogyakarta. Pola penyebaran kemiskinan antar kecamatan di DI Yogyakarta dianalisis dengan metode analisis moran’s I, moran’s scatterplot, dan Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA). Sedangkan pengaruh industri mikro dan kecil terhadap kemiskinan di setiap wilayah kecamatan DI Yogyakarta dianalisis dengan model regresi Geographically Weighted Regression (GWR).
Hasil analisis dengan menggunakan uji moran’s I menunjukkan bahwa pola hubungan persentase kemiskinan antar kecamatan di DI Yogyakarta adalah mengelompok (clustered) dengan nilai moran’s index sebesar 0,616295. Selanjutnya, hasil analisis dengan moran’s scatterplot memperlihatkan pola hubungan persentase kemiskinan di setiap kecamatan di DI Yogyakarta dominan pada kuadran I dan kuadran III. Kuadran I memperlihatkan pola hubungan kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan tinggi dikelilingi oleh wilayah dengan persentase tingkat kemiskinan yang tinggi juga, sedangkan pola hubungan pada kuadran III adalah kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan rendah dikelilingi oleh kecamatan yang memiliki persentase kemiskinan rendah. Hasil pengujian LISA juga memperlihatkan bahwa kecamatan yang persentase kemiskinannya secara beda nyata memiliki auto korelasi spasial dengan persentase kemiskinan kecamatan di sekitarnya hanya ada 3 pola hubungan, yaitu 14 kecamatan dengan pola hubungan High-High (HH), 22 kecamatan dengan pola hubungan Low-Low (LL), dan satu kecamatan yang memiliki hubungan Low-High (LH) yaitu kecamatan Wonosari yang juga merupakan Ibukota Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan dari hasil analisis GWR, secara umum tenaga kerja dan investasi industri mikro dan kecil secara signifikan dapat mengurangi persentase kemiskinan di sebagian besar kecamatan di DI Yogyakarta, kecuali di kecamatan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya
Analisis Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Manusia (Human Capital) Di Provinsi Gorontalo
No full textEvery regional proliferation as an attempt in the implementation of regional autonomy is essentially based on the Regional Autonomy Regulation No.32/2004 with the goal to achieve the social welfare. However, this effort is not without obstacles; various kinds of development problems are faced by all regions in Indonesia. The main indicator in the realization of social welfare can be seen from the extent of the role of local government in improving human development. This was also the case with the experience of Gorontalo Province at the post-regional autonomy period, marked by the proliferationn of Gorontalo from its parent Province of North Sulawesi. The various human development issues as the conclusions of this study are strongly influenced by the following various factors. By using the panel data methods to determine the factors that affect Human Development Index (HDI) before and after the regional autonomy, the study obtained the result that the Human Development Index of Gorontalo Province was affected by the high percentage of poor people, a factor that determined the low level of HDI in the province. In addition, the poor health facilities such as hospitals, maternity hospital, health centers and supporting health center, health care workers such as doctors and medical personnel also influenced the HDI in this "Corn" Province. Further, the educational facilities such as the buildings of elementary schools, junior and senior high schools did not have an effect on HDI in the Province of Gorontalo but other aspects such as the quality of teaching staffs (teachers and lecturers) might well affect the level of HDI, whereas the economic growth rate turned out to affect the HDI of Gorontalo Province. This study also found that the literacy rate and the net participation rate did not affect the level of HDI in the province, but the rough participation rate and the school participation rate did. Then, the educational, health and economic budgets could essential affect HDI, but in this study it was found that only the health budget had a significant impact on the HDI of Gorontalo Province, whereas the educational and economic budgets did not significantly do so
- …
