38 research outputs found
Hasil Penilaian Sejawat / Peer Review - Iiz Izmuddin
No full textHasil Penilaian Sejawat / Peer Review - Iiz Izmuddi
Ekonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr
No full textEkonomi Islam Menurut Pandangan Muhammad Baqir al-Shad
Metode Ijtihad Khomeini Dan Perubahan Sosial
No full textThis research concerns to contrast two languages, Indonesian language as the source language and English language as the target language. And the limitation of problem is focused in contrasting declarative sentence patterns in both languages. However, in this research, the researcher uses Descriptive Analysis as the methodology; she analyzes Indonesian and English declarative sentence patterns, which is categorized into transitive, bitransitive, intransitive, nominal, adjectival, prepositional, and numeral. Then she applies Contrastive Analysis method to contrast the patterns and to find out the differences and similarities. Moreover, the objective of this research is to know the differences and similarities of declarative sentences in the two languages, and also to find out errors that students do more in making declarative sentences. Next, she provides 35 Indonesian declarative sentences used as the instrument to support this research that are translated into English (target language) by 26 students, as the respondents. Finally, the writer concludes that the similarities of declarative sentence patterns between Indonesian and English language found in three categories, those are transitive, bitransitive, and intransitive; however the differences ones found in the nominal, adjectival, prepositional, and numeral category. In addition, she concludes that there are many Indonesian students who learn English language make errors in making English declarative sentences whose different patterns with Indonesian, that are in nominal, adjectival, prepositional, and numeral sentence. In other words, the errors happened among the students caused by interference (negative transfer) they did
Penetapan fee pada transaksi non-profit: kajian kritis atas fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
No full textBuku ini berasal dari disertasi yang telah dibukukan. Tema penelitian ini adalah alasan maqasid al-shari'ah dalam penetapan fee pada akad-akad non-profit (kasus fatwa DSN-MUI tentang akad-akad Tabarru'). Ada sekitar 25 fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang akad-akad tabarru', dari tahun 2000 sampai tahun 2009
MENATA REGULASI PEGADAIAN SYARIAH (UPAYA MENERAPKAN AL-MAQASID DAN MEMINIMALKAN KESENJANGAN SOSIAL)
No full text<em>This study aims to prove that legislation or government regulation (No. 103 of 2000) relating to pawnshops still have not touched the side of shari'a, thus because its existence is intended for business purposes and does not touch the social side. Whereas the original purpose of al-Rahn contract is for social purposes. Changes in the transaction purpose of social objectives into the business transaction will result in social problems. The research method with a theoretical framework Maqasid al-Shariah that seen from the legal perspective (Islam), ethics, and the unity will be linked with the Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Rahn, DSN-MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Gold Rahn and DSN No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn tasjily as a reference of the technical implementation in implementing the Islamic pawnshop Organization products. The study concluded that the presence of the Islamic pawnshop just touches the side of the law, but the ethics and the unity is still neglected, for example, the issue of justice and social inequality and this paper describes how should the rules applied by social institutions so that the application of al-Rahn can be applied in its tracks, to reduce social- economic inequalities.</em>

Penelitian ini betujuan ingin membuktikan bahwa Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (Nomor 103 tahun 2000) yang berkaitan dengan pegadaian masih belum menyentuh sisi syariah, hal demikian dikarenakan keberadaanya diperuntukan untuk tujuan bisnis belaka dan tidak menyentuh sisi sosialnya. Padahal tujuan awal disyariatkannya akad al-rahn adalah untuk tujuan sosial. Perubahan tujuan transaksi dari tujuan sosial merubah dengan transaksi bisnis akan berakibat pada masalah sosial. Metode penelitian dengan kerangka teori Maqasid al-Shariah yang dilihat sisi hukum (Islam), etika, dan tauhid akan dihubungkan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily sebagai rujukan dari pelaksanaan teknis dalam melaksanakan produk Lembaga Pegadaian Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah hanya menyentuh sisi hukum saja, namun sisi etika dan tauhid masih terabaikan, misalnya masalah keadilan dan kesenjangan sosial dan tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya peraturan-pertauran yang diterapkan lembaga sosial sehingga penerapan al-rahn dapat diterapkan di jalurnya yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial-eonomi</jats:p
MENATA REGULASI PEGADAIAN SYARIAH (UPAYA MENERAPKAN AL-MAQASID DAN MEMINIMALKAN KESENJANGAN SOSIAL)
No full textThis study aims to prove that legislation or government regulation (No. 103 of 2000) relating to pawnshops still have not touched the side of shari'a, thus because its existence is intended for business purposes and does not touch the social side. Whereas the original purpose of al-Rahn contract is for social purposes. Changes in the transaction purpose of social objectives into the business transaction will result in social problems. The research method with a theoretical framework Maqasid al-Shariah that seen from the legal perspective (Islam), ethics, and the unity will be linked with the Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Rahn, DSN-MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning Gold Rahn and DSN No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 concerning Rahn tasjily as a reference of the technical implementation in implementing the Islamic pawnshop Organization products. The study concluded that the presence of the Islamic pawnshop just touches the side of the law, but the ethics and the unity is still neglected, for example, the issue of justice and social inequality and this paper describes how should the rules applied by social institutions so that the application of al-Rahn can be applied in its tracks, to reduce social- economic inequalities.
Penelitian ini betujuan ingin membuktikan bahwa Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (Nomor 103 tahun 2000) yang berkaitan dengan pegadaian masih belum menyentuh sisi syariah, hal demikian dikarenakan keberadaanya diperuntukan untuk tujuan bisnis belaka dan tidak menyentuh sisi sosialnya. Padahal tujuan awal disyariatkannya akad al-rahn adalah untuk tujuan sosial. Perubahan tujuan transaksi dari tujuan sosial merubah dengan transaksi bisnis akan berakibat pada masalah sosial. Metode penelitian dengan kerangka teori Maqasid al-Shariah yang dilihat sisi hukum (Islam), etika, dan tauhid akan dihubungkan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily sebagai rujukan dari pelaksanaan teknis dalam melaksanakan produk Lembaga Pegadaian Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah hanya menyentuh sisi hukum saja, namun sisi etika dan tauhid masih terabaikan, misalnya masalah keadilan dan kesenjangan sosial dan tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya peraturan-pertauran yang diterapkan lembaga sosial sehingga penerapan al-rahn dapat diterapkan di jalurnya yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial-eonom
Pengaruh Pergesaran dan Perbedaan Makna Sunnah Terhadap Penetapan Hukum Ekonomi Syari'ah
No full textPengaruh Pergesaran dan Perbedaan Makna Sunnah Terhadap Penetapan Hukum Ekonomi Syari'a
