42 research outputs found
Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi
No full textConcurrent local elections to be held in December 2015, characterized by the dynamics of democracy and new political dynamics. Dynamics it is the birth of a single candidate in several areas that will carry out the election. It is on the one hand shows that the dynamics of democracy in the country increasingly show progress and our society is increasingly “literacy” and political savvy, but on the other hand it raises a new problem, namely whether the elections will be postponed or published decree. This happens because the legislators did not expect the birth of a single candidate. This fact shows that the lawmakers have not been able to make laws that meet the philosophical and sociological aspects of that legislation was well received presence in the midst of society without conflict and live longer. Because it is common to occur in Indonesia legislation only whole corn.Issues to be addressed in this study is what legal remedies in the face of a single candidate and how the legal steps to prevent the birth of a single candidate in the elections. This study is a normative legal research, using qualitative juridical analysis. The result showed that the legal solutions that can be done to deal with a single candidate is to 1). Exposes a single candidate with an empty tube, 2). Delay the election until the election outright in 2017. 3). Published the decree. While the legal steps that can be taken to prevent the birth of a single candidate is 1. Revise election laws, by adding specific chapter or article concerning a single candidate, 2. Increasing political education for the public and political party cadres and prepare the mature cadre in the party’s internal
THE IMPORTANCE OF REGINONAL REGULATIONS SUPERVISION IN FINANCIAL SECTOR AFTER REGIONAL DEVELOPMENT
No full textAutonomous regional administration may say 80 % fail, even many violations in governance can be seen from the many local regulations canceled by the government. The problem of this study is how the regulatory supervision of the financial sector among local parent with a new autonomous regions. Methods used in this research is to examine the normative Law 23 of 2014 and Act No. 17 of 2003. From the results, that local governments still have to master to supervise all local regulations and regulatory policies that made the district/city, especially in the field of finance. An obligation on the parent region to assist funding over three years for new autonomous regions interfere with the delivery system of local governance parent, therefore before autonomy, candidates should be prepared to be autonomous administrative regions that after autonomy not interfere execution dependent and parent local government
Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan
No full textThe long conflict on the regional border causes loss to a country, especially in terms of economic, and threatens the defense and security of the country. The purpose of this study is to analyze and formulate the legal step that can be taken to resolve the regional border conflict resulting from the regional expansion and to formulate a model for the community participation in resolving the border conflict in their region. The method used in this research is legal normative by analyzing and studying the regulations of law related to the regional expansion and by studying and analyzing the legal materials used by each party conflicting to claim the border in dispute. The result of the research concludes that: First, the legal strategies that can be taken to resolve the border conflict can refer to the Law No. 12 of 2008 on Regional Government and the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 76 of 2012 on the Guidelines on the Regional Border Confirmation and the last measure that can be taken is the settlement through the Constitutional Court. Second, the active involvement of the community in the region in dispute must be encouraged in each process of the regional expansion proposition
Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia
No full textTindak pidana korupsi merupakan extraordinary crimes, maka perlunya pengaturan dan penerapan perangkat-perangkat hukum yang memadai (proporsional) dan bersifat luar biasa (comprehensive extraordinary measure). Langkah yang tegas dan sanksi yang berat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera. Selain mengatur pidana pokok Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur dengan tegas sanksi pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku korupsi salah satunya adalah Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dalam hal ini hak politik memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Akan tetapi mencabutan hak tertentu dalam konteks Hak Politik terpidana kasus korupsi bertentangan dengan aturan di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang menyatakan beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam diri manusia salah satunya adalah Hak Memilih dan dipilih pada pemilihan umum.Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi dalam prespektif Hak Asasi Manusia, Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi pada masa yang akan datang, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pencabutan Hak untuk memilih dan dipilih bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena termasuk dalam kategori derogable rights atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memutuskan, dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat hal ini sejalan aturan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih tanpa adanya jangka waktu berlakunya vonis pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHP yang menyatakan mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya dibatasi dalam jangka waktu tertentu dan Konsep ideal kedepan ialah perlu adanya pengaturan mengenai pencabutan hak politik terpidana kasus korupsi dengan diberikan jangka waktu batasan pencabutan hak politiknya menjadi 10 tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya
State Role in Balancing Harmony in a Diversed Society: Regulating Religions in Indonesia
No full textAs a State in which its society believes in the existence of God, it is not a surprising fact that a number of religions developand recognized in Indonesia. These include Islam, Catholic, Protestan, Hindu, Budha and Konghucu. Since most of Indonesian people are the followers of Islam, this religuions become the majority in Indonesia. Certain matters are regulated separately from the national laws, so that such laws only applicable for muslim. These include arrangement on marriage between moslem, which is provided by Indonesian Act Number 1 Year 1974 on Marriage. Indonesia also has a specific religious court for moslem. The competence of religious court for moslem is clearly stipulated in Article 1 paragraph (1) of Act Number 50 Year 2009 on Religious Courts. Article 49 of the Act stipulates that the religious courts have the duty and authority to examine, decide, and resolve cases in the first instance among Moslim in the field of marriage, inheritance, will, grant, waqaf, zakat, infaq, shadaqah and sari'ah economy.
While some argues that the existance of religious court can be seen as Government failures in guarantee constitutional rights for minority, this paper seeks to find how to prevent potential religious disharmony in Indonesia. Based on the results of normative juridical research, it can be concluded that ideal arrangements related to religion is that it cannot separate the judiciary between Islam and other religions, because it might create possible sense of injustice and disharmony of minority religions. Thus, a specialized religious court for moslem might not be necessary
LIMITASI HAK KREDITOR SEPARATIS ATAS PELUNASAN PIUTANG SETELAH LAMPAU WAKTU PENJUALAN JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA
No full textAbstrak : Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang membagi 3 jenis penggolongan kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen dan kreditor separatis, Ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditor separatis dianggap sebagai ketentuan yang tidak sejalan serta inkonsisten terhadap ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 55 Ayat 1 dan merupakan limitasi terhadap hak-hak kreditor separatis yang berdampak pada pemberian batas waktu penjualan benda yang dijadikan jaminan oleh debitor kepada kreditor separatis, Dengan demikian hak Kreditor separatis sebagaimana Kreditor yang dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari utang harta debitor pailit dan memiliki Hak yang terpisahkan dari harta pailit umumnya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 55 ayat 1 menimbulkan pertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 terkait dengan limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dan perlindungan hak-hak kreditor separatis serta terjadi ketidakserasian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hak kreditor separatis setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan, Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 1 mengakibatkan kreditor separatis kehilangan kedudukan dan haknya sebagai kreditor separatis yang mengakibatkan berubah kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak preferen dan hak eksekusi atas hak jaminan kebendaannya.Kata Kunci : Kepailitan, Jaminan, Kreditor Separatis
STRATEGI HUKUM DAN PENERAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH DI SUMATERA SELATAN
No full textLegal Consideration on Formulating “Local Diversity” in Act 18A (1) of the Constitution of Republic Indonesia in 1945
No full textPlurality is something adhered to Indonesian nation, even more before this nation established, there are ethnical society construction and its practice of government proven by country life of big and small kingdoms in this archipelago. This plurality is accommodated by the country’s founder by establishing that the form of Indonesian country is Unitary State using decentralization system. However, in its implementation, there are many rebellion in regional levels moreover it appears claim to break away from the Unitary State of Republic Indonesia (NKRI).based on the fact above, the problem statement of this study reveals that what legal consideration on formulating the word of regional diversity in act 18A (1) the Constitution of Indonesian Republic in 1945 and what the meaning of the word in implementation of correlation between central government and regional. This study is normative research using qualitative juridical method. The research showed that the legal consideration on formulating the word of local diversity in act 18A (1) the Constitution of Indonesian Republic in 1945 referred to accommodate all diversity appearing in local, that derived from effort to prevent disintegrate. Moreover, the meaning of local diversity in conducting authority between central and local government was the form and content of local autonomy should not be uniform. This form and content referred to any special condition and diversity in certain local area. Keywords: Legal Consideration, Local Diversity, the Constitution of Republic Indonesia in 194
The Legal Effect of Local Diversity Arrangement Related to the Correlation Pattern between Central and Local Governments
No full textLong before freedom, in this archipelago has conducted its own governmental practice, it showed in the existence of big and small kingdoms and original society structure which still accepted till now. One of Indonesian purpose is to protect all Indonesian people and whole Indonesian homelands, including protecting all diversity available. In the era of New Order stated in the Statute No. 5 in 1974 on Local Government, there was effort of government to make uniformity of all society structures and the correlation pattern used was centralization. It resulted in losing cultural values as the Indonesian wealthy. After reformation, to accommodate the society claims and to keep safe the cultural value, the government issued Statute No. 23 in 2014 on Local Government, that all the diversity could be accommodated. In line with that, the research problem appears to be what the legal effect of formulating the word local diversity in act 18A (1) of the Constitution of Republic Indonesia in year 1945 related to the correlation pattern on authority between central and local governments. This study is normative one, using qualitative juridical method. The legal effect of formulating the word local diversity related to the correlation pattern on authority between central and local governments would be the possibility of un-uniformity in implementing authority correlation between central government and local government that has certain diversity. It showed in issuing the Statute No. 21 in 2001 on Special Autonomy for Papua Province and the Statute No.18 in 2001 on Special Autonomy for Province of Daerah Istimewa Aceh as Province Nanggroe Aceh Darussalam and the accepting of special authority for Yogyakarta. Keywords: Law effect, Local Diversity, Correlation, Central Government, Local Government
PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN
No full textIn examining a child in conflict with the law aged under 12 years does not determine the status of a suspect and at the end of this process the judge only gives a determination not a decision so that it raises doubts in the application of the presumption of innocence to the handling of children in conflict with the law who are not yet 12 years old. The problem of this research is how to apply the principle of the presumption of innocence to children who are in conflict with the law aged under 12 years and how the legal protection for children who are in conflict with the law aged under 12 years in the future. This study uses normative legal research. The results of the study show that the application of the principle of the presumption of innocence to children in conflict with the law aged under 12 years can be seen from the fulfillment of children's rights in undergoing the criminal justice process. The judge's determination needs to add consideration to community research reports, professional social worker research reports, as well as evidence to create protection, justice and legal certainty for the parties
