1,721,007 research outputs found
Pengaruh Latihan Mengunyah dan Menelan Tertrukstur Terhadap Kemampuan Mengunyah dan Menelan Dalam Konteks Asuhan Keperawatan Pasien Stroke Dengan Disfagia di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda
No full textStroke adalah kumpulan gejala klinis akibat hilangnya fungsi otak sebagian atau keseluruhan, secara tiba-tiba yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Salah satu penyebab kematian pasien stroke adalah aspirasi pneumonia yang berhubungan dengan disfagia. Penanganan yang baik terhadap disfagia dapat membantu mencegah komplikasi, mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh latihan mengunyah dan menelan terstruktur terhadap kemampuan mengunyah dan menelan dalam konteks asuhan keperawatan pasien stroke dengan disfagia di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Desain penelitian ini adalah quasy eksperiment, khususnya conrol group pretest-posttest design. Sampel berjumlah 64 orang (32 orang kelompok intervensi yang diberikan perawatan standar dan latihan mengunyah dan menelan terstruktur 7 hari dan 32 orang kelompok kontrol yang diberikan perawatab standar), yang diambil dengan metode consecutive sampling. Evaluasi kemampuan mengunyah dan menelan dilakukan pada hari pertama dan ketujuh baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Hasil penelitian diperoleh adanya peningkatan kemampuan mengunyah dan menelan secara bermakna (p=0,000 α=0,05), artinya latihan mengunyah dan menelan terstruktur berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan mengunyah dan menelan pasien stroke dengan disfagia. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu intervensi mandiri keperawatan dalam menangani pasien stroke dengan disfagia sehingga meningkatkan mutu asuhan keperawatan, mempercepat penyembuhan, mencegah komplikasi serta memperkaya keilmuan keperawatan. Rekomendasi penelitian ini perlu adanya penelitian lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar
Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Hari Rawat Pasien Diabetes Miletus Tipe II
Full text linkLama hari rawat adalah salah satu unsur atau aspek asuhan dan pela-yanan di rumah sakit yang dapat dinilai atau diukur. Dengan meningkatnya pre-valensi penderita diabetes melitus berimplikasi pada peningkatan jumlah penderita diabetes melitus yang dirawat di rumah sakit yang disebabkan karena kurangnya kemampuan melakukan selfcare management DM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat pasien Diabetes Melitus tipe II yang dirawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Pertamina Balikpapan tahun 2012. Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 53 responden dengan menggunakan teknik consecutive sampling dan proporsional sampling. Hasil analisis statistik de-ngan independen t tes dan statistik chi kuadrat didapatkan faktor yang berhubungan dengan lama hari rawat pasien diabetes melitus tipe II adalah : usia (p = 0,794), kepatuhan diet (p = 0,568) dan peran keluarga (p = 0,384). Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya tenaga kesehatan dan keperawatan untuk selalu meningkatkan kualitas layananan dalam merawat pasien khususnya pasien diabetes melitus tipe II sehingga dapat mengurangi nilai Average Length of Stay (aLOS
REEVALUASI DAN REORIENTASI SISTEM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN ISTUDI PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN ELM OLEH KEJAKSAAN AMINO
No full textBantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dipergunakan oleh Bank Indonesia pada bulan Maret 1998 dan terdiri dari fasilitas Bank Indonesia di luar Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI). BLBI merupakan fasilitas non-program. BLBI merupakan 'credit atau pinjaman dengan persyaratan Pelanggaran terhadapnya berarti pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Persoalan penyalahgunaan BLBI muncul sewaktu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan menyeluruh (Due diligence), Bank Indonesia tidak memberikan pendapat (disclaimer). Dewan Perwakilan Rakyat membuat keputusan, meminta BPK untuk melakukan audit investigasi BLBI. Penyalahgunaan BLBI berawal adanya talangan dana Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Kejahatan berbentuk penyalahgunaan BLBI, tidak dalam arti kejahatan dalam Undang¬Undang No. 7 tahun 1992 (dirobah oleh 11U No.10 tahun 1998). Persoalan muncul apakah penyalahgunaan BLBI dalam aspek hukum pidana atau aspek hukum perdata atau apakah dalam aspek hukum administrasi. Membuktikannya diperlukan investigasi yang akurat, handal dan dapat dipercaya. Kekeliruan dalam investigasi dapat menimbulkan pergeseran aspek hukum. Kejaksaan Agung menemukan kesulitan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, karena campurtangan faktor non yuridis dalam penyaluran BLBI dan kelonggaran ketentuan hukum penyaluran, Iaporan yang masuk kekejaksaan diarahkan penyelidikan, penyidikannya pada tindak pidana korupsi. Penyelesaian oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Unit Kerja Investigasi Perbankan (UKIP) serta menggunakan mekanisme pembebasan dan pemberhentian (release and discharge).
Permasalahannya adalah bagaimanakah sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI oleh pihak Kejaksaan. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi dan menginventarisir serta mengidentifikasi kendala dan mengidentifikasi upaya-upaya untuk mengefektifkan sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI
Oleh sebab itu sangat diperlukan penelitian dan telaah keilmuan yang terencana dan terfokus. Penelitian dilakukan melalui prosedur penelitian hukum empiris (soda legal research), kemudian dilakukan analisis dan pembahasan.
Hasil penelitian mengungkapkan terdapatnya kelemahan-kelemahan ketentuan hukum, dampak hubungan kerjasama melalui surat keputusan bersama, kendala-kendala tidak lengkapaya peraturan perundang-undangan, lemahnya mekanisme tata kerja disebabkan modus operandi kejahatan yang lebih sulit dan rumit, terdapatnya kendala pemeriksaan terhadap saksi yang sulit untuk dihadirkan, tersangka yang sering terkait dengan pusat kekuasaan dan surat-surat serta dokumen yang sulit dicari atau ditemukan, bahkan sengaja dihilangkan, sehingga kelemahan dan kendala yang terjadi diperlukan terobosan-terobosan melalui penilaian atau penaksiran serta gambaran-gambaran sebagai bentuk reevaluasi dan reorientasi untuk dapat diadakannya pembaharuan hukum pidana terhadap sistem penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan di bidang perbankan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan BLBI atau kasus-kasus BLBI, sehingga diberikan saran perobahan terhadap undang-undang yang Iebih tinggi harus diikuti juga oleh undang-undang yang lebih rendah, kejaksaan hams memposisikan diri menjadi independen. Perin pembentukan Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Kejahatan di bidang perbankan.
Kata kunci reevaluasi, reorientasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kejahatan
perbankan, penyalahgunaan BLBI, Kejaksaan Agung.
ABSTRACT
Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) was used by Bank Indonesia on March 1998 and it consists of facilities of Bank Indonesia outside Liquidity Credit of Bank Indonesia. BLBI is a non-program facility. From legal aspect, BLBI is a conditional credit or loan. Violation of its conditionality means violation of existing legal norms. The problems of misuse of BLBI appeared when finance and Development Audit Agency (BPKP) had finished its audit, while Finance Audit Body (BPK) hold total audit to BLBI. Misuse of BL RI started from the support from Bank Indonesia as lender of the last resort. The crime of misusing BLBI does not fall within to the crime according to Act No. 7, 1992 (its changes by Act No.10, 1998) about Banking. The problem that appears then is whether the misuse of BLBI falls within the aspect of criminal law, private law or administrative law. To prove the violation of BLBI needs proper, accurate, and reliable investigation. The mistakes in investigation can result in the shifting of its legal aspect. There are obstacles in detect and investigation and prosecuting the banks, bank's officials of private bank. Attorney General Office found dculties in the process of detection and investigation because of interventions of non-legal factors in distributing of BLBI, the softness of its distribution regulation, and report came to the Attorney General was directed to detect and investigation of corruption crime. The process of settlement was done through Unit Kerja Investigasi Perbankan (UKIP) and using mechanism of release and discharge.
The problem is how the system of detect, investigation and prosecution of used by Attorney General in banking crime especially in the misuse of BLBI. The goal of this researh is to obtain information, to compile and indentini obstacles and to identify efforts to efectibi the system of detecting, investigation and prosecution of banking crime especially in the misuse of BLBI.
Therefore a focused and planned redetect and scientific analyses are needed. This redetect was implemented by using the empirical yuridis research procedure (socio legal research) then information collected the discussed and analyzed.
The results of the redetect show that there are the weaknesses in regulation, the impact Surat Keputusan Bersama, incomplete of regulation, weakness of operational procedure since the modus-operandi of banking crime is more complicated sophisticated, handicaps in questioning the witnesses, that the suspects that related to center of political power, difficulties in finding the letters and documents. Because of all of the handicaps and problems a breakthrough is needed through assessment and estimation and the form of reevaluation and reorientation in order to reform the criminal law procedure especially in detecting, investigating and prosecuting banking crimes especially that are related to misuse of BLBI or BLBI cases. Therefore the recommendation that can be given here is that the change of a higher level of regulation should be followed by lower level regulation. The Prosecution office should be independent and free from intervention of other institution. There should be a special committee to fight of banking crime.
Key words: reevaluation, reorientation, detection, investigation, prosecution, banking crime, misuse of BLBI, Attorney General
TINJAUAN aAERHAnAe HURUNCAN ROORDINAST FUNGSTONAL ANTARA eCaLaTST USMONGFRAJA_OENGAN FOLJEST DAtAM MELEAKSANAKAN UOAYA F"AKSA
Full text linkABSTRAKSI
Penegakan hukum berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Di Indonesia terdapat dua lembaga penegakan hukum yakni polisi dan penyidik pegawai negeri sipil, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b. Lembaga penegakan hukum menyelenggarakan penegakan dengan mempergunakan upaya paksa. Tujuan penegakan hukum itu sebagai operasional terhadap proses administrasi sistem peradilan pidana (terutama penegakan hukum oleh polisi). Lembaga penegakan hukum yang lain juga melaksanakan upaya paksa (termasuk polisi pamongpraja). Polisi Pamongpraja dibentuk secara yuridis berdasarkan UU No.5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Mendagri No.33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi pamong praja. Di Kotamadia Padang untuk merealisasikan peraturan pusat tersebut membentuk polisi pamongpraja dengan Surat Keputusan Walikota Tk.II Kotamadia Padang No.11 Tahun 1996 dengan, tujuan menertibkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya telah memperluas batas kewenangannya dengan melaksanakan upaya paksa berupa pengeledahan, penangkapan dan pemeriksaan surat-surat terhadap para pelaku yang dianggap melanggar a-susila di Kotamadia Padang. Tugas ini mendapat dukungan dari Sosio-kultur masyarakat Minang Kabau (Tungku Tigo Sajarangan). Pelaksanaan tugas polisi pamongpraja menimbulkan masalah tersendiri, terutama berhubungan dengan hukum acara pidana dan melampaui batas-batas kewenangan pembentukkannya, serta telah menyimpang dari rambu-rambu hukum acara pidana, salah satunya hubungan koordinasi dengan polisi, sehingga perlu penjelasan dan pemahaman terhadap tugas tersebut. Pemahaman dan penjelasan diberikan dalam bentuk pandangan sosiologi hukum berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan dengan mempergunakan metode empiris dengan pendekatan fungsional dan struktural, mempergunakan interpretasi dan analisis yang lazim dipergunakan dalam penelitian empiris. Pengambilan sampel melalui pengambilan sampel gugus sederhana (Simple Cluster Random Sampling) dengan mempergunakan penarikan sampel dilapangan berdasarkan bola salju bergelinding (Snow Ball Sampling). Tujuan penelitian untuk memberikan dan memperoleh gambaran empiris tentang kharakteristik penyidikan oleh polisi pamongpraja, cara penyelesaian kasus,serta untuk memperoleh penjelasan tentang hubungan koordinasi antara polisi dengan polisi pamongpraja dan memperoleh gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh polisi pamongpraja. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran sosiologis tentang adanya beberapa indikasi penyimpangan prosedur dan proses seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kelemahan-kelemahan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh polisi pamongpraja serta tidak lengkapnya pengetahuan polisi pamong praja tentang teknik dan penyidikan Pengaburan pengertian tentang batas-batas kewenangan dan batas-batas tindakan penertiban. Penegakan hukum mempunyai batas-batas kewenangan dan batas-batas tindakan penertiban secara normatif dan sosiologis. Mempunyai standar kerja profesional sesuai dengan aturan¬aturan hukum skala nasional, sehingga nantinya pengembangan hukum bisa sejalan dengan perubahan hukum dan masyarakat
INTERVENSI PENDIDIKAN STROKE MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP POSITIF DALAM MENCEGAH KEGAWAT DARURATAN STROKE
No full textHipertensi dikenal sebagai penyakit kronis yang disebut The Silent Killer, biasanya pasien tidak mengetahui bahwa mereka menderita penyakit hipertensi, hal ini jika jika tidak dicegah menyebabkan stroke. Penelitian bertujuan untuk intervensi pendidikan stroke terhadap pengetahuan, sikap dan fungsi kognitif pada pasien hipertensi
Desain penelitian ini menggunakan quasi ekspriment dengan dengan control groups pretest-post test design. Responden diambil secara consecutive sampling sebanyak 30 pasien hipertensi yang bisa beresiko terjadinya stroke di Wilayah Puskesmas Bengkuring Kota Samarinda. Data dikumpulkan dengan lembar instrumen dan kuesioner pengetahuan, sikap. Analisis data menggunakan paired t test, mann whitney u test, dan uji wilcoxcon test
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah dilakukan intervensi, peningkatan skor pengetahuan kelompok intervensi dari 68.00±6.81 menjadi 79.33±6.51, skor sikap 70.67±12.08 menjadi 87.33±4.95. Dan kelompok kontrol, peningkatan skor pengetahuan kelompok kontrol dari 68.93±6.37 menajdi 71.67±6.31, skor sikap 70.33±12.46 menjadi 75.67±10.33 Setelah diberikan intervensi pendidikan stroke significant adanya perbedaan skor kelompok intervensi dan kontrol pada pengetahuan dan sikap (p<0,05)
Intervensi pendidikan stroke dalam mencegah serangan stroke terbukti memiliki meningkatkan pengetahuan, sikap positif pada pasien hipertensi. Pemahaman dan pemantauan tekanan darah sendiri (self monitoring) sangat di rekomendasikan mencegah kegawatan serangan strokeKeyword: Intervensi pendidikan stroke, kegawatdaruratan stroke, pengetahuan dan sikap pasien strok
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 120/Pid.Sus/2022)
Full text linkThe norms of judge\u27s consideration are regulated juridically in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which states that a judge, when imposing a crime on a defendant, may not impose the crime unless there are at least two valid pieces of evidence, so that the judge has confidence that a crime actually occurred and the defendant is guilty of doing it. The case that often occurs is child molestation as regulated in Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of legal regulations regarding child molestation is to protect child victims from perpetrators of these crimes. In its application, discrepancies were found between written legal rules and those applied by judges. Another case of child molestation that occurred and that the author examined was in Payakumbuh, case number 120/Pid.Sus/2022/PN. This is quite unfortunate with the existence of SEMA Number 1 of 2017, because ultimately it is not SEMA that clarifies or provides guidance to Judges, but rather disrupts the legal order and tries to create new norms in the midst of existing norms. The conclusions (1) The judge\u27s considerations from the "justice side" which are guided by SEMA Number 1 of 2017 according to the author have not paid attention to considerations of philosophical, juridical, sociological, educative, preventive, corrective and repressive aspects of imposing a crime below the special minimum for the crime of child molestation. . (2) It is realized that evidence in the form of the defendant\u27s own confession does not always prove the truth. Confession sometimes does not guarantee that the defendant actually committed the act charged. Therefore, the Judge\u27s own confidence is needed. The suggestions that the author makes are (1) Judges in making legal considerations are expected to be able to make them more comprehensively, especially in the case of SEMA Number 1 of 2017. (2) it is recommended that every member of the community take an active role in preventing and dealing with the problem of sexual abuse, such as Immediately report to the authorities if you see and find out
Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Tindakan Penebangan Pohon pada Kawasan Hutan Lindung
Full text linkReports of cases of illegal logging that occurred in areas of West Sumatra province were based on data from the Ditreskrimsus and Satwil Sejajaran Polda West Sumatra that reports of criminal acts of illegal logging at the Pasaman Police were 5 (five) cases, Dharmasraya Police were 2 (two) cases, Pesisir Selatan Police with 9 (nine) cases, Tanah Datar Police with 3 (three) cases. This study uses an empirical juridical approach. The Application of Elements of Crime by Investigators at the Tanah Datar Police Criminal Investigation Unit Against the Action of Logging Trees in Protected Forest Areas. Subjectively the element applied is "everyone" which is aimed at the person who did it. The suspect was logging trees in a forest area that was not in accordance with the forest utilization permit located in the Bukit Mantobak Forest Area in the Guguak Bancah Jor area. Galanggang Nag. Edge Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Flat Land. The objective element is the act committed, namely illegal logging of trees in the forest area. While Article 55 paragraph (1) to 1e of the Criminal Code is applied because it is done jointly because there are people who order to cut down trees in the forest area without having a permit and the others are people who participate in committing a crime. Obstacles in the Application of Elements of a Criminal Act by Investigators at the Satreskrim Polres Tanah Datar for the Action of Logging Trees in Protected Forest Areas is an internal factor, namely the human factor (law enforcement officials) where the lack of technical skills related to mastery in the field of licensing in the forestry sector. External factors include the relatively low level of public legal awareness, the reluctance of members of the public to become witnesses, because they are busy and because they are threatened by suspects
Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Tindakan Pemalsuan Data pada Akta Jual Beli oleh Penghadap
Full text linkLand Deed Making Officer is a general official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal deeds regarding land rights or property rights to flats. One of the deeds made by the Land Deed Maker Officer is the sale and purchase deed. In making a sale and purchase deed, it is not uncommon to be disputed by parties or other third parties who feel aggrieved by the deed because of alleged falsification of data on the deed, causing the Land Deed Making Officer to be involved in the matter and be examined by the authorities. In this study, the formulation of problems related to the legal protection of Land Deed Making Officials the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face is : 1. What is the form of legal protection of the Land Deed Making Officer against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the facer? 2. What are the legal consequences of the sale and purchase deed made by the Land Deed Making Officer in which there is data falsified by the face? This research uses a juridical-empirical approach method. The results of the study found that: 1. Legal protection of Land Deed Making Officials against the act of falsifying data on the sale and purchase deed by the face in the form of providing legal assistance carried out by the Ministry, Board of Trustees and Supervisors of Land Deed Making Officials in the form of advice, assistance in investigations and / or expert statements in court both as witnesses and suspects. 2. The legal consequences of the sale and purchase deed in which there is falsified data are sales and purchase deeds that are proven to be legally defective due to non-fulfillment of the legal conditions of the agreement and / or non-fulfillment of the formal and material conditions for making the deed, so that the position of the sale and purchase deed as an authentic deed is canceled or declared null and void to have no binding legal force
Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Full text linkThe increasing development of technology in the health sector has led to many new things that can be done, one of which is euthanasia which is often debated in Indonesia and around the world. Euthanasia comes from the words "eu" which means good and "thanatos" which means to die, so euthanasia means to die well. Euthanasia is a very complex and complicated problem so there are parties who are for and against euthanasia. On the one hand, euthanasia causes the loss of a person\u27s suffering because they cannot tolerate the disease they are suffering from. However, on the other hand, euthanasia causes the loss of a person\u27s life and violates the principles of human rights. Regulations related to this matter have not been specifically regulated in Indonesian positive law. This research aims to determine euthanasia regulations from the perspective of Indonesian criminal law, euthanasia in international regulation and comparisons with other countries, as well as the reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia. The research method used is normative legal research. The research results show that the regulation of euthanasia from the perspective of Indonesian criminal law is contained in Article 344 of the Criminal Code and Article 461 of the new Criminal Code for active euthanasia, while for passive euthanasia it is contained in Article 304 of the Criminal Code and Article 428 paragraph (1) of the new Criminal Code. In international regulation, euthanasia is not specifically regulated, but in the Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights euthanasia is contrary to the right to life, while the right to die is not regulated therein. From a comparison of 6 countries, there are countries that prohibit euthanasia, namely Indonesia, America, England and China, while the Netherlands and Germany allow euthanasia. The underlying reasons why euthanasia is prohibited in Indonesia are in the aspects of religion, positive law, court decisions, health law and human rights
Implications of the Application of Article 112 Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in the Case of Narcotics Criminal Acts in Indonesia
Full text linkArticle 112 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics in addition to causing multiple interpretations, also creates a legal uncertainty in its application. For the purpose of the law to be achieved, a legal method that is firm, clear, does not have multiple meanings, is applied consistently, and is maintained with certainty, the above is called legal certainty. legal certainty is a characteristic that cannot be separated from the law itself, especially the written law, the law will lose its meaning if it is not accompanied by a legal certainty because the law cannot be used as a guide to behave again for all people in other words there is no law if there is no law a legal certainty
- …
