17 research outputs found
MEMBANGUN MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DI BALI (KAJIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN DALAM LOCAL COMMUNITY DI BALI)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan dan menganalisi implementasi pemberdayaan masyarakat di Bali, khususnya pemberdayaan perempuan dari keluarga miskin; dan (2) membangun sebuah model pemberdayaan perempuan dalam komunistas lokal di Bali. Deskripsi dimulai dari peran perempuan di Bali, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Bali. Berdasarkan temuan tersebut dibangun sebuah model pemberdayaan perempuan miskin di Bali. Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan peran perempuan Bali sangat strategis dalam komunitas lokal Bali. Peran mereka tidak saja pada peran domestik dan ekonomi tetapi juga dalam peran adat. Dalam lembaga keluarga, perempuan (ibu) menjadi teladan dan sangat mempengaruhi tata nilai yang dianut keluarga. Tetapi kondisi ini berbenturan dengan sistem purusa (patrimonial) dalam kehidupan adat di Bali yang meletakkan pengambil keputusan pada kaum laki-laki, sedangkan perempuan berada di sekitar pengambilan keputusan. Berdasarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Bali, maka program-program yang ada belum cukup untuk mendorong meluasnya penanaman nilai-nilai kemanusian (kejujuran, kepedulian dan kerelawanan) yang disepakati sebagai akar masalah kemiskinan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga belum cukup signifikan melaksanakan pemberdayaan perempuan. Pelibatan perempuan masih bersifat syarat normatif dan terkesan masih diletakkan sebagai objek bukan subjek program. Untuk itu dibangun model pemberdayaan perempuan melalui pendekatan kelompok usaha produktif yang mendorong para perempuan mampu mengembangkan kapasitas mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Model ini meletakkan perempuan sebagai subjek dan objek program dengan membangun sinergitas antar aktor pemberdayaan dan pengambil keputusan dalam masyarakat lokal di Bali.Kata Kunci : Pemberdayaan; Perempuan miskin; Local Communit
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
Get PDFLatar belakang: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sehingga yang menjadi pertanyaan sejauh mana implementasi dari ADD sehingga dapat diprioritaskan dalam upaya peningkatan kesehatan utama masalah stunting yang menjadi PR bagi pemerintah Indonesia.
Metode Penelitian: Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan crossectinonal dengan tempat penelitian di Desa Kubutambahan. Sampel dalam penelitian adalah, kepala desa, Puskesmas dan Masyarakat yang berjumlah mencapai 100 responden. Instrument pengumpulan data adalah kuesioner tertutup dengan nilai uji valid dan reabilitas 0,6 dan wawancara terstruktur bagi kepala desa, kepala puskesmas, sekdes, Bides dan BPD.
Hasil dan Pembahasan Rekapitulasi indikator implementasi kebijakan dana desa yaitu 78 % yang terlaksana sesuai dengan prioritas dana desa bahwa desa Kubutambahan merupakan daerah slot stunting yang perlu mendapatkan upaya program pencegahan stunting di Desa Kubutambahan.
Kesimpulan dan Saran Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kubutamabahan utamanya dalam upaya pencegahan stunting berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Sehingga disarankan ada sosialisasi lebih luas terkait ADD ini
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BULELENG
Get PDFPenyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan harus tetap dalam kontrol dan pengawasan pemerintah yang terkait. Hal ini dimaksudkan bahwa mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Program penyaluran hibah dan bantuan sosial memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Implementasi yang dimaksud telah terlaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng. Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan
SPIRIT DAN ETIKA BIROKRASI APARATUR SIPIL NEGARA DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG
Get PDFTujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Spirit dan etika birokrasi ASN di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Spirit dan etika birokrasi ASN di Sekretariat DPRD Kab. Buleleng telah Etika Birokrasi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng, secara keseluruhan baik, hal ini di indikasikan dari ketiga aspek etika yang digunakan aspek tujuan dan aspek Sarana (modalitas) sudah terlaksnaa dengan baik, aspek sarana (modalitas) sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan data yang diperoleh di dalam penelitian dan berdasarkan hasil analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat Etos Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng adalah sebesar 83,95% dan ini berada pada intervasl 76% - 100% atau termasuk dalam kategori baik
TRANSFORMASI REKRUTMEN BIROKRASI MELALUI COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Regional X BKN Denpasar, serta untuk mengevaluasi apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan responsivitas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap responden yang terlibat langsung dalam proses seleksi CPNS menggunakan metode CAT, serta observasi di Kantor Regional X BKN Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi CPNS menggunakan metode CAT telah memenuhi prinsip-prinsip good governance. Proses seleksi ini dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dilaksanakan secara terbuka (transparansi), adil bagi seluruh peserta (keadilan), dan memiliki mekanisme responsif dalam menangani permasalahan yang muncul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode CAT telah berhasil meningkatkan kualitas seleksi CPNS dengan memastikan akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan responsivitas, serta dapat dijadikan sebagai model dalam implementasi reformasi birokrasi di BKN. Disarankan agar metode CAT ini terus dikembangkan dan diterapkan lebih luas. Kata Kunci : CAT (Computer Assisted Test), Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Keadilan, Responsivitas
Implementasi kebijaksanaan program pengembangan wilayah Propinsi Bali (Penelitian terhadap implementasi program pembinaan industri kecil di Kabupaten Gianyar dan Jembrana)
No full textOrganizational Restructuring Of Regional Apparatuses Of Denpasar Municipal Government To Achieve Bureaucratic Reform
No full textThe determination of Grand Design of Bureaucratic Reform is the first measure for local government to reform local bureaucracy. There are eight areas of change that become the priority agenda in implementing bureaucratic reform. One of them is organizational restructuring. This study aims to determine the form of organizational restructuring carried out by the Government of Denpasar to achieve bureaucratic reform in Denpasar. The method applied in this research is qualitative descriptive method. The data collection is carried out through interview, observation, and literature study. The analysis applies qualitative descriptive analysis. The findings show that the Government of Denpasar has carried out bureaucratic reform in accordance with the Presidential Regulation No. 81 of 2010 on the Grand Design of Bureaucratic Reform with priority agenda of eight areas of change. The implementation of organizational restructuring in the Government of Denpasar is in accordance with applicable laws and regulations. The measures of restructuring carried out by the government of Denpasar are delayering, reorganizing and competency measurement. The supporting factors for the implementation of the restructuring in the Government of Denpasar are regulations and human resources, while the inhibiting factors are the issuance time of the regulation and the placement of human resources
Reaktualisasi Reformasi Birokrasi Melalui Pemangkasan Birokrasi (Studi Kasus: BKPSDM Provinsi Bali): Reactualization of Bureaucratic Reform Through Bureaucratic Reduction (Case Study: BKPSDM of Bali Province)
Get PDFThis study aims to determine the process of re-realization of bureaucratic reform through the implementation of bureaucratic simplification in the BKPSDM of Bali Province and the obstacles faced in realizing bureaucratic reform in the implementation of bureaucratic simplification. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of the study indicate that the process of reactualization of bureaucratic reform has gone well by referring to regulations that are oriented towards results and are applicable, the implementation process is measurable, synergistic, so that innovation of the apparatus and its implementation are monitored. In fact, several aspects such as the efficiency of resource use, the effectiveness of adaptation of new work systems, the realism of hierarchy reduction and the consistency of preparing individual employee skills and expertise have not been implemented optimally. The obstacles faced are the lack of competency development for functional position holders due to equalization, bureaucratic simplification regulations that still need to be reviewed and evaluated, there are still functional position holders with old work pattern mindsets, and limited implementation time targets. Implications for further research can use more complete aspects of bureaucratic simplification and can conduct research in several other Regional Devices (PD) in order to get more comprehensive results
