1,721,000 research outputs found
Kepemimpinan Perempuan Menurut Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad
No full textAbstrak: Penelitian ini mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan menurut Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad, tidak bertentangan dalam Islam. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad, tidak hanya kaum laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, perempuanpun juga berhak sebagaimana peran laki-laki. Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad adalah tokoh pembela perempuan yang konsisten dalam memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Sehingga ia termasuk salah-satu kiai yang membolehkan perempuan jadi pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad dibolehkannya bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan karena potensi kemampuannya. Jadi menurut keduanya tidak ada larangan dan batasan bagi perempuan menjadi pemimpin. Pandangan dan gagasan Masdar dan Kiai Husen tentang kepemimimpinan perempuan terletak pada kontekstualisasi teks (kritik teks). Bedanya kalau Masdar menafsirkan teks tidak terlepas dengan konsep fikihnya, sedangkan Kiai Husen menafsirkan teks tidak terlepas dari sejarah dan fiqihnya.Kata Kunci: Kepemimpinan perempuan, Masdar Farid Mas’udi, Kiai Husen Muhammad</jats:p
Kepemimpinan Perempuan Menurut Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad
Get PDFAbstrak: Penelitian ini mengkaji pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan menurut Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad, tidak bertentangan dalam Islam. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad, tidak hanya kaum laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, perempuanpun juga berhak sebagaimana peran laki-laki. Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad adalah tokoh pembela perempuan yang konsisten dalam memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Sehingga ia termasuk salah-satu kiai yang membolehkan perempuan jadi pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena menurut Masdar dan Kiai Husen Muhammad dibolehkannya bukan terletak pada jenis kelamin, melainkan karena potensi kemampuannya. Jadi menurut keduanya tidak ada larangan dan batasan bagi perempuan menjadi pemimpin. Pandangan dan gagasan Masdar dan Kiai Husen tentang kepemimimpinan perempuan terletak pada kontekstualisasi teks (kritik teks). Bedanya kalau Masdar menafsirkan teks tidak terlepas dengan konsep fikihnya, sedangkan Kiai Husen menafsirkan teks tidak terlepas dari sejarah dan fiqihnya.
 
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
Hakikat Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia
No full textABSTRAK AMIRUDDIN, 004.DIH.16. 2015, Hakikat Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia (Dibimbing oleh La Ode Husen, Muhammad Syarief Nuh, Abdul Agis).Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : (1) Menganalisis dan menemukan konsep atau teori dalam pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. (2) Menganalisis dan menemukan perkembangan sanksi pidana tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara. (3) Menganalisis dan menemukan penjatuhan sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia, Hongkong, India, China,Korea Selatan dan New Zealand.Tipe penelitian ini adalah normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan koseptual dan pendekatan komparatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hakikat penjatuhan sanksi pidana oleh penyelenggara negara yang idealnya lebih berat daripada bukan penyelenggara negara, dimana sanksi berat dan pemberatan baik dari segi pidananya, dendanya dan administrasinya sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai kalau efek jera terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi. (2) Perkembangan Penjatuhan sanksi pidana korupsi cenderung hakim memutuskan pidana minimal baik pidana penjara, maupun denda disertai uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan. (3) Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia terhadap penyelenggara negara adalah sanksi minimal baik pidana penjara, denda disertai uang pengganti. Di Hongkong yaitu pelaku dijatuhi sanksi pidana dan pemberhentian secara tidak hormat, sedangkan di India dijatuhi sanksi pidana dan kewajiban memberikan jaminan obligasi, China dan Korea Selatan menerapkan hukuman mati dan New Zealand menggunakan formulasi sesuai dengan tingkatan jabatan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan: (1) Diperlukan ketegasan, keberanian hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara agar terwujudnya hukum pidana yang ideal di Indonesia. (2) Merekomendasikan kepada pembuat Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mencabut kalimat minimal baik sanksi penjara, denda dan uang pengganti. (3) Menjadikan bahan pertimbangan, referensi kepada pembuat perundang-undangan dalam mengkaji ulang sanksi-sanksi pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara diberbagai.Kata Kunci : Hakikat Sanksi Pidan
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
