1,720,954 research outputs found
Pembatalan Hibah Karena Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Legitmaris (Studi pada Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT/2003)
No full textHukum waris perdata pada asasnya bersifat mengatur, namun terdapat juga
unsur paksaan dalam menjalaninya seperti tentang terlanggarnya bagian mutlak
(legitime portie) dari ahli warislegitimaris. Terlanggarnya bagian mutlak (legitime
portie) dapat terjadi karena hibah maupun wasiat. Hibah yang telah diberikan kepada
orang lain terdapat juga hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris terlanggar.
Salah satu kasus mengenai pembatalan hibah karena terlanggarnya bagian mutlak
(legitime portie) ahli waris legitimaris adalah seperti dalam putusan Mahkamah
Agung Nomor.841 K/Pdt/2003. Ketika itu almarhum Asan semasa hidupnya pernah
menghibahkan dalam bentuk Akta Pembagian Saham dengan Inbreng sebanyak 49
(empat puluh sembilan) lembar saham kepada ahli waris non legitimaris.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini deskriptif analitis.
Ssumber bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan tertier. Data dianalisis dengan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akibat
hukum bagi ahli waris legitimaris ketika hibah yang diberikan oleh pewaris kepada
pihak ketiga melanggar bagian mutlak (legitime portie) adalah terdapat 2 (dua) jenis
tindakan yakni tidak mengajukan keberatan atau menuntut haknya. Pelaksanaan
pembatalan hibah berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang
dilanggar dengan cara para ahli waris legitimaris dengan mengajukan tuntutan ke
pengadilan negeri agar terpenuhi legitime portie mereka melalui
inkorting/pengurangan dari hibah, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang
diberikan melalui hibahnya. Pertimbangan hukum terhadap putusan Mahkamah
Agung Nomor: 841K/Pdt/2003 sudah memenuhi keadilan bagi ahli waris legitimaris
yakni Siti Fatimah dan Erna Mawar karena telah mengakui keberadaan dan hak dari
ahli waris legitimaris yakni dengan cara inkorting (pengurangan) terhadap hibah yang
telah diberikan oleh pewaris. Adapun saran yang dapat ditarik dalam penelitian ini
adalah sebaiknya notaris dapat berperan dalam memberikan pemahaman hukum
kepada klien yang membuat akta hibah agar dapat kiranya menjelaskan kedudukan
bagian mutlak (legitime portie) dan kedudukan ahli waris legitimaris. Pelaksanaan
pembatalan hibah berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang
dilanggar dengan cara melakukan inkorting terhadap bagian hibah haruslah diterima
dan dilaksanakan oleh penerima hibah. Walaupun misalnya objek hibah telah
dialihkan/ dijual oleh penerima hibah kepada pihak ketiga, hibah yang melebihi
legitime portie dapat diajukan gugatan pengurangan oleh ahli waris legitiemaris
kepada pihak ketiga. Dalam memutus sengketa pewarisan yang melanggar bagian
mutlak (legitime portie) dari ahli waris legitimaris, sebaiknya hakim selalu konsisten
menerapkan penggunaan pemotongan (inkorting).Civil Inheritance Law is principally regulative; however, there is also
coercion in its practice, for example, the violation of legitime portie (absolute
portion) of the legitimaris (absolute beneficiary/s). The violation of absolute portion
may occur due to a grant or a will. The grant which has been given to other person
also contains the absolute beneficiary’s rights which have been violated. One of the
cases about a grant revocation due to violation of the absolute beneficiary’s absolute
portion is the case in the ruling of the Supreme Court No. 841 K/Pdt/2003. The
deceased Mr. Asan during his lifetime has ever granted 49 shares to a non-absolute
beneficiary.
The research applied the normative juridical method with statue approach.
This is a descriptive analytical research. The legal materials are sourced from
secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The
data are analyzed by employing the qualitative method.
Based on the research findings and discussions, it can be concluded that there
are two kinds of action that can be taken as the legal consequence of the absolute
beneficiary when the grant given by the bequeather to the third party violates the
absolute portion; namely, by not filing a document of complaint or by demanding his
rights. The grant revocation due to violation of absolute portion is implemented by
the document of complaint submitted by the absolute beneficiary to the district court
so that their absolute portion can be fulfilled by means of inkorting (reorganizing)/
reducing the portion of the grant, by using the ratio between the beneficiary and the
parti given for the grant. The judge’s consideration in the ruling of the Supreme
Court No. 841 K/Pdt/2003 has provided justice to the absolute beneficiaries i.e. Siti
Fatimah and Erna Mawar for acknowledging their existence and giving their rights
through inkorting (reduction) of the grant given by the bequeather. It is suggested
that the notary provide legal understanding to his client who needs to grant deeds so
that they understand the position of absolute portion and absolute beneficiary. The
grant revocation related to the violation of absolute portion is done by inkorting
(reduction) of the portion of the grant which has to be accepted and implemented by
the grant receivers. Although the object of the grant has been transferred/ sold by the
grant receiver to a third party, the grant exceeding the absolute portion can be
claimed to be reduced by the absolute beneficiary to the third party. It is suggested
that the judge be always consistent to implement inkorting in settling the dispute over
violation of the absolute beneficiary’s absolute portion.150 HalamanTesis Magiste
Pembatalan Hibah Karena Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Legitmaris (Studi pada Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT/2003)
No full textHukum waris perdata pada asasnya bersifat mengatur, namun terdapat juga
unsur paksaan dalam menjalaninya seperti tentang terlanggarnya bagian mutlak
(legitime portie) dari ahli warislegitimaris. Terlanggarnya bagian mutlak (legitime
portie) dapat terjadi karena hibah maupun wasiat. Hibah yang telah diberikan kepada
orang lain terdapat juga hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris terlanggar.
Salah satu kasus mengenai pembatalan hibah karena terlanggarnya bagian mutlak
(legitime portie) ahli waris legitimaris adalah seperti dalam putusan Mahkamah
Agung Nomor.841 K/Pdt/2003. Ketika itu almarhum Asan semasa hidupnya pernah
menghibahkan dalam bentuk Akta Pembagian Saham dengan Inbreng sebanyak 49
(empat puluh sembilan) lembar saham kepada ahli waris non legitimaris.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian ini deskriptif analitis.
Ssumber bahan hukum yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder dan tertier. Data dianalisis dengan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akibat
hukum bagi ahli waris legitimaris ketika hibah yang diberikan oleh pewaris kepada
pihak ketiga melanggar bagian mutlak (legitime portie) adalah terdapat 2 (dua) jenis
tindakan yakni tidak mengajukan keberatan atau menuntut haknya. Pelaksanaan
pembatalan hibah berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang
dilanggar dengan cara para ahli waris legitimaris dengan mengajukan tuntutan ke
pengadilan negeri agar terpenuhi legitime portie mereka melalui
inkorting/pengurangan dari hibah, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang
diberikan melalui hibahnya. Pertimbangan hukum terhadap putusan Mahkamah
Agung Nomor: 841K/Pdt/2003 sudah memenuhi keadilan bagi ahli waris legitimaris
yakni Siti Fatimah dan Erna Mawar karena telah mengakui keberadaan dan hak dari
ahli waris legitimaris yakni dengan cara inkorting (pengurangan) terhadap hibah yang
telah diberikan oleh pewaris. Adapun saran yang dapat ditarik dalam penelitian ini
adalah sebaiknya notaris dapat berperan dalam memberikan pemahaman hukum
kepada klien yang membuat akta hibah agar dapat kiranya menjelaskan kedudukan
bagian mutlak (legitime portie) dan kedudukan ahli waris legitimaris. Pelaksanaan
pembatalan hibah berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang
dilanggar dengan cara melakukan inkorting terhadap bagian hibah haruslah diterima
dan dilaksanakan oleh penerima hibah. Walaupun misalnya objek hibah telah
dialihkan/ dijual oleh penerima hibah kepada pihak ketiga, hibah yang melebihi
legitime portie dapat diajukan gugatan pengurangan oleh ahli waris legitiemaris
kepada pihak ketiga. Dalam memutus sengketa pewarisan yang melanggar bagian
mutlak (legitime portie) dari ahli waris legitimaris, sebaiknya hakim selalu konsisten
menerapkan penggunaan pemotongan (inkorting).Civil Inheritance Law is principally regulative; however, there is also
coercion in its practice, for example, the violation of legitime portie (absolute
portion) of the legitimaris (absolute beneficiary/s). The violation of absolute portion
may occur due to a grant or a will. The grant which has been given to other person
also contains the absolute beneficiary’s rights which have been violated. One of the
cases about a grant revocation due to violation of the absolute beneficiary’s absolute
portion is the case in the ruling of the Supreme Court No. 841 K/Pdt/2003. The
deceased Mr. Asan during his lifetime has ever granted 49 shares to a non-absolute
beneficiary.
The research applied the normative juridical method with statue approach.
This is a descriptive analytical research. The legal materials are sourced from
secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The
data are analyzed by employing the qualitative method.
Based on the research findings and discussions, it can be concluded that there
are two kinds of action that can be taken as the legal consequence of the absolute
beneficiary when the grant given by the bequeather to the third party violates the
absolute portion; namely, by not filing a document of complaint or by demanding his
rights. The grant revocation due to violation of absolute portion is implemented by
the document of complaint submitted by the absolute beneficiary to the district court
so that their absolute portion can be fulfilled by means of inkorting (reorganizing)/
reducing the portion of the grant, by using the ratio between the beneficiary and the
parti given for the grant. The judge’s consideration in the ruling of the Supreme
Court No. 841 K/Pdt/2003 has provided justice to the absolute beneficiaries i.e. Siti
Fatimah and Erna Mawar for acknowledging their existence and giving their rights
through inkorting (reduction) of the grant given by the bequeather. It is suggested
that the notary provide legal understanding to his client who needs to grant deeds so
that they understand the position of absolute portion and absolute beneficiary. The
grant revocation related to the violation of absolute portion is done by inkorting
(reduction) of the portion of the grant which has to be accepted and implemented by
the grant receivers. Although the object of the grant has been transferred/ sold by the
grant receiver to a third party, the grant exceeding the absolute portion can be
claimed to be reduced by the absolute beneficiary to the third party. It is suggested
that the judge be always consistent to implement inkorting in settling the dispute over
violation of the absolute beneficiary’s absolute portion.150 HalamanTesis Magiste
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
