1,359,482 research outputs found
Scenarios for Climate Change Mitigation from the Energy Sector in Indonesia: The Role of Fiscal Instruments
No full textAs mandated by the recent Copenhagen Accord, Indonesia submitted a nationally appropriate mitigation actions plan to reduce greenhouse gasses emission by 26% by 2020. However, for now, specific strategies especially appropriate instruments to achieve those targets are yet under early planning stage. This study is an attempt to contribute to the policy design on how Indonesia can achieve that target in particular for the energy sector by looking directly at specific instruments available and under the discretion of Indonesian government particularly the Ministry of Finance. For this purpose, we constructed AGEFIS-E model, a computable general equilibrium (CGE) model with a focus on energy sector and fiscal instruments. As the departure from the previous literature on CGE modeling in Indonesia, this model incorporates explicitly the renewable energy such as geothermal and hydropower. It was used to exercise various scenarios of finding an effective mix of instruments to reduce emissions from the energy sector. We find that a scenario of engineering the energy relative prices through pricing-instruments is an effective way to achieve a given target of reducing emissions from the energy sectors. More specifically, we conclude that removing energy subsidy (fuel and electricity) can contribute to significant reduction in carbon emissions. Adding a carbon tax to the policy mix will complement to find the best scenario to achieve a certain target of emissions reduction. A target of 14% reduction of emissions from the energy sector, for example, can be achieved by removing energy subsidy complemented by a carbon tax of only around US$3/ton CO2. Half of the reduction is attributed to the removing energy subsidy alone, suggesting evidence that the emissions reduction potential of energy pricing reform has been overlooked in the policy agenda.climate change, computable general equilibrium model, fiscal instruments, energy, Indonesia
Penerapan Pasal 303 dikaitkan dengan Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pemberantasan perjudian di Jakarta Barat / oleh Hartono Kotan
No full textabstrak (A) Nama : Hartono Kotan (NIM : 205990015). (B) Judul Skripsi : Penerapan Pasal 303 Dikaitkan Dengan Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 Kitab Undang ? Undang Hukum Pidana dalam Pemberantasan Perjudian di Jakarta Barat. (C) Halaman : iv + 79 + 2006. (D) Kata kunci : Pasal 303 dan Perjudian. (E) Isi : Perjudian telah ada sejak dahulu, namun perjudian telah dimasukkan sebagai suatu tindak kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang ? Undang Hukum Pidana. Apakah perjudian di wilayah Jakarta Barat dapat diberantas ? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian memperlihatkan masih banyak kasus tindak kejahatan perjudian di wilayah Jakarta Barat. Hal ini memperlihatkan perjudian masih belum dapat diberantas sepenuhnya, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Sebaiknya pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Metro Jakarta Barat tetap selalu mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya, agar bersungguh ? sungguh dalam memberantas tindak kejahatan perjudian. (F) Acuan : 19 (1974 ? 2005) (G) Pembimbing Yuwono Prianto, S.H., M.H. (H) Penulis Hartono Kota
Dissolved organic carbon flux on a toposequent in Bukit Duabelas National Park, Indonesia
No full textFluxes of dissolved organic carbon and nutrients leaching in toposequent of Bukit Duabelas National Park, Indonesia
No full textPenjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Suatu Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Perkara Pidana No. 2292/Pid.B/2004/Pn.Sby) Oleh David Hartono Rahardjo
No full textabstrak (A) Nama: David Hartono Rahardjo (NIM:205010048). (B) Judul Skripsi: Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Suatu Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Perkara Pidana Nomor: 2292/Pid.B/2004/PN.SBY). (C) Halaman: v + 77 halaman + 2006. (D) Kata Kunci: Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan (E) Isi Abstrak: Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan suatu kejahatan yang dilarang dan diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. Apabila penganiayaan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka setiap pelaku peserta yang terlibat harus dihukum seperti yang diatur dalam pasal 55 KUHP. Ketentuan umum penyertaan yang dimuat dalam KUHP disusun dengan tujuan agar pelaku yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan dan mendapatkan sanksi pidana. Setiap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana harus melalui suatu proses pengadilan, dan harus terdapat suatu penuntutan terhadap pelaku tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana tanpa adanya suatu penuntutan terhadap pelaku pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Kelalaian dari Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan suatu tuntutan pidana dapat menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mendapatkan sanksi pidana. (F) Acuan:14 (1986-2005) (G) Pembimbing: Dr. Etty Utju Ruchayati, S.H., M.H. (H) Penulis David Hartono Rahardj
Penolakan surat gugatan atas kepemilikan tanah dan rumah (studi kasus putusan Nomor 292/Pdt.G/PN.JKT PST) / oleh Hartono
No full textabstrak (A) Nama : Hartono (205010124) (B) Judul Skripsi : PENOLAKAN SURAT GUGATAN ATAS KEPEMILIKAN TANAH DAN RUMAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 292/PDT.G/PN.JKT.PST) (C) Halaman : viii+88+2007 (D) Kata Kunci : Perkara Sertifikat Hak Atas Tanah (E) Isi : Tanah merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak kepemilikan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya. Mengapa perkara sertifikat hak atas tanah ditolak oleh Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 292/PDT.G/2006/PN..JKT.PST)? Dengan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Sengketa tentang sertifikat hak atas tanah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi apabila batas waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari sudah lewat, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. sengketa tentang sertifikat hak atas tanah yang disidangkan di Pengadilan Negeri, walaupun setelah adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jurisprudensi tetap tersebutlah pada awalnya yang diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara Tata Usaha Negara terutama Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat atau sering juga disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. Perkara dalam putusan Nomor: 292/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya adalah benar telah menjadi miliknya dan bukan milik negara. (F) Daftar Acuan : 14 ( 1962-2005) (G) Pembimbing Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., S.S (H) Penulis Harton
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
No full textThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
ANALISIS SISTEM PLAMBING PADA HARTONO LIFESTYLE MALL SOLOBARU
No full textFahrizalHasnan, 2013, “Analysis of Plumbing Systems In Lifestyle Mall Solobaru
Hartono"
Plumbing system is a very important part in a building so that the building can
function optimally. This report will discuss the analysis of the plumbing system at
Lifestyle Mall Solobaru Hartono. To support its capacity as a shopping center that
promotes comfort and satisfaction of visitors, then there must be a clean water
supply capable of meeting the needs of residents and visitors, good sewerage is
also necessary in order not to interfere with the building users.
In Plumbing Systems Analysis In Lifestyle Mall Solobaru Hartono is the method
used is descriptive evaluative method of research that examines variables in
research utilizes the fact the information and data obtained. The data described in
the form of images / maps, graphs, tables and diagrams in order to obtain better
study results. The data have been obtained and evaluated to calculate the need for
clean water and dirty water volume at Lifestyle Mall Solobaru Hartono.
Discussion of the results obtained are: (1) the number of occupants Hartono
Lifestyle Mall is much Solobaru 1620 people, while the number of visitors as
many as 4000 people. (2) Source of water from Deep Well by 44 m3/day and use
the tank roof. (3) The amount of clean water for the residents, and visitors of
65.52 m3/day. With the volume of water tank 20.2915 m3. Pipe diameter 50 mm,
thickness 4.2, and 14.375 m3/hr capacity pumps. (4) The volume of dirty water
inhabitants and visitors of 52.416 m3/day and septic tank volume of 52.441 m3.
(5) Analysis of budget plan plumbing systems Rp. 2,978,250,000.00, -.
Keywords: plumbing, water supply, sewage
ABSTRAK
Fahrizal Hasnan, 2013, “Analisis Sistem Plambing Pada Hartono Lifestyle
Mall Solobaru”
Sistem plambing adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan agar
bangunan tersebut dapat berfungsi secara optimal. Laporan ini akan membahas
mengenai analisis system plambing pada Hartono Lifestyle Mall Solobaru. Untuk
menunjang kapasitasnya sebagai pusat perbelanjaan yang mengutamakan
kenyamanan dan kepuasan pengunjung, maka harus ada persediaan air bersih
yang mampu memenuhi kebutuhan penghuni dan pengunjung, pembuangan air
kotor yang baik juga diperlukan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna
bangunan.
Dalam Analisis Sistem Plambing pada Hartono Lifestyle Mall Solobaru ini metode
yang digunakan adalah deskriptif evaluatif, yaitu Metode penelitian yang dalam
menelaah variable-variabel penelitiannya menggunakan penggambaran fakta
mengenai informasi dan data yang diperoleh. Data tersebut diuraikan dalam
bentuk gambar/peta, grafik, tabel dan diagram agar diperoleh hasil kajian yang
lebih baik. Data yang telah diperoleh kemudian di evaluasi untuk menghitung
kebutuhan air bersih dan volume air kotor pada Hartono Lifestyle Mall Solobaru.
Hasil pembahasan yang diperoleh adalah: (1) jumlah penghuni Hartono Lifestyle
Mall Solobaru adalah sebanyak 1620 orang, sedangkan jumlah pengunjung
sebanyak 4000 orang. (2) Sumber air bersih berasal dari Deep Well sebesar 44
m
3
/hari dan menggunakan system tangki atap. (3) Jumlah kebutuhan air bersih
untuk penghuni, dan pengunjung sebesar 65,52m
3
/hari. Dengan volume bak
penampung air bersih 20,2915m
3
. Diameter pipa 50mm, tebal 4,2, dan kapasitas
pompa 14,375 m
3
/jam. (4) Volume air kotor penghuni, dan pengunjung sebesar
52,416 m
3
/hari dan volume septictank sebesar 52,441m
3
. (5) Analisis rencana
anggaran biaya system plambing sebesar Rp.2.978.250.000,00,- .
Kata Kunci: plambing, air bersih, air koto
Variations on the Author
No full text“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
No full textWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
