1,720,985 research outputs found
Implementasi Kebijakan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Rembang
Full text linkAbstract The library is not only an institution that provides services for reading, but a learning process for the community to build the peradap of a nation. The library is an important element not only in the world of education but is widely an important part of developing the nation's character and intelligence. The presence of the library has not been able to encourage interest in reading the public. The assumption that the library is only a place to provide books, not a place to study, makes the library less desirable. The library administration policy already exists, even requiring all local governments to provide these services. It is the implementation of this library that must continue to be fought for in order to get closer to the goal of increasing community intelligence. This study tries to answer the question of how to implement library management policies in Rembang Regency. The aim is to explore the extent to which libraries are able to encourage people to enjoy reading. Keywords: library, technical standards, implementation, policy  AbstrakPerpustakaan bukan hanya sebuah institusi penyedia layanan untuk membaca, namun sebuah proses belajar bagi masyarakat untuk membangun peradapan sebuah bangsa. Perpustakaan merupakan elemen penting bukan hanya dalam dunia pendidikan namun secara luas menjadi jantung bagi pengembangan karakter dan kecerdasan bangsa. Kehadiran perpustakaan masih belum mampu mendorong minat membaca masyarakat. Anggapan bahwa perpustakaan hanya tempat menyediakan buku, bukan tempat belajar, menjadikan perpustakaan kurang diminati. Kebijakan penyelenggaraan perpustakaan sudah ada, bahkan mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah menyediakan layanan tersebut. Implementasi atas penyelenggaraan perpustakaan inilah yang harus terus diperjuangkan agar makin mendekati tujuan yaitu peningkatan kecerdasan masayrakat. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana imlementasi kebijakan penyelengagraan perpustakaan di Kabupaten Rembang. Tujuannya untuk mengekplorasi sejauhmana perpustakaan mampu mendorong masyarakat untuk gemar membaca. Kata Kunci : perpustakaan, standar teknis, implementasi, kebijaka
ANALISIS KAJIAN PETA RAWAN BENCANA KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Full text linkAbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam potensi bencana, ditinjau dari aspek geografis, klimatologis dan demografis. Negara kita terletak diantara dua samudera (Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik) dengan jumlah pulau lebih kurang sebanyak 17.000 pulau yang kaya potensi alam, hutan, laut, bahan tambang-mineral dan sekaligus kerawanan bencana. Dari aspek geologis, terletak pada tiga (3) lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Asutralia dan Lempeng Pasifik yaang menjadikan kaya cadangan mineral dan sekaligus memiliki potensi bencana gempa, tsunami dan tanah longsor. Selain itu, terdapat puluhan gunung berapi yang masih aktif dan berpotensi meletus dan menimbulkan bencana gunung berapi tetapi juga memebrikan kesuburan lahan dan potensi alam yang beragam. Sedangkan secara klimatologis memiliki potensi bencana angin ribut/puting beliung, gelombang pasang naik di wilayah pesisir/rob, perubahan iklim, banjir dan kekeringan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan kondisi tersebutperlu dilakukan kajian analisis resiko bencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi resiki-resiko yang muncul akibat bencana alam. Urusan bencana ada urusan kita semua oleh karena itu partisipasi dan keterlibatan semua unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan, Dengan peran serta semua pihak diharapkan Indonesia menjadi negara yang Tangguh dalam menghadapi bencana alam.Kata Kunci : Kerentanan, Kapasitas, Resiko Bencan
ANALISIS KESTABILAN CABLE STAYED BRIDGE AKIBAT PENGARUH RASIO LEBAR TERHADAP BENTANG JEMBATAN
No full textCable stayed is one of the long spans bridge structure that can minimize the use of pillars so that access under the bridge can be utilized optimally. The main structure of the cable stayed bridge is a cable connected from the bridge deck to the pylon. Problems in long spans bridge structure is wind can provide significant changes in the structure of the bridge. Based on previous experience and research, shows that the influence of wind can cause security and service problems. It can even cause instability in the entire bridge structure due to the flexible nature of its structure. This study aims to analyze the stability of the cable stayed bridge due to the influence of the span ratio to the width of the bridge. The width of the bridge is varied from 14 m to 24 m every 1 m addition modeled using the SAP2000 v.14 program. The object of research using Jembatan Merah Putih, Ambon. The structural response is observed as the natural vibration frequency, internal force and deformation of the structure. The larger the ratio of bridge width to the main span of the bridge, the greater the weight itself and the load of the service work on the bridge structure. So the values of the inner forces that are generated on the main structure include the tower and the bridge deck will be greater for each additional width of the bridge. For the bridge width ratio to bridge span of 0.093 to 0.133, the width of the bridge 14 m to 22 m remains stable against the aerodynamic effect due to wind according to Leondhart, B ≥ L / 30 and still qualifies the maximum deflection according to AASHTO (dmax= ð¿ð‘¡ð‘œð‘¡ð‘Žð‘™/800) and AISC (dmaks= ð¿/150)
TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL
No full textProgram Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah program
nasional yang berbentuk sebuah kerangka dan pedoman yang dijadikan acuan bagi
program-program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi di dalamnya.
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa dasar hukum fungsi kepala
desa sebagai pengendali dan pengawas dalam perjanjian kredit pada PUAP, bagaimana
tanggung jawab kepala desa dalam pengembalian pinjaman PUAP sebagai pengendali dan
pengawas dalam perjanjian kredit serta bagaimanakah penyelesaian hukumnya dalam
perjanjian kredit tersebut dan dampak implikasinya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis
empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data
sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa dasar hukum fungsi
kepala desa sebagai pengendali dan pengawas dalam perjanjian kredit pada PUAP secara
umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya
pada Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa. Sedangkan dasar hukum fungsi kepala desa sebagai pengendali dan
pengawas dalam perjanjian kredit Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP
secara khusus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
06/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnsi
Perdesaan Tahun Anggaran 2015, mengenai tanggung jawab kepala desa dalam
pengembalian pinjaman PUAP sebagai pengendali dan pengawas dalam perjanjian kredit
adalah hanya sebatas bertanggung jawab terhadap pengawasan terhadap penyaluran dan
pemanfaatan dana BLM PUAP terkait Penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit PUAP
dan dampak implikasinya adalah masyarakat Wangandawa harus mampu memberikan
bukti gagal panen merupakan keadaan yang memaksa. Terkait dampak implikasinya
adalah anggaran gapoktan yang merupakan sumber dari pemerintah pusat maupun daerah
menjadi sia-sia, sehingga berdampak lain kepada kepala desa yang di tuntut untuk
menstabilkan anggaran tersebut dihadapan tim monef tanbunhut selaku tim pengawas dari
kabupaten Tegal.
Saran dari penelitian ini adalah kepada Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Pusat perlu memberikan penyuluhan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat
diperdesaan akan pentingnya peran LKM-A sebagai pelayanan pembiayaan yang
mengakar mudah dijangkau oleh petani, karena penumbuhan LKM-A akan difasilitasi oleh
Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, untuk itu Tim Teknis Kabupaten/Kota
diharapkan dapat melakukan identifikasi Gapoktan PUAP yang memenuhi kriteria untuk
ditumbuhkan menjadi LKM-A. Tim Teknis Kabupaten/Kota sekaligus juga dapat
melakukan sosialisasi tentang pentingnya dana PUAP sebagai dana awal pendirian LKM-
A dan mendorong partisipasi tokoh masyarakat untuk ikut menanamkan modal usaha atau
menyimpan di LKM-A, selain itu Pemerintah daerah maupun Pusat dalam memberikan
program agar memperhatikan kondisi geografis masing-masing daerah dan melihat situasi
dan kondisi masing-masing desa
KERAWANAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF INKLUSIF
Full text linkAbstractSocial insecurity does not choose place, time or target. Everyone can become avictim and everyone has the choice to take action or not to commit a criminal act that results in social unrest. Social insecurity can occur in various perspectives. The causes also vary from social, environmental, cultural conditions, habits that are continuous without being cut off, health and other vulnerable conditions. Social vulnerability must be viewed from an inclusive perspective, because it is the right of citizens to secure a sense of security in their life. This study reveals a social vulnerability handling model that can be used in the management of developing social conflicts. The aim of this research is to get a situation description, analysis and recommendations in controlling social vulnerability in an inclusive perspective with the locus of the city of Surakarta. The results of this study indicate that the most  effective treatment  for  social  insecurity starts  from  early detection.  This model continues to be developed so that the basis of this model, namely accurate information can be found and applied immediately.  Keywords: crime, vulnerability, social, inclusive, model, detective, early.  Abstrak Kerawanan sosial tidak memilih tempat, waktu dan sasaran. Semua orang dapat menjadi korban dan semua orang memiliki pilihan untukmelakukan tindakan atau tidak melakukan tidakan kriminal yang mengakibatkan kerawanan sosial. Kerawanan sosial dapat terjadi dalam berbagai perspektif. Penyebabnyapun juga bervariasi dari kondisi sosial,lingkungan, budaya, kebiasaan yang terus-menerus tanpa terpotong, kesehatan dan kondisi rentan lainnya. Kerawanan sosial harus dipandang dalam perspektif inklusif, karena menjadi hak warga negara untuk mendapatkan jaminan rasa aman dalam berkehidupan. Penelitian ini mengungkapkan model penanganan kerawanan sosial yang dapat digunakan dalam pengelolaan konflik-konflik sosial yang berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendapatkan gambaran  situasi,  analisis  dan  rekomendasi  dalam pengendalian kerawanan sosial dalam perspektif inklusif dengan lokus kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan kerawanan sosial paling efektif dimualai dari deteksi dini. Model ini yang terus dikembangkan agar basis dari model ini yaitu informasi yang akurat dapat segera ditemukan dan diaplikasikan.Kata kunci : kriminalitas, kerawanan, sosial, inklusif, model, detekti, dini.Â
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAGGULANGAN HIV AIDS KABUPATEN SEMARANG
Full text linkAbstract  Prevention and control of HIV / AIDS is not a simple and easy job. The continuous increase in cases each case is the answer to the problems faced by all nations in this world. Semarang Regency is one of seven districts in Central Java that has a high number of cases. The problems encountered in the increasing cases of HIV / AIDS are quite diverse, both from internal and external factors. The Health Act has provided signs for public health efforts. The Government and District Government of Semarang have made specific and operational translation efforts. Semarang Regency Regional Regulation No. 3/2010 is evidence of implementation efforts in the prevention and control of HIV / AIDS. The purpose of this study is to describe efforts to implement public policies from Regional Regulation No. 3/2010. The results show that the implementation has gone well, but not optimal. The factors that influence are apart from internal conditions related to case investigation and financing, the most dominant being external conditions. This external condition involves awareness of reporting cases, awareness of using condoms, distribution that is difficult to detect, as well as the closure of localization from various surrounding areas. The participation of PLWHA is also a factor that must receive attention from the government, local government and NGOs assisting PLWHA. Keywords: HIV. AIDS, children, victims, prevention, implementation, policies, PLWHA, local regulations, participation, protection Abstrak Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bukan pekerjaan sederhana, dan mudah. Meningkatnya kasus yang terus menerus setiap kasus adalah jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia ini. KAbupaten Semarang merupakan salah satu dari tujuh kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki persebaran kasus yang tinggi. Permasalahan yang ditemui atas meningkatnya kasus HIV/AIDS ini cukup beragam, baik dari factor internal maupun eksternal. Undang-undang Kesehatan telah memberikan rambu-rambu untuk upaya kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan upaya menterjemahkan secara spesifik dan operasional. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 adalah bukti upaya implementasi dalam pencegahan dan penaggulangan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkanupaya implementasi kebijakan public dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. FAktor-faktor yang mempengaruhi adalah selain kondisi internal berkaitan dengan penelusuran kasus dan pembiayaan, yang paling dominan justru dari kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini menyangkut kesadaran melaporakan kasus, kesadaran menggunakan kondom, persebaran yang sulit terdeteksi, juga termasuk penutupan lokalisasi dari berbagai daerah sekitar. Partisipasi ODHA juga menjadi factor yang harus mendapat perhatian dari pemerintah, pemerintah daerah dan LSM pendamping ODHA. Kata Kunci : HIV. AIDS, Anak, korban, pencegahan, implementasi, kebijakan, ODHA, Perda, partisipasi, perlindunga
EVALUASI KINERJA PERLINDUNGAN SOSIAL PADA PENDUDUK USIA LANJUT PERFORMANCE EVALUATION OF SOCIAL PROTECTION IN FOLLOW-OLD POPULATIONS
Full text linkAbstract The number of elderly people increases along with the improving situation andeconomic conditions in the community. The more the number of elderly people themore problems. The main problem is that the elderly are not in good condition.Middle and old seniors who are over 70 years of age find it difficult to live withouthelp from family, community and government. Many elderly people are neglectedor neglected. The government helps to make the community's old age not only aburden, but also to make the elderly independent, healthy and happy. Thegovernment has implemented various social assistance programs, namely directassistance, health insurance and pro elderly programs that can be initiated by thecommunity and the business world. This study aims to analyze the performance ofsocial protection in the elderly. The results showed that not all elderly peoplereceived this assistance. Some of the reasons for this are the list of elderly peoplebeing updated late, many elderly people who are unable to access it due to loweducation and knowledge, as well as limited physical and psychological coverage.To encourage coverage, the researcher recommends carrying out layered datacollection at the RT and RW levels, so that the development of the elderly can becontinuously monitored Keywords: elderly, access, assistance, social, neglected, education, health Abstrak Jumlah lansia semakin bertambah seiring dengan membaiknya situasi dan kondisiperekonomian masyarakat. Semakin banyak jumlah lansia juga semakin banyakpersoalan yang dihadapi. Persoalan utama adalah kondisi lansia yang tidaksepenuhnya baik. Lansia madya dan tua yang berada diatas usia 70 tahun tidakmudah menghadapi kehidupan tanpa bantuan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Masih banyak lansia yang terlantar ataupun yang ditelantarkan.Pemerintah berupaya agar masa tua masyarakat bukan hanya menjadi beban,namun menjadikan lansia mandiri, sehat dan bahagia di usia tua. Upayapemerintah diwujudkan melalui berbagai progam bantuan sosial baik berupabantuan langsung, jaminan kesehatan maupun program pro lansia yang dapatdinisiasi oleh masyarakat maupun dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kinerja perlindungan sosial pada lansia. Hasil penelitian menunjukanbelum semua lansia mendapatkan bantuan tersebut. Beberapa penyebabnyaadalah daftar lansia terlambat di update, banyak lansia yang tidak mampumengakses akibat rendahnya Pendidikan dan pengetahuan, serta daya jangkauyang semakin terbatas baik fisik maupun psikis. Untuk mendorong daya jangkau,peneliti merekomendasikan agar melakukan pendataan ulang berlapis tingkat RTdan RW, agar dapat terus terpantau perkembangan lansia. Katakunci : lansia, akses, bantuan, sosial, terlantar, pendidikan, kesehatan.Â
REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI
No full textMewujudkan pelayanan publik yang baik , perlu dilakukan perubahan – perubahan atau inovasi yang mengarah kepada tujuan peningkatan pelayanan atau reformasi birokrasi di seluruh lembaga negara, baik kementerian, kelembagaan, maupun pemerintah daerah. Ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi dan kondisi pendemi Covid 19 menjadi tantangan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi dengan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang harus dipangkas karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025 secara operasional dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentunya dengan regulasi terebut tantangan untuk Pemberintah Daerah dan juga Badan Pelayanan Publik untuk terus bergerak menciptakan inovasi atau kemudahan memberikan pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang mudah bagi masyarakat pengguna pelayanan. Tujuan penulisan ini adalah menggambarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaran pelayanan publik sebagai bagian dalam reformasi birokrasi
- …
