1,949 research outputs found
Pada Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Triniken Tiyas Tirlin, S.H. PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI
No full textIn practice the implementation of the Job�s authors chose a place in the Field Word Practive Notary and PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Triniken Tiyas Tirlin, S.H., which is located at Jalan Kaliurang Km. 6,3, Sleman, Yogyakarta, on a recommendation by a friend that the Notary Triniken Tiyas Tirlin, S.H., Notary is one of the senior and very professional, it can be seen from the experience of the Triniken Tiyas Tirlin, S.H. working in the field, so i think it would be a lot of knowledge and experience which can be given to the author.
In this final writer lift procedure swiching land ownership in buying and selling, because the authors have based on observations of the author during an internship in the office of the Notary and PPAT Triniken Tiyas Tirlin, S.H. the office very often visited clients who want to enlist the services to be made a deed of agreement buying and selling land in particular. Thus the authors are very interested to learn and understand the procedures and processes of transfer of rights over land for sale.
the TA is the author discusses about the procedur transitional land ownership in the sale and purchase on the understanding that it includes buying and selling, understanding and agreement of sale with the procedures of ground objects began with the issuance of the certificate request to the tranfer of rights
Influence of fatty acid methyl ester composition on tribological properties of vegetable oils and duck fat derived biodiesel
No full textTo explore its potential as a biolubricant/additive, the study determines the frictional properties at various lubrication regimes for biodiesels derived from vegetable oils, hydrogenated vegetable oil and animal fat. It is found that the frictional characteristics for the biodiesels can be divided into Group I (feedstocks from winter crops) and Group II (feedstocks from summer crops, animal fat and hydrogenated vegetable oil). For each of the groups, with decreasing ratio of mono-unsaturated to total saturated fatty acid methyl ester content, the biodiesels’ friction force reduces while their load carrying capacity deteriorates. From the experimental results, it is deduced that soybean biodiesel shows great potential as a biolubricant/additive because it possesses low friction force with the highest possible load carrying capacity
Author Correction: Long-range chiral exchange interaction in synthetic antiferromagnets
No full textIn the version of this Article originally published, the sentence ‘D.-S.H. wrote the paper with K.L., J.H. and M.K.’ in the author contributions was incorrect; it should have read ‘D.-S.H. wrote the paper with K.L., J.H., M.-H.J. and M.K.’ This has been corrected in the online versions of the Article
Implementasi Pasal 30 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Terkait Pemeliharaan Jalan Rusak (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo)
No full textHamdan Bagaskara, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2021, Implementasi Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Terkait Pemeliharaan Jalan Rusak (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo), Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum., Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Implementasi Pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 38 tahun 2004 Terkait pemeliharaan jalan rusak yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Diangkatnya masalah tersebut karena Kabupaten Sidoarjo yang memiliki luas daerah sebesar 714,2 m2 menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kerusakan jalan cukup parah. Kerusakan-kerusakan jalan tersebut menyebabkan Kabupaten Sidoarjo mendapati julukan kota 1000 lubang, mendapat julukan tersebut karena tidak lepas dari kondisi Kabupaten Sidoarjo yang memang memiliki kerusakan jalan yang sangat parah. Adanya kerusakan jalan yang parah tersebut seakan tidak mengimplementasikan pasal 30 ayat (1) huruf b undang- undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, yang menjelaskan bahwa penyelenggara jalan wajib melakukan pemeliharaan jalan. Penyelenggara jalan yang dimaksud disini ialah pihak Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air. Berdasarkan pernyataan diatas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : (1) Bagaimana implementasi Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo? (2) Apa faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo? Untuk menjawab rumusan masalah diatas, Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dimana pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang- orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya akan dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara untuk pengumpulan data primer, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder menggunakan teknik Studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode yang tertera diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa Implementasi Pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan terkait pemeliharaan jalan, yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, sudah dilaksanakan namun belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih banyak hal yang menjadi kebingungan dari Dinas maupun Pemda untuk melakukan pemeliharaan jalan. Selain dari itu, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi tersebut, beberapa faktor tersebut diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor yang menjadi penghambat tersebut, terdapat faktor yang menjadi penghambat utama terjadinya implementasi pasal 30 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan terkait pemeliharaan jalan, yaitu faktor sarana dan prasarana terutama sarana anggara
A systematic process for generating new blockchain-service business model ideas
No full textAs is the case with other emerging technologies, commercializing blockchain technology via business models can provide radical opportunities for innovation. Existing studies on blockchain-service businesses lack research on how to develop business model ideas systematically; this study proposes a methodical process for generating these new ideas. Blockchain technology features were organized from the perspective of idea generation and leveraged to solve customer requirements. Through workshops, six business ideas were generated and evaluated by 26 experts. The proposed process proved it could generate innovative and qualitative ideas and could, thus, help business planners who are looking to generate new blockchain-service business model ideas. © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature.11Nssciscopu
PENGENAAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DAN PPH 23 ATAS JASA KATERING DI RSUD R. SYAMSUDIN S.H.
No full textThis Final Project Report was prepared by Angelia Rachel Aiena, Student
Identification Number 2041211011, with the title “IMPOSITION OF LOCAL
TAX OBLIGATIONS AND INCOME TAX 23 ON CATERING SERVICES AT
RSUD R. SYAMSUDIN S.H.” This report is prepared based on the results of
research conducted by the author at RSUD R. Syamsudin S.H. Prior to the issuance
of Law No. 28/2009, catering services were included in the Value Added Tax object.
After the issuance of the Act, catering services have been excluded from the object
of Value Added Tax and are subject to the object of Regional Tax in accordance
with the provisions of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between
the Central Government and Regional Governments and are subject to Income Tax
23 in accordance with the provisions of PMK No. 141/PMK.03/2015 concerning
Other types of services as referred to in Article 23 Paragraph (1) Letter C Number
2 of Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. The purpose of this research
is to find out how tax imposition, tax calculation and constraints on eating and
drinking in hospitals. The research method used in this research is a qualitative
research method with a descriptive method so that the results of this research are
based on direct observation through sources with interview, observation, and
documentation methods to find out how the imposition of local taxes and income
tax 23 on catering services at RSUD. R Syamsudin S.H and its constraints and
solutions. As PMK No. 141/PMK.03/2015 explains that Catering Services are
subject to an Income Tax 23 rate of 2% of the gross amount and are subject to local
tax rates as referred to in Law No. 1 of 2022 of 10% of the Tax Imposition Base
(DPP). The results of research at RSUD R. Syamsudin S.H in the imposition of local
tax obligations and Income Tax 23 on catering services are in accordance with
these regulations
Penerapan Justice Collaborator pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Putusan Nomor: 151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)
No full textJustice Collaborator merupakan upaya hukum luar biasa dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi meskipun dalam praktinya seringkali terjadi masalah seperti pemberian penghargan, perlindungan terhadap Justice Collaborator, mekanisme mengajukan perlindungandan penetapan sebagai seorang Justice Collaborator, hal tersebut terjadi dikarekan banyak faktor yang melatarbelakanginya. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah, bagaimana ketentuan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi, bagaimana perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam mengungkap perkara Tindak Pidana Korupsi, bagaimana penerapan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor:151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST).
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskripsif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang kajian yuridis mengenai penerpan Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan terbarunya diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya terdapat peraturan lainnya yang mendukung.Perlindungan terhadap Justice Collaborator dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 10A ayat (1) Penanganan secara khusus dan penghargaan dalam proses pemeriksaan; Pasal 10A ayat (2) Penanganan secara khusus yakni pemisahan tempat penahanan, pemisahan tempat pemberksan, dan memberi kesaksian tanpa berhadapan dengan terdakwa; Pasal 10A ayat (3) keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana. Mengenai penerapan Justice Collaborator dalam perkara 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 subsidiair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun. Dengan hal-hal yang meringankan, Terdakwa Terdakwa merupakan Justice Collaborator, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah membuka semua perkara lain yang berkaitan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.Skripsi Sarjan
Adhesion quality of steel-CFRP interface bonding
No full textIn this work, peel tests were used to assess the adhesion quality between carbon fiber reinforced polymers (CFRP) and carbon steel plates. The tests were performed according to the ASTM standard of floating roller peel tests (D3167–97) with a new specimen layup. The layup and geometry of specimens was defined in order to have the CFRP as the rigid substrate and the steel plate as a flexible substrate. The aim is to assess the adhesion quality of the interface in dry-conditions (short-term) and after ageing (long term). Specimens were inside the salt spray cabinet for 30 days to absorb the moisture. Results show that peel load are not significantly affected by the ageing condition. The specimens tested at dry-conditions and ageing condition showed a cohesive failure within the adhesive layer, which indicates a good adhesion between the CFRP-Steel interfaces. Long term durability is suggested by keeping the specimen for longer duration in order to observe the degraded trend and adhesion quality of the joints
Hukum acara mahkamah konstitusi : perkembangan dalam praktik
No full textBuku ini memberikan uraian yang lengkap mengenai Mahkamah Konstitusi dan hukum acara dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi. Sangat perlu bagi siapa pun terutama pengacara dan kontestan serta akademisi yang ingin mengetahui Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Mahkamah Konstitusi bekerja melaksanakan wewenangnya. (Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.) (Ketua MK Periode 2013-2015) Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstittusi merupakan gambaran senyatanya jika hukum acara bukan sekedar law in the book tetapi law in action. Hal ini sangat penting diketahui masyarakat terutama masyarakat pengemban hukum. Seringkali law in action justru merupakan sumber pelengkap hukum terhadap kekosongan hukum ataupun jika hukum mengandung cacat (defect)
Parameter analysis for the design of statically balanced serial linkages using a stiffness matrix approach with Cartesian coordinates
No full textA statically balanced system is in equilibrium in every pose. In classical balancing solutions for serial linkages, each DOF is balanced by an independent element. Disadvantages are increased mass and inertia for counter-mass, and auxiliary links for spring solutions. Recent literature presents a method for balancing serial linkages without auxiliary links; using multi-articular springs. This method obtains constraint equations from the stiffness matrix. Downsides are different coordinate systems for describing locations and states, and criteria constraining attachments to fixed lines In the present paper Cartesian coordinates are implemented in the stiffness matrix approach. Goal is comparing the use of this single coordinate system to using multiple, and obtaining increased insight in and providing a visualization of parameter relations. The Cartesian coordinates are implemented, providing a simple, intuitive method for designing statically balanced serial linkages allowing for recognition of the full design space. Obtained parameter relations are visualized in an example.Mechatronic Systems Desig
- …
