10 research outputs found
Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur, regulasi yang kuat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air.
Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kelurahan Tifur
Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur, regulasi yang kuat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air.
Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kelurahan Tifur
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN CENGKEH ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN ROKOK DITINJAU DARI KUHPERDATA
No full textPerjanjian kerjasama adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan dari perjanjian kerjasama antara pihak-pihak adalah untuk saling menguntungkan dan mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerjasama pembelian cengkeh antara petani dengan perusahaan rokok dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia, termasuk dalam kerangka KUHPERDATA dan membertimbangkan beberapa pasal yang relevan yakni : Pasal 1313 KUHPERDATA, Pasal 1320 KUHPERDATA, Pasal 1450 KUHPERDATA, dan Pasal 1543 KUHPERDATA. Melalui peninjauan perjanjian kerjasama pembelian cengkeh dari perspektif hukum perdata berdasarkan KUHPERDATA, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut. Hal ini dapat membantu mewujudkan kerjasama yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli cengkeh antara petani dan perusahaan
Untuk mengetahui bagaimana pembuktian perjanjian bila terjadi wanprestasi jual beli cengkeh antara petani dan perusahaan
Kata Kunci : Keabsahan perjanjian, Kesepakatan, KUHPerdata, Perjanjian jual beli
Relevansi Adat Tikah Kawitn Suku Dayak Barai Kecamatan Kayan Hilir Bagi Perkawinan Gereja Katolik
No full textThis paper deals with a marriage ritual of the Dayak Barai tribe, known as Tikah Kawitn. The purpose of this paper is to explore the local wisdom and values behind the marriage customs of the Dayak Barai tribe and to find their relevance for appreciating and living the values of Catholic marriage. This paper uses the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) method. The author finds that the Dayak Barai tribe values the nobility of traditional marriages. It can be seen in pre-wedding rituals and marriage ceremonies designed with symbolic actions. The Tikah Kawitn ritual also contains the essential values of marriage as taught by the Catholic Church, namely monogamy, not being divorced, directed at heredity, and the welfare of the household. The author concludes that the values of the traditional marriage of the Dayak Barai tribe, tikah kawitn, can contribute to the process of deepening and appreciating the nobility of the Catholic Church's marriage, especially for the Dayak Barai tribe who are Catholic
TINJAUAN TERHADAP PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (JURIDISCHE LEVERING) KARENA ADANYA PERJANJIAN JUAL BELI
No full textTujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyerahan barang dalam jual-beli serta unsur-unsur jual beli dan bagaimana peralihan hak milik (Juridische Levering) setelah terjadinya jual beli, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan, karena jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak yang lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. 2. Dengan adanya jual beli saja, hak milik atas benda yang dijualbelikan, belumlah beralih kepada pembeli, walaupun harganya sudah dibayar, sebab hak milik atas tanah tersebut barulah beralih kepada pemiliknya apabila telah dilakukan apa yang disebut Penyerahan Juridis yang wajib diselenggarakan dengan cara yakni pembuatan akta tanah di muka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata
No full textTujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi Cash On Delivery (COD) dalam jual beli online dan untuk mengetahui sanksi hukum perdata terhadap konsumen yang tidak melakukan transaksi Cash On Delivery (COD) dalam jual beli online.Dengan metode penelitian yuridis normatif kesimpulan yang didapat: 1. Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jadi masing-masing pihak memiliki kewajiban pelaku usaha harus menyerahkan barang dan konsumen membayar barang tersebut, tetapi dalam bertransaksi dengan metode COD masih banyak konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan, maka pengaturan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang tidak melakukan transaksi sesuai prosedur COD yaitu Pasal 1243 KUHPerdata, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian (agreement) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1313 dan Pasal 1458 KUHPerdata. dan pengaturan hukum lainnya juga dapat terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli dan tidak memenuhi hak dari penjual. 2. Sanksi yang ada dalam UU Perlindungan Konsumen hanya berlaku bagi pelaku usaha, namun terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur, Cash on Deliver
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG DICANTUMKAN SEBAGAI KONTAK ALTERNATIF DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status hukum bagi pihak ketiga yang dijadikan sebagai kontak alternatif dalam suatu perjanjian pembiayaan multiguna dan untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan tidak memiliki kewajiban hukum atas utang debitur dan tidak terikat langsung oleh perjanjian tersebut. Mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan perlindungan dari tindakan penagihan yang tidak etis. Jika pihak ketiga mengalami kerugian akibat pencantuman namanya, ia dapat mengajukan keberatan atau gugatan hukum kepada pihak yang mencantumkan namanya tanpa izin. 2. Pihak ketiga yang dicantumkan sebagai kontak alternatif dalam perjanjian pembiayaan multiguna memiliki perlindungan hukum dari segi perlindungan data pribadi, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Jika terjadi penyalahgunaan, pihak ketiga dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar hak-haknya.
Kata Kunci : pihak ketiga, kontak alternatif, perjanjian pembiayaa
Perlakuan Akuntansi Capital Expenditure Dan Revenue Expenditure Pada PT. Gunung Intan Permata
No full textPentingnya perlakuan akuntansi atas capital expenditure dan revenue expenditure sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, diharapkan Perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan memiliki keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi capital expenditure dan revenue expenditure apakah telah sesuai dengan PSAK 16. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, dimana proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjabarkan atau melukiskan kondisi objek penelitian pada periode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitan yang didapat adalah Perusahaan telah menjalankan kebijakan dalam mengatur pemisahan capital expenditure dan revenue expenditure, dimana jika suatu pengeluaran dapat memperpanjang suatu masa manfaat aktiva tetap dan mempunyai nilai material maka dikategorikan sebagai capital expenditure. Sebaliknya, jika suatu pengeluaran hanya memberikan masa manfaat pada periode berjalan dan mempunyai nilai tidak material, maka dikategorikan sebagai revenue expenditure
Kesatuan Liturgis dan Teologis Perayaan Trihari Suci
No full textThis paper aims to explore the true meaning of the Mysterium Paschale, namely Christ's passion, death, and resurrection, based on the liturgical celebration of the Sacred Triduum where the Church solemnly celebrates the greatest mysteries of redemption, namely the special celebrations of the memorial of the Lord, crucified, buried, and risen. This paper is designed as a hermeneutic qualitative research. The theological examination leads the author to some critical findings. First, the Sacred Triduum should be seen as one liturgical celebration that lasts three days. The Sacred Triduum shows an unseparated sequence of liturgical celebrations. Then, the Sacred Triduum regarded as one liturgical celebration reveals in turn a unified theological meaning, namely Mysterium Paschale which consists of the mystery of the passion, death, and resurrection of Christ. By looking at the unity of the celebration of the Sacred Paschal Triduum and of its theological meaning, it is recommended that the faithful may prepare for the celebration thoroughly and be able to participate in the celebration of the Sacred Paschal Triduum as a whole so that they can experience the Easter Mystery as the culmination of the history of our redemption
