1,721,035 research outputs found
Etika politik dan kekuasaan
No full textKorupsi, politik uang, dan kekerasan mewarnai dunia politik di Indonesia, bahkan melekat erat dengan praktik kekuasaan. Bagaimana meng-atasinya? Menurut Haryatmoko, diperlukan etika politik; etika yang di satu sisi tidak disukai penguasa karena selalu mengkritisi, namun di sisi lain bisa diperalat penguasa untuk memperoleh legitimasi atas kekua-saannya. Haryatmoko dengan piawai menjelaskan berbagai perspektif kekuasaan, termasuk di dalamnya pemahaman agama, fanatisme, radikalisme, kon-flik, penguasaan ekonomi, serta manipulasi ideologi
Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan: Jawaban Atas Tantangan Disrupsi-Inovatif
No full textBuku ini menghadirkan analisis kritis terhadap perubahan besar yang dihadapi dunia pendidikan dan kepemimpinan pada era disrupsi. Haryatmoko menyoroti bagaimana arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta budaya inovasi menuntut transformasi paradigma dalam mengelola pendidikan dan memimpin lembaga. Kepemimpinan yang hanya berorientasi pada kontrol dan birokrasi dianggap tidak lagi memadai, sehingga diperlukan model kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, etis, dan berorientasi pada pemberdayaanv + 213 hlm.; 23 c
Etika komunikasi : manipulasi media, kekerasan, dan pornografi/ Haryatmoko
No full text180 hal.; 22 c
Critical discourse analysis (analisis wacana kritis) : landasan teori, metodologi dan penerapan/ Haryatmoko
No full textxiii, 276 hal. : ilus. ; 23 cm
Etika komunikasi : manipulasi media, kekerasan, dan pornografi/ Haryatmoko
No full text180 hal.; 22 cm
PEMIKIRAN ETIKA POLITIK HARYATMOKO DAN RELEVANSINYA DENGAN ETIKA POLITIK ISLAM
Get PDFPerkembangan etika politik di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pertarungan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan terjadi seringkali menyimpang dari etika politik. Keadaan bukan hanya terjadi di kalangan pemerintah pusat, namun hampir tersebar di seluruh lembaga-lembaga politik dan birokrasi di bawahnya. Fakta menunjukkan etika politik seolah tidak berlaku dan menghilang, sehingga politik dijadikan alat pertarungan kepentingan dan kekuatan dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Terjadinya politik uang, kekerasan dan korupsi menjadi tontonan yang selalu ada, ironisnya melekat erat dengan kekuasaan dan mewarnai dunia politik di Indonesia. Menurut Haryatmoko, dibutuhkan pandangan etika politik pada satu sisi tidak disukai penguasa karena sering memberi kritik, tapi disi lain dapat diperalat penguasa dalam mendapatkan legitimasi atas kekuasaannya. Selain itu peneliti juga mengkaji etika politik Islam sebagai dasar pendekatan, kemudian penelitian dilakukan dengan mencari titik relevansi etika politik Haryatmoko dengan etika politik Islam. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman dan solusi yang riil bagi problem kemanusiaan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, atau data penelitian diambil dari buku, jurnal, artikel dan youtube. Kajian dalam penelitian ini akan diteliti menggunakan metode analisis, interpretasi dan sintesis. Metode analisis merupakan langkah ilmiah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan membandingkan pengertian-pengertian yang ada supaya dihasilkan kejelasan makna tentang tujuannya. Interpretasi adalah metode ilmiah dipakai untuk mengungkap, menemukan, dan menyampaikan arti dan makna yang tersimpan dalam obyek penelitian. Sisntesis adalah cara ilmiah yang digunakan supaya menghasilkan pemahaman dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan pengertian agar diperoleh pengetahuan yang sifatnya baru.
Temuan dari hasil penelitian ini yaitu etika politik santun menjadi tujuan pandangan konsep etika politik Haryatmoko. Etika politik santun orientasinya adalah kehidupan yang lebih baik bersama dan bisa dinikmati oleh banyak orang dengan tujuan menciptakan kebebasan dan menciptakan institusi atau kelompok adil. Lahirnya etika politik santun dapat berfungsi menganalisa perilaku seseorang, perilaku sosial dan sistem-sistem. Terwujudnya relasi tersebut dapat menciptakan pengetahuan baru tentang etika politik santun yang mempengaruhi tindakan seseorang dalam kernegaraan. Sedangkan relevansi pemikiran etika politik Haryatmoko atas etika politik Islam adalah mampu menjadikan religiusitas sebagai pemersatu dalam etika politik dan menciptakan budaya politik santun di Indonesia, yang terdiri dari tiga nilai: Pertama, menjadikan agama sebagai pemersatu etika politik. Kedua, pandangan etika politik Haryatmoko dan etika politik Islam sama-sama mengupayakan kehidupan dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama dan untuk orang lain. Upaya memperluas ruang lingkup kebebasan (beragama, perpendapat, sosial dan ekonomi), saling menghormati dan berusaha membangun institusi yang adil, jujur dan ikhlas. Ketiga, menciptakan budaya etika politik santun sebagai kemaslahatan bersama
ETIKA POLITIK TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN HARYATMOKO (STUDI KOMPARATIF)
Get PDFToday's political ethics are no longer valid, they even tend to disappear. The existing
reality shows that politics is a battleground for power and interests, so there is a general
tendency to justify any means to achieve goals. Corruption, money politics and violence
characterize the political world in Indonesia, and are even closely related to the practice of
power. According to Haryatmoko, political ethics is needed which on the one hand the
authorities do not like because they always criticize, but on the other hand the authorities can
use them to gain legitimacy for their power. In the midst of the current chaotic face of
politics, there is a conversation that is no less warm about the Caliphate. Taqiyuddin an-
Nabhani with the concept of power of the Khilafah Islamiyah Daula and a whole perspective
of Islamic life is able to attract attention. Its quite radical political philosophy and the Islamic
political movement Hizb ut-Tahrir which was established made its political concepts and
movements to be taken into account in the global political arena. The current political ethics
problem cannot be separated from the views of Haryatmoko and Taqiyuddin an-Nabhani.
Although these two figures are in very different times and eras. Here the author wants to see
the political ethics concept of Taqiyuddin an-Nabhani and Haryatmoko which can be an offer
that must be considered by the political elite. The explanation that emerges will be analyzed
through al-Mawardi's theory of political ethics. It is hoped that the political ethics of the two
figures will provide a clear humanitarian vision and solutions to existing gaps.
This research is a type of library research, namely research conducted using literature
(literature) in the form of books, notes, and research reports from previous researchers. The
results of this study are: The concept of Taqiyuddin an-Nabhani's political ethics is oriented
towards the common good and prosperity. The concept of government proposed by an-
Nabhani looks different and unique because between God and the people have different roles
and functions but are closely interrelated and binding. The legitimacy of power expressed by
an-Nabhani is based on the legitimacy carried out by the ummah (people) to a leader called
the caliph. The method of legitimacy of power over the caliph is carried out by way of baiat
or appointed by the people and makes the caliph have the highest authority to carry out the
rules or shara '. Meanwhile, the concept of Haryatmoko's political ethics is oriented towards
living well, together and for others in order to broaden the scope of freedom and build
equitable institutions. This definition of political ethics helps to analyze the correlation
between individual action, collective action and existing structures. Emphasizing the
existence of this correlation avoids the understanding of political ethics which is reduced to
merely individual ethics of individual behavior in the state. Comparison of Taqiyuddin an-
Nabhani and Haryatmoko's political ethics found a meeting point and a split point between
the two figures. The meeting point is that Taqiyuddin An-Nabhani and Haryatmoko underlie
the legitimacy of his power from the people to their leaders and the existence of three
dimensions in political ethics, namely objectives, facilities and political action. Whereas the
breaking point is related to the government system, Taqiyuddin an-Nabhani wants the
khilafah system
Critical discourse analysis (analisis wacana kritis) : landasan teori, metodologi dan penerapan/ Haryatmoko
No full textxiii, 276 hal. : ilus. ; 23 cm
Critical discourse analysis (analisis wacana kritis) : landasan teori, metodologi dan penerapan/ Haryatmoko
No full textxiii, 276 hal. : ilus. ; 23 cm
- …
