430 research outputs found
konsep pengendalian mutu dan cara produksi pangan yang baik (cppb) di usaha kecil menengah roti kinasih dalam pembuatan bolu gulung
Full text linkABSTRACT CONCEPT OF QUALITY CONTROL AND MANNER OF PRODUCTION OF GOOD FOOD (CPPB) IN HOUSEHOLD INDUSTRY BREAD KINASIH IN PRODUCING FRIED SPONGE ROLL “BOLU GULUNG” Gunawan Wibisono1 Godras Jati Manuhara S. TP, MSc 2 Ir. Nur Her Riyadi Parnanto, MS 3 Sponge cake is close to a starter flour , eggs , sugar , ovalet , butter and milk powder .In making photographic sponge needed quality control .Quality control was being conducted in raw materials and an additional ingredient , production and products finally .In addition , the concept of a way of food production good ( cppb ) should be introduced in the process of making photographic sponge .Quality control of raw materials done analyze with some testing .Parameter the analysis used is water levels , mineral levels , fat content , levels of a protein , and carbohydrates. Implementation results quality control practices shows that process of making photographic sponge started with the process of mixing, printing, roasting, penggulungan and pengirisan.Quality control applied covering the specifications the raw material used, control every stage production process and control the final product. The result of chemical analysis of the chosen rolled sponge cake: chemical composition are 33,75% water, 0,32% ash, 14,01% protein, 6,17% protein, and 45,75% total carbohydrate. The total energy is 555,75 Kkal.The concept of cppb made aims to minimize the emergence of danger and keep the safety of photographic sponge produced. Keyword: Sponge roll, quality control, CPPB Description: Student Programs/D-III Study Program Technology of Agriculture Product, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University named Gunawan Wibisono, NIM H3112040 Lecturer Examiners I Lecturer Examiners I
Ijin Tenaga Kerja Asing Untuk Jabatan Direktur Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Petrojaya Boral Plasterboard). / oleh Gunawan Wibisono
No full textDirektur atau direksi adalah suatu organ perseroan disamping organ perseroan lainnya berupa komisaris dan RUPS. Namun di dalam prakteknya terdapat pula penamaan/ nomenklatur jabatan Direktur yang tidak diangkat melalui mekanisme RUPS dan hanya berdasarkan kontrak kerja saja seperti studi kasus PT PBP yang memiliki 1 (satu) orang TK Asing dengan jabatan Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS dan 2 (dua) orang TK Asing dengan jabatan Sales Marketing Direktur dan Manufacturing Director berdasarkan Perjanjian Kerja. Bagaimana ketentuan dalam UUPT dan UUK mengenai jabatan dengan nomenklatur Direktur? apakah jabatan direktur pada perusahaan asing seperti jabatan Sales Marketing Direktur tidak bertentangan dengan UUPT? dan mengapa dalam RPTKA yang diajukan pada studi kasus PT Petrojaya Boral Plasterboard tidak disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi? penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Ijin Kerja Tenaga Asing untuk jabatan dengan nomenklatur Direktur ditinjau dari UUK dan UUPT. UUK ternyata tidak mengatur mengenai jabatan direksi hanya mengatur sebatas nomenklatur saja oleh karena itu perbedaan jabatan Direktur pada studi kasus PT PBP yaitu jika nomenklatur jabatan Direktur tidak diangkat berdasarkan RUPS maka tidak dapat mewakili perusahaan secara external. Akan tetapi penggunaan nomenklatur jabatan Direktur dalam perjanjian kerja tidak bertentangan dengan UUK dan UUPT. Adapun RPTKA yang diajukan oleh PT PBP tidak dapat disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja karena orang yang diangkat untuk menduduki jabatan sales marketing direktur dimaksud tidak melalui RUPS sesuai ketentuan UUPT bagitu pula sebaliknya nomenklatur jabatan Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS akan tetapi nomenklatur jabatan tersebut tertutup bagi tenaga kerja asing sesuai Pasal 46 ayat (1) UUK juncto Kepmen Nomor 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang ii dilarang diduduki tenaga kerja asing maka akan ditolak oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pelaksanaan accounting service dan tax amnesty periode pertama di kantor konsultan pajak edy gunawan Nama
No full textThe internship was conducted at tax consulting office Edy Gunawan under the
guidance Mr. Edy Gunawan. During the internship, the tasks performed are
match the input tax and output tax with tax invoice, input the input tax data, input
the recapitulation of cash disbursement, make recapitulation of income tax art 23,
attend meeting with client, fill in form of Tax Amnesty, report form of Tax
Amnesty
During the intership, given tasks can be done properly. However, there are
several obstacles were found. First, when match the input tax and output tax with
tax invoice, there are some data that does not have a tax invoice. The solution is
make a recap and give it to supervisor. Second, while sent Tax Amnesty document
to tax office There are some drawbacks attachments The solution is prepare all
doument
Perancangan Phase-Locked Loop Mobile WiMAX Pada Frekuensi 2,3 GHz Dengan Fractional-N PLL
No full textPerancangan Phase-Locked Loop Mobile WiMAX Pada Frekuensi 2,3 GHz Dengan Fractional-N PLL Gunawan Wibisono dan Feri Fajri Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia Abstrak Sinyal yang diterima pada receiver didemodulasikan dengan sebuah sinyal carrier RF yang akurat yang harus dibangkitkan pada receiver. Maka, pensintesa frekuensi dibutuhkan baik pada receiver maupun transmitter. Pensintesa frekuensi merupakan merupakan perangkat yang membangkitkan satu atau beberapa sumber frekuensi. Pada hampir seluruh aplikasi frekuensi radio (RF) menggunakan Phase-Locked Loop (PLL) sebagai pensintesa frekuensi dengan menggunakan integer-N PLL sederhana. Pada penelitian ini akan dirancang dandisimulasikan pensintesa frekuensi yang digunakan untuk mobile worldwide interoperability for microwave access (WiMAX). Parameter PLL pensintesa frekuensi yang dirancang untuk mobile WiMAX mengacu pada standar WiMAX IEEE 802.16e. Penggunaan integer-N PLL sederhana memiliki kelemahan disebabkan spur serta harmonik-harmoniknya terletak pada frekuensi offset yang rendah serta kinerja derau fasa in-band yang buruk. Fractional-N PLL diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan teknik penekanan spur untuk menurunkan derau fasa. Teknik delta-sigma modulator fractional-N dipilih untuk mereduksi derau fasa untuk sistem mobile WiMAX disebabkan waktu settling, tingkat spur, dan derau fasa yang kecil dapat dicapai dengan menggunakan teknik ini. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan stabil, dikarenakan nilai phase margin yang melebihi 45 derajat. Settling time dan derau fasa yang diperoleh dengan rancangan ini senilai 6,997 µs, dan -114 dBc/Hz. Kata kunci: Mobile WiMAX, pensintesa frekuensi, PLL, teknik penekanan spur, pensintesa frekuensi fractional-N
PENAKSIRAN VOLUME POHON KOMERSIL MELALUI METODE PENARIKAN ACAK BERLAPIS (STRATIFIED RANDOM SAMPLING) BERDASARKAN KELAS LERENG DAN KERAPATAN TEGAKAN DI PT. LIMBANG GANECA
Full text linkThis study aims to estimate the volume of commercial trees at PT. Limbang Ganeca based on Stratified Random Sampling carried out on the RKL VII area of the HPH with an area of 16,101 hectares with a forested area of 15,215 hectares. The area of the study area is 76.08 hectares which is divided into strata based on the slope class and stand density. Based on the results of stratification of topographic maps and vegetation maps, there is a combination of slope I class, slope II class, slope class III and three forest stratum with a combination of 9 forest strata. From this combination the diameter at breast height is measured to assess the volume of the tree.Based on the results of data analysis, slope class factors can be used in estimating volume, while stand density and interaction factors for these two factors cannot be used in estimating tree volume. From the results of measuring the diameter at breast height and calculating tree volume, the average volume of the area was 109,9898 m3 / hectare or around 108,309 to 111,487 m3 / hectare. While the overall volume of the RKL VII area ranges from 1,647,950,462 to 1,696,304,584 m3
Land Conflict Between Companies and The Community in Pari Island, Thousand Islands
Full text linkThis research examines the land conflict that has arisen between a company and the residents of Pari Island in the Thousand Islands. The research addresses the following research questions: 1) What has been the prevailing model for resolving land conflicts between the company and the community of Pari Island in the Thousand Islands up to this point? 2) What is the ideal concept of land ownership and usage envisioned by both the company and the residents of the Thousand Islands? The research employs a sociolegal research methodology. Research Outcomes: 1) The author\u27s analysis suggests that the prevailing approach to resolving land conflicts between the company and the Pari Island community in the Thousand Islands has largely relied on government administration and political conflict resolution, namely "Government Administration and Political Conflict Resolution. This category of conflict resolution can guide one\u27s thought process towards government administration and political solutions through legislative decisions." The resolution was achieved through conflict resolution efforts involving the local government in a non-litigious manner, specifically through mediation where the government acts as the mediator. Mediation has occurred on three occasions, two of which were held at the village level and one at the district level. 2) In the ideal concept that the author intends to propose for addressing the issue of conflict, one of the essential approaches that should be incorporated is the conflict resolution approach. The concept of conflict resolution prioritizes non-violent methods as the final recourse. The objective is to address conflicts in a constructive manner, with the ultimate goal of meeting the requirements and needs of all parties involved. Mediation, carried out by the parties involved in the land dispute on Pari Island, represents one form of conflict resolution. However, if mediation has not yielded success thus far, it becomes imperative to explore alternative conflict resolution models. Among these alternatives are negotiation and facilitatio
GERAKAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK DAERAH PEDALAMAN (Studi Kasus: Gerakan 1000 Guru)
Full text linkPenelitian ini dilatar belakangi oleh realitas pendidikan di pedalaman Indonesia yang
sangat memprihatinkan. Walaupun ada program SM3T yang dilakukan oleh
pemerintah pusat namun masih saja pendidikan di pedalaman sangat memprihatinkan
kondisinya. Mulai dari ruang kelas yang tidak layak hingga tidak adanya tenaga
pendidik di sekolah. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat
bereaksi atas ketimpangan pendidikan atara pusat dan daerah yang terjadi di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi dan wawancara
mendalam beberapa tokoh penting yang berpengaruh dalam komunitas 1000 Guru.
Skripsi ini menjelaskan analisis tentang bagaimana komunitas 1000 Guru bisa menjadi
gerakan sosial yang berfokus pada pendidikan di pedalaman. Pemanfaatan sumberdaya
yang baik dan juga dibantu oleh sosok tokoh pendiri gerakan yang kharismatik
mejadikan gerakan dapat berkembang secara pesat. Dalam skripsi ini penulis
menggunakan dua konsep untuk menjadikan dasar penulisan. Konsep tersebut adalah
gerakan sosial dan pendidikan pedalaman.
Hasil studi ini menunjukan bahwa ada empat hal pokok yang didapatkan. Yaitu:
Gerakan 1000 guru ini bisa berfokus pada pendidikan pedalaman dipengaruhi oleh
pendiri gerakan yang berasal dari pedalaman. Saluran aksi kolektif yang dibentuk
gerakan adalah media sosial, kegiatan Traveling and Teaching, program Smart Center,
dan pengobatan gratis. Pola pengajaran yang dilakukan gerakan 1000 Guru yaitu
Teaching Indor dan Teaching Outdor. Implikasi yang dirasakan masyarakat
pedalaman atas keberadaan gerakan 1000 Guru meliputi termotivasinya anak-anak di
pedalaman dan terbantunya guru pedalaman.
This research is based on the reality of education in the interior of Indonesia which is
very alarming. Although there are SM3T programs conducted by the central
government but still education in the interior is very apprehensive condition. Starting
from an unsuitable classroom to the absence of educators at school. This study also
aims to see how the community reacts to the inequality of education at central and local
levels that occur in Indonesia. The research method used is qualitative with case study
approach. The data collection used is by observation and in-depth interviews of some
important influential figures in the 1000 Teacher community.
This thesis describes an analysis of how the 1000 Teacher community can become a
social movement focused on education in the interior. Utilization of good resources
and also assisted by the figure of the founder of the charismatic movement mejadikan
movement can grow rapidly. In this thesis the author uses two concepts to make the
basic writing. The concept is social movement and education inland.
The results of this study show that there are four main points obtained. They are: The
movement of 1000 teachers can focus on inland education influenced by the founder
of the movement coming from the interior. The collective action channels formed by
the movement are social media, Traveling and Teaching activities, Smart Center
programs, and free medical treatment. The teaching patterns of the 1000 Teacher
movement are Teaching Indor and Teaching Outdor. The implications felt by the inland
community on the existence of the 1000 Teacher movement include the motivation of
children in the interior and the help of inland teachers
Early age compressive strength, porosity, and sorptivity of concrete using peat water to produce and cure concrete
No full text
- …
