1,721,287 research outputs found
ACE-FRENDY-CBZ: a new neutronics analysis sequence using multi-group neutron transport calculations
No full textWe propose a new neutronics analysis sequence using multi-group neutron transport calculations named ACE-FRENDY-CBZ. This sequence is free from uses of any application libraries; with the ACE files as the starting point, multi-group cross sections of media comprising a target system are calculated with the FRENDY code, and multi-group neutron transport calculations are performed with modules of the CBZ code system. The ACE-FRENDY-CBZ sequence was tested against the eight fast neutron systems, and good agreement in the neutron multiplication factors with the reference Monte Carlo results was obtained within 20 pcm differences in the bare systems and within 60 pcm differences in the reflected systems. It was also found that the adoption of the consistent P approximation increases the errors. In order to investigate this issue, we adopted the sub-group method to calculate spatially-dependent current-weighted total cross sections in the reflector regions, and it was suggested that the uses of the spatially-dependent cross sections with the consistent P approximation has a possibility to further improve the numerical accuracy.</p
Akibat Hukum Putusnya Hubungan Perkawinan Dengan Cara Fasakh Oleh Pengadilan Agama / oleh Agus Frendy
No full textabstrak (A)Nama : Agus Frendy; NIM: 205070137 (B)Judul Skripsi: Akibat Hukum Putusnya Hubungan Perkawinan Dengan Cara Fasakh Oleh Pengadilan Agama (C)Halaman : vii + 91 + 4 daftar pustaka; 2011 (D)Kata Kunci : Fasakh, Pengadilan Agama (E)Isi: Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan suami isteri. Namun terkadang kebahagiaan yang didambakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan pecahnya hubungan perkawinan adalah berpindahnya agama. Sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 457/Pdt.G./2009/PA.Mgt. Pada kasus ini Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Magetan dan diputus dengan cara fasakh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya hubungan perkawinan yang batal dengan cara fasakh oleh pengadilan agama terhadap hubungan suami isteri, anak dan harta perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 457/PDT.G/2009/PA.MGT)? Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa putusnya perkawinan dengan cara fasakh itu pada hakekatnya adalah perceraian, maka akibat hukum karena putusan fasakh dapat melihat dari akibat hukum dari thalaq. Akibat hukum terhadap hubungan suami istri menjadi putus atau batal sejak terjadinya murtad dan hubungan suami istri menjadi tidak sah lagi. Terhadap anak, anak tersebut sebagai anak yang sah karena lahir dalam perkawinan yang sah dan kedua orangtua berkewajiban memelihara anak tersebut dan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sampai dewasa. Perihal harta bersama dalam perkawinan, dalam putusan ini tidak disinggung. Berdasarkan peraturan yang ada, jika terjadi pembatalan perkawinan maka harta bersama akan di bagi menurut hukum masing-masing agamanya. Biaya nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayahnya dan kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Untuk biaya nafkah bekas istri selama gugatan perceraian berlangsung, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hendaknya ada satu peraturan tersendiri yang bisa dijadikan dasar hukum yang pasti untuk bisa menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat non-muslim. (F)Daftar acuan : 43 (1975-2011) (G)Dosen Pembimbing : Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum. (H)penulis : Agus Frend
Akibat Hukum Putusnya Hubungan Perkawinan Dengan Cara Fasakh Oleh Pengadilan Agama / oleh Agus Frendy
No full textabstrak (A)Nama : Agus Frendy; NIM: 205070137 (B)Judul Skripsi:
Akibat Hukum Putusnya Hubungan Perkawinan Dengan Cara Fasakh
Oleh Pengadilan Agama (C)Halaman : vii + 91 + 4 daftar pustaka; 2011
(D)Kata Kunci : Fasakh, Pengadilan Agama (E)Isi : Kebahagiaan dalam
perkawinan merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan suami
isteri. Namun terkadang kebahagiaan yang didambakan tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan
pecahnya hubungan perkawinan adalah berpindahnya agama.
Sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 457/Pdt.G./2009/PA.Mgt.
Pada kasus ini Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan
Agama Magetan dan diputus dengan cara fasakh. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya
hubungan perkawinan yang batal dengan cara fasakh oleh pengadilan
agama terhadap hubungan suami isteri, anak dan harta perkawinan
dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 457/PDT.G/2009/PA.MGT)?
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum
normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian
menunjukkan bahwa putusnya perkawinan dengan cara fasakh itu
pada hakekatnya adalah perceraian, maka akibat hukum karena
putusan fasakh dapat melihat dari akibat hukum dari thalaq. Akibat
hukum terhadap hubungan suami istri menjadi putus atau batal sejak
terjadinya murtad dan hubungan suami istri menjadi tidak sah lagi.
Terhadap anak, anak tersebut sebagai anak yang sah karena lahir
dalam perkawinan yang sah dan kedua orangtua berkewajiban
memelihara anak tersebut dan ayah tetap berkewajiban memberikan
nafkah kepada anak sampai dewasa. Perihal harta bersama dalam
perkawinan, dalam putusan ini tidak disinggung. Berdasarkan
peraturan yang ada, jika terjadi pembatalan perkawinan maka harta
bersama akan di bagi menurut hukum masing-masing agamanya.
Biaya nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayahnya dan kedua orang
tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Untuk biaya nafkah
bekas istri selama gugatan perceraian berlangsung, pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
isteri. Hendaknya ada satu peraturan tersendiri yang bisa dijadikan
dasar hukum yang pasti untuk bisa menerima perkara yang diajukan
oleh masyarakat non-muslim. (F)Daftar acuan : 43 (1975-2011)(G)Dosen Pembimbing : Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum. (H)penulis :
Agus Frend
Monivaiheinen todentaminen Cisco Duo -tuotteella
Get PDFFrendy Oy, operating extensively throughout Finland, recognized the need to enhance its organizational cybersecurity, especially by focusing on improving authentication methods. The project's goal was to offer small and medium-sized enterprises a security solution that does not require Microsoft Entra ID but is compatible with it for future integration. We selected Cisco Duo's multi-factor authentication to achieve this goal ensuring it could be seamlessly integrated with Microsoft Entra ID when businesses are ready or need it. This approach ensures flexibility and scalability for businesses' security needs. The aim was to enhance the security of the username and password combination by providing an easy-to-use solution for end-users. Moreover, the objective was to delve into and familiarize ourselves with digital and multi-factor authentication in general, as well as to compare different multi-factor authentication service providers.
The implementation method chosen was a collaboratively designed pilot project, in which Cisco Duo's multi-factor authentication solution was tested in the company's IT infrastructure. The project included technical design, solution configuration, and practical testing through a test user. During the implementation, special emphasis was placed on the smoothness of the user experience and enhancing security.
As a result, it was observed that the deployment of Cisco Duo significantly improved cybersecurity in multi-factor authentication, successfully reducing vulnerabilities in the authentication process by employing a variety of methods. Additionally, the user experience was found to be positive, with users reporting that the authentication process was both faster and more user-friendly in functionality.
In conclusion, the project found that the adoption of multi-factor authentication is an important step toward stronger cybersecurity. Continuous development and the use of new technologies to improve cybersecurity are recommended, taking into account user needs and experience. Based on the project, Frendy Oy plans to continue using Cisco Duo and to expand its deployment across the entire organization and later to its customers.Laajasti ympäri Suomea toimiva Frendy Oy tunnisti tarpeen vahvistaa organisaationsa tietoturvaa erityisesti keskittymällä tunnistautumismenetelmien parantamiseen. Projektin päämääränä tarjota pienille ja keskisuurille yrityksille turvallisuusratkaisu, joka ei vaadi Microsoft Entra ID:tä, mutta on yhteensopiva sen kanssa tulevaisuudessa. Valitsimme Cisco Duon monivaiheisen todentamisen tämän tavoitteen saavuttamiseksi varmistaen, että se voidaan integroida saumattomasti Microsoft Entra ID:n kanssa, kun yritykset ovat valmiita tai tarvitsevat sitä. Tämä lähestymistapa takaa joustavuuden ja skaalautuvuuden yritysten turvallisuustarpeisiin. Tavoitteena oli lisätä käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmän turvallisuutta tarjoamalla helppokäyttöinen ratkaisu loppukäyttäjille. Lisäksi tavoitteena oli syventyä ja tutustua digitaaliseen ja monivaiheiseen todentamiseen yleisesti sekä vertailla eri monivaiheisen todentamisen palvelun-tarjoajia keskenään.
Toteutustavaksi valikoitui yhteistyössä suunniteltu pilottiprojekti, jossa Cisco Duon monivaiheisen todentamisen ratkaisua testattiin yrityksen IT-infrastruktuurissa. Projektiin sisältyi tekninen suunnittelu, ratkaisun konfigurointi ja testikäyttäjän kautta tapahtuva käytännön testaus. Toteutuksen aikana painotettiin erityisesti käyttäjäkokemuksen sujuvuutta ja turvallisuuden parantamista.
Tuloksena havaittiin, että Cisco Duon käyttöönotto paransi merkittävästi tietoturvaa monivaiheisessa todentamisessa vähentäen onnistuneesti haavoittuvuuksia todentamisprosessissa käyttäen niissä moni-puolisesti eri menetelmiä. Lisäksi käyttäjäkokemus todettiin samalla positiiviseksi käyttäjien raportoidessa todentamisprosessin olevan sekä nopeampi että käyttäjäystävällisempi toiminnallisuudeltaan.
Johtopäätöksenä projektista todettiin, että yleisesti monivaiheisen todentamisen käyttöönotto on tärkeä askel kohti vahvempaa tietoturvaa. Suositellaan jatkuvaa kehitystä ja uusien teknologioiden hyödyntämistä tietoturvan parantamiseksi ottaen huomioon käyttäjien tarpeet ja käyttökokemus. Projektin perusteella Frendy Oy suunnittelee jatkavansa Cisco Duon käyttöä ja laajentavansa sen käyttöönottoa koko organisaatiossa sekä myöhemmin asiakkailleen
FRENDY: A new nuclear data processing system being developed at JAEA
Get PDFJAEA has provided an evaluated nuclear data library JENDL and nuclear application codes such as MARBLE, SRAC, MVP and PHITS. These domestic codes have been widely used in many universities and industrial companies in Japan. However, we sometimes find problems in imported processing systems and need to revise them when the new JENDL is released. To overcome such problems and immediately process the nuclear data when it is released, JAEA started developing a new nuclear data processing system, FRENDY in 2013. This paper describes the outline of the development of FRENDY and both its capabilities and performances by the analyses of criticality experiments. The verification results indicate that FRENDY properly generates ACE files
Verification of direct coupling code system using FRENDY version 2 and GENESIS for light water reactor lattices
Get PDFThis study newly established a direct coupling code system consisting of the nuclear data processing code FRENDY version 2, and the three-dimensional heterogeneous transport code GENESIS (FRENDY-V2/GENESIS) for easy implementation of the random-sampling-based uncertainty quantification considering the implicit effect due to nuclear cross-section (XS) perturbations. The multi-group macroscopic XSs prepared for GENESIS were generated by FRENDY version 2, where the Dancoff factor was calculated by the neutron current method. Then the background XSs were evaluated based on the Carlvik two-term rational approximation. The infinite multiplication factor (k-infinity) and the fission reaction rate distribution in UO2 and MOX lattice geometries were compared with MVP3 to verify the calculation accuracy of FRENDY-V2/GENESIS. The sensitivity analyses on the discretization conditions such as the ray tracing of the method of characteristics were also carried out. Through several comparisons between FRENDY-V2/GENESIS and MVP3, FRENDY-V2/GENESIS with the SHEM 361-group structure calculates the k-infinity within approximately 50 pcm and the fission reaction rate distribution within approximately 0.1% by the root mean square, respectively. Consequently, the applicability of FRENDY-V2/GENESIS was verified, and FRENDY-V2/GENESIS can be used to discuss the implicit effect due to multi-group XS perturbations.Published online: 15 Oct 2024journal articl
FRENDY: A new nuclear data processing system being developed at JAEA
No full textJAEA has provided an evaluated nuclear data library JENDL and nuclear application codes such as MARBLE, SRAC, MVP and PHITS. These domestic codes have been widely used in many universities and industrial companies in Japan. However, we sometimes find problems in imported processing systems and need to revise them when the new JENDL is released. To overcome such problems and immediately process the nuclear data when it is released, JAEA started developing a new nuclear data processing system, FRENDY in 2013. This paper describes the outline of the development of FRENDY and both its capabilities and performances by the analyses of criticality experiments. The verification results indicate that FRENDY properly generates ACE files
Multi-group neutron cross section generation capability for FRENDY nuclear data processing code
No full textThe multi-group cross-section generation capability for neutrons is implemented in the FRENDY nuclear data processing code. ACE-formatted files are used as the source of nuclear data instead of ENDF-formatted files since FRENDY already has the capability to generate pointwise cross sections in the ACE format. The several distinguished features are implemented for the multi-group generation capability, e.g. explicit consideration of resonance interference effect among nuclides, enhanced resonance treatment for various nuclear reactions, and accurate numerical integration of thermal cross sections. Verification calculations of the newly implemented capability are carried out through the comparison with the NJOY nuclear data processing code. Cross-section generations for all nuclides in JENDL-4.0, -4.0u, -5α4, ENDF/B-VII.1, -VIII.0, JEFF-3.3, and TENDL-2019 are carried out without unexpected processing issues, except for Pu-238 of TENDL-2019 that includes inconsistent data. The verification results indicate that the multi-group cross sections generated by FRENDY are consistent with those generated by NJOY. Now FRENDY can generate not only the pointwise cross sections for continuous energy Monte-Carlo codes but also the multi-group cross sections for deterministic neutronics analysis codes.</p
Pengaturan Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Yang dilakukan Komisi Permberantasan Korupsi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ITE.
No full textABSTRAK
(A). Nama : Frendy
(B). Judul Skripsi : Pengaturan Penggunaan Alat Bukti Penyadapan
Yang dilakukan Komisi Permberantasan Korupsi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ITE.
(C). Halaman : viii + 162 + 43 + 2019
(D). Kata Kunci :Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Penggunaan
Penyadapan, Kebijakan Penyadapan.
(E). Isi :
Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana. Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana telah disisipi modus dengan menggunakan teknologi yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana korporasi, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebaban penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap parapelaku tindak pidana. Oleh sebab itu para penegak hukum perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, hasil penyadapan yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Maka perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan.Selain itu perlu ijin dan penetapan dari Pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia. Namun aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di dibeberapa UndangUndang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikawatirkan terjadi ketidakpastian hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan mengenai pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti.Terlihat adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan antara dua kepentingan tersebut menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa haknya konstutisionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan Judicial Review atau pengujian kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Tesis ini bertujuan untuk Menganalisis Racio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penggunaan alat bukti penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
(F). Daftar Acuan : 43 (1991-2013)
(G). Pembimbing : DR. Firman Wijaya, S.H., M.H
(H). Penulis : Frendy S.H
Perbedaan pengaruh latihan ladder drill speed run dan ladder drill crossover terhadap peningkatan kelincahan (agility) siswa Sekolah Dasar Moh. Hatta Kota Malang
Get PDFTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang: (1) pengaruh latihan Ladder Drill Speed Run terhadap kelincahan (agility); (2) pengaruh latihan Ladder Drill Crossover terhadap kelincahan (agility); (3) perbedaan pengaruh latihan Ladder Drill Speed Run dan Ladder Drill Crossover terhadap kelincahan (agility);. Sasaran penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler olahraga SD Moh. Hatta kota malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksperimen semu. Hasil penelitian menujukkan: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan program latihan ladder drill Speed Run terhadap kelincahan (2) Terdapat pengaruh yang signifikan program latihan ladder Drill Crossover terhadap kelincahan. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada test kelincahan untuk masing- masing kelompok setelah diberikan latihan. Selain itu, terdapat perbedaan pengaruh antara kedua kelompok dilihat dari peningkatan kelincahan melalui uji ANOVA, dimana latihan Ladder Drill Crossover memberikan pengaruh yang lebih baik dari latihan Ladder Drill Speed Run
- …
