78 research outputs found
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIANDI KABUPATEN BANYUMAS: STUDI TRANSISI PASCA REGULASI YANG INKONSTITUSIONAL
Get PDFABSTRAK Dinamika regulasi perkoperasian di Indonesia menemui pro-kontra. Pasca amar putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional, maka untuk mengisi kekosongan hukum diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Situasi ini cukup problematik, karena berlakunya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sebagaian kalangan sudah tidak relevan dengan jatidiri koperasi dan kebutuhan hukum di Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 ini berarti perkoperasian di Indonesia secara tidak langsung diatur oleh regulasi yang bermasalah. KUD Aris dan KPRI Sehat RSMS memilih pro dengan kembali berlakunya UU No. 25 Tahun 1992 sedangkan Kopkun dan CU Cikalmas memilih untuk tetap mengkritisi regulasi tersebut. Relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik. Baik relasi dengan para anggotanya, masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya partisipasi anggota dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi. Coping Mechanism yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan kelonggaran untuk menterjemahkan UU No. 25 tahun 1992 dalam pelaksanaanya. Kata Kunci : Implementasi, Koperasi, Undang-Undan
Local Public Sphere for Discursive Public Service in Indonesia: Habermas Perspective
No full textDemocracy is an important issue in the practice of public administration. Until the contemporary situation, democracy is a process that is constantly maintained to accommodate public aspirations. In the context of the democratic process, local public services could be determined by opening the deliberative public sphere and increasing public participation to think together what public services to be provided. This paper is an effort to explore the challenges, opportunities and possibilities of the terms of the acceptable public services for more stakeholders in Indonesia. In contrast to the practice of citizen charters that tend monologue in determining the services contract, the idea of local public sphere, public organization opens dialogue with all stakeholders including the public service users. Habermas's thought about public sphere be an inspiration in building the model of discursive public services. Historically, Indonesia has actually alreay had a concept of "musyawarah mufakat" (consensus) that is similar to deliberative democracy. Therefore, the prospect to create the public service policy that formulated together is possible. To open the possibility the theory into praxis, then the adaptation of Habermas's thought is formulated on a local scale, namely in the regions in Indonesia. Here, public sphere articulated with media or forum for all elements stakeholders for discussion and deliberation in defining public services. Now days with the development of technology, the opportunities will open widely. Beside to modernize and simplify the structure of the service process, technology can facilitate access to interact between the government and the public to create discursive public services.</jats:p
Implementasi Kebijakan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Banyumas
No full textDinamika regulasi perkoperasian di Indonesia menemui respon beragam. Pasca amar putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memutuskan UU No. 17 Tahun 2012 inkonstitusional, maka untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Situasi ini cukup problematik, karena berlakunya kembali UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai sebagian kalangan sudah tidak relevan dengan jatidiri koperasi dan kebutuhan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari situasi ini relasi antar negara dan koperasi berjalan semakin dinamis. Di daerah-daerah pun demikian. Salah satunya Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Maka peneltian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi dan faktor-faktor yang mempenegaruhi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini Kopkun, KPRI Sehat RSMS, CU Cikalmas, KUD Aris, Disperindagkop Kab. Banyumas, dan Dekopinda Kab. Banyumas dengan teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Metode analisis dengan metode analisis interaktif, dan validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian mengungkapkan target yang ditetapkan atau isi kebijakan memiliki ambiguitas sehingga koperasi-koperasi sebagai street level buraucrats merespon kebijakan tersebut secara beragam. Relasi koperasi, baik yang terjadi di Kopkun, KPRI Sehat RSMS, KUD Aris dan CU Cikalmas terjalin baik jadi dilema street level buraucrats yang terjadi dalam implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tidak berhubungan dengan relasi koperasi yang dibangun. Partisipasi anggota dalam merespon dan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 1992 ini terbangun melalui forum forum yang diselenggarakan koperasi. Coping Mechanism yang dilakukan dalam proses implementasi ini masing-masing koperasi memanfaatkan dua karakter dasar street level buraucrats , yaitu: keleluasaan yang tinggi dan relatif otonom dari otoritas organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi UU No. 25 Tahun 1992 di Kabupten Banyumas yaitu isi dari kebijakan (content of policy) tidak jelas sehingga membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Kemudian faktor pendukung dari impelementasi yaitu context of policy yaitu adanya diskresi pada koperasi saat coping mechanism
MODAL SOSIAL DALAM GERAKAN KOPERASI
Get PDFABSTRAKGerakan koperasi di Indonesia sudah berjalan lama, namun tidak ada bukti faktual keberhasilan koperasi di Indonesia. Sebagai asosiasi orang, modal ekonomi bukanlah hal utama dalam koperasi. Ada unsur-unsur lain yang juga lebih penting dipertimbangkan, modal sosial. Dalam tulisan ini penulis meneliti satu aspek modal sosial bahwa kepercayaan memainkan peran penting dalam pengembangan koperasi. Kepercayaan bisa hadir dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta koperasi. Nilai-nilai koperasi seperti kemandirian, tanggung jawab pribadi, demokrasi, solidaritas, kesetaraan, keadilan dan solidaritas yang akan menumbuhkan modal sosial dari anggota koperasi
Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh cukup tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Jakarta Utara dibandingkan dengan Kota lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya perlu upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini membahas tentang dinamika pelaksanaan kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk memilih informan peneliti menggunakan purposive sampling. Untuk mengukur validitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara, keadaan dengan perspektif orang, dan hasil wawancara dengan isi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan proses komunikasi dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan belum terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena ada kondisi penyampaian informasi yang masih kurang efektif. Selanjutnya sumberdaya yang berkaitan dengan staff, information, authority, dan facilities juga masing-masing memiliki kekurangan sehingga kekurangan efektivitas dalam hal sumberdaya kebijakan. Dalam konteks disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki respon yang belum optimal dalam menjalankan kebijakan penanganan anak jalanan di Jakarta Utara. Sedangkan dari stuktur birokrasi, institusi pelaksana telah memiliki SOP tersendiri. Pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan di Jakarta Utara tidak mengalami fragmentasi
Model for Post-Pandemic Bureaucracy in Indonesia: Is Post-Bureaucracy Relevant?
No full textThis research aims to investigate alternative post-pandemic bureaucratic models. This research contributes to the theoretical and practical knowledge of appropriate bureaucratic models during the pandemic and its aftermath. This research employed a qualitative method with a constructivist approach through a comprehensive literature review from credible sources, including scientific journals, books, and information from official government websites or international institutions. The results show that post-bureaucracy can be an antithesis and alternative to Indonesia's dominant Weberian bureaucratic paradigm. While the Weberian bureaucracy relies on rigid rules and structures, post-bureaucracy thrives on flexibility, citizencenteredness, open organizational boundaries, and a focus on people. These postbureaucratic characteristics are particularly relevant to the Indonesian context. The practical implication is that the Indonesian government needs to consider the postbureaucratic model to initiate a transformative change in bureaucracy in response to the evolving challenges posed by the pandemic and its aftermath
ISLAMIC PERSPECTIVE ON THE STREET LEVEL BUREAUCRATICS DILEMMA: DISCRETION VERSUS CORRUPTION IN PUBLIC SERVICE MANAGEMENT
No full textPositions and authorities have become a commodity which always contested by humans. In fact, authority is an amanah to carry out the responsibility to serving the people. Nowadays, discretion has enhanced the role of Street Level Bureaucracy in the policy arena by authorizing a certain political power from the “top” to the “bottom”. By the emergence of governance era, discretionary power of street level bureaucracy was formerly designed as a means of public service innovation to transform red tape based public service delivery into social equity based public service management. Yet, in contrast to the objective of public service innovation, discretionary power is frequently misused by irresponsible actors in bureaucracy to legalize street level corruption which has triggered massive social distrust towards bureaucracy. Whereas Islam has clearly prohibited corruption as in Qur'an surah Al-Baqarah verse 188. By conducting literature study and theoretical analysis, this qualitative research highlights the urgency of discretion to uphold innovation in public service management with the spirit of sincerity and religiosity. As a conclusion, in the era of open government, socio-political control on discretion must be enhanced by establishing clear mechanism, high awareness, and good religiosity to guide the core role of street level bureaucrats as socio-professional worker
Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth: Bureaucracy and Hoax: Study of Effort to Maintain the Neutrality of Public Servants in The Post-Truth Era
Get PDFThe relationship between bureaucracy and politics is important to discuss again after Indonesia experienced the heated atmosphere of the 2019 elections. The political situation that created polarization had shaken the neutrality of the public servants (ASN). There is an ASN who openly declares political preferences while simultaneously spreading hoaxes in the public sphere. This is because of factors other than the political temperature, also the post-truth phenomenon which also attacked Indonesia. This study was conducted to revisit the discourse on the importance of bureaucratic neutrality to maintain performance in public services and care for democracy. The writer used the desk study method by collecting data and information based on examining and analyzing secondary data. The results emphasized the importance of re-maintaining neutrality for ASN. The alternative step to maintain the ASN neutrality is collaborative supervision conducted by various elements of government and society. In addition, this study offers the importance of ASN being given critical, scientific and literacy education to stem hoaxes in a bureaucratic environment. The ASN can also actively take part in building an anti-hoax community in the bureaucratic environment so that the ASN continues to know of responding to the hoax phenomenon.
Keywords: Bureaucracy, Hoax, Neutrality, Elections, Post-Truth
Abstrak
Relasi antara birokrasi dan politik kembali penting didiskusikan pasca Indonesia mengalami suasana pemilu 2019 yang panas. Situasi politik yang menciptakan polarisasi sempat mengguncang netralitas aparatur sipil negara (ASN). Ada oknum ASN yang secara terbuka mendeklarasikan preferensi politik sekaligus turut menyebarkan hoax di ruang publik. Hal ini disebabkan selain faktor suhu politik yang panas, juga fenomena post-truth yang turut menyerang Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menengahkan kembali diskursus tentang pentingnya netralitas birokrasi untuk menjaga kinerja dalam pelayanan publik serta yang juga penting adalah merawat demokrasi. Dalam proses penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode desk study, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi berbasiskan pada pemeriksaaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder yang aktual. Hasil dari studi ini menekankan tentang pentingnya kembali menjaga netralitas bagi ASN. Adapun alternatif langkah yang bisa dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga, yakni dengan pengawasan kolaboratif yang dilakukan pelbagai elemen dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, studi ini menawarkan pentingnya para ASN dibekali dan membekali diri pendidikan kritis dan ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung hoax di lingkungan birokrasi. Para ASN juga bisa berperan aktif dalam membangun komunitas anti-hoax di lingkungan birokrasi agar para ASN terus aware dalam merespon fenomena hoax.
Kata Kunci: Birokrasi, Hoax, Netralitas, Pemilu, Post-Trut
Navigating social capital development through organisational citizenship behaviour in local government bureaucracy
No full textWeber’s bureaucratic paradigm and the application of scientific management have led to organizational structures that prioritize efficiency over the human dimension. This has resulted in hierarchical human interactions, rigidity, and diminished motivation and productivity, particularly in the public sector. Social capital and organizational citizenship behavior (OCB) are essential for organizational success. Social capital refers to the networks and relationships that facilitate cooperation and trust. OCB is discretionary behavior that goes beyond job requirements. This study examines the impact of social capital and OCB on civil servant performance in bureaucratic settings. The study was conducted in two research sites, Central Lampung Regency and Metro City were chosen due to regional expansion considerations. Empirical data was collected through questionnaires and analyzed using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The findings reveal that social capital and OCB have a significant impact on civil servant performance. In Central Lampung Regency, the civic virtue dimension of social capital and the altruism dimension of OCB were the most important factors. In Metro City, the trust dimension of social capital was the most important factor. This study synthesizes social capital and OCB perspectives within organizational theory. Furthermore, this research emphasizes integrating socio-psychological factors alongside structural considerations in organizational analyses
PENGARUH PELAYANAN DAN LOYALITAS PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS KARTU TANDA PENDUDUK DI KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR DI JAKARTA UTARA
Get PDFAbstracT, This study uses primary data through surveys, survey research methods can be analyzed in accordance with the wishes and needs of researchers, for example, to see the influence of the independent variables or to predict future behavior.The aim of this study was to determine the effect of service and loyalty of employees to the satisfaction of the public in obtaining an identity card in the Village East in Kelapa Gading, North Jakarta. People's satisfaction is a construct that stands alone and is affected by the service. Services can also affect employee loyalty directly, if the performance according to expectations, the people will be satisfied, if the performance to exceed expectations, then people will feel very satisfied (delighted). The approach used in this study is a quantitative analysis, using primary data obtained from the questionnaire. other than that of primary data obtained from the questionnaire that was distributed to the respondents. Then the data that has been processed is used to analyze the research hypothesis.T test results in partial positive and significant impact services to the satisfaction of the people in the care of the National Identity Card, as well as Employee Loyalty positive and significant impact on the care of the Public Satisfaction Pendududuk Identity Card. From the simultaneous analysis showed that Services and Employee Loyalty positive and significant impact to the satisfaction of the Society.Keywords: Care, Employee Loyalty, and Community Satisfaction. Abstrak, Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey, metode penelitian survey bisa dianalisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peneliti, misalnya untuk melihat pengaruh independen variabel atau untuk meramalkan perilaku di masa datang Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan dan loyalitas pegawai terhadap kepuasan masyarakat dalam mengurus kartu tanda penduduk di Kelurahan Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara. Kepuasan masyarakat adalah merupakan konstruk yang berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh pelayanan. Pelayanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pegawai secara langsung, jika kinerja sesuai harapan maka masyarakat akan merasa puas, jika kinerja sampai melebihi harapan, maka masyarakat akan merasa sangat puas (delighted). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner. selain itu dari data primer yang diperoleh dari kusioner yang telah disebarkan ke responden. Kemudian data yang telah diolah dipakai untuk menganalisis hipotesis penelitian. Hasil uji t secara parsial variabel Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan masyarakat dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk, begitu pula Loyalitas Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat dalam mengurus Kartu Tanda Pendududuk. Dari analisis secara simultan diperoleh bahwa Pelayanan dan Loyalitas Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat.Kata Kunci: Pelayanan, Loyalitas Pegawai, dan Kepuasan Masyaraka
- …
