4 research outputs found
EVALUASI SISTEM KREDIT SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI KREDIT MACET PADA PT. BPR JWALITA TRENGGALEK
No full textABSTRAK Cahyandari, Fitria. 2011. Evaluasi Sistem Kredit Sebagai Upaya Minimalisasi Kredit Macet pada PT. BPR Jwalita Trenggalek. Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Yuli Widi Astuti, S.E., M.Si., Ak. Kata kunci: Sistem Kredit, Minimalisasi Kredit Macet PT. BPR Jwalita merupakan salah satu jenis bank pemerintahan yang bidang usahanya selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga perbankan atau sejenis memberikan kredit dengan tujuan untuk memperoleh bunga dari pokok pinjamannya yang dapat meningkatkan pendapatan lembaga perbankan itu sendiri, untuk itu diperlukan adanya suatu sistem perkreditan yang baik untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kredit untuk meminimalisasi kredit macet.Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem kredit pada PT. BPR Jwalita Trenggalek sebagai upaya minimalisasi kredit macet, serta mengetahui cara yang ditempuh untuk mengatasi kelemahan dari sistem kredit yang diterapkan.Teknis pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan untuk metode pemecahan masalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem kredit pada PT. BPR Jwalita Trenggalek secara umum sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang baik serta menerapkan unsur-unsur pokok sistem dalam kegiatan perkreditan. Upaya yang ditempuh PT. BPR Jwalita Trenggalek dalam meminimalisasi kredit macet dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap kelancaran pembayaran kredit yang terdiri atas fokus mengingatkan dan fokus penagihan. Berdasarkan hasil pengamatan ini disarankan kepada pihak bank bahwa: (1) Bagian Account Officer (AO) harus lebih teliti dalam menganalisis kredit yang diberikan, dimana harus diadakan analisis tentang calon debitur sesuai dengan ketentuan jadi tidak hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari “perantara” saja. (2) Dalam melakukan penagihan angsuran secara tidak langsung diperlukan adanya bukti kunjungan sebagai bukti bahwa telah diadakan kunjungan kepada nasabah. (3) dalam melakukan pencairan kredit pada nasabah, teller juga melakukan pemeriksaan kembali terlebih dahulu untuk kemudian teller membuatkan kartu angsuran yang akan diserahkan kepada debitur beserta sejumlah uang yang dipinjam
Membangun matriks peluang transisi Markov multivariat dan analisisnya pada data COVID-19 di Indonesia
Get PDFINDONESIA :
Kasus COVID-19 di dunia terus bertambah setiap harinya termasuk di Indonesia, di mana kasus pertama tercatat pada 2 Maret 2020 dengan kasus pasien positif sebanyak 2 orang, kemudian pada 11 Maret 2020 tercatat mulai ada 1 orang pasien meninggal. Kondisi terkini, yaitu hari terakhir pengambilan data pada 24 Maret 2020, tercatat 689 orang meninggal dan 8.211 orang positif COVID-19. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap pergerakan data tersebut dengan memprediksi nilai peluang terjadinya COVID-19 di Indonesia pada masa mendatang menggunakan metode membangun matriks peluang transisi pada model rantai Markov multivariat. Model rantai Markov multivariat digunakan karena terdiri dari 3 barisan data (jenis pasien) yaitu pasien sembuh, pasien positif, dan pasien meninggal dengan 6 keadaan (tidak ada, sangat sedikit, sedikit, sedang, banyak dan sangat banyak). Hasil dari penelitian ini adalah matriks peluang transisi berukuran 3x3 (jenis pasien), dengan masing-masing elemen terdiri dari matriks ordo 6x6 (keadaan). Nilai peluang transisi terbesar untuk data pertambahan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia pada 11 Maret 2020 s.d 24 April 2020, terjadi pada 2 kondisi; pertama, dengan nilai peluang transisi 0.6 terjadi dari pasien positif dengan keadaan sangat sedikit ke pasien sembuh dengan keadaan sedikit; dan kedua, dengan nilai peluang transisi 0.6667 terjadi dari pasien positif dengan keadaan sangat sedikit ke pasien meninggal dengan keadaan sedikit.
ENGLISH :
The global cases of COVID-19 pandemic extensively increase as in Indonesia, the first two positive cases were reported in 2nd of March 2020 and followed by the first reported mortality in 9 days afterwards, 11th of March 2020. In latest situation, the last data collection by author in 24th of March 2020, 689 death toll and 8,211 COVID-19 positive cases were recorded. In association with the pandemic, author perform the data mobilization analysis to predict the transition probability outlook in Indonesia by applying multivariate Markov-Chain model. This model is compatible with 3 data rows (patient types) defined as recovered patient, positive, and mortal with 6 conditions (zero, least, less, fair, ample, and massive). As the result, this study shows transition probability matrix with 3x3 dimension where each element containing 6x6 conditions. The largest transition probability value for data incremental of total Indonesia COVID-19 patient in March 11th to April 24th 2020 occurred in two conditions; first, 0.6 transition probability value which emerges from positive with least condition to less recovered patient; second, 0.6667 transition probability value from least positive to less mortal patient
UPAYA UNIT PELAKSANA TEKNIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI MAHASISWA PENDATANG DI KOTA MALANG (Sudi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota)
No full textDeri Tri Putranto, Agus Yulianto S.H., M.H., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya [email protected] ABSTRAK Pengaturan Wajib lapor Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun Upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota terkait Pasal 4 Ayat (2) bahwa “Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan lebih dari 3 bulan di daerah wajib lapor kepada Kepala Dinas†sudah dilaksanakan sejak tahun 2010-2011 belum maksimal, dikarenakan banyak yang tidak setuju. Melalui Metode Penelitian Yuridis Empiris dengan pendektan sosiologis, penulis akan berusaha menjawa permasalahan terkait dengan Upaya, Hambatan dan Solusi dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang terkait. Adapun Hambatannya yaitu masyarakat banyak yang protes terkait wajib lapor kendaraan bermotor dari luar daerah. Lebih lanjut penulis menyarankan memuat ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah tersebut dan perlu adanya pengoperasian zebra kepada kendaraan bermotor dari luar daerah. Kata Kunci : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Malang Kota, Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah, Peraturan Daerah.  ABSTRACT The requirement for incoming students to report their vehicles coming from other regions is governed in Regional Regulation of the Province of East Java Number 9 of 2010 concerning Regional Tax. However, the measures as taken by Technical Implementing Unit of Revenue Department of Malang related to Article 4 Paragraph (2) stating “vehicles from outside regions and used for more than three months have to be reported to the Unit Head†had not been optimally implemented from 2010-2011 since some disagree with the regulation. With empirical juridical method and sociological approach, the author aims to answer the problem regarding the measures, hindrance, and solution in Article 4 Paragraph (2) of Regional Regulation of the Province of East java Number 9 of 2010 concerning Regional Revenue. The research result concludes that the reality is not what the regional regulation tries to manage. Some members of public protest over compulsory report that they have to make about their vehicles from different regions. Moreover, It is essential that provisions of sanction in the Regional Regulation be made, and inspections for vehicles from different regions are required. Keywords: Technical Implementing Unit of Revenue Department Malang, vehicles from outside regions, Regional Regulation
Penerapan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019di Wilayah Desa Sukowilangun Kabupaten Malang
No full textBilly Adiyatma Putra, Herlin Wijayanti, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di berbagai negara maupun diseluruh dunia. Penyakit yang dapat dikategorikan sebagai pandemi merupakan penyakit yang memiliki pelonjakan jumlah orang yang terinfeksi dengan skala yang besar, Sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia berkewajiban melindungi rakyatnya khususnya pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, termasuk menjamin kehidupan rakyat yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan kesehatan, dengan mengeluarkan pedoman-pedoman yang berstandar hukum. Tidak hanya melalui pemerintah pusat saja tapi dari pemerintahan terkecil seperti pemerintahan lurah atau pemerintahan desa serta seluruh masyarakat juga harus membantu untuk menurunkan tingkat bertambahnya masyarakat yang terpapar oleh virus Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan Pаsаl 5 Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah desa Sukowilangun Kabupaten malang. Penulis memilih wilayah penelitian ini dikarenakan pada saat penulis menjadi relawan Covid-19 di Desa Sukowilangun Kabupaten Malang masih banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Selain itu penulis juga ingin mengetahui tentang tindakan yang dilakukan oleh pihak Desa Sukowilangun dalam menangani situasi seperti saat ini. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kajian hukum empiris. Desa Sukowilangun beserta masyarakatnya harus bisa bekerja sama untuk mengurangi mencapai keberhasilan dalam rangka penekanan angka pertumbuhan penyebaran virus Covid-19.
ABSTRACT
A pandemic is defined as the spread of a disease covering extensive areas even across countries globally. The disease that is deemed to be a pandemic usually spreads at an alarming rate resulting in massive numbers of infected residents. As a sovereign country, Indonesia is responsible to protect its citizens during the Covid-19 pandemic like these days and to protect the life and welfare of the people, guarantee a place to live, a good and healthy environment, and access to health services according to lawful standards. This is the responsibility of the whole government from central to the smallest governments to tackle the pandemic. This research is mainly intended to find out the implementation of Article 5 of Regent’s Regulation of the Regency of Malang Number 20 of 2020 concerning New Normal Guidelines amidst the Coronavirus Disease 2019 pandemic in Sukowilangun village of the Regency of Malang. This location was selected because the author figured out that the locals did not comply with the health guidelines in their day-to-day activities when the author once served as a volunteer in the area. This research also aims to investigate the measures taken by the authorities of the village in dealing with such a situation. With an empirical method, this research learns that the people of Sukowilangun village should work together to contain the spread of Covid-19
