614 research outputs found
Kajian Terhadap Penerapan Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2008 Terhadap Jaksa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Terpidana (Studi Kasus PoedjiRahardjo)/ oleh Novy Natalia
No full textabstrak (A) Nama: NOVY NATALIA (NIM: 205060140) (B)JudulSkripsi :
KajianTerhadapPenerapanPasal 5 PeraturanPemerintahNomor 20
Tahun 2008 TerhadapJaksa Yang TelahDitetapkanSebagaiTerpidana
(StudiKasusPoedjiRahardjo). (C) Halaman :vii+85+37+2011 (D) Kata
Kunci:PenerapanHukum, JaksaTerpidana (E) Isi : Peraturan
perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia mengenai apa
saja yang boleh dilakukan dan bagaimana cara melakukan hal-hal
yang diatur, namun pada kenyataannya banyak terjadi penyelewengan
hukum terhadap pelaksanaan putusan yang inkracht. Penyelewengan
tersebut sering dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan
materi, terutama orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan
Republik Indonesia. Seorang Jaksa yang juga merupakan Pegawai
Negeri Sipil apabila dipidana dan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap maka Jaksa atau Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan
dengan tidak hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat seorang
Jaksa terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat,
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Dan Pemberhentian Sementara,
Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena
Pemberhentian.apakah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2008 dapat diterapkan pada Jaksa yang terpidana seperti
Poedji Rahardjo? Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara.Data penelitian memperlihatkan faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan sanksi tidak berjalan dengan baik.Pasal 5
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tersebut dapat
diterapkan pada kasus Poedji Rahardjo tetapi kenyataannya tidak
diterapkan karena sampai sekarang Poedji Rahardjo masih mejadi
seorang Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapatkan hak-haknya
berupa gaji. Sebaiknya Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang
Pengawasan memperhatikan isi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2008. (F)Acuan : 37 (1959-2010) (G)Pembimbing: H. Rasji
S.H., M.H. (H)Penulis :Novy Natalia DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
????????????????????? i DAFTAR ISI
????????????????????????.. v ABSTRAK
????????????????????????? vii BAB I PENDAHULUAN
A.LatarBelakang ?????????????????. 1 B.Permasalahan
?????????????????... 9 C.Tujuan Dan KegunaanPenelitian
?????????... 9 D.KerangkaKonseptual ????????????.??. 10
E.MetodePenelitian ?????????????..??.. 12 F.SistematikaPenulisan
??????????..???? 14 BAB IIKERANGKA TEORI A. Pemidanaan
1.Perbuatan Pidana ????????????????. 16 2.Sanksi Pidana
?????????????????.. 18 B. Pegawai Negeri 1.Pengertian Pegawai
Negeri ????????????. 21 2.Pemberhentian Pegawai Negeri
??????????.. 23 C.Kejaksaan 1.PengertianKejaksaan Dan Jaksa
??????????. 25 2.Tugas Dan Wewenang ??????????????. 27 3. Hak
Dan KewajibanJaksa ???????????? 29 4. Pengangkatan Jaksa
???????????????. 35 5. Pemberhentian Jaksa ??????????????. ..
36 BAB IIIDATA HASIL PENELITIAN A. KasusPosisi
??.????????????????? 41 B. Dakwaan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan ??????. 46 C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
??????? 48 D. Putusan Pengadilan Tinggi ?????????????. 49 E.
Surat Protes Atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan ???. 51 F.
Pelaksanaan Putusan ?..??????????????.. 53 G. Status
Kepegawaian Dan Hak-Haknya ??.??????.. 60 BAB IVANALISIS
PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20
TAHUN 2008 TERHADAP JAKSA POEDJIRAHARDJO A.Ruang
Lingkup Sanksi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun2008 ??????????????.. 63 B.Penerapan Sanksi Menurut Pasal
5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 TerhadapJaksaPoedji
Rahardjo .... 72 BAB VPENUTUP A. Kesimpulan
??????.????????????? 84 B. Saran ??????..???????????????.. 85
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRA
Kajian Terhadap Penerapan Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2008 Terhadap Jaksa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Terpidana (Studi Kasus PoedjiRahardjo)/ oleh Novy Natalia
No full textabstrak (A) Nama: NOVY NATALIA (NIM: 205060140) (B) JudulSkripsi : KajianTerhadapPenerapanPasal 5 PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2008 TerhadapJaksa Yang TelahDitetapkanSebagaiTerpidana (StudiKasusPoedjiRahardjo). (C) Halaman :vii+85+37+2011 (D) Kata Kunci:PenerapanHukum, JaksaTerpidana (E) Isi : Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan bagaimana cara melakukan hal-hal yang diatur, namun pada kenyataannya banyak terjadi penyelewengan hukum terhadap pelaksanaan putusan yang inkracht. Penyelewengan tersebut sering dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan materi, terutama orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan Republik Indonesia. Seorang Jaksa yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Jaksa atau Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan tidak hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Jaksa terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.apakah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 dapat diterapkan pada Jaksa yang terpidana seperti Poedji Rahardjo? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.Data penelitian memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi tidak berjalan dengan baik.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tersebut dapat diterapkan pada kasus Poedji Rahardjo tetapi kenyataannya tidak diterapkan karena sampai sekarang Poedji Rahardjo masih mejadi seorang Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji. Sebaiknya Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan memperhatikan isi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. (F)Acuan : 37 (1959-2010) (G)Pembimbing: H. Rasji S.H., M.H. (H)Penulis :Novy Natalia DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ????????????????????? i DAFTAR ISI ????????????????????????.. v ABSTRAK ????????????????????????? vii BAB I PENDAHULUAN A.LatarBelakang ?????????????????. 1 B.Permasalahan ?????????????????... 9 C.Tujuan Dan KegunaanPenelitian ?????????... 9 D.KerangkaKonseptual ????????????.??. 10 E.MetodePenelitian ?????????????..??.. 12 F.SistematikaPenulisan ??????????..???? 14 BAB IIKERANGKA TEORI A. Pemidanaan 1.Perbuatan Pidana ????????????????. 16 2.Sanksi Pidana ?????????????????.. 18 B. Pegawai Negeri 1.Pengertian Pegawai Negeri ????????????. 21 2.Pemberhentian Pegawai Negeri ??????????.. 23 C.Kejaksaan 1.PengertianKejaksaan Dan Jaksa ??????????. 25 2.Tugas Dan Wewenang ??????????????. 27 3. Hak Dan KewajibanJaksa ???????????? 29 4. Pengangkatan Jaksa ???????????????. 35 5. Pemberhentian Jaksa ??????????????... 36 BAB IIIDATA HASIL PENELITIAN A. KasusPosisi ??.????????????????? 41 B. Dakwaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ??????. 46 C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ??????? 48 D. Putusan Pengadilan Tinggi ?????????????. 49 E. Surat Protes Atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan ???. 51 F. Pelaksanaan Putusan ?..??????????????.. 53 G. Status Kepegawaian Dan Hak-Haknya ??.??????.. 60 BAB IVANALISIS PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP JAKSA POEDJIRAHARDJO A.Ruang Lingkup Sanksi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2008 ??????????????.. 63 B.Penerapan Sanksi Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 TerhadapJaksaPoedji Rahardjo .... 72 BAB VPENUTUP A. Kesimpulan ??????.????????????? 84 B. Saran ??????..???????????????.. 85 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRA
Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No. 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Wilayah Jakarta Pusat Oleh Novy Marta Susanti
No full textabstrak (A) Nama (NIM) :Novy Marta Susanti (205020086) (B) Judul Skripsi :Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Wilayah Jakarta Pusat. (C) Halaman :vii+86+23+2006 (D) Kata Kunci :Penerapan Peraturan (E) Isi : Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta amat tinggi. Pencemaran udara dapat terjadi di mana saja tidak hanya di luar ruang (outdoor pollution), tetapi juga di dalam ruang (indoor pollution). Tercemarnya udara dapat berakibat pada turunnya kuliatas udara yang kita hirup. Diberlakukannya Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran dalam ruang. Jika mengacu pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga timbul permasalahan, bagaimana penerapan Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok dalam mewujudkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup? Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh BPLHD walikotamadya Jakarta Pusat dalam penerapan Kawasan Dilarang Merokok? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 menyatakan bahwa sasaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum, tetapi belum semua sasaran diberlakukan. Pada pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Data penelitian memperlihatkan penyebab belum terlaksananya penerapan KDM dengan baik, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPLHD. Kendala tersebut terkait dengan kurangnya kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan KDM maupun minimnya peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. (F) Acuan : 23 (1987-2006) (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.,S.S. (H) Penulis : Novy Marta Susant
Rome - a tale of two cities: the development of a capital city between discourse and reality
No full textInfluence of Laser Shock Peening Surface Treatment on Fatigue Endurance of Welded Joints from S355 Structural Steel
No full textThis work deals with fatigue testing of the EN S355 structural steel welded joint. The weld was manufactured by the MIG welding technology and as the filler material was used the G3Si1 wire. The fatigue tests were carried out in the rotating bending mode on the specimens manufactured from the welded joint of the S355 steel. The main aim was to evaluate the fatigue endurance of the weld material and for this reason were used machined axis symmetrical specimens to remove the notch effect of the weld shape. In order to increase the fatigue endurance of the weld, the Nd-YAG laser was used for laser shock peening (LSP) of specimens surfaces, which lead to removing of the weld defects but in overall caused that LSP has behaved as the notch and lead to decreasing of the fatigue endurance. Obtained results of fatigue tests are compared, discussed and supported by correlation with results of additional experiments, e.g. identification of incurred structures after the laser shock peening by the metallographic observations and micro-hardness tests
Evolutionary and demographic processes in the invasive weed Microstegium vimineum
No full textMicrostegium vimineum (Trin.) A. Camus (stiltgrass) is considered among the most invasive plants in the eastern United States. There has been considerable study of this species’ ecology and management though far less attention has been paid to its molecular ecology and the evolutionary processes which may influence its invasion success. Here, I describe a newly developed molecular marker system (microsatellite) which I used to examine M. vimineum’s genetic population structure and diversity in both its native and introduced ranges. I found clear signals that M. vimineum’s mating system is the most important determinant of the species’ population structure and variability. The invasive range had lower genetic diversity overall, probably due to founder effects. Also, population and regional genetic differentiation appeared to be ‘in process’ in the invasive range. Furthermore, M. vimineum’s mixed cleistogamous/chasmogamous mating system allowed for the near fixation of microsatellite genotypes in a given population by high rates of selfing, while still permitting the persistence of allelic diversity and generation of new genotypes at low frequency via occasional outcrossing. Thus, this mating system may confer adaptive advantage to the species as it settles upon fit genotypes in a given area while retaining evolutionary potential for range expansion into new habitats. I also attempted to discern adaptively significant phenotypes in M. vimineum through the measurement of phenological variation of plants originating from across the species’ invasive range under manipulated light treatments. Flowering time and biomass were both strongly correlated with the latitude of population origin such that populations collected from more northern latitudes flowered significantly earlier at lower biomass than populations from southern locations. This pattern suggests rapid adaptive evolution of phenology over a period of less than one hundred years, and such changes have likely promoted the northward range expansion of this species. Interestingly, barriers to gene flow, including bottlenecks and inbreeding, have apparently not forestalled adaptive processes for this plant. Based on literature review and these new data, I hypothesize that adaptive evolution of phenological traits may be widespread in many invasive plant species and an essential process during range expansion.Ph. D.Includes bibliographical referencesIncludes vitaby Ari E. Nov
The Other Side of Value: Good Growth and the Gross Profitability Premium
No full textProfitability, as measured by gross profits-to-assets, has roughly the same power as book-to-market predicting the cross-section of average returns. Profitable firms generate significantly higher average returns than unprofitable firms, despite having, on average, lower book-to-markets and higher market capitalizations. Controlling for profitability also dramatically increases the performance of value strategies, especially among the largest, most liquid stocks. These results are difficult to reconcile with popular explanations of the value premium, as profitable firms are less prone to distress, have longer cashflow durations, and have lower levels of operating leverage, than unprofitable firms. Controlling for gross profitability explains most earnings related anomalies, as well as a wide range of seemingly unrelated profitable trading strategies.
- …
