10 research outputs found
Jurnalisme Online: Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik
Bagi praktik jurnalisme saat ini, media online adalah jenis paling paripurna karena bisa menyediakan layanan terlengkap. Ia sanggup menampilkan segala macam isi yang dibawa media cetak dan penyiaran, sambil memberikan berbagai keunggulan khas online.
Pertumbuhan bisnis dan kualitasnya juga terus berkembang. Inovasi konten dan model bisnisnya terus terjadi, seiring dinamika ekosistem internet.
Media digital menawarkan banyak cara menarik untuk menyampaikan cerita, misalnya kombinasi liputan dan kurasi, liputan panjang dengan alat multimedia seperti video, infografik, dan timeline interaktif, serta liputan langsung. Dengan segala potensi itu dan ruang kreativitas yang begitu luas, jurnalisme online sangat mampu bercerita dengan mendalam.
Buku ini berupaya memberikan panduan dan contoh melakukan berbagai pekerjaan di wilayah jurnalisme multimedia, mulai dari penulisan, prinsip dan etika jurnalisme, pemanfaatan alat multimedia, konten bagi ponsel dan anak muda, hingga inovasi bisnis.
Selain bagi jurnalis dan mahasiswa jurnalisme, kecakapan jurnalistik ini bermanfaat bagi siapa pun yang pekerjaannya terkait penyebaran informasi melalui internet
Sistem informasi desa dan akses informasi
Penulis: Puji Rianto, S. Bayu Wahyono, Novi Kurnia, Wisnu Martha Adiputra, Engelbertus Wendratama, Intania Poerwaningtias ; PR2Media, Friedrich Ebert Stiftung, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik IndonesiaLiteraturverzeichnis Seite 218-22
Digital Activism for Press Freedom Advocacy in Post-Authoritarian Indonesia
This article discusses the digital activism model for advocacy of press freedom in Indonesia. This study examined the model and characteristics of digital activism and inhibiting factors in advocacy of press freedom, carried out by civil society organizations, social activists, and media professionals. Using qualitative methods, this paper provides answers to the question of how is the digital activism model aimed at countering threats to press freedom in a post-authoritarian country with a case study of Indonesia? How does digital activism emerge and form cross-sector collaboration? Given the broad scope of digital activism in Indonesia, the researchers chose two cities that represent the national and regional/provincial spectrum, namely Jakarta as the nation’s capital and Yogyakarta as a prominent student city in the country. The current study found a unique digital activism model in Indonesia that is a spectator collaboration: participants and initiators of activism are involved together in clicktivism, metavoicing, and assertion. Social activists and independent media activists develop systematic collective actions in the digital realm, such as online petitions and press releases, republication, and fundraising for the sustainability of the activism itself. This paper also found a gladiatorial model: media managers as victims and activists merged with more organized social movements, signaling that press freedom has become a collective agenda of pro-democracy advocates in Indonesia
Membangun sistem komunikasi Indonesia: Terintegrasi, adaptif, dan demokratis
Indonesia telah memiliki berbagai macam undang-undang yang mengatur komunikasi dan media. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Film, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks perkembangan teknologi yang mengarah pada konvergensi media dan perjuangan mewujudkan demokratisasi media di negara ini, keberadaan undang-undang tersebut ditantang untuk dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, termasuk kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia dan berpihak pada kedaulatan negara.Buku hasil riset PR2Media ini menguraikan secara detail bahwa sejumlah undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan mendasar, antara lain tidak memiliki kesamaan dalam landasan filosofi, tidak terintegrasi dengan UUD 1945 dan undang-undang terkait, kurang adaptif merespon perubahan, kurang demokratis karena kurang tegas dalam menjamin kedaulatan rakyat, keadilan sosial serta tidak memunculkan regulator independen yang kuat. Hasil riset juga menjelaskan kecenderungan beberapa undang-undang mengabaikan kepentingan nasional karena memberikan peluang bagi pemodal (asing) untuk melakukan dominasi
Literasi digital keluarga : teori dan praktek pendampingan orangtua terhadap anak dalam berinternet
Buku ini mendiskusikan pentingnya pendamping orangtua dalam praktik literasi digital di rumah. Buku ini memberikan argumentasi bahawa orangtua idealnya memiliki dan meningkatkan kecakapan literasi digital agar bisa menjadi agen literasi yang bijak dalm keluarga. Buku ini mengisi kekosongan pustaka literasi digital yang memadukan pendekatan teoretis maupun praktis pada pola pendampingan orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.lxvi, 134 hlm, 21 x 14,8 c
The future journalists of Timor-Leste: Job expectations, knowledge and skills on multimedia journalism
In April 2019, Jakarta-based UNESCO with two lecturers from the Department of Communication Science at Universitas Gadjah Mada (UGM) and one researcher at PR2Media prepared a plan to hold multimedia journalism training workshops at the Department of Social Communication (DSC) of the Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) in Timor-Leste (East Timor). This article describes the current aspirations of the trainees related to their future media and journalism career in East Timor as well as the reflective evaluations of the Indonesian trainers on the training complemented with students’ pre-test and post-test survey on multimedia journalism knowledge and skills. Participants on the multimedia journalism training carried out in July-August 2019 were adept with the required technological skills. Their biggest challenges came from basic language and journalism skills, such writing in good Tetum, Portuguese, Indonesian or English (in East Timor, Tetum and Portuguese are the official languages, while Indonesian and English were designated as ‘working’ languages), covering the stories, and presenting the stories in a journalistic style. Despite these challenges, they were finally able to produce basic multimedia stories with a local perspective on the designated news site
Literasi digital keluarga : teori dan praktek pendampingan orangtua terhadap anak dalam berinternet
Buku ini mendiskusikan pentingnya pendamping orangtua dalam praktik literasi digital di rumah. Buku ini memberikan argumentasi bahawa orangtua idealnya memiliki dan meningkatkan kecakapan literasi digital agar bisa menjadi agen literasi yang bijak dalm keluarga. Buku ini mengisi kekosongan pustaka literasi digital yang memadukan pendekatan teoretis maupun praktis pada pola pendampingan orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.lxvi, 134 hlm, 21 x 14,8 c
MENEGAKKAN KEDAULATAN TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN DI INDONESIA
Sejak awal perkembangan telekomunikasi, pemerintah Indonesia kurang memperhitungkan keberlanjutan kebijakan yang dibuatnya. Ketiadaan blue print dan road map untuk pembangunan berbagai sektor di telekomunikasi, ketiadaan regulator independen telekomunikasi juga menyebabkan kerugian bagi negara dan warga, misalnya pengaturan bisnis yang tidak sehat dan tidak tranparannya tarif. Lemahnya penegakan aturan penyiaran juga menyebabkan siaran nasional yang Jakarta-sentris dan matinya penyiaran lokal di daerah. Permasalahan inilah yang menjadi awal ikhwal penelitian Pemetaan Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia. Hasil penelitian yang kemudian dibukukan dengan judul, Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia ini juga menguraikan berbagai masalah hulu hingga hilir tata kelola telekomunikasi dan penyiaran, dua sektor yang sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa
Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi & Penyiaran di Indonesia
Buku hasil riset 6 bulan ini menguraikan berbagai masalah hulu hingga hilir dalam tata kelola telekomunikasi dan penyiaran, dua sektor yang sangat penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Berbagai narasumber dan dokumen yang ditampilkan menunjukkan bahwa, sejak awal perkembangan telekomunikasi, pemerintah Indonesia kurang memperhitungkan keberlanjutan kebijakan yang dibuatnya. Bagian akhir buku ini mengajukan sejumlah tawaran solusi, termasuk dari pengalaman negara-negara demokrasi maju, sehingga Indonesia sunguh memiliki kedaulatan telekomunikasi dan penyiaran
MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA Terintegrasi, Adaptif, dan Demokratis
Buku ini merupakan hasil penelitian
dan rangkuman pemikiran tim peneliti PR2Media (Pemantau
Regulasi dan Regulator Media) yang bertujuan untuk mengkaji
undang-undang komunikasi yang saat ini berlaku di Indonesia,
mengkritisi praktik yang ada serta memberikan rekomendasi
bagi upaya membangun sistem komunikasi terintegrasi,
adaptif, dan demokratis menuju peran penting Indonesia dalam
percaturan global berdasarkan kepentingan nasional dan UUD
1945. Studi lapangan dalam bentuk wawancara mendalam, focus
group discussion, analisis teks, dan studi pustaka telah dilakukan
dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat, pemerintah, regulator, akademisi, praktisi, aktivis,
pengusaha, dan asosiasi, untuk dapat memetakan persoalanpersoalan
empiris yang selama ini menghambat terwujudnya
sistem komunikasi Indonesia yang berprinsip demokratis dan
berkeadilan sosial
