271 research outputs found
HUBUNGAN DUKUNGAN ORANG TUA DENGAN PERILAKU BULLYING PADA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUMBERINGIN KABUPATEN TRENGGALEK
No full textSkripsi dengan judul “Hubungan Dukungan Orang Tua dengan Perilaku Bullying pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberingin Kabupaten Trenggalek” ini ditulis oleh Mohammad Galang Januamansur, NIM 126308212142, pembimbing Erwan Efendi, S.Psi., MA.
Kata Kunci: Dukungan Orang tua, Perilaku Bullying, Siswa SD
Latar belakang penelitian didasarkan pada fenomena maraknya berita kasus bullying di lingkungan sekolah dasar yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Dukungan orang tua dipandang sebagai faktor penting terhadap fenomena perilaku bullying pada anak. Tujuan penelitian ialah: 1) Untuk mengetahui tingkat dukungan orang tua pada siswa sekolah dasar 2 Sumberingin Kabupaten Trenggalek, 2) Untuk mengetahui tingkat perilaku bullying pada sekolah dasar negeri 2 Sumberingin Kabupaten Trenggalek, 3) Untuk mengetahui hubungan antara dukungan orang tua dengan perilaku bullying pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberingin Kabupaten Trenggalek.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi berjumlah 32 dan menggunakan teknik pengambilan sampel berupa total sampling. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik corrected item-total correlation melalui program SPSS, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, dan uji hipotesis dengan uji spearman.
bahwa nilai koefisien korelasi Spearman sebesar -0.828 yang menunjukkan adanya hubungan yang negatif kuat antara dukungan orang tua dengan perilaku bullying. Nilai signifikansi sebesar 0.001 (lebih kecil dari 0.05), menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang kuat dan signifikan antara dukungan orang tua terhadap perilaku bullying pada siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberingin yang berarti bahwa semakin tinggi dukungan orang tua, semakin rendah kecenderungan siswa untuk melakukan bullying
STUDI KASUS: MOTIVASI KERJA KADER POSYANDU DALAM PROGRAM ILP (INTEGRASI LAYANAN PRIMER) DI DUSUN RINGINANOM
No full textSkripsi dengan judul “Motivasi Kerja Kader Posyandu Dalam Program
Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Dusun Ringinanom” yang ditulis oleh Eka
Febriana Widyawati, NIM. 126308213268, dengan Pembimbing Bapak Erwan
Efendi, M. Si.
Kata kunci: Motivasi Kerja, Kader Posyandu, Integrasi Layanan Primer
Transformasi program Posyandu menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP)
membawa perubahan signifikan terhadap cakupan tugas dan tanggung jawab kader
posyandu. Kader tidak hanya dituntut untuk melayani ibu dan balita, tetapi juga
seluruh siklus kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, tantangan seperti peran
ganda kader, penyesuaian terhadap program baru, serta dinamika sosial ekonomi
menjadi faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan tugas kader di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan motivasi kerja kader
posyandu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya dalam
pelaksanaan program ILP di Dusun Ringinanom, Kecamatan Wates, Kabupaten
Blitar. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus.
Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi terhadap kader yang telah aktif minimal satu tahun. Validitas data
diuji melalui triangulasi sumber dan metode, dan analisis data dilakukan secara
induktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja kader terdiri dari
motivasi intrinsik seperti rasa tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap
kesehatan masyarakat, dan kepuasan pribadi saat melayani, serta motivasi
ekstrinsik seperti penghargaan dari masyarakat, hubungan baik antar kader, dan
insentif non-material. Motivasi yang kuat terbukti mendorong kader untuk tetap
aktif meskipun dihadapkan pada beban kerja ganda, keterbatasan pemahaman
terhadap program ILP, dan kurangnya pelatihan teknis. Sebaliknya, kader dengan
motivasi rendah cenderung menunjukkan ketidakteraturan dalam kehadiran, kurang
partisipatif, dan mengalami kesulitan dalam adaptasi terhadap kebijakan baru. Oleh
karena itu, keberhasilan implementasi ILP sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan
kekuatan motivasi kerja kader di lapangan
La performance opérationnelle des ONG humanitaires : une analyse en termes d'enjeux institutionnels
No full text[eng] MISCELLANEOUS Erwan Quéinnec — The operational performance of humanitarian NGOs ; an analysis featuring institutional stakes . After two decades of almost unconditional success, ngos are now being questioned on their operational success mainly by funding agencies. So while the need for humanitarian services for beneficiary societies remains unchallenged, consensus still lacks on ways to conceive them. Indeed, beyond exhortations, humanitarian action is also belied by incentives, sanctions and institutional constraints. The author maintains that humanitarian action could in fact thrive without being really assessed, and as such appears to be resorting to a « resource economy » model.
Macedonia - A country in crisis. CEPS Policy Brief No. 299, 13 September 2013
No full textMacedonia is a country in deep trouble. There is a climate of mistrust between all the political parties; intolerance of minority groups is increasing and fear is also generated by the all-pervasive control of the main governing party. In 2009 the European Commission recommended that a date be set for accession negotiations to start, but since then the country's efforts to join the EU (and NATO) have been blocked. Author Erwan Fouéré sets out ten clear recommendations for both Macedonia and the EU on the way forward
The OSCE marks 40 years since the Helsinki Final Act: Its principles are more valid than ever. CEPS Essay No. 19, 24 July 2015
No full textForty years after world leaders from Vancouver to Vladivostok signed up to the ten principles of the Helsinki Final Act, in this CEPS Essay Erwan Fouéré considers the historic significance of the agreement that laid the foundations for today’s Organization for Security and Co-operation in Europe. The author concludes with a number of recommendations that recall the principles of the Helsinki Final Act of 1975 and argues that, if participating states are willing to uphold them, these principles have even greater relevance today for the resolution of Europe’s complex and protracted conflicts
- …
