1,720,988 research outputs found
KIAT MENJADI PENGAJAR BIPA BERKUALITAS
Full text linkKesempatan menjadi pengajar BIPA telah terbuka lebar. Siapapun dapat menjadi pengajar BIPA dengan latar belakang program studi berbagai macam. Pengajar BIPA dapat datang dari program studi pendidikan maupun nonpendidikan. Oleh karena, pengajar BIPA hanya dituntut mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menguasai kebudayaan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu penelitian yang mengkaji hasil riset yang dipublikasikan atau tidak. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil dari riset yang dipublikasikan atau tidak dalam jurnal, website, buku Pustaka, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan pembacaan kepustakaan. Hasil pengkajian yaitu pengajar BIPA yang professional mampu mengajarkan Bahasa Indonesia dengan baik dan dapat mengintegrasikan kebudayaan dalam pembelajaran BIPA.Kata kunci: Profesionalitas, Pengajar BIP
ANALISIS KONTRASTIF KOSAKATA BAHASA INDONESIA DAN BAHASA MALAYSIA DALAM FILM ANIMASI PADA ZAMAN DAHULU
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan kosakata Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu (Malaysia) dengan mengunakan media film animasi Malaysia yang berjudul Pada Zaman Dahulu Musim Kelima Tahun 2020. Pendekatan yang digunakan menggunakan linguistik kontrastif dengan menggunakan metode deskripitif kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti yaitu bentuk sama dan makna sama berjumlah 6 kosakata, bentuk mirip dan makna sama berjumlah 3 kosakata serta bentuk berbeda tetapi makna sama berjumlah 14 kosakata. Jumlah keseluruhan temuan yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 23 data kosakata bahasa Indonesia dan Melayu (Malaysia) yang memilki kesamaan dan perbedaan antara kedua bahasa tersebut
PENGGUNAAN PENDEKATAN KONTEKTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
No full textSetelah melaksanakan beberapa kali Penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia. Hal lainnya adalah peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan rasa senang dan tertantang menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada mereka sehingga semua materi dapat terserap dengan mudah dalam memori peserta didik. Hasil analisis observasi menunjukkan sikap positif peserta didik lebih tinggi dari pada sikap negatif yaitu sikap positif 93.5% sedangkan sikap negatif 6.5%. Jika melihat hasil analisis daftar isian angket peserta didik diperoleh data yang sangat signifikan dari sebelum dan sesudah proses pembelajaran, yaitu siswa mengisyaratkan pada hal yang positif terhadap penggunaan media gambar dalam pembelajaran pribahasa. Bukti bahwa hasil belajar peserta didik berada pada kategori baik tergambar jelas pada tabel 5 hasil analisis nilai tes peserta didik, yaitu memperoleh nilai rata-rata 89.33 atau nilai konversi 3,57 dengan nilai pembulatan 3.66 (predikat A).
Citra Wanita dalam Bacaan Feminis dari Maya Angelou Wanita Fenomenal
Full text linkKritikus feminis menganalisis bagaimana perempuan ditampilkan, bagaimana teks didiskusikan relasi gender dan diferensiasi seks. Maya Angelou adalah seorang penulis feminis dan karyanya mencakup perjuangan dan kemenangan seorang wanita kulit hitam di Amerika. Maya Angelou adalah salah satu penyair yang menggunakan puisi sebagai media untuk mengekspresikan dirinya isolasi dari lingkungannya. Maya Angelou melalui puisi Fenomenal Woman menyajikan bahwa seksualitas seorang wanita tidak secara langsung berkaitan dengan wajah cantik. Ini tentang bagaimana perasaan seorang wanita di dalam dirinya sendiri. Puisi ini merayakan kekuatan wanita dan pembicara digambarkan sebagai wanita yang kuat dan percaya diri. Dia kekuatan, perilakunya dan kepercayaan dirinya menjadi misteri batin yang membuatnya menjadi wanita fenomenal.
 
PARADOKS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI INDONESIA
Full text linkParadox of criminal law enforcement in Indonesia on the Criminology perspective in Indonesia actually happened because it is contrast and opposed one another among the legal upholders in upholding and not understanding enough the legislation and legal theories comprehensively, because the legislation and legal theories essentially as a analysis knife in upholding the criminal law in Indonesia. Paradox of criminal law enforcement in Indonesia generally because of being less the legal apparatus’ knowledge themselves in understanding the legislation and legal theories so in enforcing the criminal law often produced some mistakes, whereas the legal theories are the legal resource to solve the events that are being happened in legal process and in the society noussays. Causes factors that happened and invited the paradox of criminal law enforcement on the criminology perspective in Indonesia are the legal factor itself, the law enforcement factor, means factor, community factor and cultural factor. The effort of paradox criminal law enforcement on the criminology perspective could be done by having improvement of system, the moralistic improvement and the ethics of legal upholders, improvement of legal education and the realization of religion.  
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN ACEH TIMUR (Studi di Pengadilan Negeri IDI)
Full text linkPenegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi terkadang kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang ditangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum. Penerapan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN ACEH TIMUR (Studi di Pengadilan Negeri IDI)
Full text linkPenegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi terkadang kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang ditangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum. Penerapan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP
PENERAPAN HUKUM ACARA KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan)
Full text linkPengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur secara normatif akan diselesaikan melalui mekanisme hukum formil. Hadirnya Pengadilan Hubungan Industrial ini diharapkan membawa perubahan bagi perjuangan kaum buruh dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang selama ini dirasakan tidak mendapatkan suatu kepastian hukum karena diakibatkan perangkat hukum yang kurang mendukung. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus atau mengadili perkara yang mempunyai hubungan hukum antara majikan dan perkerja atauburuh. Hubungan hukum antara majikan dan pekerja atau buruh yang mempunyai unsur hak dan kewajiban. Secara yuridis normatif, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih memerlukan revisi sebab dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan azas peradilan cepat, tepat, adil dan murah.</p
KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)
No full textKorupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.         Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.         Bahwa berdasarkan Coruption Perseption Index (CPI) tahun 2009, skor index Indonesia sebesar 2,8 yang masih memprihatinkan mengingat negara tetangga Asean lainnya masih jauh diatas Indonesia misalnya Singapore, Brunai Darussalam dan Malaysia.         Bahwa subjek/ objek penelitian ini adalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode penulisan tesis ini berupa spesifikasi penelitian secara deskriptif yang tetap berpedoman pada yuridis normatif yang ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Pengumpulan data melalui mempergunakan data primer dan skunder dengan cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah kota Binjai
PENERAPAN HUKUM ACARA KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan)
Full text linkPengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur secara normatif akan diselesaikan melalui mekanisme hukum formil. Hadirnya Pengadilan Hubungan Industrial ini diharapkan membawa perubahan bagi perjuangan kaum buruh dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang selama ini dirasakan tidak mendapatkan suatu kepastian hukum karena diakibatkan perangkat hukum yang kurang mendukung. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus atau mengadili perkara yang mempunyai hubungan hukum antara majikan dan perkerja atauburuh. Hubungan hukum antara majikan dan pekerja atau buruh yang mempunyai unsur hak dan kewajiban. Secara yuridis normatif, Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih memerlukan revisi sebab dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan azas peradilan cepat, tepat, adil dan murah
- …
