3 research outputs found
Perbedaan Tingkat Motivasi Berprestasi Antara Siswa Siswa Kelas Akselerasi dan Siswa Kelas Reguler di SMA Negeri Bertaraf Internasional Se-kota Malang
No full textABSTRAK Septiani, Dyna Dwi. 2013. Perbedaan Tingkat Motivasi Berprestasi antara Siswa Kelas Akselerasi dan Siswa Kelas Reguler di SMA Negeri Bertaraf Internasional se-kota Malang. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Dany M. Handarini, M.A, (II) Dra. Elia Flurentin, M.Pd. Kata kunci: motivasi berprestasi, kelas akselerasi, kelas reguler, sekolah bertaraf internasional Kualitas peserta didik dapat dilihat salah satunya dari prestasi akademik. Untuk meraih prestasi akademik yang baik, sebagian orang berpendapat bahwa diperlukan inteligensi yang tinggi sebagai bekal dalam memudahkan belajar, namun tidak hanya dibutuhkan inteligensi yang tinggi, tetapi juga dibutuhkan motivasi berprestasi yang dapat mendorong dan mengerakkan seseorang untuk meraih prestasinya. Motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk mencapai keberhasilan dalam bersaing dengan suatu ukuran keunggulan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat motivasi berprestasi siswa kelas akselerasi, (2) mengetahui tingkat motivasi berprestasi siswa kelas reguler dan, (3) mengetahui apakah ada perbedaan motivasi berprestasi antara siswa kelas akselerasi dan siswa kelas reguler. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif komparatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas akselerasi dan siswa kelas reguler di SMA Negeri bertaraf internasional se-kota Malang. Teknik pengambilan sampel untuk kelas akselerasi menggunakan total populasi dan untuk siswa kelas reguler menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengambilan data menggunakan angket motivasi berprestasi. Data yang terkumpul diolah menggunakan uji t dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan motivasi berprestasi antara siswa kelas akselerasi dan siswa kelas reguler. Motivasi berprestasi siswa kelas akselerasi lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi berprestasi siswa kelas reguler. Bertolak pada temuan ini maka ada beberapa saran bagi (1) konselor, hendaknya memberikan prioritas layanan kepada siswa-siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah, antara lain pelatihan meningkatkan motivasi berprestasi, layanan konseling individual, layanan informasi tentang tips-tips menumbuhkan motivasi dalam belajar, (2) orang tua, hendaknya orang tua dapat membantu siswa untuk meningkatkan motivasi berprestasinya. Tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan perhatian yang lebih kepada putra-putrinya serta dapat memantau langsung proses belajarnya pada saat di rumah (3) peneliti selanjutnya, perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi siswa.
ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN METODE FULL COSTING PADA UMKM KERIPIK PISANG KEPOK DWI PUTRA DI MURNI JAYA TULANG BAWANG BARAT
Get PDFThis banana chips UMKM is a business operating in the culinary sector, the calculations carried out by the UMKM are not yet detailed so there are several costs that are not included in the cost calculation. So the author applies calculations using the full costing method because this method is more detailed in including the cost elements required in the production process. It is hoped that determining the cost of production using the full costing method can help UMKM in determining selling prices. The aim of this research is to analyze the differences in calculation results according to UMKM with calculating the cost of production using the full costing method. This research was conducted at UMKM PD.Dwi Putra. Data obtained through site surveys and direct interviews with UMKM relates to the problems discussed as well as documents and literature studies as supporting evidence. The results of the research show that calculating the cost of production for the UMKM Kepok Dwi Putra banana chips with calculating the cost of production using the full costing method shows differences in results. The difference lies in factory overhead costs, namely the full costing method which includes depreciation costs for equipment, machinery and buildings as well as equipment and machine maintenance costs. This causes the cost of production using the full costing method to be higher
Constitutional Compliance Dilemmas: KPU and PTUN Decision Implementation through Siyasah Dusturiyah Lens
Get PDFThis study examines the problematic implementation of the State Administrative Court (PTUN) Decision Number 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT by the General Elections Commission (KPU) from the perspective of Constitutional Law and Administrative Law. The purpose of this study is to determine the reasons for the KPU's reluctance to implement the PTUN Decision and to determine the sanctions for KPU that do not implement the State Administrative Court Decision Number 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. The type of research used is a literature review with a normative juridical approach, utilizing a qualitative typology, namely the results of searches from literature. The data sources in this study are secondary data sources, using primary legal materials in the form of Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration, Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, PTUN Decision Number 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, secondary legal materials include data obtained from literature such as reputable/indexed scientific journals and journals related to the issues the author is researching. The research results indicate that the KPU's reluctance to implement PTUN Decision Number 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT is motivated by various factors, including institutional, normative, and political reasons. From an institutional perspective, the KPU experiences confusion regarding the potential overlapping authority with the Constitutional Court and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu). The KPU also tends to act as an autonomous institution, not subject to court decisions that conflict with its internal interpretations. Furthermore, the weakness of the PTUN decision execution system, which is still declarative, provides an opportunity for the KPU to evade its legal obligations. Consequently, such actions violate not only administrative law but also institutional ethics and undermine public trust in the independence of election organizers. This study concludes that the KPU's actions are subject to administrative, ethical, and legal sanctions, as well as evaluation by the Ombudsman, as they constitute maladministration. Morally and politically, this non-compliance violates the principles of the rule of law and the supremacy of law, and threatens the legitimacy of electoral democracy
