78 research outputs found
AMBIVALENSI HUKUM PERKAWINAN ORANG TUA DENGAN ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
The marriage of parents with adopted children is an act that is considered taboo by the majority of Indonesian people because, for the community, adopted children are on the same level as their biological children. This paper aims to discover the ambivalence of Indonesian customary law and positive law regarding marriage. The research method uses normative legal research with a comparative approach to law and legislation. The marriage of parents with adopted children creates legal conflicts in society. According to customary law, this conflict occurs because adopted children are considered their children, as Kluet, Bali, and Java indigenous peoples apply. According to the tradition of indigenous peoples, when someone is adopted as a child, he is considered a biological child. In addition, Law no. 35 of 2014 and PP No. 54 of 2007 implicitly in its articles indicate that this type of marriage is not allowed. Meanwhile, Law no. 1 of 1974 implies the permissibility of this type of marriage in the provisions of its articles. Based on this, it can be seen that there has been legal ambivalence regarding the implementation of the marriage of parents with adopted children in Indonesia. The author argues that it is crucial to synchronize customary and normative laws to eliminate legal ambivalence and create legal certainty for this type of marriage.Perkawinan orang tua dengan anak angkat merupakan tindakan yang yang dianggap tabu oleh mayoritas masyarakat Indonesia, karena bagi masyrakat anak angkat sama derajatnya dengan anak kandung sendiri. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui ambivalensi hukum adat dan hukum positif Indonesia terkait perkawinan tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan perundang-undangan. Adanya perkawinan orangtua dengan anak angkat menimbulkan pertentangan hokum di masyarakat. Pertentangan ini terjadi karena secara hokum adat anak angkat dianggap sebagai anak sendiri, sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat adat Kluet, Bali, dan Jawa. Menurut tradisi masyarakat adat tersebut, ketika seseorang diangkat sebagai anak, maka ia dianggap seperti anak kandung. Selain itu, pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007, secara tersirat dalam pasal-pasalnya mengindikasikan bahwa tidak diperbolehkannya perkawinan jenis ini. Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyiratkan bolehnya perkawinan jenis ini dalam ketentuan pasal-pasalnya. sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui telah terjadi ambivalensi hukum terkait pelaksanaan perkawinan orang tua dengan anak angkat di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa penting untuk menyinkronkan hukum adat dan hukum normatif, agar ambivalensi hukum ini dapat dihilangkan, lalu mewujudkan kepastian hukum bagi perkawinan jenis in
MPP baru angkat sumpah
KUANTAN-Seramai 20 orang ahli Majlis Perwakilan Pelajar(MPP) Universiti Malaysia Pahang(UMP)Sesi 2012/2013 mengangkat sumpah untuk menunaikan kewajipan dan taat setia atas kejayaan penubuhan kabinet di institusi pengajian tinggi(IPT) itu,baru-baru ini
Analisa Pengaruh Sudut Serang Hidrofoil Terhadap Gaya Angkat Kapal Trimaran Hidrofoil
Indonesia merupakan negara maritim, namun sebagian
besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya
pada sektor agraris. Sektor maritim perlu dikembangkan dan
kendaraan laut sangat dibutuhkan sebagai fasilitas untuk
mengembangkan sektor maritim. Pengembangan efisiensi kerja
kapal bisa dilakukan dengan penambahan komponen hidrofoil
yang dipasang pada lambung kapal Trimaran. Prinsip kerja dari
hidrofoil yang terpasang pada lambung kapal Trimaran adalah
hidrofoil yang memiliki sudut serang akan bergesekan dengan
aliran sehingga menghasilkan gaya hambat kapal searah sumbu-X
dan gaya angkat kapal searah sumbu-Y. Pada penulisan tugas
akhir ini penulis menganalisa mengenai pengaruh sudut serang
hidrofoil terhadap gaya angkat kapal Trimaran Hidrofoil. Sudut
serang divariasikan sebesar 100, 200 dan 300 dengan Analisa
menggunakan metode Computational Fluid Dynamics (CFD).
Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa sudut serang terbaik
berbeda-beda pada tiap kecepatan. Kecepatan 20 knot memiliki
sudut serang hidrofoil terbaik sebesar 30 derajat. Kecepatan 30
knot memiliki sudut serang hidrofoil terbaik sebesar 20 derajat.
Kecepatan 40 knot kapal sudah mencapai kondisi stall dimana
kapal hidrofoil sudah kehilangan gaya angkat.
==============================================================================================================
Indonesia is a maritime country, but the majority of
Indonesian people are still dependent on agricultural sector. The
maritime sector should be developed and sea vehicles is needed as
the facility to develop the maritime sector. Development work
efficiency can be done with the addition of ship components
mounted on the hydrofoil trimaran hull. The working principle of
the hydrofoil mounted on ship hulls is a hydrofoil trimaran which
has the angle of attack will rub against the flow so as to produce a
drag boat in the direction of the X-axis and lift the boat in the
direction of Y-axis. In this thesis the author analyzes the influence
the angle of attack of the foil Trimaran hydrofoil boat lift. Angle
of attack was varied at 100, 200 and 300 with analysis using
Computational Fluid Dynamics (CFD) method. The study
concluded that the best angle of attack is different at each speed.
Speed of 20 knots has the best angle of attack hydrofoil by 30
degrees. Speed of 30 knots has the best angle of attack hydrofoil
by 20 degrees. Speed of 40 knots the boat has reached the stall
condition in which a hydrofoil boat had lost lift
KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
KEDUDUKAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA
Oleh : Diana Amir
(Tim Pembimbing: Prof. Dr. Yaswirman, M.A.; Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.;
Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.)
ABSTRAK
Undang-Undang Perkawinan merupakan hukum nasional dalam bidang hukum keluarga. Ketentuan tentang kedudukan anak diatur dalam Pasal 42, 43, dan 44. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kedudukan anak. Namun hal ini tidak sesuai dengan harapan, Permasalahan tentang kedudukan anak bermunculan di dalam masayarakat. Penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimanakah kedudukan anak beserta hak-haknya berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia? (2) Perbuatan hukum apa saja yang menentukan kedudukan anak terhadap orang tua biologisnya? (3) Bagaimanakah ketentuan kedudukan anak dalam keluarga beserta hak-haknya menurut Undang-Undang Perkawinan? Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan filsafat, dan pendekatan perbandingan. Jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa perundangan-undang yang terkait dengan kedudukan anak dan hak-hak anak, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi hukum Islam. Hasil penelitian adalah: (1) Kedudukan anak beserta hak-haknya berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (KUH Perdata) tidaklah sama antara sistem hukum yang satu dengan yang lain. Kedudukan anak beserta hak-haknya menurut hukum adat ditentukan oleh bentuk dari masyarakat adat tersebut dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Kedudukan anak beserta hak-haknya menurut hukum Islam ditentukan oleh kelahiran anak sebagai akibat dari perkawinan yang sah; sedangkan kedudukan anak beserta hak-haknya menurut hukum barat (KUH Perdata) berdasarkan perkawinan yang sah dan pengakuan anak; (2) Perbuatan hukum yang menentukan kedudukan anak terhadap orang tua biologisnya adalah: a) perkawinan wanita hamil, mengakibatkan anak yang berasal dari perzinaan dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya karena dilahirkan pada saat orang tuanya terikat dalam perkawinan; b) pengangkatan anak, mengakibatkan beralihnya kedudukan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat; c) pengakuan anak dan pengingkaran anak, mengakibatkan anak memiliki atau hilangnya hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya; (3) ketentuan kedudukan anak dalam keluarga beserta hak-haknya menurut UU Perkawinan belum dapat mengakomodir sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Kata Kunci : Kedudukan Anak, Perbuatan Hukum, Ketentuan Kedudukan Ana
ANALISIS PROSES GAS FREEING PADA TANGKI MUATAN DI KAPAL GAS ARJUNA UNTUK PERSIAPAN DRY DOCK
ABSTRAKSI
Racmawati, Diana, NIT. 561911137137 N, 2024, “Analisis Proses Gas Freeing
Pada Tangki Muatan Di Kapal Gas Arjuna Untuk Persiapann Dry
Dock”. Skripsi, Program Diploma IV, Program Studi Nautika,
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Yustina Sapan,
S.Si.T,M.M Pembimbing II: Yozar Firdaus Amrullah, S.S.,M.Hum.
Kapal Gas Arjuna mengalami hambatan dan keterlambatan pada
proses Gas Freeing saat persiapan Dry Dock pada 18 Maret 2022. Proses tersebut
memiliki peran penting dalam menghilangkan hidrokarbon pada tangki, yang dapat
menyebabkan ledakan. Keterlambatan ini mengakibatkan gangguan dan kurang
optimalnya proses persiapan Dry Dock berikutnya, hal ini memotivasi penulis untuk
menganalisis dan menyajikan implementasi Gas Freeing sesuai dengan IGC Code,
Cargo Manual Book, dan SIGTTO.
Rumusan masalah yang penulis angkat meliputi bagaimana proses
kegiatan Gas Freeing yang dilakukan di kapal Gas Arjuna untuk persiapan Dry
Dock, faktor apa saja yang menjadi penyebab terhambatnya proses Gas Freeing di
kapal Gas Arjuna dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah
terhambatnya proses Gas Freeing di kapal Gas Arjuna. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan wawancara kru kapal khususnya Chief Officer,
Boatswain dan Second Engineer sebagai sumber primer dan buku, pustaka serta
dokumen sebagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif
menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
dengan menggunakan teknik fishbone analysis. Penelitian ini dilaksanakan dan
bertempat di Kapal Gas Arjuna sebagai tempat peneliti melaksanakan praktik laut
selama 12 bulan.
Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan proses kegiatan gas
freeing pada kapal gas Arjuna dijalankan melalui empat tahapan, yaitu liquid
freeing, warm up, inerting, dan aeration/purging, kapal dapat dipersiapkan untuk
masuk dry dock. Namun, terhambatnya proses tersebut disebabkan oleh waktu yang
singkat, perbedaan metode, kurangnya flexible hose, dan kesulitan dalam
menjalankan N2 generator sehingga upaya yang dapat dilakukan meliputi Upaya
mencegah terhambatnya proses Gas Freeing di kapal Gas Arjuna melibatkan
permintaan peralatan yang cukup sebelumnya, seperti flexible hose, kepada
perusahaan. Penambahan waktu dari perusahaan juga diperlukan agar Chief Officer
dapat melakukan proses dengan lebih tepat dan aman. Selain itu, pengetesan
peralatan, seperti N2 generator, sebelum pelaksanaan operasi gas freeing perlu
diperhatikan untuk memastikan kelancaran proses tersebut
Peran Pengasuhan Otoritatif Ayah Membentuk Kemandirian pada Anak Prasekolah Usia 4-6 Tahun
Dalam penelitian ini, ayah profesional terbukti memiliki gaya pengasuhan yang memengaruhi rasa otonomi anak-anak mereka. Salah satu tujuan pendidikan karakter adalah berkembangnya kemandirian berpikir dan bertindak. Melindungi kemandirian anak sejak usia dini dapat memungkinkan anak untuk melakukan tugas sehari-hari yang sederhana sementara ayah sedang bekerja, yang sangat membantu bagi ayah yang bekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menguji pengaruh ayah angkat terhadap perkembangan rasa kemandirian anak. Tiga ayah profesional dan anak usia prasekolah dan taman kanak-kanak mereka berpartisipasi dalam penelitian ini. menggunakan wawancara mendalam sebagai alat pengumpulan data dan teknik analisis Milles dan Huberman untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman ayah dalam mengasuh anak memiliki kemampuan untuk membentuk kemandirian dengan menggunakan model peran orang tua, memberikan suri tauladan, dan melatih anak dalam aktivitas anak, kemampuan mandiri dan mempermudah aktivitas anak sehari-hari. kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya
Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor:1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)
MENURUNNYA DAYA ANGKAT HOIST CRANE BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN OVER HOUL DI KAMAR MESIN MV. SRI WANDARI INDAH
INTISARI
Hanafi Setya Kuswara, 2020, NIT : 52155830.T, “Menurunnya daya angkat hoist
crane berpengaruh terhadap pelaksanaan over haul di kamar mesin MV.
Sri Wandari Indah”, Program Studi Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang, Pembimbing I : H. Rahyono,S.P1.,M.M.,M.Mar.E. Pembimbing
II : Latifa Ika Sari,S.Psi,S.Pd,M.Pd.
Kelancaran perawatan dan perbaikan main engine diesel dibutuhkan
peralatan yang lengkap dan memadahi. Hoist crane adalah peralatan yang
digunakan untuk mengangkat dan memindah komponen mesin yang tidak bisa
dipindahkan oleh tenaga manusia. Dengan hoist crane diatas kapal maka masinis
diatas kapal lebih mudah mengangkat komponen-komponen main engine diesel
seperti cylinder head, piston, dan cylinder liner saat melakukan perawatan dan
perbaikan. Untuk menunjang proses mengangkat komponen main engine dieselsaat
perawatan dan perbaikan maka diperlukan hoist crane harus dalam keadaan baik.
Pokok utama hoist crane yang baik adalah hoist crane bisa mengangkat beban
sampai 4 ton.
Metode yang Penulis gunakan untuk membuat skripsi ini adalah dengan
menggunakan metode fish bone. Salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa ucapan atau tulisan.
Melaksanakan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat di temukan
masalah-masalah yang menyebabkan ketidak mampuan angkat hoist crane dalam
mengangkat 4 ton. Kerusakan hoist crane yang disebabkan oleh rusaknya rubber
kopling bisa dicegah dengan memperhatikan suhu didalam ruang rubber kopling
dibawah 40º.
ABSTRACT
Hanafi Setya Kuswara, 2020, NIT: 52155830.T," The reduced lifting power of the
hoist crane affects the implementation of over haul in the engine roomof the
MV. Sri Wandari Indah ", Study Diploma IV, Marchant Marine Polytechnic
Semarang, Supervisor I : H. Rahyono,S.P1.,M.M.,M.Mar.E. Supervisor II :
Latifa Ika Sari,S.Psi,S.Pd,M.Pd.
To smooth maintenance and repair of the equipment needed to main diesel
engine complete. Hoist equipment crane is used to lift and move the machine
components that can not be moved by human power. With hoist crane onboard the
machinist on board more easily lift the main components such as diesel engine
cylinder head, piston and cylinder liner when performing maintenance and repairs.
To support the process of lifting the main components of the current diesel engine
maintenance and repair it is necessary to hoist crane must be in good condition. The
main principal is a good hoist crane hoist crane can lift loads up to 4 ton.
The method used to make the author of this thesis is using fish bones
methods. Is one of the research procedures that produce descriptive data in the form
of speech or writing and the behavior of those who observed.
By implementing these measures are expected to be found the problems that
led to the inability of the lifting crane hoist lifting 4 ton. Crane hoist damage caused
by damage to the rubber coupling can be prevented by paying attention to the
temperature in the room below 40º rubber coupling
Analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang kebijakan Dispenduk Capil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan objek penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang Kebijakan Dispenduk Capil Kota Surabaya Mengenai Nasab Anak Dalam Akta Kelahiran”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana kebijakan Dispenduk Capil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran. (2) Bagaimana pandangan Kepala KUA Kota Surabaya terhadap kebijakan Dispenduk Capil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran.(3) Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang kebijakan Dispenduk Capil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara, dan studi pustaka yang kemudian penulis menganalisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni menjabarkan kedudukan anak dalam KHI, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang data tersebut dianalisis menggunakan analisis induktif yakni tentang pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang Kebiijakan Dispenduk Capil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran. Selanjutnya data tersebut menggunakan analisis yuridis dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara yuridis menurut pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang kebijakan Dispenduk Capil Kota Surabaya sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Nasional lainnya yang relevan peraturan tersebut mengatur nasab anak/status anak dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kota Surabaya, karena seorang anak harus dilindungi hak anak diantaranya: (1) Haqqul Wilayah; (2) Haqqul Rada’ah; (3) Haqqul Munafaqah; dan (4) Haqqul Irthi. Perlu digaris bawahi untuk anak adopsi/anak angkat yang diketahui orang tua kandungnya maka di dalam Akta kelahiran tercantum nama kedua orang tua kandungnya tetapi ada tambahan catatan pinggir yang berupa suatu penetapan dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi orang lain dan orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya (pasal 40 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Sejalan kesimpulan diatas, maka kepada Dispenduk Capil Kota Surabaya dalam pengechekkan berkas sejatinya juga harus mempertimbangkan data-data yang kongkrit dan kebenaran formil maupun materil dari warga Kota Surabaya agar tidak terjadi kesalahan data tersebut karena akta kelahiran adalah akta autentik yang berkekuatan hukum tetap dan yang menentukan nasab anak
POLEMIK PEMBERIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT
This paper describes the polemic of the distribution of waris for foster child in the study of Islamic law and the laws and regulations in Indonesia. The distribution of estate to foster child was regulated in article 209 in the Compilation of Islamic Law (KHI). Thus, this is a signal that the influence of customary law and Western law had entered in KHI . Therefore, by this paper, Author would like to emphasize that the distriÂbuÂtion of waris to the foster child by using the concept of wasiat wajibah in KHI is wrong. It is not based on the shari'ah (qath‘iy al-dilâlah), but rather based on logic of the law and humanitarian considerations, and it is zhanÂniy al-dilâlah. Thus, author sure that the distribution of waris by one third (1/3) of estate to the foster child by using the concept of wasiat wajibah is an erroneous ijtihad, cotradiction with the texts, and could be detrimental to the main heirs
- …
