1,720,982 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Pengantar Redaksi
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan energi yang berlimpah kepada kita semua. Kami berharap, walaupun saat ini di tengah Pandemi Covid-19, semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sehat dan tetap produktif dalam menjalankan aktivitas keseharian. Akhirnya, Administrtatio kembali menjumpai sidang pembaca yang budiman di Volume 11 Nomor 2 tahun 2020 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para akademiksi dan peneliti lintas institusi.
Artikel pertama ditulis oleh Ferdiansyah, Cucu Sugiarti dan Haura Atthahara yang melakukan riset mendalam tentang penanggulangan banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi. Sebagaimana diketahui Kota Bekasi termasuk kategori tinggi untuk bencana banjir, karena Kota Bekasi sendiri terletak pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS). Permasalahan bencana banjir di Kota Bekasi selalu terjadi setiap tahunnya apabila sudah memasuki musim penghujan dan hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Bekasi berpotensi direndam banjir. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap pra bencana tindakan mitigasi dilakukan dengan memasang early warning system di lima lokasi aliran Sungai Cikeas-Cileungsi, kemudian menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi sosialisasi tanggap bencana belum dilakukan menyeluruh kepada masyarakat korban banjir Kota Bekasi. Selanjutnya pada saat bencana, BPBD belum bisa mengevakuasi warga korban banjir Kota Bekasi secara maksimal dan menyeluruh. Pada tahap pasca bencana, BPBD melakukan rehabilitasi pembersihan sampah dan lumpur pasca banjir serta melakukan trauma healing korban banjir. Kegiatan rekonstruksi berupa pembangunan kembali rumah yang rusak, sejauh ini masyarakat menggunakan uang pribadi masing-masing dan tidak mendapat dana bantuan apapun dari pemerintah.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan Siti Soviah, Delly Maulana, dan Arif Nugroho tentang tata kelola pengelolaan pariwisata di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berjalan sesuai dengan harapan baik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi konflik. Selanjutnya dalam hal Public Private Partnership tercipta kontrak yang baik antara pihak swasta dan pemerintah, namun dari pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, dan pemerintah hanya membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata di daerah tersebut.
Artikel ketiga ditulis oleh Wehelmina Lodia Kause dan Sirilus M. Lelan. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan proses manajemen pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang meliputi perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggerakan pendidikan dan pengawasan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa perencanaan analisis kebutuhan guru belum didukung dengan data yang lengkap, pengorganisasian Nusa Tenggara Timur terlampau besar, penggerakan berupa motivasi guru Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi serta pengawasan masih terbatas baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
Selanjutnya, artikel keempat ditulis oleh Arnelis Jessika, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, dan Ardy Herliansyah tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung. Penyelundupan benih lobster merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di wilayah perairan Provinsi Lampung, hal ini diketahui berdasarkan data pada Ditreskrimsus Polda Lampung yang menunjukkan bahwa terhitung sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 jumlah tindak pidana tersebut cenderung meningkat.Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan tentang terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung, dan kerangka internasional dalam pencegahan penyelundupan benih lobster. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan benih lobster di Provinsi Lampung terjadi karena tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai, rendahnya kesadaran masyarakat atas dampak lingkungan, pemberian sanksi pidana kepada pelaku belum memberikan edukasi, serta pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan tindakan preventif dan tindakan represif.
Artikel kelima ditulis Muhammad Eko Subagtio. Penelitian yang ditulis Eko Subagtio bertujuan untuk mengetahui tindakan konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori masyarakat konsumtif Jean Baudrillard. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dan teknik interpretasi dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Perilaku konsumtif yang dipraktikkan oleh masyarakat penerima PKH ditunjukkan melalui aktivitas konsumsi atau berbelanja atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan. Tindakan tersebut ditemukan dalam beberapa perilaku, diantaranya : (1) Ibu-ibu penerima manfaat bantuan PKH lebih sering menghabiskan dana yang diterima dalam waktu dua hingga tiga hari saja, (2) dana tersebut dipergunakan untuk berbelanja bahan-bahan konsumsi dalam jumlah yang besar, (3) aktivitas belanja di pasar membuat mereka membeli berbagai macam jenis barang yang awalnya tidak direncanakan. Untuk mengontrol penggunaan dana terhadap masyarakat penerima PKH, pemerintah desa mengadakan program sosialisasi yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
Selanjutnya artikel ditulis oleh Vina Karmilasari, Devi Sutrisno Putri, dan Dodi Faedlulloh tentang Eco-Shool. Eco-school merupakan program besar yang mewadahi keinginan sekolah untuk berperan dalam melestarikan lingkungan. Program eco-school menggabungkan pembelajaran dan tindakan, sehingga menjadi metode yang efektif untuk mengubah perilaku dan membentuk karakter. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan pentingnya melakukan revolusi karakter bangsa. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini sejalan dengan agenda Nawacita penguatan karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, secara implisit ditegaskan Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Untuk dapat mencapai target maksimal dari penerapan eco-school maka dibutuhkan strategi yang sesuai dan mumpuni dalam mengeksekusi seluruh program tersebut. Mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti, maka penelitian memperoleh formulasi strategi berupa langkah kerja eco-school yakni: a) sosialisasi; b) pendidikan; c) pemberdayaan; d) pembudayaan; e) kerjasama peran stakeholder. Model strategi yang tersebut diharapkan dapat berkontribusi guna membentuk karakter siswa peduli lingkungan yang kemudian secara beriringan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelajutan (sustainable development) melalui karakter peduli lingkungan.
Artikel terahkir ditulis oleh Tego Suroso, Diar Budi Utama, Wilopo, dan Siswo Hadi Sumantri tentang implementasi kesiapsiagaan Pt Daya Radar Utama dalam menghadapi risiko bencana. Kesiapsiagaan bencana salah satu perhatian penting dalam kesiapsiagaan non alam yakni meminimalisir risiko terjadinya kegagalan teknologi pada kapal. Sering kali berita kecelakaan kapal terjadi karena kegagalan teknologi maupun ketidaksiapan dari personel untuk memenuhi fasilitas dalam proses produksi kapal. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi kesiapsiagaan PT DRU dalam menghadapi risiko bencana. Secara umum PT DRU belum menjalankan kolaborasi dengan berbagai instansi kebencanaan untuk mengantisipasi terjadinya risiko bencana yang besar. Responsivitas PT DRU melalui HSE sebagai unit yang menangani kesiapsiagaan bencana dalam lingkup internal menunjukkan adanya ketidakmajuan organisasi dalam peningkatan kapasitas personel maupun kelengkapan fasilitas keselamatan. Dalam unit organisasi menunjukan bahwa HSE terbentuk saat PT DRU berdiri karena mengingat pentingnya unit pengelolaan risiko bencana dengan mengoptimalkan kesiapsiagaan bencana melalui pelatihan-pelatihan.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan
Pengantar Redaksi
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan energi yang berlimpah kepada kita semua. Kami berharap, walaupun saat ini di tengah Pandemi Covid-19, semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sehat dan tetap produktif dalam menjalankan aktivitas keseharian. Akhirnya, Administrtatio kembali menjumpai sidang pembaca yang budiman di Volume 11 Nomor 1 tahun 2020 dengan menyajikan 7 artikel yang ditulis oleh para akademiksi dan peneliti lintas institusi.
Artikel pertama ditulis oleh Ahmad Rozali, Aan Suryana, dan Safendri Komara Ragamustari yang melakukan riset mendalam tentang praktik penyensoran internet oleh Pemerintah Indonesia pada Mei 2019 setelah terjadi kerusuhan di Ibu Kota sebagai tanggapan terhadap hasil pemilihan umum. Pemerintah membatasi beberapa platform media sosial terbesar yang berdampak pada hampir semua pengguna media sosial di seluruh negeri. Pemerintah percaya bahwa kebijakan itu diperlukan untuk memblokir sirkulasi konten provokatif yang mungkin meningkatkan kerusuhan. Di sisi lain, tanpa pembenaran yang sah, sensor internet dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari riset ini yakni untuk membahas perdebatan tentang apakah kebijakan sensor internet pada Mei 2019 diperlukan dan dibenarkan untuk diberlakukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan perwakilan pemerintah, pakar media sosial, dan analis, serta memanfaatkan data yang masuk akal dari Drone Emprit Academy (DEA), hasil riset ini menyajikan analisis proses pembuatan kebijakan di balik penerapan kebijakan sensor internet pada Mei 2019 dan evaluasi singkat tentang efektivitas dan konsekuensinya. Temuan ini mengungkapkan bahwa kebijakan sensor internet pada Mei 2019 cacat secara hukum dan dirumuskan secara tidak benar. Meskipun efektif untuk memblokir sirkulasi tipuan dan mencegah peningkatan kerusuhan, kebijakan tersebut tidak seharusnya diberlakukan sejak awal karena kurangnya pembenaran untuk merampas kebebasan internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Masih dalam konteks Pemilu 2019, selanjutnya di artikel kedua, Huri Sanjaya, Rachmi Yulianti, dan Fikri Habibi melakukan peneltian tentang aspek netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten. Para peneliti menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari praktik netralitas ASN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Faktor penghambat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten disebabkan oleh pola pikir Aparatur Sipil Negara yang belum terbentuk, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam politik praktis dalam Pemilihan Umum 2019.
Artikel ketiga ditulis oleh Lutfi Rumkel,, Belinda Sam, dan M Chairul Basrun Umanailo yang melakukan riset lapangan tentang pembangunan desa dengan fokus hubungan kepala desa, badan permusyawaratan desa serta lembaga adat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemitraan antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga tradisional dalam pengembangan Desa. Adapun penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru. Sumber utama data penelitian diperoleh dari observasi langsung dan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kemitraan antara kepala desa, lembaga konsultatif desa dan lembaga tradisional di desa Kayeli menunjukkan efektivitas dalam komunikasi.
Selanjutnya dalam artikel keempat ada Ummi Zakiyah dan Dina Fadiyah yang menulis tentang Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Ramah Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. Penelitian ini menganalisa penyediaan pelayanan transportasi publik yang ramah untuk penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Diketahui bersama Kota Jakarta adalah ibu kota negara yang maju setra modern sehingga sudah selayaknya menyediakan transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah PT TransJakarta telah menyediakan model transportasi yang ramah untuk penyandang disabilitas berupa minibus. Model Transportasi tersebut dapat diakses oleh seluruh penduduk DKI Jakarta yang mengalami disabilitas. Selain mudah diakses transpotasi ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Transportasi tersebut bisa dipesan melalui telepon seluler biasa atau aplikasi melalui smartphone. Adanya inovasi pelayanan transportasi publik ramah penyandang disabilitasdi DKI Jakarta ini diharapkan menjadi role model untuk daerah-daerah lainya dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas publik untuk para penyandang disabilitas.
Kelima, artikel ditulis oleh Nurlaela Adiwinarni, Dyah Retna Puspita, Slamet Rosyadi berdasakan hasil riset dengan tajuk, “Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap” . Artikel ini kembali mengulas tentang tahapan penting proses kebijakan publik, yakni proses implementasi. Beberapa faktor yang penting bagi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi baik secara mandiri maupun bersama sama terhadap keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mandiri hanya variable Komunikasi (X1) dan Struktur Birokrasi (X4) yang mampu berpengaruh signifikan terhadap implementasi program P2K2. Namun secara bersama-sama Komunikasi (X1), Sumberdaya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi program P2K2 Dinas Sosial Kabupaten Cilacap sebesar 76,5%, sedangkan 23,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang belum kami teliti
Penelitian lainnya dilakukan oleh Rulinawaty Kasmad, Lukman Samboteng, dan Hasanuddin berjudul “Talent Management Aparatur Sipil Negara (ASN) Era Digitalisasi Birokrasi di Indonesia”. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah arah Talent Management dalam menciptakan ASN dimasa depan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis digitalisasi yang serba kompleks. Adapun tujuan Penelitian ini berfokus membahas subtansi talent management dan masalah yang terkait dengan mengidentifikasi bakat dengan menggunakan konsep yang berkaitan dengan Industri 4.0. Talent management memiliki dampak dalam keberhasilan suatu organisasi, karena memberi kesempatan untuk merekrut, mempertahankan dan mengembangkan bakat yang diperlukan secara efektif yang kemudian dikembangkan sebagai pemimpin masa depan yang mewakili kombinasi sistem cyber-fisik. Teknologi baru ini akan memengaruhi semua lintas disiplin dan bahkan menantang fungsi sumber daya manusia, bagaimana Industry 4.0 akan mengubah land-scape untuk pengembangan bakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ability yang dibutuhkan dalam talent management dalam era 4.0 yaitu kemampuan koqnitif, kemampuanketrampilan teknis dan ketrampilan pemecahan masalah yang rumit; (2) Ketrampilan dasar TIK diperlukan untuk memasuki era digitalisasi.
Artikel terakhir ditulis oleh Jerry Indrawan, Hermina S, dan M. Prakoso Aji tentang politik dinasti. Banten menjadi daerah yang dipilih sebagai subjek kajian dalam tulisan ini. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, memiliki keluarga di dalam tujuh kabupaten dan kota di seluruh Banten, termasuk juga di tingkat nasional, sehingga menciptakan dinasti politiknya sendiri. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan yaitu apakah sistem keturunan dalam politik mampu bekerja dengan baik dalam melayani kebutuhan masyarakat? Kedua, apakah dinasti politik menutup kesempatan masyarakat biasa untuk mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan publik? Apabila iya, dinasti politik akan menjadi ancaman bagi praktik-praktik demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, khususnya usaha-usaha reformasi birokrasi. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dinasti politik lebih banyak menghasilkan kerugian dibandingkan keuntungan, serta pastinya mengancam kelangsungan hidup dari demokrasi lokal. Dalam konteks pelayanan publik, keuntungan yang didapatkan sangat kecil dari praktek-praktek seperti ini.
Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
