1,720,958 research outputs found
Konsep maslahah dalam modernisasi hukum kewarisan islam di Indonesia
No full textBuku ini adalah tesis penulis ketika menempuh program magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Latar belakang penulisan buku ini diawali dengan berbedanya paradigma Hazairin dalam memahami ayat-ayat yang mengatur tentang hak-hak waris sehingga menghasilkan sistem kewarisan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Hazairin sebagai salah seorang sarjana hukum islam dan hukum adat di Indonesia berusaha mensinergikan antara hukumislam dengan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia
KRIMINALITAS PRAKTIK NIKAH SIRI DAN POLIGAMI DI INDONESIA
Get PDFSiri marriage and polygamy are forms of marriage that are permitted in Islamic law, these actions are categorized as against the law if they are not carried out according to applicable laws. Criminality in civil law in the form of violations can occur if the aggrieved party files a lawsuit in court over the case of siri marriage and polygamy that does not have a license because every marriage must be recorded. The state regulates the registration of marriages and polygamy in order to create marriage administration so that it does not cause harm to the married couple when divorce, maintenance and inheritance rights occur. This literature-based study wants to reveal the criminality in marriage based on the social reality of society in Indonesia. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with data analysis through a descriptive critical analysis approach so as to produce a comprehensive understanding of legal marriage in Islamic law. This study concludes that the behavior of siri marriage and polygamy has a major impact on the order of family law in Indonesia so that the government regulates the administration of marriage by considering the side of kemashlahatan even though it sometimes has an understanding debate with traditionalist-centric fiqh thinking. The provision of sanctions against the criminal behavior of nikah siri and polygamy is a sanction against criminal offenders so that it is more social in nature so that the creation of responsive family law for the realization of a sakinah family, mawaddah warahmahNikah siri dan poligami merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan dalam hukum Islam, tindakan tersebut dikategorikan melawan hukum apabila tidak dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Kriminalitas dalam hukum perdata berbentuk pelanggaran dapat terjadi apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan atas kasus pernikahan siri dan poligami yang tidak memiliki izin karena setiap pernikahan harus dilakukan pencatatan. Negara mengatur pencatatan pernikahan dan poligami agar terciptanya administrasi perkawinan sehingga tidak memberi mudharat bagi pasangan yang menikah ketika terjadi perceraian, hak nafkah dan kewarisan. Kajian berbasis literatur ini ingin mengungkap tindak kriminalitas dalam pernikahan yang berdasarkan pada realitas sosial masyarakat di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan analisis data melalui pendekatan analisis kritis deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dalam perkawinan yang sah dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku nikah siri dan poligami memilki dampak yang besar terhadap tatanan hukum keluarga di Indonesia sehingga pemerintah mengatur administrasi perkawinan dengan mempertimbangkan sisi kemashlahatan meskipun terkadang memiliki perdebatan pemahaman dengan pemikiran fikih sentris-tradisionalis. Pemberian sanksi terhadap perilaku tindak pidana nikah siri dan poligami merupakan sanksi terhadap pelaku pidana pelanggaran sehingga lebih bersifat sosial sehingga terciptanya hukum keluarga yang responsif demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah
A AHLI WARIS PENGGANTI MERUSAK TATANAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam: Indonesia
No full textSubstitute heirs are a form of renewal of Islamic law in Indonesia which is then sublimated in the statutory regulations contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The granting of inheritance rights to substitute heirs is the result of ijtihad which is influenced by the sociological conditions of Indonesian society which also has three inheritance law systems, namely civil inheritance BW, Islamic inheritance and customary inheritance. The concept of inheritance in Indonesia at the practical level influences each other considering that the three inheritance models are applied in Indonesia. This research will reveal the concept of inheritance of substitute heirs contained in KHI which is different from the concept of inheritance contained in fiqh books whose designation has been explained in detail qath’i in the text. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with analysts data through a descriptive critical analysis approach resulting in a responsive understanding of Islamic inheritance law. This study concludes that the granting of inheritance rights to substitute heirs is a form of modernization of inheritance law in Indonesia by considering the benefit side but creates several legal consequences by making Islamic inheritance law a law that is zanni dilalah so that it can be ijtihad, causing legal uncertainty and undermining the legal order of Islamic inheritance which is the consensus of the ulama.
Keywords: Substitute heirs, Islamic inheritance law, KHI
Substitute heirs are a form of renewal of Islamic law in Indonesia which is then sublimated in the statutory regulations contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The granting of inheritance rights to substitute heirs is the result of ijtihad which is influenced by the sociological conditions of Indonesian society which also has three inheritance law systems, namely civil inheritance BW, Islamic inheritance and customary inheritance. The concept of inheritance in Indonesia at the practical level influences each other considering that the three inheritance models are applied in Indonesia. This research will reveal the concept of inheritance of substitute heirs contained in KHI which is different from the concept of inheritance contained in fiqh books whose designation has been explained in detail qath’i in the text. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with analysts data through a descriptive critical analysis approach resulting in a responsive understanding of Islamic inheritance law. This study concludes that the granting of inheritance rights to substitute heirs is a form of modernization of inheritance law in Indonesia by considering the benefit side but creates several legal consequences by making Islamic inheritance law a law that is zanni dilalah so that it can be ijtihad, causing legal uncertainty and undermining the legal order of Islamic inheritance which is the consensus of the ulama.
Keywords: Substitute heirs, Islamic inheritance law, KH
Hukum Waris Mazhab Negara: Sebuah Tinjuan Sisi Maslahah (Studi Analisis Pemikiran Hazairin Dan KHI)
No full textArtikel ini membuktikan bahwa pembaharuan hukum kewarisan merupakan salah satu bentuk moderenisasi hukum islam dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dalam mencapai kemaslahatan. Hukum kewarisan islam dipengaruhi oleh hukum waris Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilienal (Patriarkhat), sehingga mempengaruhi pola pemikiran fukaha dalam memahami hukum kewarisan islam tersebut. Hal ini akan menyebabkan lahirnya hukum waris islam yang patriarkhis. Untuk itu perlu dilakukan penafsiran untuk menghasilkan pemahaman utuh. Hazairin merupakan salah satu pemikir revolusioner hukum waris indonesia. Di antara reformasi hukum kewarisannya yaitu kewarisan bilateral, ahli waris penggati, dan kalalah. Terdapat juga beberapa pembeharuan hukum kewarisan yang terdapat dalam komplikasi hukum islam (KHI) yang tidak dibahas dalam kitab fikih konvesional, karena terdapat beberapa aspek yang diperhatikan oleh ulama indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri
Hukum Waris Mazhab Negara: Sebuah Tinjauan Sisi Maslahah (Studi Analisis Pemikiran Hazairin dan KHI)
No full textThis article proves that the modernization of inheritance law is a form of reformation in Islamic law by taking into account the sociological condition of the society to achieve maslahah (maqasid al-shariah). Islamic inheritance law is influenced by the Arabic inheritance law in the pre-Islam era that followed patrilineal system, which influenced the mainstream thoughts of Islamic scholars in understanding inheritance law. This, in turn, resulted in patriarchal Islamic inheritance law. For that reason, it is necessary to re-interpret the law in order to construct a comprehensive fiqh (Islamic law). Hazairin’s thoughts are a revolutionary of inheritance law in Indonesia, such as bilateral inheritance, ahli waris pengganti and kala>lah. Some inheritance law reform contained in KHI are not addressed in conventional fiqh, because there are several aspects to be taken by Indonesian scholars whose ideas are not in conflict with the principles of Sharia (maslahah)
Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter menjadi Otoritatif)
Get PDFAbstrak
Hukum Islam merupakan hasil pemikiran seseorang dalam memahami teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist yang memungkinkan untuk dilakukan kritik dan interpretasi ulang. Ulama melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman hukum Islam untuk menghasilkan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Hermeneutika merupakan metode yang digunakan oleh beberapa ulama atau cendikiawan muslim dalam memahami hukum Islam sehingga melahirkan sebuah pemahaman hukum Islam yang otoritatif. Fikih otoritatif merupakan sebuah pandangan hukum Islam yang responsif dan dinamis yang terbuka untuk dikritisi atau direformasi ulang sesuai dengan perkembangan zaman.
Kata Kunci: Hermeneutika, Hukum Islam, Otoritatif.
Abstract
Islamic law is a reinterpretation in understanding the texts considered in the Qur\u27an and Hadith which allows for criticism and reinterpretation. Reinterpretasion of ulama to understanding Islamic law to produce laws that are more relevant to the times. Hermeneutics is a method used by ulama or muslim scholar in understanding Islamic law so as to give birth to an authoritative understanding of Islamic law. Authoritative fiqh is a responsive and dynamic view of Islamic law that is open to criticism or reformation in accordance with the times.
Key Words: Hermeneutika, Islamic Law, Otoritatif
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
