1,721,005 research outputs found
Teknis penyusunan komponen laporan keuangan pemerintah daerah
No full textSeluruh pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Laporan keuangan tersebut berisi informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Buku ini fokus pada bagaimana teknis penyusunan komponen laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah serta penerapan SAP berbasis akrual. Buku ini tidak hanya menjelaskan konsep-konsep komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, tapi buku ini disusun dengan mempertimbangkan aspek kemudahan untuk dipahami dengan contoh soal yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam proses penyusunan komponen laporan keuangan pemerintah daerah
Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah
No full textBuku yang bermanfaat bagi para pemangku pemerintahan di daerah, juga bagi para anggota dewan perwakilan rakyat di kabupaten kota dan provinsi.
Mengapa? Karena buku ini membahas mulai dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan di daerah sampai dengan pelaporan rencana kerja anggaran bahkan dibahas juga simulasi reviu-nya.
Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari peran watch dog (sekedar mencari-cari kesalahan) bergeser menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat preventive (pencegahan), consultative dan quality assurance pada program-program strategis yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyimpangan, early warning systems, pendampingan dan pembinaan.
Peran ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan APIP untuk melakukan review atas dokumenb perencanaan dan penganggaran RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-TAPD untuk menghasilkan dokumen APBD
Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif
No full textPengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembagasudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Buku ini membahas bagaimana meningktakan fungsi pengawasan DPRD tersebut
Pedoman pelaksanaan reviu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
No full textReviu LPPD dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/666/B Tanggal 27 Februari 2020 yang mengamanatkan seluruh inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan Reviu LPPD agar laporan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan Reviu LPPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap penyeleng- garaan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD. Seluruh SKPD (Konsep LPPD seluruh SKPD); Setda (Menganalisis dan mengkompilasi); Inspektorat Daerah (Mereviu LPPD); Pemda (LPPD Final); Pemerintah Pusat (EKPPD); Penilaian Kinerja Pemd
Peningkatan fungsi DPRD dalam penyusunan perda yang responsif
No full textDPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan penting dalam tata kelola pemerintahan. Para anggota DPRD mewakili masyarakat melalui partai politik, sehubungan dengan itu para anggota ini harus membekali dirinya agar mampu mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. DPRD sesuai dengan fungsinya adalah menjalankan fungsi untuk penyusunan pembentukan PERDA dan penganggaran dana APBD serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
- …
