1,720,963 research outputs found
Implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Terhadap Pengalihan Aset
Full text linkAbstract
This study aimed to find out about the delay in the agreement in Kerinci Regency Government and Sungai Penuh City Government and how the balance of assets between the Kerinci Regency Government and Sungai Penuh City Government. Sungai Penuh City is one of the two cities that were expanded in Jambi Province. This city was formed based on Law No. 25 of 2008 concerning the Establishment of Sungai Penuh City in Jambi Province. This expansion followed by the rights and responsibilities of the parent region to the regional expansion. One of those forms of diversion is an asset. In Law No. 25 of 2008 also explains that these assets are carried out no later than five years after the inauguration of the mayor. However, until 2022, the assets have not been fully handed over. This research conducted using the Juridical Empirical method. The problem analysis was carried out by processing library data and field data by interviewing respondents and informants related to regional asset management. The result of this study indicated the applicable legal provisions indicate that the implementation is not fully implemented due to different provisions of Article 13 (7) letter a and Article 14 of law 25 of 2008. The other reason is the absence of funds from the center for the Kerinci Regency Government in the construction of the new capital. The volition of the law was not carried out by the Kerinci Regency Government and the Sungai Penuh City Government. Provisions concerning the Minister of an asset have been regulated in Domestic Decree Number 42 of 2001 concerning the Delivery of Goods and Receivables in a Newly Formed Region. It is suggested to the Governor of Jambi Province to be more firm in resolving problems and constraints in these assets, because it is the Governor's obligation as the representative of the Central Government to resolve the problems that occur. The author also recommends that the Central Government provide funds for the development of the Kerinci Regency Government.
Keywords: Implications, Regional Assets, Transfer of Assets
Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui implikasi keterlambatan pengalihan aset terhadap Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintahan Kota Sungai Penuh, serta strategi penyelesaiannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 menetapkan batas waktu lima tahun sejak pelantikan walikota, penyerahan aset masih belum diserahkan sepenuhnya hingga tahun 2022. Metode Yuridis Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan mengolah data dari kepustakaan dan data lapangan dengan cara mewawancarai responden yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, khususnya Pasal 13 Ayat (7) huruf a dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, menjadi penyebab utama kelambanan proses penyerahan aset. Ditambah tidak adanya dana dari pusat untuk Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pembangunan ibukota baru. Kehendak Undang-Undang tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Disarankan agar Gubernur Provinsi Jambi mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat kewajiban sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Pusat juga perlu mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian aset dan meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah tersebut.
Kata kunci: Implikasi, Aset Daerah, Pengalihan Aset
Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan
Full text linkPenelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk hukum desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup
URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
Full text linkAbstrak
Penelitian ini membahas Urgensi Constitutional Question pada Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, didalam UUD 1945 tidak diatur secara detail mengenai jenis pengujian apa yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, sistem pengujian konstitusional yang ada di Indonesia hanya terbatas kepada abstract review saja. Ada satu wewenang yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi negara kita, yakni tidak diaturnya mengenai constitutional question atau concrete review. Penelitian ini menggunakkan metode yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan adanya urgensi mengenai harus diaturnya mekanisme constitutional question salah satunya yakni untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, khususnya terhadap warga negara yang sedang dalam proses litigasi di pengadilan.
Kata Kunci: Urgensi, Constitutional Question, Abstract Review, UUD 1945, Hak, Konstitusional
ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2) kesesuaian kewenangan presiden dalam pemberhentian kepala daerah secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kedaulatan rakyat, serta 3) pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) kewenangan presiden dalam pemberhentian Kepala Daerah secara langsung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana kewenangan ini bersifat mutlak karena presiden memiliki wewenang penuh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, 2) kewenangan presiden untuk memberhentikan kepala daerah (Gubernur) secara langsung tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. 3) Pengaturan pemberhentian Kepala Daerah ke depan sebaiknya memberikan batasan substansi hukum, baik hukum tata negara maupun hukum pidana, dan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan substansi politik
ANALISIS KEDUDUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Full text linktulisan ini bertujuan untuk melihat kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
PERANAN LURAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN MAYANG MANGURAI KOTA JAMBI
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengelolaan penanganan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi; untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi belum berperan sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan terjadinya berbagai permasalahan yang melingkupi struktural dan operasional Lurah beserta jajaran aparat pemerintah kelurahan; upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah oleh Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi, yaitu: peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengelolaan sampah.
Kata kunci:Pengelolaan, Penanganan Sampah, Keluraha
PERANAN DPRD KABUPATEN TEBO DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Full text linkAbstrakThis research is based on the Regional People's Legislative Council (DPRD) which is a regional people's representative institution that is located as an element of Regional Government administration. DPRD is responsible for carrying out one of the management functions of the regional government, namely controlling and supervising. However, in practice this very vital function is not carried out perfectly and satisfactorily. Based on the real conditions that occur in the field, the realization of local tax and regional retribution revenues has not yet reached the target according to the time set each year. This turned out to be inseparable from the problem of achieving regional tax and regional retribution targets in order to increase local revenue, the problem that occurs in the field is that the target of regional tax and regional retribution revenues has not been achieved in all sectors. The problem in this study is how the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tebo Regency in carrying out the supervisory function of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning market service fees and what factors support and hinder efforts to carry out the supervisory function of market service fees in Tebo district. The purpose of this study was to determine the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tebo Regency in carrying out the supervisory function of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning Market Service Charges and to find out the factors that support and hinder the implementation of the DPRD's supervisory function on the implementation of Regional Regulation No. 15 of 2010 concerning market service fees. This study used empirical juridical research methods with the research location at the Tebo Regency Industry and Trade Service with samples interviewing the head of the Tebo Regency Industry and Trade Office Market, 2 reception staff and the reception treasurer. The results of this study are that the Regional People's Representative Council (DPRD) is part of the regional government, because in a unitary state there is no regional legislature, therefore DPRD is included in the administration of regional government. In running the government, the authority of the DPRD is not like the authority of the Regional Head who has so much authority, so that the domination of authority in running regional government lies with the Regional Head, this shows that actually the role of the DPRD is only as a complement in running governance in the region, even though the DPRD has a supervisory function. but in terms of implementation, has it been carried out effectively, bearing in mind that the DPRD is also part of the regional government, of course it will be difficult to carry out this task, because the DPRD cannot act independently like the DPR of the Republic of Indonesia. The factors that influence the implementation of market retribution collection policies in the Tebo Regency market include: communication, resources and facilities andinfrastructure.
Keywords: The Role and Function of DPRD Oversight, Market Service Retribution
Abstrak
Penelitian ini didasari oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD bertanggung jawab melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintah daerah yaitu pengendalian dan pengawasan (controlling and supervisison). Namun dalam prakteknya fungsi yang sangat vital ini tidak dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan. Berdasarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan, realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah belumlah mencapai target sesuai waktu sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut ternyata tidak lepas dari adanya masalah terhadap pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, masalah yang terjadi dilapangan yaitu masih belum tercapainya target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah disegala sektor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam mengupayakan fungsi pengawasan dari hasil pungutan Retribusi Pelayanan pasar di Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo dengan sampel mewawancarai kabid Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo, 2 orang pegawai bagian penerimaan dan bendahara penerimaan. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karenaitu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak sepertikewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar Kabupaten Tebo, antara lain: komunikasi, sumber daya dan sarana danprasarana.Kata kunci : Peranan dan Fungsi Pengawasan DPRD, Retribusi Pelayanan Pasa
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
