823 research outputs found
International Trade Indicators, 2003: Indonesia
No full textBeing obsessed by the desire and willingness to implement liberal economic system for more than thirty years under dictator leaders, the national regulations in Indonesia have led toward the liberalization on trade by its executive and legislative bodies. Those kind of actions are a prove that the government is not aware with the way of living of Indonesian people, which is based on spiritual values. There is a huge gap between the legal system order and regulations with the culture of Indonesian people, and it would lead to the growth of corruption, collusion, and nepotism (KKN) in many sectors of living and endless multidimensional crisis in Indonesia
Ketentuan Anti Dumping: Pedang Bermata Ganda dalam Pencegahan Praktek Bisnis Curang
No full textKetentuan-ketentuan mengenai anti dumping telah disepakati pada Tokyo Round kemudiandituangkan dalam "Anti Dumping Code af 1979" yang merupakan bagian dan GATT. Ketentuan "anti dumping" ini adakalanya dipakai untuk mematahkan persaingan dagang oleh perusahaan-perusahaan negara maju terhadap perusahaan-perusahaan negara berkembang. Didalam kenyataannya kerapkali tuduhan dumping tersebut tidak terbukti, namun prosesnya telah merugikan perusahaan-perusahaan yang terkena tuduhan, tanpa dapat menuntut ganti rugi.</jats:p
Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomis, dan Cakrawala Sosiologis dari WTO
No full textPemerintah Indonesia telah menjadi anggota The World Trade Organization (OrganisasiPerdagangan Dunia) dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentangRatifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Ratifikasi ini menimbulkanakibat hukum eksternal dan internal. Akibat hukum eksternal itulah bahwa Indonesia menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasional. Penulis artikel ini membahas dampak yuridis, pertimbangan ekonomis dan cakrawala sosiologis atas ratifikasi perjanjian WTO.</jats:p
GATT (''Uruguay Round'' dan Kepentingan Indonesia)
No full textPerundingan "Uruguay Round" yang membahas mekanisme perdagangan diantara negara majudan berkembang hingga saat ini masih "alot" dibicarakan. Disamping membicarakan hal-halyang umum dibahas pula mekanisme perdagangan pertanian, hasil wilayah hukum serta adanya "issue-issue baru" ikut pula diangkat seperti perlindungan hak cipta, merk, "investment measure" dan sebagainya. Bagi Indonesia perundingan ini mempunyai arti penting dalam menentukan pola perdagangannya. Apabila pembicaraan tersebut ''final" maka ada aspek positif maupun negatif yang dapat diraihnya.</jats:p
Tinjauan Yuridis Non Legistis atas Kegiatan Ekonomi Sektor Informal
No full textDalam sistem ekonomi di negara negara dunia ketiga atau negara berkembang peran usaha sektor informal semakin penting dalam sistem ekonomi suatu negara dan ia dianggap sebagaiusaha negara yang mempnnyai andil besar dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Di Indonesia kegiatan usaha yang dikatagorikan sebagai "informal sektor" telah dikenal bahkan telah berusia hampir setua peradaban manusia. Dalam kesempatan ini penulis hanya mencoba menelaah secara lebih mendalam sifat hakekat tenaga kerja yang terlibat dalam sektor informal, dengan studi kasus "tukang becak" .</jats:p
Personal Branding Agus Harimurti Yudhoyono Melalui Media Sosial Youtube @AgusYudhoyono
Get PDF Indonesia will hold presidential and parliamentary elections in 2024 at both national and regional levels. Agus Harimurti Yudhoyono is one of the presidential candidates in the 2024-2029 elections. In political years where this, as done by Agus Harimurti Yodhoyono, will have a significant influence on the support of the Indonesian people, personal branding is an important component in the success of the plan. The development of information technology and the use of social media as a tool for developing personal branding is currently impossible to resist. Agus Harimurti Yudhoyono uses YouTube, a social media platform, to develop personal branding to attract the interest of the younger generation. The purpose of this research is to find out more about Agus Harimurti Yudhoyono's personal branding strategy on YouTube. By using foundations such as personal branding, agenda setting, framing and dramaturgy. The author uses qualitative research techniques. Framing analysis will be replaced by research that focuses on issues related to Agus Harimurti Yudhoyono's personal branding. Based on the findings of this study, personal branding, framing, and dramaturgy produce personal branding developed by Agus Harimurti Yudhoyono's management through YouTube social media which has formed a realistic personal branding. As a result, Agus Harimurti Yudhoyono's personal branding has become realistic
Hak-Hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen
No full textPembicaraan mengenai perlindungan konsumen dewasa ini semakin banyak dibahas oleh berbagai kalangan, khususnya para sarjana hukum, yang melihat pentingnya adanya perundangan mengenai perlindungan konsumen. Oleh karena selama Ini banyak masyarakat, yang sebagian konsumen sangat terbatas pemahamannya mengenai hukum perlindungan konsumen. Datam tulisan ini penulis mencoba mengkaji beberapa masalah yang berkaitan erat dengan kepentingan konsumen disamping hak-hak produsen, dan dilengkapi studi perbandingan mengenai rejim hukum perlindungan konsumen di berbagai negara sebagai rujukan.</jats:p
International Trade Indicators, 2003: Indonesia
Get PDFBeing obsessed by the desire and willingness to implement liberal economic system for more than thirty years under dictator leaders, the national regulations in Indonesia have led toward the liberalization on trade by its executive and legislative bodies. Those kind of actions are a prove that the government is not aware with the way of living of Indonesian people, which is based on spiritual values. There is a huge gap between the legal system order and regulations with the culture of Indonesian people, and it would lead to the growth of corruption, collusion, and nepotism (KKN) in many sectors of living and endless multidimensional crisis in Indonesia
PERGULATAN GLOBALITAS VS. LOKALITAS DALAM HUKUM INDONESIA
No full textMelalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia. Indonesia telah menjadi anggola the World TradeOrganization (WTOJ. WTO mewajibkan anggota-anggotanya untuk melakukan liberalisasiperdagangan. antara lain dengan penghapusan hambatan-hambatan yang dapat menimbulkandistorsi dalam perdagangan. Dalam kondisi yang demikian. akhir-akhir ini hambatan dandistorsi terhadap arus perdagangan di dalam negeri justru semakin meningkat akibatdiberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.</jats:p
- …
