1,720,984 research outputs found
ANALISIS HUKUM PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN
Full text linkYayasan di Indonesia sudah sejak jaman hindia belanda di kenal dengan sebutan “Stichting†tetapi tidak ada aturan secara tegas menagtur pembentukan, tat laksana fungsi dan tugas badan-badan yang terdapat pada yayasan serta kegiatan operasional apa saja yang bisa dilakukannya. Pendirian yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Inodnesia.Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Legalitas
Rekontruksi Alasan-Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Hukum Perdata Di Indonesia Yang Berkeadilan
Full text linkPerjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya merupakan prinsip dari asas konsensualitas, sepanjang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun demikian KUH Perdata masih membuka peluang untuk dibatalkannya suatu perjanjian apabila tercedrainya kesepakatan, hal mana ditegaskan dalam pasal 1321 KUHPerdata: Tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena paksaan, kekhilapan atau penipuan. Seiring perkembangan waktu, pergersaran budaya hukum, jurisprudence dan perkara-perkara hukum berkaitan dengan perjanjian yang timbul di masyarakat. Ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Konsep doktrin-doktrin baru muncul untuk mengkritisi dan melengkapi pasal 1321 KUH Perdata agar mencerminkan nilai-nilai keadilan. Sebagian hakim-hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung mulai menoleh bahkan menerapkan doktrin penyalahgunaan sebagai alasan pembatalan kontrak. Tetapi tidak sedikit hakim yang tetap bersikukuh dengan pandangan positivismenya.
Untuk melakukan pengkajian uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti mengkrucut pada 3 (tiga) rumusan masalah sebagai beikut: 1. Betulkah Alasan-Alasan Pembatalan Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dan Akibat Hukumnya Belum Mencerminkan Nilai Keadilan 2. Bagaimana Implementasi Alasan-Alasan Pembatalan Perjanjian Dalam Jurisprudensi di Indonesia 3. Bagaimana Rekonstruksi Alasan-Alasan Pembatalan Perjanjian Yang Lebih Bernilai Keadilan di Masa Mendatang. Guna melakukan Penelitian hukum ini peneliti menggunakan Jenis penelitian Normatif yaitu penelitian yang menintik beratkan terhadap doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan Jurisprudensi. Sedangkan sifat penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan yang ada (devlomental reaearch)
Penelitian ini mengahasilkan Rekontruksi norma terhadap Pasal 1321 atau tidaknya menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pasal 1321 KUHPerdata dengan menambahkan 2 alasan pembatalan perjanjian yang menurut hemat penulis akan mampu menghasilkan norma hukum alasan pembatalan perjanjian yang lebih bernilai keadilan.
Implikasi teoritis penelitian: menghasilkan norma hukum alasan pembatalan perjanjian yang berkeadilan sehingga memenuhi prinsip-prinsip dalam pembuatan perjanjian diantaranya prinsip terbuka, jujur dan berimbang.
Implikasi Praktis: melaksanakan Rekontruksi yuridis, yakni lembaga eksekutif bersama lembaga legislative segera melakukan revisi terhadap KUHPerdata khususnya Pasal 1321 KUH Perdata Sehingga diharapkan ada pembaharuan hukum Perdata yang mencerminkan Hukum Progresif.
Kata Kenci: Rekontruksi, Pembatalan Perjanjian, Bernilai Keadilan
Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara
Full text linkABSTRAKPenetapan suatu upah minimum kabupaten ditetapkan oleh peraturan gubernur yang menurut suatu kelayakan dan jumlah industry yang ada, setelah dilakukannya analisa mengenai suatu keadaan perekonomian didaerah maka akan ditetapkan mengenai kelayakan upah minimum tersebut. Maka dari itu suatu upah dapat dilaksanakan dan harus menyeluruh dan dijalankan kepada perusahaan yang mempunyai karyawan, maka dari itu keterbukaan mengenai suatu perusahaan harus dapat membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan menganai upah tersebut.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana arus Penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Apa hambatan dalam penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara.Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.KataKunci:Upah, Minimum, Kabupaten, Batubara
ANALIS LAW FAIRNESS VALUE TRANSFER OF LAND AND / OR BUILDING OR CHANGES IN AGREEMENT BONDING SALE OF LAND AND / OR BUILDING
No full textThe basic principle of taxation diantarnya equalty principle, namely the principle of balance and fairness mengedapankan. Balance and fairness in tax collection starts from the set, calculate, pay and tax reporting. Income tax on income on acquisition of land and buildings in determining the income of the taxpayer rated big unilaterally by the Tax Office Pratama. Rating the value of the transfer by the Tax Office Pratama bersarkanDGT Regulation No. Per - 18 / Pj / 2017 Concerning Procedures Evidence Research Compliance Obligations Payment of Income Tax on Income from Transfer of Land and / or buildings, where the outcome assessors pengalihak land rights carried by appraisal approach. Keywords: Income Tax, fishing rights to land
PERUBAHAN PERSEKUTUAN PERDATA MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
Full text linkMaatschap (Persekutuan Perdata), Maatschap atau persekutuan perdata, adalah kumpulan dari orang-orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki visi-misi atau tujuan yang sama dan berkeinginan ataupun suatu kehendak untuk menjadi satu dengan identitas bersama. Maatschap adalah cerminan dari Firma dan Perusahaan Komenditer atau sering disingkat Firm dan CV yang bergerak dibidang kegiatan komersiar untuk persekutuan-persekutuan yang bergerak dibidang profesi. Perseroan terbatas adalah suatu perkumpulan yang bergerak dibidang komersial yang memiliki visi-misi dan tujuan serta memiliki status badan hukum, dimana modal merupakan pertanggungjawaban dalam menjalankan roda perseroan terbatas secara keuntungan maunpun kerugian yang akan ditimbulkan dikemudian hari.Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Badan Hukum, Perseroan Terbatas
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENETAPKAN PEMBERIAN IJIN TALAK SATU RAJ’I DAN HAK ASUH PEMELIHARAAN ANAK/HADHANAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR:1245/PDT.G/2018 JO PUTUSAN NOMOR:45/PDT.G/2019/PTA.MDN)
Full text linkABSTRAK Pada saat sekarang ini di Indonesia masalah yang sering terjadi dalam keluarga perlu mendapat perhatian karena persoalan perkawinan dan perceraian serta hak asuh anak sering menjadi masalah di kalangan masyrakat. Ini terjadi karena kenyataan historis empiris hukum keluarga masih menempatkan status dan peran orang tua yang sudah bercerai dan tidak setaranya antara laki-laki dengan perempuan dalam keluarga ataupun dikalangan masyarakat. Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan perundang-undangan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Skripsi ini menjelaskan tentang kewenangan Negara dalam hal ini Pengadilan Agama yang berlaku khusus bagi masyrakat yang beragama Islam tentang penetapan pemberian ijin talaksatu (raj’i), dan mengenai hak-hak mengasuh anak dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pengadilan Agama, akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama bisa dimiliki baik oleh kaum perempuan (ibu) maupun oleh kaum laki-laki (ayah/bapak). Kata Kunci: Pemberian, Ijin, Talak, Satu, Raj’i.  ABSTRACT At this time in Indonesia, problems that often occur in the family need attention because the issue of marriage and divorce and child custody is often a problem among the community. This happens because the empirical historical reality of family law still places the status and role of divorced parents and is unequal between men and women in the family or in society. The family law in question is family law which has become positive law or has become a statutory regulation in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This thesis explains about the authority of the State in this case the Religious Courts which applies specifically to people who are Muslim regarding the determination of the granting of divorce permits (raj\u27i), and regarding the rights to raise children in the laws of the Unitary State of the Republic of Indonesia through the Religious Courts. but all these aspects are equally owned by both women (mother) and men (father/father). Keywords: Giving, Permit, Divorce, One, Raj\u27i
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENGHASUT UNTUK MELAKUKAN UNJUK RASA YANG BERAKIBAT ANARKIS
Full text linkDemostrasi adalah salah satu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum tentang permasalahan negara yang dianggap tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Menyampaikan aspirasi dimuka umum memiliki syarat dan aturan yang harus di penuhi, jika unsur-unsur yang telah diatur maka dapat mengakibatkan permasalahan yang fatal seperti kerusuhan atau tindakan represif. Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berakibat anarkis? Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut Untuk Melakukan Unjuk Rasa yang berakibat anarkis? Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tanggung jawab pidana penghasut terhadap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkhis adalah apabila ia memenuhi unsur-unsur Pasal 160 KUHP maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Kata Kunci : Demostrasi, Penghasut Unjuk Ras
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KEPIMILIKAN ALAS HAK ATAS TANAH RANGKAP DENGAN OBJEK FISIK TANAH YANG SAMA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2902 K/Pdt/2014
No full textABSTRACT The control and use of land must have a foundation of rights over the land, so that the control and use of the land is legal and has legal protection. Mastery of land can be defined as legal control and physical control. Juridical land tenure is control of land based on rights, which is protected by law and generally gives the right holder authority to physically control the land that is held. However, there is also juridical control which, although it gives the authority to control the land that is physically legally held, in reality the physical control is exercised by another party, for example if the land that is owned is leased to another party and the lessee physically controls the land. In the National Land Law there is also a juridical control which does not give the authority to physically control the land concerned, for example the creditor who holds the security right has juridical control over the land that is used as collateral, but the physical control remains with the owner of the land. Keywords :  Settlement, Dispute, Land, Object, Physical, Same
PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEPENTINGAN PUBLIK DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
No full textABSTRACT Acquisition of Land for Implementation of Development in the Public Interest. The term Land Acquisition is also used in Presidential Regulation No. 36/2005 and Presidential Regulation No. 65/2006, as well as in Law no. received negative responses by the community and activists of the land law (agrarian law) in connection with the many problems that arise in its implementation, and intend to fulfill the aspirations of various groups in society as a reaction to the negative impression that land acquisition has occurred. The interest of land for human life will form a very close relationship between humans and their land. The dialectic that is formed in the relationship between humans and land will give its own character to human life in society. This relationship can determine and influence the overall structure of human-human, human-community relations, and even the relationship between humans and humans in a country. The reality and dialectics of land tenure will lead to the desire of the community to have regulations in this case land ownership rights, as well as legal certainty regarding land tenure, and there is a guarantee of freedom from interference from anyone or other parties, including \u27interference\u27 from the state. Keywords : Liberation, Land, For, Interests, NKRI
Legalitas Tanah Tanpa Bukti Kepemilikan: Tantangan dan Solusi di Kabupaten Asahan
Full text linkLand registration without a history of ownership documents is a complex problem in Asahan Regency, considering the importance of legal certainty in land ownership. This study aims to analyze the challenges faced in the land registration process without ownership documents and identify solutions that can be implemented by the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency (ATR/BPN) of Asahan Regency. This research uses a juridical-empirical approach by reviewing applicable regulations and interviews with related parties, including ATR/BPN officers and the community. The research results show that the main obstacles in registering land without ownership documents include a lack of administrative evidence, potential disputes, and limited public understanding of legal procedures. As a solution, it is necessary to socialize land registration policies, strengthen the land administration system, and simplify the mechanism for proving land rights for applicants. By implementing this strategy, it is hoped that the land registration process in Asahan Regency can run more effectively and provide legal protection for land ownersPendaftaran tanah tanpa riwayat surat kepemilikan menjadi permasalahan yang kompleks di Kabupaten Asahan, mengingat pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah tanpa dokumen kepemilikan serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta wawancara dengan pihak terkait, termasuk petugas ATR/BPN dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pendaftaran tanah tanpa surat kepemilikan meliputi minimnya bukti administratif, potensi sengketa, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur legal. Sebagai solusi, diperlukan sosialisasi kebijakan pendaftaran tanah, penguatan sistem administrasi pertanahan, serta penyederhanaan mekanisme pembuktian hak atas tanah bagi pemohon. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan proses pendaftaran tanah di Kabupaten Asahan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah
- …
