3 research outputs found
Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Bagi Perekonomian di Provinsi Banten
No full textEkonomi kreatif turut memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional. Dalam upaya pengembangannya masih banyak ditemukan permasalahan seperti faktor permodalan, sumber daya manusia, hak cipta, maupun pemasaran yang menyebabkan pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia belum berjalan optimal. Kondisi permasalahan serupa juga dialami dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas upaya peningkatan peran sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian di Provinsi Banten melalui dukungan kebijakan daerah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder serta studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan upaya pembangunan sektor ekonomi kreatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi nilai ekspor sektor ekonomi kreatif di Provinsi Banten masih mengandalkan subsektor fashion (pakaian serta sepatu dan peralatan kaki lainnya) yang cenderung bersifat industri konvensional; letak geografis Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, serta beragamnya objek wisata yang dimiliki merupakan peluang untuk terus mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui kolaborasi quadruple helix; diperlukan regulasi yang berisi grand design pengembangan ekonomi kreatif yang dapat mewadahi berbagai kepentingan; faktor kelemahan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif dalam melakukan inovasi, dapat diatasi dengan kehadiran perguruan tinggi atau pun lembaga litbang di wilayah Provinsi Banten untuk menghasilkan paket teknologi atau pun ide-ide inovatif dalam peningkatan nilai tambah barang dan jasa sehingga sesuai dengan keinginan pasa
Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat
No full textPenelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (stakeholder) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), sedangkan analisis data menggunakan MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan. Title: Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MAXTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of theme, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and safety, improvement of the community’s economy, increase in village income and fisherman facilitation. The existence of street vendors in the port area will cause problems if not managed properly. The recommendations given are the need to optimize the role of all relevant stakeholders in the development of the Labuan Fishing Port, to synchronize the work programs of all stakeholders to develop a fishing port in Labuan so that its development goals are achieved and provide benefits to the community and the need to involve village institutions through land acquisition for street vendors in the port area
Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Tata-Kelola Pemerintah Daerah di Provinsi Banten
No full textResearch and development (R & D) is a very important government support affair in giving and providing references for policy makers. The important role of R & D needs to be accommodated in optimal institutions so that the implementation of duties and R & D functions can run smoothly. This article tries to identify the institutions that handle R & D affairs at provincial and regency / city level in the Province of Banten. Using a descriptive-qualitative approach, this study found that R & D affairs in the province of Banten have not been assigned in independent institutions, but attached to Bappeda institutional with the structural level of Field (echelon III). Also, there is a mismatch between the main tasks of the Field that manages R & D affairs and the main task as mandated in Domestic Ministerial Regulation Number 5 Year 2017.
Keywords: Research Affairs, institutional, governance, Banten
Abstrak
Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah urusan penunjang pemerintahan yang sangat penting keberadaannya dalam memberikan dan menyediakan stok pengetahuan bagi policy maker. Peran penting litbang tersebut perlu diakomodir dalam kelembagaan yang optimal agar pelaksanaan tugas dan fungsi litbang dapat berjalan lancar. Artikel ini mencoba mengidentifikasi kelembagaan yang menangani urusan litbang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa urusan litbang di wilayah Provinsi Banten belum diakomodir dalam kelembagaan mandiri, namun melekat pada kelembagaan Bappeda dengan tingkatan struktural Bidang (eselon III). Selain itu, berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi dalam peraturan kepala daerah masing-masing wilayah di Provinsi Banten, terdapat ketidaksesuaian antara tugas pokok Bidang yang mengelola urusan Litbang dengan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 5/2017.
Kata Kunci: Urusan Penelitian, kelembagaan, tata kelola, Bante
