4 research outputs found
Teori perdamaian demokratis: asal-usul, debat, dan problematika seputar teori perdamaian demokratik
No full textBuku ini berupaya mengajak pembaca untuk mengarungi proposisi perdamaian
demokratik, melalui tinjauan teoritis dan praktis. Kehadiran buku ini akan
menjadi tawaran tersendiri bagi siapapun yang berniat untuk menelaah ulang
konsep demokrasi dalam kaitannya dengan ilmu hubungan internasional secara
mendalam di tengah literatur yang masih sangat minim tentang tema sebagaimana di
ulas dalam buku ini
Teori perdamaian demokratis: asal usul debat dan problematika seputar teori perdamaian demokratik
No full textBuku ini mengisi kekososngan literatur mengenai demokrasi diskursif yang dibutuhkan oleh mereka yang sedang memelajari teori-teori liberal-institusionalisme dalam hubungan internasional
Forum R20: Upaya Indonesia Mewujudkan Perdamaian Dunia Melalui Agama
No full textThis article explores the role of the Religion Twenty Forum (R20) in realizing world peae through a religious approach. Initiated by the General Chairman of PBNU, Yahya Cholil Staquf and Sheikh Abdurrahman al-Khayyat, the forum aims to facilitate interfaith dialogue to address global issues involving religion. With 388 participants from 32 countries. R20 seeks to address interfaith onflits openly, presenting honest perspectives from various religious leaders. Through the participation of leaders from religion, politics, and economics of G20 Member States, the forum aims to prevent the use of identity as a weapon, limit the spread of communal hatred, and promote solidarity among diverse cultures. R20 has been recognized as an Engagement Group of the G20 Indonesia 2022 Presidency, with plans to continue in various countries. This research attemps to answer the question of the solutions that R20 can provide through religion to achieve world peace, detailing the issues of religious problems and designing a theoretical framework as the basis for concrete steps forward
Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa
No full textDwifungsi angkatan bersenjata di Indonesia berevolusi dan mencapai puncaknya pada era Orba. Di era ini peran sosial-politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah rezim Orba runtuh pada 1998, dengan krisis moneter akut yang menyertainya, masyarakat Indonesia menuntut negara ini menjadi demokratis seutuhnya. Akibatnya, Dwifungsi ABRI pun ditinggalkan. Tapi seiring berjalannya waktu, upaya untuk mengembalikan Dwifungsi tetaplah kuat. Kini jenderal-jenderal TNI bahkan sudah mulai mengisi berbagai jabatan sipil. Ini tentu saja merupakan langkah mundur dan membuat Indonesia seakan kembali ke masa otoriter. Rencana pemerintahan Jokowi untuk memberikan ruang jabatan bagi militer di kementerian dan institusi sipil lainnya bertentangan dengan semangat demokrasi dan jika dibiarkan akan menjurus kepada sikap otoritarianisme.Dwifungsi (dual-function) of the Indonesian Arm Forces has been evolved and reached its peak in the New Order era. The social and political role of Indonesian Arm Forces became dominant in every aspects of the life of society. After the regime downfall in 1998, with the monetary crisis which accompanied it, Indonesian civil society demanded the state to be fully democratic. Thus, the Dwifungsi is left behind. Nevertheless, the effort to restore Dwifungsi is still strong. By now, many of Indonesian military generals has occupies public offices. It is of course a backward and making Indonesia to its darker past. The plan of Jokowi’s administration to give posts for military officers in ministries and civil institutions is not accord with democratic spirit and tend to bring back authoritarianism to life
