39 research outputs found
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVISBERDASARKAN PRINSIP PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.A BIARO(Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)
No full textFungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan, memberikan pengayoman.tetapi kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulangkali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Pembinaan bagi para pelaku yang berulangkali dijatuhi pidana oleh hakim (residivis) seharusnya dibedakan baik pembinan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimana Kedudukan Dan Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro?, (2) Alasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Menyatukan Pembinaan Narapidana Residivis Dengan Narapidana Baru? dan (3) Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis dan Efektifitas nya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro?. Untuk itu penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Pada kasus ini kedudukan dan landasan hukum pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Biaro didasari prinsip pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata jauh dari prinsip dasar pemasyarakatan yang seharusnya memisahkan pembinaan dan penempatan bagi narapidana klasifikasi ini, dalam pelaksanaanya ternyata banyak alasan dari pihak lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis ini tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan adanya. Akibat ataupun efek dari penyatuan ini tentu saja besifat negatif karena dapat meransang narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan pastinya narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama kali untuk berbuat kembali dan akhirnya lembaga pemasyarakatan dapat dicap sebagai sekolah tinggi kejahatan yang difasilitasi oleh negara. Pada kasus ini dapat disarankan lembaga pemasyarakatan agar kembali melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan dasar pendirian lembaga pemasyarakatan, supaya lembaga pemasyarakatan untuk tidak mengkambinghitamkan kekurangan yang ada akan tetapi setiap pimpinan lembaga harus dapat menemukan solusi yang baik, supaya efek dari penggabungan pembinaan kepada kedua klasifikasi narapidana ini tidak berlarut-larut maka sitem pembinaannya harus kembali menerapkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan
COMPARATIVE STUDY OF RESPONSIBILITY OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN CONCEPT POSITIVE LAW AND MINANGKABAU TRADITIONAL LAW
Get PDFDomestic Violence (KDRT) is a form of crime in the domestic sphere; the data on domestic violence is increasingly worrying and tends to be out of control. Based on the Records of Violence against Women (CATAHU) in 2019; there were 431,471 cases of violence against women and it has been escalated up to 693% since 2008 which was only 54,425 cases. The effort to overcome and handle domestic violence is carried out by formulating various kinds of laws and regulations, creating structural and non-structural institutions that handle domestic violence cases, but in reality acts of violence continue to increase. In West Sumatra, Minangkabau customary law is prevailed as a law that is admited by the constitution. In fact domestic violence in Minangkabau society is a common problem. In handling and overcoming domestic violence, positive law and Minangkabau customary law have their own ways. From the data of national statistics agency of indoensia (BPS) in 2019, West Sumatra was not classified as the 10 highest occurrences of domestic violence in Indonesia. Based on this phenomenon, it is very interesting to study and to be compared of the effort to overcome domestic violence based on the concepts of Positive Law and Minangkabau Customary Law. This study uses a normative approach, namely examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and tertiary legal materials. The results of Positive Law research in overcoming domestic violence focus on handling by applying the law with maximum punishment (repressive), by providing education to the community that is directed and well programmed (preventive), even if domestic violence occurs then efforts are made (pre-emptive) so that the impact or the consequences are not significant. While Minangkabau customary law is more of a preventive effort, namely before the occurrence of domestic violence and the application of Minangkabau customary law is carried out in stages based on the proverb Bajanjang Naik Batanggo Turun
PEMANFAATAN SERAT JERAMI SEBAGAI PAPAN MATRIX COMPOSITE (PMC)
Get PDFKampar Regency is one of the districts that has the largest oil palm plantations in Indonesia, with a plantation area of 241.5 thousand hectares and around 33 Palm Oil Mills (POM). In every palm oil mound industry which rises higher every day, waste in the form of shells and pulp fibers or straw fibers on the ground as large as a soccer field and also emits an unpleasant odor. Only a small portion of this waste is used as boiler fuel. One MCC can produce no less than 100 tons of fiber per week. This fiber has a high economic value, this fiber is easy to get, cheap, does not endanger health can be degredated (biodegradibility) so that if given the right handling with utilization as a composite reinforcing fiber can provide more benefits to the Palm Oil Mill (POM) and the environment in the treatment of these waste
Pestle Analysis on Zero Waste Implementation in Crude Palm Oil Industries for Sustainable Development Concept
No full textNowadays, to match the dynamics of the marketplace and provide the expected product qualification, industrial manufacturing systems are always developing. One of the most issues which have a large influence on the product that would be accepted by the market is environmental issues. Implementing an environmentally friendly concept through the process could be one of the best solutions to counter the issue and it expectedly meets the requirement of the company's operational permit. In regards of the palm oil industry, is an essential source of national income and has an important role in creating opportunities for employment and developing rural areas in Indonesia, yet it also potentially can cause natural environmental degradation. This means the production process of CPO should be in line with ecological guidelines and legislation that could be used to attain more beneficial impacts on global market competitiveness, social and economic development, and better impacts in maintaining the environment as well. This research tried to critically evaluate the implementation of the zero waste technology scheme for Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) mandatory in Crude Palm Oil (CPO) industries and its impact on the company's future position. Using PESTLE analysis then, it can recommend the best possible ways to treat the waste as an excess of the production proces
PELATIHAN TRAUMA HEALING BAGI AKTIVIS DAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
Get PDFThe purpose of implementing this community partnership program (PKM) service is (1) to minimize the impact of killing characters on children (2) to assist the Sibolga City Government in providing information and knowledge to the community, especially the families of victims of child violence in Sibolga City in early psychological handling of victims ( 3) educating the public on prevention and early detection of the psychological condition of children as victims of violence (4) giving birth to trauma healing counselors in the Sibolga City community who can reduce the number of violence against children by changing social norms and cultural practices in society (5) building systems at the level of communication and family in preventing violence. The method of implementing training activities for Community-Based Integrated Child Protection Activists and Volunteers includes 3 stages, namely: (1) Training Preparation Stage, (2) Training Implementation Stage, (3) Final Evaluation Stage. PKM's community service partners are the Sub-District Community Empowerment Office, Women's Empowerment, and Child Protection in Sibolga City. This program is implemented as an effort to produce trauma healing counselors in the Sibolga City community who can reduce the number of violence against children by changing social norms and cultural practices in society. This activity also aims to enable Community-Based Integrated Child Protection Activists and Volunteers to assist the Sibolga City Government in providing information and knowledge to the community, especially the families of victims of child violence in Sibolga City in early psychological treatment of victims. It is hoped that this program will run well and the knowledge of the community will increase. The expected outcome of this mentoring program is the publication of scientific papers in national proceedings and journals with ISSN.
Keywords: Trauma, Healing, Trainin
The importance of personal data protection in Indonesia’s economic development
No full textThe aim of this study is to analyze the importance of personal data protection in economic development. To sharpen the analysis, a case study was conducted on consumer’s personal data breaches of Tokopedia as one of the largest digital marketplaces in Indonesia. Using the normative (doctrinal) type of legal research, this study examined legal materials obtained through documentary research and literature review. This paper also used statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of this study indicate that Tokopedia data breach of its user accounts to be traded on the dark web significantly results in a crisis of consumer confidence in Tokopedia. In a broader sense, digitization in economic activities that makes personal data a state asset, especially in the economic sector because it has a direct impact on economic development, has necessitated the guarantee on personal data protection, which certainly has a positive effect on the economic development of a country. So that cases like what happened to Tokopedia do not happen again, digital marketplaces must provide a set of systems that guarantee compliance with personal data protection regulation. The government must also strictly enforce personal data protection regulation
IMPLEMENTING DMG MODEL TO IMPROVE RELIABILITY OF PERSONAL COMPUTER AT COMPUTER LABORATORY FACILITY
Get PDFA typical maintenance organisation has responsibility in keeping the production facility running at the desired level performance. In order to ensure that condition, necessary decisions should be made. The Decision Making Grid (DMG) model is one of analysis technique that provides maintenance organisation in strategic and tactical level management to determine the appropriate maintenance policy for all individual machinery and equipment within the facility. In this project, the analysis identified the performance of the personel computer at laboratory facility by conducting availability measurement. The hardware, peripheral, and softwarewhich have breakdown records were analysed then by the DMG model to propose the appropriate maintenance policy for all individual personel computer within the computer laboratory facility. Implementing the DMG recommendations were proposed to follow the suggested priority order
PORTAL PENJUALAN IKAN BERBASIS WEB DI KABUPATEN KAMPAR (PRORGAMMING) Studi Kasus (Kabupaten Kampar)
Get PDFThe Fisheries Service of Kampar Bangkinang Regency, City of targets and realization of fishery production from 2014 to 2020 shows that the realization always exceeds the existing target. Based on these data, we see the number of requests for fish production is very high but in reality the current transaction process is very conventional or uses manual bookkeeping. Fish is one source of food that is often consumed daily, with is delicious taste and high nutritional content of fish being the reason people consumw it. Likewise, the growth of fish sales business activities in Kampar Regenery is quite high, especially in Kampar District. The large market demand is not supported by current marketing, which results in only a few people knowing the products sold by famers. Therefore, the problem in this case is the lack of marketing of products sold by traders. Therefore, a Web-Based Fish Sales Portal will be created in Kampar Regency specifically for Kampar District to develop fish farmer products using the PHP programming language and MYSQL database which is better known as E-Commerce (Electronic Commerce). The advantage in the web-based sales system is that it can make it easier for buyers and breeders to process online purchase transactions which can save time and costs compared to buying directly to the farmer’s location
Perancangan Kursi Antropometri Berbasis Sensor HC-SR04
Get PDFThis study aims to design an antropometric chair using the QFD method aimed at identifying and meeting consumer needs and desires for the product or service produced. Anthropometric chair is specially designed for measuring the dimensions of the human body in a sitting position. This chair is designed to increase product accuracy and comfort, save time in thr measurement process and minimize product manufacturing errors due to errors in manual measurement. Anthropometric chair design based on consumer desires using the QFD (quality function deployment) method which has been processed using the house of quality, it can be seen that the percentage of the highest value or priority for product attributes is “a chair that accurately reads body dimensions” with a value presentation of 12,436% followed by “seat component can be unscrewed”with a value of 10,424%, then on the third priority,namaley “seats with appropriate and affordable prices” with a value of 10.147%. Anthropometric chair product design specifications based on voice of customer statements are that in the features section there are size sensors for measuring hand length, measuring arm span, measuring waist height, measuring leg height, and measuring height in sitting position. And for reliability, rubber is attached to the chair legs. Durability is not easily broken, portability the components of the anthropometric chair can be opened and paired, the aesthetics of the chair is given more attractive colors and designs and also the anthropometric chair can be used by anyone
