1,721,060 research outputs found
Legal Analysis of the Policy of Suspension of Detention for Child Narcotics Offenders (Case Study at Belawan Port Police)
No full text67 HalamanAnak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu
· mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal baik secara pisik, mental maupun sosial agar dapat menjadi generasi
penerus cita-cita perjuangan bangsa dan kelak diharapkan dapat menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Children are a trust and a gift from God Almighty, deep
he is attached to the dignity and worth as a whole human being. Child needs
Get the widest possible opportunity to grow and develop
optimally both physically, mentally and socially in order to become a generation
successor to the ideals of the nation's struggle and in the future is expected to guarantee
continuity of existence of the nation and the state
Legal Consequences Against the Crime of Loud Speaker Mark Falsification in terms of Criminology Aspects (Case Study in Medan District Court)
No full text13 Halamandiperlukan upaya peningkatan kesadaran masyrataka untuk memakai suatu produk dengan merek asli dan harga yang terjangkau sehingga tidnak pidana pemalsuan tidak semakin menjadi. Dibutuhkan penegakkan hukum yang baerat bagipelaku tindak pidana pemalsuan merek yang terbukti pemeriksaaanya di depan pengadilan sehingga memberikan efek jera
Legal Studies on Blocking Porn Sites in terms of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions
No full text62 HalamanTeknologi infonnasi di samping memberikan manfaat, tingginya penggunaan
teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi
hak pribadi seseorang untuk terjadinya suatu kejahatan bahkan sangat dimungkinkan
penyaksian pelaku internet terhadap suatu situs tertentu misalnya situs porno akan
memberikan dampak pada terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti
pemerkosaan dan juga pelecahan seksual. Selain memberikan implikasi terhadap
terjadinya kejahatan kesusilaan, maka penampilan pornografi dalam dunia maya juga
sangat bertentangan dengan budaya dan adat istiadat ketimuran yang sangat
terpelihara di Indonesia.
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa kriteria
pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah akibat hukum yang terjadi apabila
tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kator Kepolisian.
Hasil penelitian dan analisis menjelaskan kriteria diperbolehkannya
pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meliputi: Teknologi informasi melalui
internet adalah merupakan wilayah publik sehingga tidak boleh dipergunakan untuk
kegiatan pornografi, melindungi perkembangan hidup anak dari akibat pornografi,
pornografi merusak moral bangsa dan pornografi menjadi pendorong timbulnya
kejahatan terhadap kesusilaan. Akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan
pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi : Rasa khawatir orang tua untuk
tnenerapkan dan membolehkaii anak-anak mereka untuk mempergunakan komputer
atau internet, karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan membuka dan memasuki
situs porno, Selain itu pornografi melalui internet juga akan menyumbang • angka
kejahatan di bidang kesusilaan. Karena pemakai atau pengunjung internet berupaya
mewujudkan khayalan-khayalannya sebagaimana terpampang di internet dan ha1 ini
akan meningkatkan jumlah kejahatan di bidang kesusilaan dan Rusaknya moral anak
bangsa. Dengan tidak adanya pemblokiran situs porno, maka semua unusr anak bangsa
untuk memasuki situs porno tersebut secara terbuka.
Information technology in addition to providing benefits, high usage
Information technology has actually resulted in the form of a threat to existence
a person's personal right to the occurrence of a crime is even very possible
testimony of internet actors on a particular site, for example, a porn site
have an impact on the occurrence of crimes against decency such as
rape and sexual harassment. In addition to providing implications for
the occurrence of a crime of decency, then the appearance of pornography in cyberspace as well
very contrary to the very eastern culture and customs
maintained in Indonesia.
The problem posed in this research is what are the criteria
porn site blocking in terms of Law no. 11 of 2008 concerning
Information and Electronic Transactions and whether the legal consequences that occur if
porn site blocking is not implemented in terms of Law no. 11
2008 concerning Information and Electronic Transactions.
To discuss these problems, research is carried out in detail
library and field research at the Police Office.
The results of research and analysis explain the criteria for permissibility
porn site blocking in terms of Law no. 11 of 2008 concerning
Information and Electronic Transactions include: Information technology through
the internet is a public domain so it may not be used for
pornographic activities, protecting the development of children's lives from the consequences of pornography,
pornography destroys the nation's morals and pornography becomes the driving force behind it
crimes against decency. Legal consequences that occur if not implemented
porn site blocking in terms of Law no. 11 of 2008 concerning
Information and Electronic Transactions include: Concern for parents
apply and allow their children to use computers
or the internet, for fear that their children will open and enter
porn sites, besides that pornography through the internet will also contribute • numbers
crimes in the field of decency. Because internet users or visitors are trying
realizing his fantasies as posted on the internet and this thing
will increase the number of crimes in the field of decency and damage to the morale of children
nation. In the absence of blocking porn sites, all elements of the nation's children
to openly enter the porn site
Legal Consequences Against the Crime of Loud Speaker Mark Falsification in the View of Criminology Aspects (Case Study in Medan District Court)
No full text13 HalamanUntuk membahas pennasalahan tersebut maka dilakukan peoelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan
Hasil penelitian dan analisis meojelaskan faktor-faktor yang meojadi penyebab
timbulnya tindak pidana pemalsuan loud speaker ditiojau Dari Aspek Kriminologi
3dalah: Faktor ekonomi, dimana dengan tindakan pemalsuan tersebut akan didapatkan
keuntungan yang sebesar-besamya bagi pelaku, kurnngnya pengawasan dari pemilik
merek asli yang dipalsu. sehingga tindakan pemalsuan semakin terbuka dilakukan,
Kuraognya swnber daya manusia kepolisian dalam penyidikan tindak pidaoa
pcmalsuan loud speaker, Nilai dari harga barang palsu yang murah sehiogga dengan
tingkat nilai harga tersebut masyarakat dapat memiliki barang, tanpa memperhatikan
merek aslinya. Akibat bukurn bagi pihak yang memalsukan loud speaker maka kepada
pel:lku pemalsuao yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana dan juga pidana denda atau kedua-duanya juga sekaligus. Pihak yang dirugikan dapat juga
menuntut ganti kerugian atas perbuatan pemalsuan merek loud speaker kepada pelaku
pemalsuan. To discuss these problems, a thorough research was carried out
literature and field research at the Medan District Court The results of the research and analysis explain the factors that contribute to the cause The incidence of loud speaker forgery is reviewed from the aspect of criminology Economic factors, where the forgery will be obtained maximum benefit for the perpetrator, less supervision from the owner
fake genuine brand. so that acts of forgery are increasingly being carried out,
I think it is the human resources of the police in investigating criminal acts
fake loudspeaker, The value of a cheap counterfeit item price is equal to
the level of value of the price people can own the goods, regardless
original brand. The effect of the book on the party who fakes the loudspeaker is to
Mop: Falsification claims that are proven guilty may be subject to criminal sanctions and also criminal fines or both at the same time. The aggrieved party can too
demand compensation for the act of counterfeiting the loud speaker brand to the perpetrator forgery
Legal Studies on Discipline Violations Committed by Members of the Indonesian National Police in terms of Law no. 2 of 2002
No full text65 HalamanKepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata
fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam
kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek
preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama
administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan
kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa banyak
terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana
sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian.
Untuk · membahas permasalahan terse but maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kator Kepolis!an.
Hasil penelitian da..1 analisis menjelaskan peraturan disiplin anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangakaian norma untuk membina
dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian
negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan di3iplin
yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan
bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana
tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan
organisR5i kepolisian itu sendiri. iindakan disiplin yang diaf!lbil terhadap pelanggar
disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tinrlakan fisik.
Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti
pendidikan paling lama -1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan
kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi,
pembebasart dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari.
Pejabat yang berwenang menjatuhkan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak
langsung dan anggota provos. Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan
hukuman disiplin adalah Ankum dan atau Atasan ankum. Police as an integral part of the function of the state government, it turns out
This function has a very broad measure, not just a deep reflexive aspect
relation to the criminal law enforcement process, but also includes aspects
preventive in the form of tasks performed that are so attached to the main function
state administration from guidance and regulation to action
policing which is administrative in nature and not the competence of the court.
The problem posed in this study is why so many
there was a violation of discipline committed by members of the police and how
sanctions and law enforcement against violations of police discipline.
In order to discuss these problems, a thorough research was carried out
library and field research at the Police Office.
The results of the research and..1 analysis explain the disciplinary rules of the members
The Indonesian National Police is a series of norms to foster
and enforce discipline and maintain the orderly life of members of the police
Republic of Indonesia. In the implementation of discipline within the Police
Republic of Indonesia, then the implementation of settlement or disciplinary action
taken is carried out among themselves or internally. This is due to
that the intended disciplinary violation is not a criminal act
but is an act that violates or violates the provisions
organisR5i of the police itself. disciplinary action taken against offenders
Discipline within the police can take the form of a verbal warning or physical action.
Meanwhile, disciplinary punishment can be in the form of a written warning, followed by a delay
longest education -1 year, postponement of periodic salary increases, delays
promotions for a maximum of 1 year, demotional mutations,
exemption from office and special placement for a maximum of 21 days.
Officials authorized to impose discipline are direct superiors, not superiors
directly and provost members. While the authorized official dropped
disciplinary punishment is Ankum and or Ankum's boss
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Kajian Hukum Mengenai Penangguhan Penahan Terhadap Tersangka Berdasarkan Pasal 31 KUHAP (Studi Kasus Polsek Tanjung Morawa)
Full text linkHukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka
atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan.
Mengenai
penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP,
dimana
penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum,
Hakim
sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan
ada atau
tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.
Permasalahan yang dikemukakan yakni kenapa bisa ditangguhkan
penahanan terhadap tersangka, apa tujuan dari penangguhan penahanan
terhadap
tersangka dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penangguhan
penahanan. Tujuan penelitian untuk menganalisa, mengetahui dan
memahami
lebih lanjut bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dalam penangguhan
tersangka berdasarkan KUHAP.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian
kepustakaan
(library research) dan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
ini
digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data primer dan
informasi yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi di Polsek Tanjung Morawa
The Role of the Public Prosecutor in Narcotics Crimes by Children
No full text121 HalamanPembahasan skripsi ini mengetengahkan penelitian perihal pengaturan
tentang Jaksa dalam Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Medan dalam hal
pelaksanaan tugasnya melakukan penuntutan terhadap anak yang terlibat dengan
permasalahan narkotika. Pada penelitian ini akan dikaji tentang kedudukan jaksa
sebagai penuntut umum terhadap anak yang terlibat narkotika. Hal ini disebabkan
adanya perlakuan khusus bagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak tatkala
dihadapkan dengan aparat penegak hukum termasuk dengan pihak Kejaksaan.
Dengan keadaan tersebut maka pelaksanaan pemeriksaan oleh Kejaksaan terhadap
anak yang terlibat dalam masalah narkotika harus dapat memberikan suatu suasana
tersendiri bagi anak, tidak menirnbulkan efek ketakutan maupun hal-hal lainnya yang
dapat mengganggu kondisi psikis si anak.
Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan Bagaimana
peranan Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap anak yang
terlibat narkotika di Pengadilan Negeri, Apakah yang menjadi kendala bagi pihak
Kejaksaan dalam penuntutan terhadap anak yang terlibat narkotika?
Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Medan.
Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa Jaksa di samping
mempunyai tugas penyidikan juga merupakan koordinator dari penyidik lainnya.
Dengan kata lain bahwa apabila jaksa melakukan suatu penyidikan maka penyidik
lainnya dengan sendirinya akan menghentikan penyidikannya sebab di dalam hal
tindak pidana Jaksa mempunyai hak penuh dalam hal penyidikan. Bahwa di dalam
lingkungan tugas aparatur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan maka kejaksaan menduduki posisi kunci atau posisi sentral yaitu dimana
kedudukan kejaksaan disini berada di tengah-tengah antara penyidik kepolisian dan
pengadilan. Selain koorporatif dalam melakukan fungsinya maka pihak Kejaksaan
juga diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan penelahaan terhadap kasus-kasus
yang telah diserahkan pihak kepolisian kepada mereka. Dalam menciptakan
koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan agar
dapat kiranya lebih ditingkatkan kualitas • dari koordinasi tersebut sehingga
permasalahan dalam pengajuan sebuah kasus pidana dapat lebih dikecilkan.
The discussion of this thesis explores research on regulation
regarding the Prosecutor in the Criminal Procedure Code at the Medan District Attorney in terms
carrying out their duties to prosecute children involved with
narcotics problem. In this research will be studied about the position of the prosecutor
as a public prosecutor against children involved in narcotics. This is due to
the existence of special treatment for a crime committed by a child when
confronted with law enforcement officials including the Attorney General's Office.
Under these circumstances, the implementation of an examination by the Prosecutor's Office of
Children who are involved in drug problems must be able to provide an atmosphere
separately for the child, does not cause the effect of fear or other things that
can interfere with the psychological condition of the child.
To discuss this, the problem of How
the role of the Prosecutor in carrying out the prosecution of crimes against children who
involved in narcotics in the District Court, what are the obstacles for the parties
Prosecutor in prosecuting children involved in narcotics?
In conducting the discussion, research is carried out in detail
library and field research at the Medan State Attorney's Office.
After conducting research, it is known that the Prosecutor is on the side
having investigative duties is also the coordinator of other investigators.
In other words, if the prosecutor conducts an investigation, then the investigator
others by itself will stop the investigation because in case
criminal acts The prosecutor has full rights in terms of investigation. That inside
The task environment of law enforcement officials, namely the police, prosecutors and
court, the prosecutor's office occupies a key position or a central position, namely where
the position of the prosecutor here is in the middle between the police and investigators
court. Apart from being cooperative in carrying out its functions, the Attorney General's Office
It is also expected to be more active in conducting studies on cases
which the police had handed over to them. In creating
strong coordination between law enforcement officials including the Attorney General's Office
could be further improved the quality • of the coordination so
problems in filing a criminal case can be minimized
Peranan Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan dengan Kriminologi
No full textTindakan Premanisme saat ini, sudah semakin lebih meresahkan
masyarakat dikarenakan tindakan yang dilakukan preman tidak hanya
pemerasan dengan kekerasan tetapi mereka juga tidak segan·segan
melakukan pembunuhan dan juga mereka sudah berani melakukan
pengerusakan dan pembakaran rumah penduduk dan kendaraan-kendaraan
yang parkir maupun berjalan. Untuk itu perlu ditinglcatkan upaya
mencegah dan memberantas tindakan premanisme yang menyanglcut
kriminologi dengan cara meogadakan penertiban di kawasan yang
dianggap sarang preman.
Tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran
Kepolisian dalam menangani pemberantasan premanisme dalam empat
tahun terakhir dimana sampel tempat yang diambil adalah Polsek Medan
Barat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana Peran Kepolisian
dalam Pemberantasan di Kota Medan. Bagaimana dampak premanisme
bagi masyarakat, serta mcngapa premanisme terus meningkat.
Proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian yaitu menerima
laporan (pengaduan) dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penyitaan
dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan
mengadakan pemberhentian penyidikan. Kendali Kepolisian dalam
pemberantasan premanisme yaitu aktivitas preman telah mengarah ke
sektor bisnis. Kini banyak preman melakukan pemerasan pada sejumlah
aktivitas bisnis dengan dalih menjaga keamanan. Tindak Premanisme yang
pernah diberantas oleh Polsek Medan Barat syah empat tahun terakhir ini
yaitu tahun 2011 tentang kasus geng motor, sedangkan tahun 2008, 2009,
dun 2010 tercatat nihil. Mekanisme hukum atau pemberantasan sanksi
terhadap pelaku tindakan premanisme adalah dengao cara melihat
perbuatan pidana yang dilakukan sesuai dengan KUHP.
Aparat kepolisian sebagai ujung tombak negara dalam mcmberantas
premanisme yang menyangkut kriminilogi harus tetap konsisten. Untuk
meningkalkan mutu pembinaan terhadap para narapidana preman, maka
perlu dibuatkan data kcgiatan psikologis yang melibatkan ahli psikologi
- …
