16 research outputs found
PENCEMARAN ASBES PADA PEKERJA DI TEMPAT KERJA
No full textPencemaran di ruangan kerja dapat menimbulkan kanker. Hal ini dinyatakan oleh National Cancer Institute and National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)USA September tahun l978
Pemyataan tersebut di atas didasarkan pada basil studi.
l.Pencemaran yang sangat kecil dalam tempat kerja industri kimia dapat menimbulkan kanker paru paru pada para pekerja (misa1nya ashes, debu oven, dan diklorobenzidin .
2.Kanker itu disebabkan oleh beberapa cemaran penyebab kanker, misalnya : ashes rokok, dan benzidin .
3.Studi dilakukan pada pekerja berumur 30, 40 dan 50
tahun.
Lewat basil studi dinyatakan bahwa pekerja yang terserang kanker sekitar 1-5%. -The National Institute of Health (NIB) USA memperkirakan pada waktu yang akan datang penderita kanker paru paru yang meninggal disebabkan karena ashes dari tempat kerja
dari basil Studi Prince & Nicholson (1985) di penambangan ashes, pada pekerja tekstil, kertas, rel kereta api dan kontruksi diperkirakan pada tahun 1985--2009 akan terjadi kematian 125.000 orang karena kanker dari ashes
Pencemaran ashes di tempat kerja industri kimia, bila terhisap dalam waktu lama dapat menimbulkan radang (inflamasi) dan penyakit fibrogenik paru berkelanjutan menjadi kanker paru atau kanker lainnya.
Cemaran asbes dalam ruangan kerja dan lingkungan dapat menimbulkan kanker paru (asbestosis) oleh karena itu pengawasannya harus diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Pembuatan peraturan tentang cemaran penyebab kanker paru paru(termasuk asbes) harus dilakukan bersama-sama ahli teknik dan para cendekiawan yang akan menstandarisasikan desain pabrik, proses. ventilasi, penghisap debu, cara pembuangan sampah dan lain-lain untuk setiap jenis bahan, agar cemaran yang keluar tidak lebih dari nilai ambang batas. Dalam pajanan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa serat asbes dapat menimbulkan penyakit pada saluran pernapasan berupa kanker paru paru. Oleh karena itu harus dilengkapi peraturan lainnya yang dapat melindungi kesehatan pekerja dan biaya perawatannya
Manajemen Program Keluarga Berencana
No full textProgram Keluarga Berencana adalah perawatan kesehatan utama yang sesuai untuk kaum ibu dalam masa subur. Pelayanan keluarga berencana meliputi pemilihan alat Kontrasepsi, pelayanan aborsi yang aman (bila diperlukan untuk kesehatan ibu) dan kesehatan ibu. Pelayanan tambahan meliputi pencegahan penyakit kelamin termasuk AIDS, KB untuk ibu menyusui, perawatan setelah aborsi, diagnosis dan penobatan infeksi saluran reproduksi, pelayanan pengaduan tentang kesuburan dan Pap-smear untuk konsumen KB.Program KB juga dapat meningkatkan keinginan, kebutuhan dan melindungi kesehatan konsumen KB, serta mengurangi peserta putus KB dengan menanggulangi efek samping. Petugas KB harus tahu cara kerjanya mengapa terjadi efek samping.Pelayanan pengaduan konsumen adalah elemen penting untuk melengkapi pelayanan KB berkualitas baik dan dapat menolong menyesuaikan kehendak konsumen dengan tujuan program KB
MANAJEMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
No full textProgram Keluarga Berencana adalah perawatan kesehatan utama yang sesuai untuk kaum ibu dalam masa subur. Pelayanan keluarga berencana meliputi pemilihan alat Kontrasepsi, pelayanan aborsi yang aman (bila diperlukan untuk kesehatan ibu) dan kesehatan ibu. Pelayanan tambahan meliputi pencegahan penyakit kelamin termasuk AIDS, KB untuk ibu menyusui, perawatan setelah aborsi, diagnosis dan penobatan infeksi saluran reproduksi, pelayanan pengaduan tentang kesuburan dan Pap-smear untuk konsumen KB.Program KB juga dapat meningkatkan keinginan, kebutuhan dan melindungi kesehatan konsumen KB, serta mengurangi peserta putus KB dengan menanggulangi efek samping. Petugas KB harus tahu cara kerjanya mengapa terjadi efek samping.Pelayanan pengaduan konsumen adalah elemen penting untuk melengkapi pelayanan KB berkualitas baik dan dapat menolong menyesuaikan kehendak konsumen dengan tujuan program KB
ANALISIS PANGSA PASAR 20 OBAT SEJENIS DI INDONESIA TAHUN 1993
No full textThe low availability of information concerning the development of pharmaceutical industry and pharmaceutical market in Indonesia has lead into misunderstanding of development of pharmaceutical industry and the level of pharmaceuticals consumption in Indonesia. During the year of 1993 PT. Corinthian Infopharma Corpora has conducted research on sales of ethical drugs including the generic and OTC drugs in 7 (seven) big cities in Indonesia and the research findings determined ¡00 pharmaceutical companies with big sales records. The result of the survey of market share of sales and total production of 20 commonly used drugs are reported. The data shows variation in market share of sales and total production of 20 commonly used drugs. The data shows extreme and indiscriminate variation in drug prices among the generic and the trade mark drugs. It is argued that the government should intervene to regulate and control drug prices. Consumers should also take the initiative to campaign for social justice and fair play in drug pricing
Kembali sehat dengan obat / mengenal manfaat dan bahaya obat
No full text*** *** Bibliografi hlm. 244xxviii, 244 hlm. :21 cm
PERAN WARUNG DALAM PENYEDIAAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL UNTUK PENGOBATAN SENDIRI DI KECAMATAN TANJUNGBINTANG, LAMPUNG SELATAN
No full textOne of the many factors that influences self-medication is the availability of drug and traditional medicine for the community. The objective of this study is to obtain information about the role of retailers in the village. This survey was carried out at all warung who sell drug or traditional medicine at two villages in the Tanjungbintang district, South Lampung. Data were collected by interviewing warung and observation. Results showed that warung generally have adequate knowledge about drugs used for headache, cough and fever, as well as about traditional medicine used for diarrhoe, muscle-pain and maintaining healthy condition. They got that information from drug store. Warung played an important role in delivering drug and traditional medicine that meet the needs of the community
Uji Coba Pedoman Evaluasi Pengelolaan Dan Pembiayaan Obat Di 20 Puskesmas Jawa Timur
No full textDrug financing is the biggest cost component of health care which is relatively easy to be intervened, especially the government sector. If key outcome indicators have been determined at the beginning of an intervention measuring whether the objectives of the intervention have been met through changes in these indicators makes it possible to assess the impact of an intervention. The objective of the study is essential regarding the recent decentralization policy. Guidelines on Drug Management and Financiing at Puskesmas with indicators adopted from WHO-PAHO "Manual of Rapid Assessment Pharmaceutical Management, 1995" as well as indicators recently developed from a study in Pekalongan District in 1999/2000, i.e. cost recovery, real cost and ability to pay, is intended to increase efficiency, to assess the system and broaden knowledge of drug managing staff at District Health office, District (Dinkes kabupaten), Pharmaceutical Warehouse (GFK) and Health Centre (puskesmas). In this cross-sectional retrospective study training of data collector, 5 health provider (H.P) from Puskesmas, 1 H.P from GFK and 1 H.P from Dinkes Kabupaten, should prepare them for different situations. The design for this study to characterize drug use practices in a region would call for a sample of at least 20 health facilities, with at least 30 encounters being recorded in each facility. Studying 20 Puskesmas from 4 districts: Jombang, Lumajang, Malang and Pasuruan through their medical records (600 from each Puskesmas) will increase the reliability and generalizability of indicators. The results of this study shows that In all districts drug budget per capita increased during 1998-2001 for different reasons and patients' ability to pay was higher than the real treatment cost for certain diseases. On the other hand, the average drug budget per encounter was higher than the real cost and cost recovery was declining for all districts except for Jombang, More intensive socialization of rational prescribing for Puskesmas physician to achieve efficiency in drug budgeting and of this guidelines implementation is necessary, regional authority should better return all Puskesmas retribution entirely
