1,720,956 research outputs found
Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai politik dari APBN dan APBD Reformulation of Financial Assistance Funds of Political Parties Gained from the State Budget and the Local Government Budget
Hasbi AssiddiqFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No.169 Malang, Jawa TimurE-mail: [email protected]  Abstrak Pemberian bantuan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga indepedensi partaidari penyumbang, sehingga partai politik dapat terhindar dari politik uang saatmemperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaturan tentang pemberian bantuankeuangan partai politik, saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan telahmengalami beberapa perubahan, khususnya terkait formula dalam menentukan besaranbantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada saat ini belum dapatmengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnyajumlah pemilih dalam pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap. Olehsebab itu, perlu rasanya dibuat formulasi yang mengatur penentuan besaran pemberianbantuan keuangan kepada partai politik agar dapat memberikan kepastian sebagaibentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. Sehingga formulasi ini dapatmengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat darinaiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat.Formulasi ini menggunakan upah minimum dalam menentukan besaran bantuankeuangan persuara kepada partai politik. Salah satu faktor dalam menentukan kenaikanupah minimum adalah inflasi ekonomi dalam suatu negara, sehingga ketika upah minimum ini digunakan dalam menentukan besaran bantuan maka bantuan akanmengalami kenaikan. Formulasi dalam penelitian ini adalah upah minimum dikalikandengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dalam menentukan besaran bantuankeuangan persuara kepada partai politik. Selanjutnya hasil tersebut dikalikan denganjumlah suara yang didapat partai politik dalam pemilu sebelumnya.Kata Kunci : Bantuan Keuangan, Partai Politik, Reformulasi, Upah Minimum. Abstract The provision of financial assistance of political parties aims to maintain parties’independence from donors, thus political parties can avoid money politics whilefighting for the interests of the people. Regulation on the provision of financialassistance of political parties is currently regulated in the Law Number 2 Year 2011on Political Parties. The regulation of financial assistance has undergone severalchanges, particularly regarding to the formula for determining the amount of financialassistance to political parties. The current formula is not suitable with the currentconditions as evidenced by the increasing number of voters in the election; neverthelessthe amount of aid budgets is standing. Therefore, it is necessary to create a formulationthat regulates the determination of the amount of financial assistance to politicalparties in order to provide certainty as a form of realization of justice in a law. So that,this formulation can keep up with the growth of population, which can be seen fromthe increase number of voters and the economic growth existing in society. Thisformulation uses the minimum wage in determining the amount of financial aid to apolitical party. One factor in determining minimum wage increases is economicinflation within a country, so when this minimum wage is used in determining theamount of aid, the aid will increase. The formulation in this study is the minimum wagemultiplied by 0.05% (zero point five zero five percent) in determining the amount offinancial aid per voice to political parties. Furthermore, the result is multiplied by thenumber of votes obtained by political parties in the previous election.Keywords: financial aid, political party, reformulation, minimum wage. Â
Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Dan APBD
Pemberian bantuan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga indepedensi partai dari penyumbang, sehingga partai politik dapat terhindar dari politik uang saat memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan partai politik, saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan telah mengalami beberapa perubahan, khususnya terkait formula dalam menentukan besaran bantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada saat ini belum dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih dalam pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap. Oleh sebab itu, perlu rasanya dibuat formulasi yang mengatur penentuan besaran pemberian bantuan keuangan kepada partai politik agar dapat memberikan kepastian sebagai bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. Sehingga formulasi ini dapat mengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat dari naiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Masalah dalam penelitian ini, bagaimana formula pemberian dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD dan bagaimana Formulasi pemberian dana Bantuan Partai Politik dari APBN dan APBD yang berkeadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan historis (historical approach), dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan penafsiran historis melihat melalui rancangan undang-undang dan naskah akademik undang-undang tentang partai politik. Formulasi ini menggunakan upah minimum dalam menentukan besaran bantuan keuangan persuara kepada partai politik. Salah satu faktor dalam menentukan kenaikan upah minimum adalah inflasi ekonomi dalam suatu negara, sehingga ketika upah minimum ini digunakan dalam menentukan besaran bantuan maka bantuan akan mengalami kenaikan. Formulasi dalam penelitian ini adalah upah minimum dikalikan dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dalam menentukan besaran bantuan keuangan persuara kepada partai politik. Selanjutnya hasil tersebut dikalikan dengan jumlah suara yang didapat partai politik dalam pemilu sebelumnya
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
