14 research outputs found
STRATEGI KOMUNIKASI ADVOKASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN MALANG
Get PDFThe advocacy campaign for the ban on the use of single-use plastic bags in Malang Regency aims to reduce the negative impact of plastic waste on the environment and public health. To effectively conduct this advocacy campaign, a well-formulated communication strategy is essential. The formulation of the advocacy communication strategy utilizes the SOSTAC model (Situation Analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Action, Control). This research is qualitative, with data sources extracted from reports, scientific publications, and media outlets, and data analysis conducted descriptively. The purpose of this research is to formulate a communication strategy for advocating the policy to ban the use of single-use plastic waste in Malang Regency. The primary goal of this advocacy is to encourage the Malang Regency Government to issue a policy banning the use of single-use plastic bags in the region. The strategy formulated involves various stakeholders, including the government, the community, and business actors, with an engaging and systematic communication approach. The results of the study show that collaboration among all parties is crucial in achieving public awareness and support for the ban on single-use plastics. This success is expected to serve as a model for other regions in Indonesi
Signifikansi Nauru dalam Kebijakan Bantuan Finansial Australia (2001-2008)
Get PDFAustralia has foreign aid policy distributed to Asia Pacific region annually. Specifically for South Pacific region, Melanesian countries such as Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji and Vanuatu had always been main priorities. But since 2001, Australia increased its financial aid to Nauru, a small country located in Micronesia. Compared to other countries in South Pacific, Australia's financial aid to Nauru tends to increase. This fact raise a question about why Australia increased its financial aid to Nauru, especially since 2001? To answer the question, the writer use foreign aid motivation theory, regional security, and Australia's defence concept, continental defence. The result of this research is, Australia increased its financial aid to Nauru because Australia want to maintain regional security. Nauru is potential failed state that can disturbed regional security in South Pacific.Australia setiap tahun mempunyai kebijakan bantuan luar negeri yang difokuskan pada kawasan Asia Pasifik. Untuk kawasan Pasifik Selatan, Australia memfokuskan pada negara-negara Melanesia seperti Papua Nugini, Solomon Islands, Fiji dan Vanuatu. Namun sejak tahun 2001, Australia meningkatkan bantuan finansial ke sebuah negara kecil bernama Nauru. Nauru terletak di kawasan Micronesia dan mempunyai ukuran yang sangat kecil. Dibandingkan dengan negara Pasifik Selatan lainnya, bantuan Australia ke Nauru cenderung terus meningkat. Fakta ini menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa Australia meningkatkan bantuan finansialnya ke Nauru, khusunya sejak tahun 2001? Dalam menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan teori motivasi bantuan luar negeri, kemanan regional, dan konsep pertahanan Australia, yaitu continental defence. Hasil dari penelitian ini adalah Australia meningkatkan bantuan finansial ke Nauru karena ingin menjaga keamanan regional. Nauru terancam menjadi negara gagal hingga dapat memberikan efek yang buruk terhadap keamanan regional Pasifik Selatan
Peningkatan kapasitas organisasi pokdarwis melalui pelatihan administrasi keuangan (studi kasus pokdarwis desa sukodono kecamatan dampit, kabupaten malang)
No full textPokdarwis Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dibentuk pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengelola obyek wisata Coban Pandawa. Memasuki tahun 2019, Pokdarwis Desa Sukodono mengalami kevakuman karena beberapa hal, salah satunya adalah rendahnya skill manajemen organisasi anggota pokdarwis sehingga kinerja organisasi menjadi terhambat. Pokdarwis merupakan organisasi yang independen dan bersifat swadaya dan swakarsa, sehingga dalam hal keuangan juga diharapkan dapat menjadi organisasi yang mandiri dan profesional. Program pendampingan difokuskan kepada pelatihan administrasi keuangan dengan tujuan meningkatkan kapasitas organisasi. Pelaksanaan program pengabdian dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan sosialisasi dan tahapan pelatihan administrasi keuangan
TOURISM AWARENESS GROUPS (POKDARWIS) INSTITUTIONAL CAPACITY DEVELOPMENT IN MANAGING COBAN PANDAWA TOURIST ATTRACTION
No full textRevitalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Coban Pandawa
No full textTourism is one of the leading potentials in the region, especially villages, which can be maximally developed to improve community welfare. One of the attractions in Malang Regency which has tremendous potential to be developed is Coban Pandawa, which is located in Sukodono Village, Dampit District, Malang Regency. The tourism object is managed by the Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) of Sukodono Village since the end of 2018, but in its journey, Pokdarwis has not understood the role, main tasks and functions of managing a tourist attraction, so that in the end pokdarwis experienced a vacuum in 2019. This community service activity aims to revitalize Pokdarwis organizations so that they can become independent and professional organizations in developing Coban Pandawa. Activities will be divided into three stages, namely, the awareness stage, the legality stage and the capacity-giving stage. The results of the community service activities were the equalization of the vision between the Sukodono Village Government and Pokdarwis, the legality of the Pokdarwis organization from the Sukodono Village Government and the Malang Regency Office of Tourism and Culture (Disparbud), and the Coban Pandawa development blueprint
Etika Pelayanan Publik di Indonesia
Get PDFPelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat sebagai pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik.
Kata Kunci : Pelayanan publik, Etika, Norma
 
Pemberdayaan Pokdarwis dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasaban Sekartaji Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
No full textPemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan mendampingi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sengguruh dalam meningkatkan kapasitas organisasi Pokdarwis dalam mengelola dan mengembangkan aset desa, dalam hal ini adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk meningkatkan kapasitas organisasi pokdariws, pendampingan pokdarwis dirancang melalui tiga tahapan, yakni tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas dan tahap legalitas. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan antara lain sosialisasi tugas pokok dan fungsi pokdarwis sekaligus penyamaan persepsi tentang pengelolaan RTH. Diharapkan Pemerintah Desa Sengguruh dan Pokdarwis Sekartaji dapat memahami serta mampu menjalankan perannya dalam mengelola dan mengembangkan RTH dengan berpedoman pada Sapta Pesona serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui teknologi digital dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan kompetensi tenaga pendidik apa yang diperlukan dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. Penelitian ini dirancang sebagai jenis penelitian kombinasi (Mixed Methods) yang bersifat eksploratori untuk mengungkap berbagai faktor terkait proses
kegiatan belajar yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang. Lingkup yang dijadikan lokasi penelitian adalah instansi pendidikan mulai tingkat TK, SD sampai dengan SMP yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling menyeluruh berdasarkan kriteria inklusi. Responden meliputi guru, tenaga kependidikan non guru, peserta didik SMP, maupun wali murid peserta didik TK dan SD di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kompetensi pendidik yang
dibutuhkan menyesuaikan persoalan yang diantaranya adalah ketidakmampuan siswa memahami materi yang diberikan oleh guru, instruksi dari materi tersebut belum maksimal untuk dipahami oleh peserta didik serta peserta didik merasa pembelajaran daring membosankan dan membuat anak jenuh meliputi tutorial learner centered, tutorial work example, games education, metode sinkronus dan asinkronus yang
dapat membantu guru untuk mendukung kompetensi guru dalam aspek pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Malan
