1,720,968 research outputs found
Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Full text linkEksekusi putusan perkara perdata pada tataran normatif dan implementatif sering kali menimbulkan problematika yuridis, sosiologis dan filosofis. Selain itu juga, dapat dikarenakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs de zaak) memang tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) seperti objek perkara telah berubah, objek perkara telah dijual dan berada di tangan pihak ketiga, terhadap objek perkara ada dua putusan yang saling berbeda, objek perkara batas-batasnya tidak jelas, putusan sifatnya deklaratoir bukan komdemnatoir, dan lain sebagainya. Penelitian ini ingin mengkaji dan memberikan suatu alternatif pemikiran bagaimana di satu sisi eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan paradigma keadilan, dan di sisi lainnya pelaksaaan eksekusi tersebut memberi kepastian hukum dalam korelasinya guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis, normatif dan historis, serta menemukan hukum in-concreto. Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4), Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Full text linkDalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta menghadapi perubahan perekonomian global, pada tanggal 27 April 2007 diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk menarik investasi dan menanamkan modalnya di Indonesia. Selain memberikan insentif di bidang perpajakan dan pabean juga memberi kemudahan dalam tata cara pemberian izin penanaman modal. Adapun makalah ini membahas mengenai penerapan pelayanan terpadu satu pintu yang telah memberikan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia yang pelaksanaannya ternyata mempergunakan nama atau istilah yang berbeda-beda oleh badan yang menanganinya. Adapun penerapan perizinan penanaman modal di masa yang akan datang harus dapat memberikan kemudahan kepada para penanam modal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara pelayanan terpadu satu pintu dengan mengubah atau mengganti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas
No full textxii, 158
Penerapan Ekolabel Dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkunan Hidup
Full text linkMeningkatkan daya saing sebuah produk melalui peningkatan sistem manajemen mutu menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memenangi kompetisi perdagangan di pasar global. Tatkala liberalisasi perdagangan tak terhindarkan sejalan dengan era kesejagatan, maka kunci memenangi kompetisi global terletak pada keunggulan daya saing dan manejemen mutu setiap komoditas produk. Lebih dari itu, penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar Internasional juga akan memberikan lebih banyak manfaat dan keuntungan. Selain penetrasi dan perluasan pasar, penerapan sistem manajemen mutu juga akan meningkatkan kepercayaan mitra sekaligus mendongkrak citra produk di mata konsumen. Formula baku yang kini diyakini sepenuhnya telah menjelma menjadi sebuah keniscayaan. Rumusan masalah dalam karya tulis ini yaitu, apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah atau produsen produk kehutanan Indonesia untuk memperoleh sertifikat eco- label? Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normative, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti law as it is written in the books and statutes (dalam literatur dan peraturan-perundang-undangan. Perlunya organisasi lingkungan hidup dunia terkait dengan tata kelola lingkungan hidup internasional yang memerlukan koordinasi yang lebih baik
Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia
Full text linkKebijakan investasi di Indonesia saat ini masih terkendala adanyal peraturan perundang-undangan yang tertinggal dengan ketentuan di bidang investasi. Seiring dengan globalisasi serta keikutsertaan dalam bidang investasi, maka untuk dapat mengantisipasi ketentuan tersebut adalah dengan cara melakukan transplantasi hukum untuk dapat mengisi kekosongan yang terjadi sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang terbaik bagi pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum bisnis saat ini. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, dimana titik berat analisis adalah norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah bahwa liberalisasi perdagangan khususnya dalam hukum bisnis telah meluas ke segala komoditas, tidak terkecuali dalam hukum bisnis. Bagi pemerintah Indonesia hal ini membawa dampak yang kurang baik mengingat ketertinggalan peraturan perundang-undangan berdampak pada investasi. Untuk dapat mengatasi hal ini, maka pemerintah dapat melakukan transplantasi hukum, khususnya di bidang hukum bisnis
Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean
No full texthal. ; 145 - 16
Transplantation, Legal Adoption, Harmonization of OMNIBUS LAW and Investment Law
Full text linkThe best way in an effort to manage investment is by transplanting, adopting laws, harmonization by making breakthroughs to existing regulations, such as in the case of implementing the Job Creation Law. The Omnibus Law offered by the government as a “practical and pragmatic” solution is a political and legal policy to cut various regulatory barriers, to simplify bureaucracy, to accelerate services, to increase efficiency, to increase competitiveness, and to prevent opportunities for corrupt behavior. The government must evaluate this law (Job Creation) where there is still overlap without regard to regulations. The statement of the problem in this scientific paper is why there is a conflict of interest and regulations that are not in accordance with the laws and regulations? As normative juridical research, this research is based on an analysis of legal norms. The Omnibus Law is a political product. In the process of its discussion, the law resulted from a political process. The government must evaluate this law (Job Creation) where in the process of making it there is still overlap without regard to regulations
- …
