1,231 research outputs found
ANALISIS WACANA KRITIS DALAM PEMBERITAAN PEMBERHENTIAN ANWAR USMAN DARI JABATAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA MEDIA DETIK.COM
No full textAnalisis Wacana Kritis adalah proses penguraian atau suatu upaya dalam mengeksplanasi teks (dimensi sosial) untuk menentukan bentuk dan makna sebuah wacana. Penelitian ini berjudul Analisis Wacana Kritis dalam pemberitaan pemberhentian Anwar Usman dari Jabatan ketua Mahkamah Konstitusi pada Media Detik.com. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wacana pada pemberitaan terkait pemberhentian Anwar Usman dari jabatan ketua Mahkamah Konstiusi serta mengetahui sanksi etik yang dilanggar sehingga banyak pemberitaan terkait pemberhentian Anwar Usman. Peneletian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Norman Fairclough sebagai pisau bedah serta menggunakakn teknik analisis data Miles dan Huberman yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu, Penyajian data, Reduksi data, Verifikasi data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wacana dalam pemberitaan pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lebih menonjolkan pada sebuah tindakan yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitus (MKMK) sebagai penegakan keadilan serta pendisiplinan terhadap Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim konstitusi setidaknya ada 5 pelanggaran yang dilakukan yaitu, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, prinsip kepantasan dan kesopanan. Peneliti menyimpulkan dalam pemberitaan yang dibawakan oleh media Detik.com menyoroti Anwar Usman sebagai ketua MK dengan membagikan informasi yang sangat jelas serta mudah dipahami berdasarkan sebuah realitas sosial yang sedang terjadi dengan secara netral dan berimbang
STUDI KASUS KODE ETIK HAKIM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
No full textPelanggaran etika dan perilaku hakim merupakan isu krusial dalam menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara-perkara konstitusional. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh Hakim Anwar Usman terkait uji materiil batas usia calon presiden dan wakil presiden. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai bentuk pelanggaran etika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi. Tinjauan terhadap pelanggaran kode etik ini juga dapat dianalisis melalui perspektif Adabul Qadhi, yang memberikan wawasan tentang etika dan moralitas hakim dalam tradisi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menganalisis dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan mengidentifikasi sanksi hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hakim Anwar Usman terbukti melanggar kode etik, meskipun terdapat perbedaan dalam pasal pelanggaran dan sanksinya. Implikasi dari pelanggaran ini, jika dianalisis melalui perspektif siyasah qadaiyah wilayah al mazalim, menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsipnya dan pelanggaran terhadap fungsi lembaga peradilan. Tinjauan Adabul Qadhi juga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan etika di Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan kualitas sistem peradilan Indonesia
Sebuah Epilog Tanpa Prolog
No full textSebuah Epilog Tanpa Prolog
©️Penulis
Fathir Muhammad Anwar
Muhammad Nazhan Baihaqi
“Sebuah Epilog tanpa Prolog” merupakan produk
karya antalogi cerpen, puisi, dan quotes yang merupakan tantangan dari Ustadz Ali Usman S.S., M.Pd. kepada kami selaku Duta Baca SMP Perguruan Islam Ar Risalah Tahun Pembelajaran 2022/2023. Alhamdulillah kami berdua, Fathir Muhammad Anwar dan Muhammad Nazhan Baihaqi bisa menyelesaikan karya ini. Tentunya hal ini tidak lepas dari arahan dan saran dari Ustadz Ali usman S.S., M.Pd. serta support dari orang tua, keluarga, Ustadz/ah, dan teman-teman.
Cetakan 1: Januari 2024
Ukuran: 14 x 21 cm
ISBN: 978-623-09-8891-2
-Harga Cetak: Rp. 80.000
Available on Shopee:
https://id.shp.ee/yrxo31P
-Harga E-Book: Rp. 35.000
Available on Gramedia Digital:
https://ebooks.gramedia.com/id/buku/penerbit/pt-revormasi-jangkar-philosophia
-Kontak Kami:
WhatsApp: 0851-7963-2023
Instagram: @penerbitrevormasi
Facebook: Penerbit Revormasi
Website: revormasi.co
Political Biography of Raden Usman Dung: The Dedication of an Ulama in Muara Bungo Tebo, Jambi
No full textThis research aims to find out Usman Dung. Biography of Usman Dung: Family, Career, Religion, Politics. The problem raised in this research is Usman Dung\u27s Biography: Family, Career, Religion, Politics, which includes Usman Dung\u27s family background, Usman Dung\u27s figure, as well as Usman Dung\u27s career in the religious and political fields. The author uses historical methods. In this method there are four stages including heuristics, source criticism, interpretation, and historical writing. To make writing easier, the author uses social role theory and biographical theory. The results of this research are that Usman Dung comes from a family that is able to support him in terms of freedom in continuing his education, he also builds his own family accompanied by a wife who also supports his work by not forgetting to educate his children, in the course of Usman Dung\u27s religious and political career. has gone through many various positions and positions, of course based on the religious knowledge he has, with many career paths starting from being an Educator at a Madrasah then becoming Chairman of the MUI (Indonesian Ulema Council) Bungo - Tebo, and becoming Deputy Chairman of the DPRD-GR (Regional People\u27s Representative Council – Mutual Cooperation) Bungo-Tebo, until he became a Member of the DPRD (Regional People\u27s Representative Council) Bungo Tebo for two terms
Prevalence and correlates of alcohol and tobacco consumption among research scholars: evidence from a cross-sectional survey of three Indian universities
No full text
Purpose
Alcohol and tobacco consumption are significant public health concerns and considered some of the riskiest behaviors among students. Despite strong indications of heavy consumption of these substances, certain sections of the student population remain unexplored regarding their consumption patterns and associated factors, including research scholars pursuing Doctor of Philosophy degrees. This study aims to explore the patterns and correlations of consumption of alcohol and tobacco among doctoral students in three Indian universities.
Design/methodology/approach
A cross-sectional study was conducted on a total of 530 scholars from three central universities, Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University and Jawahar Lal Nehru University, and focused on two substances (alcohol and tobacco) frequently used by students in India. Bi-variate analysis and penalized logistic regressions were applied to analyse the prevalence and associated factors of alcohol, smoking and smokeless tobacco among doctoral students.
Findings
Tobacco consumption was observed to be the dominant form of substance use among doctoral students. Findings revealed that 34% of scholars smoked and 25% consumed smokeless tobacco daily and around 14% consumed alcohol at least once a week. Major significant correlates of substance consumption among scholars were found to be gender, religion, parental mortality, dissatisfaction with academic performance and stress about future career/employment. Significant variation in substance use patterns was observed among universities.
Originality/value
This study provides first-hand evidence on substance use patterns and the correlates among doctoral students in three Indian universities. Findings indicate the implementation of specific intervention programs for mental health and counselling for this section of students to prevent substance use addiction would be beneficial.
</jats:sec
Occurrence of the genus Oopristus Steffan in India with description of a new species and an updated catalogue of the family Torymidae Walker (1833) (Hymenoptera: chalcidoidea)
No full textThe genus Oopristus Steffan is being reported for the first time from India. O. iqrae Usman and Anwar sp. nov. is described based on females. An updated catalogue to the family Torymidae is provided from India. This catalogue lists 75 valid species included in 21 genera and four subfamilies. The subfamily Podagrioninae includes the largest number of 34 species (6 genera) followed by Toryminae 28 species (7 genera), Monodontomerinae 10 species (6 genera), and Microdontomerinae 3 species (2 genera). New combinations are provided for two Indian species of Pseuderimerus as Erimerus corianderi (Narendran and Mercy) comb. nov. and E. indicus (Subba Rao and Bhatia) comb. nov. Three species, Chrysochalcissa physomeri Bouček, Diomorus orientalis Masi, and Torymus varians (Walker), are removed from the fauna list of India.Article LSID:http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:D20A52AB-152E-4319-9E92-DC7CCFEF4238Species LSID:Oopristus iqrae Usman & Anwarhttp://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:act:4538D5EB-A348-4B52-80A8-997DDE730A9
sj-docx-1-asw-10.1177_11786221211057496 – Supplemental material for Adsorption of Acid Blue 25 on Agricultural Wastes: Efficiency, Kinetics, Mechanism, and Regeneration
No full textSupplemental material, sj-docx-1-asw-10.1177_11786221211057496 for Adsorption of Acid Blue 25 on Agricultural Wastes: Efficiency, Kinetics, Mechanism, and Regeneration by Junaidi H Samat, Nurulizzatul Ningsheh M Shahri, Muhammad Ashrul Abdullah, Nurul Amanina A Suhaimi, Kanya Maharani Padmosoedarso, Eny Kusrini, Abdul Hanif Mahadi, Jonathan Hobley and Anwar Usman in Air, Soil and Water Research</p
Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman
No full textMahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi seperti MPR, DPR, Presiden dan lembaga tinggi lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang konstitusional. Namun belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat menurun yang disebabkan adanya dugaan potensi konflik kepentingan yang ada di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menegakkan hukum akan tetapi pada faktanya Mahkamah Konstitusi juga melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melalukan keberpihakan dan konflik kepentingan atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sedang diperkarakan di MK. Dalam pokok perkara tersebut nama Gibran Rakabuming Raka yang berkedukan sebagai keponakan dari Anwar Usman, akan tetapi Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mundur dari jabatannya. Sehingga dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi konflik kepentingan yang dibuktikan dengan adanya pertama, kecacatan hukum formil dalam legal standing pemohon, kedua adanya keberpihakan anwar usman dalam proses persidangan dan pembuktian, ketiga adanya kekeliaruan dalam pertimbangan hakim dimana 5 hakim yang setuju memuliki alasan yang berbeda (Concurring Opinion). Kemudian adanya cacat materil dalam permohonan tersebut yaitu pertama tercantumnya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan, adanya ikonsisteni Mahkamah Konstitusi serta sanksi pelanggaran kode etik berat yang diberikan kepada Anwar Usman berupa pemecatan secara tidak hormat. Hal tersebut memiliki efek yaitu menurunya legitimasi masyarakt terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Alowo (Political posters in Nupe Ajami)
No full textThe entire manuscript is available for download as a single PDF file. Higher-resolution images may
be available upon request. For technical assistance, please contact [email protected]. Fieldwork Team: Dr. Mustapha Hashim Kurfi (Principal Investigator), Alhaji Abubakar A’ishatu (Local Project Manager), Usman Abdullahi Nagya (General Field Facilitator) and Mohammed Yahaya Isah (Gatekeeper), Technical Team: Prof. Fallou Ngom (Director African Studies Center), and Eleni Castro (Technical Lead, BU Libraries). This collection of Nupe Ajami materials are copied as part of the African Studies Center’s African Ajami Library. Access Condition and Copyright: These materials are subject to copyright. All rights reserved to the author. For use, distribution or reproduction contact Professor Fallou Ngom ([email protected]). Citation: Materials in this web edition should be cited as: Kurfi, Mustapha Hashim, Ngom, Fallou, and Castro, Eleni (2019). African Ajami Library: Digital Preservation of Nupe Ajami Materials of Middle Belt, Nigeria. Boston: Boston University Libraries: http://hdl.handle.net/2144/38121. For Inquiries: Please contact Professor Fallou Ngom ([email protected]).Provenance and Condition: This manuscript is owned by Sheikh Alhaji Abdurrahman Aboki, the Chief Imam of Central Mosque of the Federal Polytechnic, Bida—Niger state (from Middle Belt, Nigeria). This is one of the manuscripts he shared with us during our video interview with him in 2019.These materials are collectively called "Political posters in Nupe Ajami." The four (4) posters were unlike most Ajami manuscripts in sub-Saharan Africa, since the scribe -- Alhaji Abubakar used the Mashriqi style rather than the Maghribi. These posters speak to the importance of Nupe Ajami in the people’s day-to-day activities. They also point to the fact that Ajami script has been used for both sacred and secular purposes. Included below is a summary of the contents of each poster:
1. A poster published during the recently conducted 2019 general elections. It depicts the image of the then Presidential candidate, Muhammadu Buhari under the banner of the All Progressive Congress (APC), who eventually emerged the winner for the second term. The translation of the Nupe Ajami inscription at the top reads "Vote President 2019" and the second line says "Let's vote credible president for positive change." To the left is the political party's logo. The last Nupe Ajami inscription, beneath the candidate's image (in red) also says "For president." Lastly, the candidate’s name is written in Latin script.
1. A poster published during the recently conducted 2019 general elections. It depicts the image of the then Presidential candidate, Muhammadu Buhari under the banner of the All Progressive Congress (APC), who eventually emerged the winner for the second term. The translation of the Nupe Ajami inscription at the top reads "Vote President 2019" and the second line says "Let's vote credible president for positive change." To the left is the political party's logo. The last Nupe Ajami inscription, beneath the candidate's image (in red) also says "For president." Lastly, the candidate’s name is written in Latin script.
2. A poster published during the recently conducted 2019 general elections, depicting the picture of the Presidential candidate, Atiku Abubakar, under the platform of the opposition party -- the People's Democratic Party (PDP), who lost to Muhammadu Buhari. The translation of the Nupe Ajami inscription at the top reads "Vote President 2019." The second line from the top reads "Let's vote credible president for positive change." To the left is the party's logo. The last inscription (in red) says "For president" then followed by the candidate's name written in Latin script.
3. A poster published during the recently conducted 2019 general elections, depicting the picture of a gubernatorial candidate in Niger State, Alhaji Abu Sani (Lolo) of the ruling party -- the All Progressive Congress (APC), who was bidding for a second tern and won. The translation of the Nupe Ajami inscription at the top reads "Vote Governor 2019." The longer second line from the top says, "Vote Governor for the Progress of the state." The logo at the center is that of the candidate's political party. To the left (in yellow) reads "Vote Governor" followed by Alhaji Abu Sani Bello (Lolo) boldly written in capital letters using the Latin script.
4. A poster published during the recently conducted 2019 general elections, depicting the picture of a gubernatorial aspirant in Niger State, Alhaji Umar Nasko of the ruling party -- the opposition party, the People's Democratic Party (PDP). The translation of the Nupe Ajami inscription at the top reads "Vote Governor 2019." The logo to the left is that of the political party. The longer second line from the top says, "Vote Governor for the Progress of the state." The Nupe Ajami inscription to the left, a little below the center (in red) reads "Vote Governor." Then the name of the aspirant Alhaji Umar Nasko is written in Latin script.The contents of this collection were developed with support of the Title VI National Resource Center grant # P015A180164 from the U.S. Department of Education. However, those contents do not necessarily represent the policy of the U.S. Department of Education, and you should not assume endorsement by the Federal Government
- …
