131,369 research outputs found
“SI DAYANG RINDU TUNANG RAJA PALEMBANG”: MORFOLOGI VLADIMIR PROPP (“Si Dayang Rindu Tunang Raja Palembang”: Morphology of Vladimir Propp)
No full text“Si Dayang Rindu Tunang Raja Palembang” adalah cerita rakyat dari Provinsi Lampung yang sangat menarik untuk dikaji. Cerita ini menarik dikaji karena cerita ini menyebar di berbagai provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Setiap provinsi dengan ciri khas masing-masing menyajikan cerita “Dayang Rindu” yang berbeda. Dengan menggunakan teori Vladimir Propp ini (fungsi pelaku, skema, pola cerita, dan cara pengenalan pelaku), keunikan dan kekhasan bentuk sastra lisan tersebut mampu terungkap. Fungsi yang ditemukan dalam cerita ini berjumlah 13 dengan skema (α) : ξ A D θ a ε E H I V L Q N: (X). Cerita “Si Dayang Rindu Tunang Raja Palembang” hanya memiliki empat lingkaran tindakan, yaitu penjahat, pahlawan, putri, dan donor. Singa Ralang menjadi pahlawan dalam cerita ini. Ia berjuang keras menyelamatkan Kerajaan Tanjung Iran dan juga melindungi Dayang Rindu dari hasrat Pangeran Riyo, raja Palembang. Ketiga belas fungsi tersebut melibatkan tiga pola keinginan, yaitu menyunting Dayang Rindu, menyerang Tanjung Iran, dan melampiaskan dendam karena malu.Abstract: “Si Dayang Rindu Tunang Raja Palembang” is an oral tradition from Lampung Province, which is interesting to study. The writer is interested to analyze the story as it is well known among people in many provinces in Sumatra. Every province with its characteristic has different types of “Dayang Rindu”. Using Vladimir Propp theory, the writer can reveal the character function, scheme, the pattern of the story, the uniqueness, and the exclusivity of the oral tradition. The character functions found in “Si Dayang Rindu Tunang Raja Palembang” are thirteen with scheme (α): ξ A D θ a ε E H I V L Q N: (X). This story only has four spheres of action, namely, villain, hero, princess, and donor (provider). Singa Ralang became the hero in this story. He fought hard to save the kingdom of Tanjung Iran. He also protected Dayang Rindu from Pangeran Riyo, the King of Palembang. The thirteen functions involve three willingness patterns, namely, marrying Dayang Rindu, attacking Tanjung Iran, and taking revenge for shame
MeSH term explosion and author rank improve expert recommendations
No full textInformation overload is an often-cited phenomenon that reduces the productivity, efficiency and efficacy of scientists. One challenge for scientists is to find appropriate collaborators in their research. The literature describes various solutions to the problem of expertise location, but most current approaches do not appear to be very suitable for expert recommendations in biomedical research. In this study, we present the development and initial evaluation of a vector space model-based algorithm to calculate researcher similarity using four inputs: 1) MeSH terms of publications; 2) MeSH terms and author rank; 3) exploded MeSH terms; and 4) exploded MeSH terms and author rank. We developed and evaluated the algorithm using a data set of 17,525 authors and their 22,542 papers. On average, our algorithms correctly predicted 2.5 of the top 5/10 coauthors of individual scientists. Exploded MeSH and author rank outperformed all other algorithms in accuracy, followed closely by MeSH and author rank. Our results show that the accuracy of MeSH term-based matching can be enhanced with other metadata such as author rank
Analisis kualitas pelayanan pada Kantor Pos Natar Lampung Selatan [CD-Laporan Akhir] /Yufita Anggraini
No full text383.4 Ang
Perjanjian perpanjangan sewa menyewa gudang lanzano (studi kasus antara PT Australia Indonesian milk Industries dengan (indomilk) dengan pemilik gudang lanzano) / oleh Tannia Anggraini
No full textabstrak (A) Nama : Tannia Anggraini (205010038). (B) Judul : PERJANJIAN PERPANJANGAN SEWA MENYEWA GUDANG LANZANO (STUDI KASUS ANTARA PT AUSTRALIA INDONESIAN MILK INDUSTRIES DENGAN (INDOMILK) DENGAN PEMILIK GUDANG LANZANO). (C) vi + 150 halaman + lampiran + 2007. (D) Kata kunci : Perjanjian Sewa Menyewa (E) Isi : Akta pertama Sewa Menyewa Gudang Lanzano antara PT Indomilk dengan Keluarga Moenaf adalah perjanjian sewa menyewa pada umumnya dan telah berlangsung dengan baik. Pada saat PT Indomilk ingin memperpanjang masa sewa gudang, PT Indomilk membayarkan uang muka sewa dan membuat MoU dengan Keluarga Moenaf guna menjembatani perundingan kedua pihak. Ketika PT Indomilk ingin merubah isi dari MoU mengenai jangka waktu sewa. Keluarga Moenaf keberatan dengan perubahan tersebut dan menganggap PT Indomilk melakukan pelanggaran terhadap MoU serta menyatakan uang muka sewa hangus dan meniadakan hak sewa PT Indomilk. Keluarga Moenaf menempatkan PT Indomilk dalam kondisi terpojok yang mengakibatkan kerugian besar bagi PT Indomilk. Yang menjadi permasalahan ialah apakah tindakan Keluarga Moenaf terhadap PT Indomilk ini termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? dan bagaimana penyelesaian sengketa uang muka sewa Gudang Lanzano?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan Keluarga Moenaf termasuk dalam wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum dan bagaimana penyelesaian mengenai uang muka sewa tersebut. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa MoU hanya sebagai penyambung antara akta perjanjian sewa-menyewa pertama dengan perjanjian sewa-menyewa yang akan dibuat kemudian. Isi MoU masih dapat dirubah tetapi Keluarga Moenaf tidak menerima perubahan MoU khususnya mengenai jangka waktu sewa sehingga menganggap uang muka sewa hilang/hangus Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa Keluarga Moenaf telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PT Indomilk dan juga melakukan penyelesaian sengketa terhadap uang muka sewa secara sepihak. Adapun saran yang dapat Penulis kemukakan adalah dalam membuat MoU, khususnya dalam klausula yang berkaitan dengan pokok MoU dbuat lebih terperinci. (F) Daftar acuan : 22 (1979-2006) (G) Penulis Tannia Anggrain
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
No full textThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
"Closing the R&D Gap, Evaluating the Sources of R&D Spending"
No full textBoth spending and tax policies have been implemented in the United States with the goal of stimulating private sector research and development (R&D). Karier questions whether current R&D policy, especially the research and experimentation tax credit, can contribute to closing the gap between nondefense expenditures on R&D in the United States and such expenditures in other countries, such as Japan and Germany. He also explores possible changes to our current R&D policy to make it more effective.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan No.01/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST)/ oleh Fancy Dewi Anggraini
No full textabstrak (A)Nama/NIM: Fancy Dewi Anggraini / 205102002 (B) Judul Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 01/Pid.Sus/2013/PN. JKT.PST). (C)Halaman : vii + 97 + 4 daftar pustaka + lampiran; 2015 (D)Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, korporasi, korupsi, indosat M2 (E)Isi: Cukup dirasakan bentuk kejahatan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, begitupula dalam hal pertanggungjawabannya. Semula pelaku pidana dapat dipertanggungjawabkan hanyalah perseorangan sebagai individu (natuurlijke persoon). Perkembangannya hukum pidana saat ini, bukan hanya individu tetapi korporasi atau badan hukum (recht persoon) dapat dimintakan pertanggungjawaban seperti dalam kasus Putusan No. 01/Pid.Sus/2013/PN. JKT.PST, hakim telah memutus bersalah Indar Atmanto selaku direktur Indosat M2 dan mewajibkan korporasi membayar uang pengganti. Hal yang menjadi perdebatan yaitu dalam tuntutan jaksa korporasi tidak didakwakan namun hakim tetap memutus bersalah Indosat M2 sehingga timbul permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana Korupsi (Putusan No. 01/Pid.Sus/2013/PN. JKT.PST)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan didukung data wawancara. Berdasarkan hasil analisis, masalah pertanggungjawaban korporasi terdapat 3 (tiga) pandangan yaitu korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bukan merupakan subjek hukum pidana, sebagai subjek hukum pidana, tapi tanggung jawab ada pada pengurus korporasi dan sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipidana. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Melihat kasus perkara PT. Indosat M2 yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana membayar uang pengganti karena pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan. Dengan demikian, dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Pst PT.Indosat M2 sebagai korporasi dan merupakan subyek hukum pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut PT. Indosat M2 dalam surat dakwaan dan uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT. Indosat M2 sebagai korporasi. Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam membuat surat dakwaan terhadap korporasi karena apabila terjadi kekeliruan dalam dakwaan dapat mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan oleh hakim. (F)Daftar acuan : 63 (1955 - 2015) (G)Dosen Pembimbing : Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H. (H) Penulis : Fancy Dewi Anggrain
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
No full textWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
Scholarly Communication and Publishing Lunch and Learn Talk #11: The ULS Open Access Author Fee Fund
No full textAt the May 2014 talk, you will learn about the ULS Open Access Author Fee Fund--what it is, why we do it, how it works, and how the program is going so far
- …
