1,720,965 research outputs found
Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Disiplin dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 298K/TUN/2012) / oleh Andryawan
No full textabstrak JUDUL TESIS : Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Disiplin dan Kode Etik Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 298K/TUN/2012). NAMA MAHASISWA : Andryawan NIM : 207131004 KATA KUNCI : Dokter, MKDKI, KKI, Pelanggaran Disiplin Kedokteran, Pelanggaran Etik Kedokteran, TUN. ISI ABSTRAK : Kesehatan merupakan salah satu hak asasi dan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Pemerintah sebagai pengelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melindungi dan menjamin terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satunya melalui penyediaan jasa pelayaan kesehatan oleh dokter. Sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, begitu pentingnya peran dokter bahkan seringkali menimbulkan anggapan bahwa dokter adalah ?dewa? yang tidak pernah melakukan kesalahan/pelanggaran dalam tindakan medis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, maka dimulailah penyelenggaraan praktik kedokteran memasuki era baru. Hal ini diikuti dengan dibentuknya Mahkamah Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan/lembaga pengawas penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. Namun sejauh ini, kedudukan kedua lembaga ini masih menimbulkan problematika hukum. Salah satunya dalam hal penegakan disiplin oleh MKDKI yang seringkali menjadi tidak produktif karena adanya hambatan dari KKI. Bahkan tidak jarang penegakan disiplin yang dilakukan oleh MKDKI malah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menyebabkan penegakan disiplin kedokteran menjadi menggantung tanpa ada kepastian. Padahal sudah secara jelas dinyatakan bahwa penegakan disiplin kedokteran yang dilakukan oleh MKDKI bersifat final dan mengikat para pihak. Namun fakta menunjukkan bahwa MKDKI tidak berdaya dalam melaksanakan penegakan disiplin kedokteran sesuai wewenangnya
Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Benar (Studi Kasus Tas Branded di Batam)
Get PDFOne consumer right that is no less important is the right to choose. When choosing a product, consumers are often influenced by several considerations, for example price and brand. Price and brand tend to dominate, many consumers will be tempted to buy goods at BM because brands offer low prices. This research aims to finds and analyze legal protection for consumers regarding the circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (for example the case of the circulation of branded bags in Batam), as well as to find out and analyze the Government\u27s efforts or supervision from the Government to minimize circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (example is the case of the circulation of branded bags in Batam). The type of this research is normative law in descriptive analytical. The data collection technique used is studying legal material literature which includes primary legal material, secondary legal material and non-legal material. The data analysis method is qualitative analysis. The research results shows that the practice of buying and selling branded bags in Batam violates consumer protection law because it does not provide a product certificate as an official document from the manufacturer to demonstrate the authenticity of the product. Therefore, the practice of buying and selling branded bags in Batam does not fulfill the right to correct information for consumers
Kekuatan Mengikat Putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (Mkek) Dalam Penyelesaian Sengketa Etik Profesi Kedokteran
No full textPenyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
memiliki kekhasan dan kompleksitas yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Pada umumnya, masyarakat kerap
menggunakan istilah malapraktik ketika munculnya sengketa medik yang melibatkan profesi dokter dan
pasien/keluarga pasien. Padahal jika diperhatikan secara seksama, penyelenggaraan praktik kedokteran tidaklah
sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek di dalam praktik kedokteran, yaitu aspek hukum,
disiplin profesi, dan etika profesi. Ketiga aspek tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda antara satu
dan lainnya. Perbedaan tersebut meliputi ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjustifikasi suatu
pelanggaran, lembaga yang berwenang untuk mengadili/menyelesaikan sengketa ketika terjadi pelanggaran, serta
jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap subyek yang melakukan pelanggaran. Kajian dalam tulisan ini lebih
menitikberatkan pada aspek etika profesi kedokteran sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran
Indonesia (KODEKI) dan menjadi kewenangan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia
(MKEK IDI) untuk menyelesaikannya ketika terjadi pelanggaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian
hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan etika
profesi kedokteran yang dilaksanakan oleh MKEK IDI diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat cabang,
wilayah, hingga pusat. Putusan MKEK IDI tersebut hanya mengikat terhadap organisasi profesi, sehingga tidak
jarang sanksi etik yang telah dijatuhkan oleh MKEK IDI tidak bisa dilaksanakan begitu saja, hal ini dikarenakan
MKEK IDI memiliki peranan sebagai lembaga pengadil, sedangkan untuk pelaksanaan sanksi etik ini kerap
terbentur oleh lembaga eksekutif yang berperan sebagai eksekutor
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kuliner atas Kelalaian yang dilakukan oleh Pegawainya (Contoh Kasus Insiden Masukanya Tikus Digerai Dough Lab Cabang PIK Avenue Jakarta)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha kuliner terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pegawai dalam menjaga kualitas dan keamanan produk, dengan contoh kasus Dough Lab sebagai contoh konkret. Kasus Dough Lab, di mana seekor tikus ditemukan di etalase kue, menunjukkan contoh nyata bagaimana kelalaian pegawai dapat berdampak serius terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis kuliner. Mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen diatur secara ketat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan analisis literatur hukum serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pegawai di Dough Lab mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik dalam aspek kesehatan maupun reputasi usaha. Tindakan preventif seperti pengawasan ketat terhadap kondisi sanitasi, pelatihan pegawai tentang higiene, dan penerapan manajemen mutu yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk menghindari insiden serupa. Studi ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di industri kuliner, di mana pelaku usaha wajib proaktif dalam menjaga keamanan produk tanpa perlu pembuktian kesalahan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan kolaborasi antara pelaku usaha, pegawai, serta masyarakat dalam menciptakan standar perlindungan konsumen yang efektif. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan pelatihan pegawai, audit internal berkala, dan penyediaan informasi transparan kepada konsumen untuk membangun kepercayaan serta memastikan keselamatan publik
Webinar Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Di Smapelangi Kasih (Aman Belanja Online)
No full textPada era dewasa sekarang, banyak perjanjian jual-beli yang terjadi baik di pasar fisik maupun pasar digital
dilakukan. Orang-orang yang melakukan transaksi tersebut tidak terbatas pada orang dewasa melainkan dimulai dari
anak-anak hingga orang tua. Namun, permasalahan muncul karena masih belum banyak masyarakat yang menyadari
bahwa dalam hal transaksi tersebut dijalankan adanya hukum perlindungan konsumen yang mengatur hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini pun dirasakan oleh siswa Kelas XII dan guru dari SMA Pelangi Kasih
yang masih sedikit sekali pengetahuan pada bidang hukum konsumen ini. Atas hal ini, Penulis bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kesadaran siswa Kelas XII dan guru SMA Pelangi kasih terhadap
perlindungan konsumen. Metode yang dilakukan dengan memberikan diskusi langsung secara daring melalui
aplikasi zoom yang terbagi atas sesi pemaparan bahan dan sesi tanya-jawab. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan,
dapat diuraikan bahan-bahan yang masuk dalam pembahasan kegiatan ini, secara garis besar menjelaskan terkait
perlindungan konsumen, klausula baku, metode penyelesaian sengketa, beberapa contoh kasus dan beberapa tips
melakukan belanja online secara aman. Kesimpulan yang didapat adalah masih rendahnya kesadaran dan
pengetahuan dari siswa Kelas XII dan guru SMA Pelangi Kasih ini terhadap Hukum Perlindungan Konsumen
sehingga atas terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan suatu kesadaran atas hak yang perlu
didapatkan oleh seorang konsumen
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
