1,720,959 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
Get PDFPerlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikanperlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya sebagai konsumen terpenuhi dan tidak dilanggar.
Tujuan dari penulisan hukum ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan. 2) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan bagi konsumen.
Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis nomatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dan data tersier dan wawancara sebagai data pendukung. Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan meliputi : 1) Perlindungan hukumterkait dengan produk makanannya, 2) Perlindungan hukum terkait dengan produsen, 3) Perlindungan hukum terkait dengan pengawasannya. Dengan adanya perlindungan hukum, maka konsumen akan merasa terlindungi dan terjamin akan hak-haknya. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap produk makanan yang dapat merugikan konsumen, dapat diterapkan kententuan hukum pidana berupa pidana penjara, dan ketentuan hukum perdata berupa pidana denda.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum Konsumen, Produk Makana
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
Get PDFPPAT adalah pekerjaan yang bersifat mandiri, pekerjaan individual, tanpa atasan, pekerjaan kepercayaan dan memerlukan moral yang kuat karena sangat minim macam peraturan perundang-undangan, pada pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya yakni rangkap jabatan. Pada kenyataannya dalam praktik, seiring waktu dengan kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi PPAT dari waktu kewaktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian PPAT untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, namun ada pula PPAT yang susah dalam mendapatan klien. Hal ini membuat sebagian oknum PPAT sampai melakukan rangkap jabatan menjadi seorang Advokat, menjadi PPAT di tempat kedudukan Notaris, dan maupun profesi lainnya.. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisa konstruksi hukum terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat negara. 2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi yuridis terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat negara dalam Konsepsi Kepastian Hukum.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Peneliti menggunakan spesisfikasi yuridis normatif dengan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yang diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.
Berdasarkan penelitian disimpulkan : 1). Larangan rangkap jabatan PPAT terdapat dalam pasal 7 PP No 26 tahun 2016. PPAT dilarang marangkap jabatan, karena rangkap jabatan dalam profesi PPAT dapat menimbulkan benturan kepentingan ketika bertindak dalam jabatannya sebagai PPAT. PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai berikut: Pengacara atau Advokat, Pegawai negeri atau pegawai badan usaha milik negara/daerah, pegawai swasta; Pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan/atau Jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 2). Akibat hukum terhadap PPAT yang melakukan Rangkap Jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT, PPAT akan dikenakan sanksi administratif atau pemberhentian oleh Menteri
Kata Kunci: PPAT, Rangkap jabatan, Akibat hukum
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
The Juridical Implications for Multiple Positions Performed by Land Deed Officials as State Officials in the Conception of Legal Certainty
Get PDFPPAT is a job that is independent, individual work, without a supervisor, trust work and requires strong morals because there are very few kinds of laws . and regulations, in its implementation it is very vulnerable to various kinds of violations, one of which is concurrent positions. In practice, in practice, over time with the increasing number of people undergoing the PPAT profession from time to time, coupled with technological developments and the opportunity for some PPATs to get as many clients as possible, there are also PPATs who are difficult to get clients. This has made some PPAT individuals to carry out concurrent positions as advocates, become PPATs at the Notary's domicile, and as well as other professions. state officials. 1) knowing and analyzing the legal construction of concurrent positions carried out by the Land Deed Making Official as a state official. 2) Knowing and analyzing the juridical implications of concurrent positions carried out by Land Deed Maker Officials as state officials in the Conception of Legal Certainty. This research method uses normative juridical research, which is a deductive research that begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the above problems. The specifications used in this study are descriptive analysis. Researchers used normative juridical specifications with primary and secondary data. The primary data used is obtained from binding sources in the form of laws and regulations. The data analysis method used descriptive-qualitative analysis. Based on the research conclusions: 1). Therefore, having multiple positions in the PPAT profession as a state official is allowed and some are not. Concurrent positions permitted by the PPAT position regulations are as follows: 1) PPAT concurrently serves as a notary at the Notary's domicile, Temporary PPAT concurrently serves as sub-district head or village head and Special PPAT concurrently serves as head of the land office. PPAT is prohibited from holding concurrent positions or professions as follows: Advocate, consultant or legal advisor; Civil servants, employees of state-owned enterprises, employees of regional-owned enterprises, private employees; State Officials or Government Employees with Work Agreements (PPPK); Leaders at schools, state universities, or private universities; Licensed surveyors; land appraisers; mediators; and/or other positions prohibited by laws and regulations. 2). The legal consequence of concurrent PPAT positions is a respectful dismissal by the Ministry.Keywords: Concurrent; Deed; Position
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
