1,720,962 research outputs found
Andi Muhammad Salsabil-htn
No full textHukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum public. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga Negara.
Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassunglehre (teorikonstitusi).
Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging).
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya
Jurnal htn andi muhammad salsabil
No full textStatus kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian banyak pihak karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang sama juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI). Tulisan ini membahas bagaimana status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih NTT dari perspektif yuridis. Hasil pembahasan menyimpulkan, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada dan sistem administrasi data kependudukan agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kewarganegaraan ganda adalah status yang diberikan kepada seseorang yang merupakan warga negara yang sah secara hukum di beberapa negara. Kewarganegaraan atau kebangsaan adalah perolehan dan pelepasan status pribadi yang diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan ini sebagai syarat hak dan kewajiban tertentu.Indonesia memiliki sistem hukum perdata Internasional peninggalan Belanda.Indonesia menganut asas kesesuaian status pribadi yang tercantum dalam Algeme Bepalingen Pasal 16 (AB). Status pribadi adalah suatu keadaan yang menunjukkan hubungan antara fakta-fakta mengenai orang yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berlaku
A.Muh Salsabil-Resume Htn
No full textDEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi
- …
