1,720,955 research outputs found
Tindakan US yang Melakukan Penadahan Hasil Usaha Perkebunan Ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Get PDFThe objective of the study is to be the partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Law attained from Faculty of Law, University of Surabaya. he purpose of writing this scientific article is to find out and analyze the extent to which Based on Article 111 of the Civil Code Which states that every person who holds the results of plantation Business obtained from looting and/or theft as referred to in article 78 shall be sentenced to a maximum of 7 (seven) years imprisonment and a maximum fine of Rp.7,000,000,000.00 (seven billion rupiahs). This research analyzes the actions taken by the perpetrators (US), namely those who contarct plantation product in terms of law No.39 of 2014 concerning plantation. It can be started that in the case of the United States conducting extraction of plantation product is one form of imposition so that US can be subject to article 111 of law No.39 of 2014 concerning plantation.Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Berdasarkan Pasal 111 KUHPidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyaj Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar ruiah). Penelitan ini menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (US) yaitu yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa pada kasus US yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan merupakan salah satu bentuk penadahan sehingga US dapat dikenakan pasal 111 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
Kata Kunci: Penadahan, Hasil Usaha Perkebuna
Implementasi Kewajiban Peserta Lelang Dalam Melakukan Penawaran Terhadap Obyek Lelang (Studi Di Kantor Balai Lelang Swasta Serasi Kota Sidoarjo)
No full textPada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya kegiatan lelang dimana dalam pasal 60 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Keuangan (untuk selanjutnya disebut PMK) Nomor 109/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang diterangkan bahwa peserta lelang wajib mengajukan penawaran terhadap obyek lelang namun dalam implementasinya masih ada peserta lelang yang tidak mengajukan penawaran terhadap obyek lelang namun tidak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : 1. Bagaimana implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang di balai lelang swasta serasi Kota Sidoarjo? 2. Apa hambatan yang terjadi dalam implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang? 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang Kemudian penulisan karya tulis ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan fakta untuk identifikasi yang pada akhirnya menuju kearah penyelesaian masalah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari nara sumber terkait yaitu Pimpinan Kantor Perwakilan Balai lelang swasta Serasi Kota Sidoarjo, Notaris dan Pejabat Lelang kelas II dan data sekunder berupa norma atau aturan, pendapat para ahli. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data terkait dengan implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi kewajiban peserta lelang yang peneliti uraikan menggunakan teori Lawrence M.Friedman terdiri dari Substansi, Struktur, dan Budaya masih menemui hambatan – hambatan. Beberapa hambatan – hambatan tersebut didapatkan upaya - upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan agar setiap peserta lelang di dalam pelaksanaan lelang semuanya mengajukan penawaran terhadap obyek lelang dan bagi yang tidak mengajukan mengajukan penawaran mendapatkan sanksi sebagaimana pula diatur dalam PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di luar Kawin yang Dicantumkan Nama Ayah
Get PDFExtramarital child is always causing complex problem, whether positive law as well as Islamic law. Several problems are among others: First, the legal status of birth certificate of the extramarital child that includes and does not include the name of the father. Second, related to the status of the extramarital child as heir by the inclusion of the name of the father in the birth certificate whether based on positive law as well as Islamic law. By virtue of decision Number 46/PUU-VIII/2010 the Constitutional Court has provided a decision that guarantees the fulfillment of civil rights for the extramarital child. With the fulfillment of civil rights, it is expected to be able to provide justice for the extramarital child, however, such matter covers the overall aspects or not including the extramarital child that has been recognized as legal child by including the name of the father in the birth certificate is entitled to become a heir as the right of legal child and proven with Deed of Authenticity. Moreover the problem arising whether in Islamic law such matter is also becoming a legal matter and entitled to become a heir.Anak luar kawin selalu menimbulkan permasalahan, baik hukum positif maupun hukum islam. Diantaranya (1) kedudukan hukum akta kelahiran anak luar kawin yang dicantumkan dan tidak dicantumkan nama ayah, dan (2) terkait kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris dengan dicantumkan nama ayah dalam akta kelahirannya. Berdasarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu putusan yang menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan bagi seorang anak luar kawin. Dengan pemenuhan hak keperdataan diharapkan mampu memberikan keadilan bagi anak luar kawin, namun hal itu mencakup seluruh aspek atau tidak termasuk anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah dengan dicantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran berhak menjadi ahli waris sebagaimana hak anak sah dan dibuktikan dengan akta Otentik. Lebih lanjut masalah yang muncul apakah dalam hukum islam hal tersebut juga menjadi sesuatu yang sah dan berhak menjadi ahli waris
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
