5 research outputs found
Collaboration between Universities and Governments In Realizing Quality Policies, (Evidence-Based Policy)
No full textIn the policy formulation process, there is a gap between universities and the government as policy makers, which causes the existence of policies that are not evidence based. Many background this gap, including the lack of validity of information from the results of tertiary research so that it is unable to increase the government's confidence to accommodate the information. On the one hand there is still strong political influence in policy formulation. lobbying system, compromise to bargaining to determine whether or not the policy is decided. Therefore, this paper aims to see the collaboration of universities and government in producing quality policies. The author uses the method of library study, which is collecting data, information, by examining research journals, books, literature and sources of reliable sources both written and digital that are relevant and relevant to this paper. The results of the study indicate that universities have not been able to meet the needs of quality policies. This much of the information from research results has not been able to open up the confidence of policy makers. as a result of the study are only small input and are more dominated by political interests. Therefore, one of the efforts that must be addressed is involving the government in the research design process, this will increase the confidence of policy makers regarding the information obtained
Mengkaji Kolaborasi Kebijakan Publik dalam Percepatan SDGs Lingkungan Lokal: Tinjauan Pustaka Inisiatif di Berbagai Daerah
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik berbasis kolaborasi dalam mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor lingkungan hidup pada tingkat lokal. Tantangan lingkungan kontemporer, seperti perubahan iklim, manajemen limbah, dan konservasi keanekaragaman hayati, membutuhkan pendekatan tata kelola yang inklusif dan multi-aktor. Melalui tinjauan pustaka yang komprehensif terhadap literatur ilmiah, laporan kebijakan, dan studi kasus yang relevan dari berbagai konteks geografis, studi ini mengidentifikasi model-model kolaborasi yang sukses, faktor-faktor pendorong dan penghambat implementasinya, serta dampak nyata kebijakan kolaboratif terhadap keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan awal mengenai praktik terbaik dan dasar bagi studi lebih lanjut tentang penguatan kebijakan lingkungan kolaboratif di tingkat lokal
Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement di LPSE Kota Banda Aceh
No full textPeralihan sistem manual ke sistem elektronik di pengadaan barang dan jasa ternyata masih terdapat masalah. Salah satunya masih ditemukannya praktik korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement di LPSE Kota Banda Aceh dengan fokus penelitian pada Perpres No 54 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-procurement di LPSE Kota Banda Aceh memberikan cukup banyak manfaat, diantaranya adalah menghemat biaya dan waktu, membuka peluang bagi perusahaan lain untuk menjadi rekanan serta terbentuknya keadilan. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan e-procurement di LPSE Kota Banda Aceh termasuk kategori transparan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan lima indikator yang hampir semuanya wujud dalam proses pengadaan secara elektronik, yaitu (a) adanya infromasi yang jelas tentang prosedur, (b) kemudahan akses informasi, (c) adanya mekanisme pengaduan, (d) adanya kerjasama dengan media dan lembaga non pemerintah, dan (e) adanya akses informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang ikut tender terkait penggunaan aplikasi pengadaan secara elektronik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, LPSE Kota Banda Aceh didorong untuk membina perusahaan bukan hanya sebatas sosialisasi tapi adanya inovasi baru seperti pemberian buku panduan penggunaan aplikasi e-procurement bahkan ditambah dengan sosialisai menggunakan media massa sehingga pengadaan barang dan jasa secara elektronik mampu mencapai tingkat transparans
Transparency in the Procurement of Goods and Services through E-Procurement at LPSE, Banda Aceh City
No full textStructure and Space Pattern in Gunungpati Sub-District: Space Utilization Evaluation Analysis
No full textThis article focuses on the evaluation of regional spatial planning policies, namely the Regional Regulation of the City of Semarang Number 14 of 2011 concerning the 2011-2031 Regional Spatial Plan, particularly regarding the spatial structure and spatial patterns in the Gunungpati District. Because the issue of spatial planning has caused various environmental problems in urban areas. This article refers to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 9 of 2017 concerning Guidelines for Monitoring and Evaluation of Spatial Use, using a literature study methodology approach. The results show that the spatial structure determination in Gunungpati District needs to be changed because of the emergence of settlements that are on quite /very sloping slopes. As a result, Gunungpati District as a conservation area, water catchment, and green catchment as well as protecting the area below has changed. Meanwhile, the network of facilities and infrastructure as well as green open space in Gunungpati District has met the requirements of the RTRW for Semarang City. Based on the above considerations, a concrete policy is needed in maintaining the function of the Gunungpati District, so that it can protect the ecosystem in its area. Besides the importance of providing education to the public regarding sustainable urban development, to create complex environmental preservation, this article contributes to the field of public management and a collaborative governance policy model that is directly implemented in the city of Semarang
