71 research outputs found
ARRIVE Guidelines dhani redhono-Author Checklist
Study Design
This study is an experimental post-test-only control group, with anthrax animal model, male white rats (Rattus norvegicus) were used as experimental animal subjects due to their anthrax toxin receptors 2 (ANTXR2), which are adaptable, easy to find, and produce many congenital strains. The derivatives of male white rats (Rattus norvegicus) were already used for various purposes in numerous previous studies, such as behavioral studies or medical testing (13,14). This research took place at Indonesian Agency for Agricultural Research and Development (BALITVET), Bogor, Central experimental animals PAU Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, and the Anatomic Pathology Laboratory, Faculty of Medicine, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
This study uses eight white male rats (Rattus norvegicus) within each group. The research sample was taken from 40 male white rats (Rattus norvegicus) aged three to four months old, weighing 180–200 g. A standard BR I rat feed was used with the adjusted amount to the average body weight. The allocation of experimental animals into each treatment in a homogeneous study was carried out randomly to maintain internal validity. White male rats (Rattus norvegicus) were selected as test animals, due to its’ genetic similarity to humans and adaptability to the laboratory environment (15). Rats that passed the inclusion criteria for this study were fit white male rats with glowing eyes, bright hair, good appetite, active, aged three to four months, and weighed 180–200 g. While rats that didn’t pass the inclusion criteria were white male rats that are sick, with signs of dimmed eyes, low appetite, dull hair, inactive, and underweight.
This study used a complete randomized design and carried out an examination at the end of the study and it use animal models of anthrax which are divided into 5 groups, namely P1, anthrax animal model given propolis 200 mg/kg seven days before induction of anthrax spores for up to 14 days; P2, anthrax animal model and given 200 mg/kg of propolis for 14 days; P3, anthrax animal model and was given propolis 200 mg/kg for seven days; P4, anthrax animal model, were given Amoxicillin 9 mg/kg intravenously and were given propolis 200 mg/kg for 14 days; and the group K, anthrax animal model were not given any treatment.</p
ANALISIS FRAMING PADA MEDIA ONLINE SINDONEWS.COM DAN TEMPO.CO TERHADAP PEMBERITAAN AHMAD DHANI SEBAGAI TERSANGKA KASUS UJARAN KEBENCIAN PERIODE 28 NOVEMBER S/D 1 DESEMBER 2017
HAZAMA. 1443010241. FRAMING ANALYSYS THE ONLINE NEW SITES
SINDONEWS.COM AND TEMPO.CO ABOUT AHMAD DHANI AS HATE SPEECH
PERIOD NOVEMBER 28- DECEMBER 1 2017.
Research background on framing Ahmad Dhani news as. The purpose of this
research is to know how framing formed by online media Sindonews.com and Tempo.co
for the event.
This research uses qualitative method with framing analysis as a research method
to see the media frame in revealing the event or reality. The framing device used by the
author in the research is Robert N Entman's. The theory used in this research is Gate
Keeper theory.
Based on the results of the analysis can be concluded that the media frame
Sindonews.com about the event is apparently wanted to inform that Ahmad Dhani not
entirely guilty for what he had told about the case. Meanwhile, Tempo.co frame impressed
Ahmad Dhani with his news which mostly took the standpoint of Ahok Supporters with
very clear satirical words.
Keyword : Framing Analysis, Robert N Entmant, Ahamad Dhani, Hate Speech, Media
Sindonews.com and Tempo.c
Kepemimpinan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017
Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakankunci keberhasilan Pembangunan Desa.Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sangatlah sulit, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa, karena sebagai pemimpin didalam masyarakat Desa, Kepala Desa hendaknya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Mempengaruhi masyarakat ini bisa dengan memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruhterhadap partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Adapun hasil perhitungan untuk hipotesa tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan angka kolerasi 0,499.Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah “Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikanâ€
Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam
Human trafficking can be classified as one of the worst forms of abuse experienced by human history. Number of the case, regional to international levels, show an increasing trend. Therefore, Indonesia as a part of the world community whose citizens are one of the most victims of human trafficking, seeks to enforce the law and maintain the role as a form of preventive action against the outbreak of Human Trafficking. Local government which is directly contacted with the issue of human trafficking should have strategy to solve the problem. The concept of sustainability fulfillment of security, roles and functions of continuous supervision by local governments is an integral part of the Indonesian constitution, the weakness of the role and supervision of strategy of local government, will increase the problem of social and law. Therefore, there must be joint efforts with other countries. Thus, inter-governmental cooperation, inter-NGO, mass organizations and individuals which are well developed and the synchronization of policy become imperative. Whereas for eradication measures a repressive effort is conducted through coordination among law enforcers which are part of integrated criminal justice system. This is in order to the realization of law enforcement.Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang warganya merupakan salah satu terbanyak menjadi korban trafficking berupaya untuk melakukan penegakan hukum dan tindakan serta peran sebagai bentuk tindakan preventif atas merebaknya tindak pidana (TPPO) dimaksud, Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah yang pertama kali bersentuhan lansung dengan persoalan kejahatan perdagangan orang, harusnya mempunyai langkah Strategis yang langsung menyentuh akar persoalan terhadap korban trafficking. Konsep pemenuhan perlindungan, peran dan fungsi pengawasan yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah. ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan didalam konstitutional Indonesia, jangan sampai dengan lemahnya peran dan pengawasan serta langkah strategis dari pemerintah daerah, akan menambah persoalan mulai dari sosial dan hukum selain memeranginya di dalam negeri maka harus ada upaya bersama dengan negara lain. Maka kerjasama antar pemerintah, antar-NGO, ormas dan perseorangan dalam dan luar negeri yang dibina dan dikembangkan dengan baik serta sinkronisasi kebijkan menjadi keharusan. sedangkan untuk tindakan pemberantasan dilakukan upaya represif melakukan kerjasama melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Hal itu demi terwujudnya penegakan hukum
Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan
Mangrove di pulau Bintan, sama halnya yang terjadi di Indonesia, mengalami sejumlah permasalahan umum seperti imbas dari penangkapan ikan, pembangunan pesisir,pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan pengasaman laut. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 120/2020 Tahun 2020 menandai pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode desktiptip kualitatif, yang mana dijabarkan melalui telaah kebijakan dan hokum lingkungan. Adapun dalam indikator kebijakan, seringkali yang dijumpai dalam model kebijakan Top-Down ataupun Bottom-Up, yang seringkali dilihat adalah goal daripada kebijakan tersebut, namun, dua kelompok penulis penting secara eksplisit menghubungkan variabel ke dalam model, Mazmanian dan Sabatier. Penegakan hukum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah tentang kriteria perbaikan kerusakan ekosistem lingkungan dan perubahan iklim. salah satu dari perlindungan ekosistem mangrove dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 tentang Ketetanggaan Pulau Bintan dan perencanaan wilayah pesisir. pelestarian mangrove di Bintan, Pemerintah perlu menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan peta sinkron, Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA)
Refleksi diri dalam perspektif agama Budha dan Islam: studi komparasi jalan mulia berunsur delapan dalam agama Budha dan muhasabah agama Islam
Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan tentang bagaimana refleksi diri dalam Agama Budha dan Islam, lebih detailnya skripsi ini membahas tentang Jalan Mulia Berunsur Delapan (Eightfold Path) dalam Agama Budha dan MulJisabah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persamaan dan perbedaan (komparasi) konsep refleksi diri dalam kedua agama tersebut. Skripsi ini menggunakan model penelitian library research (penelitian kepustakaan). Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan refleksi diri dalam Agama Budha dan Islam, kemudian dipilah sesuai kebutuhan. Setelah dipilah sesuai kebutuhan penulisan, dilakukan verifikasi data yang diperoleh menggunakan metode informatif deskriptif, yaitu memberikan keterangan sesuai dengan data yang diperoleh, dan dilanjutkan mengkomparasikan data-data yang telah diperoleh. Agama Budha sering dikatakan bukan merupakan agama, tetapi filsafat. Hal ini didasarkan pada ajaran-ajaran Agama Budha yang cenderung berbicara tata etika moral manusia, clan nyaris tidak membicarakan hal-hal yang transendental (ketuhanan/teologis). Bahkan dalam ajaran utamanya, Empat Kesunyataan Mulia ( The Four Noble Truth), hanya berisikan hal-hal yang mengatur bagaimana menjadi seorang manusia paripurna. Agama Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana hubungan dengan manusia. Salah satu pokok utama ajaran Islam Akhlak (tata etika moral - hubungan sesama manusia), disamping Akidah (keimanan) dan Syari'ah (peribadatan). Jalan Mulia Berunsur Delapan Agama Budha, merupakan tata etika moral kebaikan guna menjadi manusia paripuma, yang terdiri dari: Pengertian Benar, Pikiran Benar, Ucapan Benar, Perbuatan Benar, Penghidupan Benar, Usaha Benar, Kesadaran Benar, dan Konsentrasi Benar juga diajarkan dalam Islam melalui al Quran clan sunnah rasul. Meski memiliki persamaan antara Agama Budha dan Islam, adanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Dalam hal ini yang menjadi perbedaan adalah profil dan latar belakang dari pembawa ajaran (Sidharta Gautama dan Muhammad saw.)
SISTEM APLIKASI PENJUALAN BARANG DI CV. EXMACOM
Permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan CV.
EXMACOM adalah bagaimana mendapatkan informasi yang baik
dan benar untuk mendukung kelancaran proses bisnisnya.
Sistem yang terkomputerisasi tentunya sangat dibutuhkan
untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Metode yang
digunakan dalam aplikasi sistem ini secara multiuser, agar dalam
menjalankan proses transaksi bisnisnya setiap karyawan dapat
bekerja sesuai bagian kerjanya dengan dapat menggunakan
sistem ini secara bersamaan.
Skripsi dengan judul Sistem Aplikasi Penjualan di CV.
EXMACOM ini menampilkan informasi daftar karyawan, barang,
jenis servis. Selain itu, sistem ini juga menampilkan informasi
yang berkaitan mengenai transaksi penjualan, retur, dan servis
reparasi barang elektronik khususnya perangkat komputer.
Sehingga diharapkan nantinya pihak manajer perusahaan dapat
membuat strategi perusahaan selanjutnya, setelah melihat hasil
informasi target perusahaan yang telah dicapai dalam periode
yang ditentukan.
Kata kunci : aplikasi, penjualan, retur, servis, transaksi
Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dan Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan untuk Sistem Informasi Penjualan pada Toko SOVIAH
Saat ini proses bisnis pembelian, persediaan, dan penjualan barang yang berjalan di Toko Soviah masih dilakukan secara manual serta belum adanya data pelanggan tetap ditoko tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan antara lain, sering terjadi kesalahan pencatatan pembelian dan penjualan barang, perhitungan transaksi yang lama, lambatnya informasi ketersediaan barang di gudang serta belum adanya upaya untuk meraih loyalitas pelanggan dalam bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dan Customer Relationship Management (CRM) untuk sistem informasi pembelian, persediaan, dan penjualan barang serta pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tahapan penerapan ERP ini dimulai dengan studi pendahuluan. Aktivitasnya yaitu pengenalan perusahaan dengan wawancara dan observasi, mengidentifikasi proses bisnis pembelian, persediaan, dan penjualan barang yang sedang berjalan kemudian membuatkan usulan sistem secara terkomputerisasinya, yang digambarkan dengan menggunakan Business Process Model Notation (BPMN), serta penggambaran model kerja sistem yang akan diterapkan menggunakan use case diagram. Tahapan selanjutnya adalah melakukan studi literatur dari berbagai buku dan jurnal untuk mencari landasan teori dan penelitian terkait. Kemudian melakukan pemilihan perangkat lunak ERP, setelah itu melakukan konfigurasi dan kustomisasi modul perangkat lunak ERP tersebut, serta terakhir melakukan penerapan dan pengujian. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mengatasi permasalahan pada Toko Soviah
PENGUATAN EKONOMI KELAUTAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDAMPINGAN SOCIO-ECOLOGICAL MARKET ECONOMY KEPADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BINTAN
Ekonomi pasar sosial bertujuan untuk menggabungkan kebebasan dalam pasar dengan kesejahteraan sosial berdasarkan ekonomi yang kompetitif. Ekonomi pasar sosial bertentangan dengan kebijakan laissez-faire dan sistem ekonomi sosialis dan menggabungkan kebebasan perusahaan swasta untuk beroperasi dengan regulasi dan intervensi negara untuk menjamin persaingan yang sehat, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rendahnya inflasi, rendahnya tingkat pengangguran, kondisi kerja yang baik, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik Kegiatan ini sangat perlu untuk direalisasikan mengingat perlunya edukasi dan pendampingan masyarakat pesisir dalam mencari alternative livelihoodnya. Namun juga berbasis kepada pengembangan sistem ekonomi yang berbasis kepada aspek Pasar Sosial dan Ekologikal. Adapun kegiatan belum dilaksanakan, maka diperlukan realisasi bersama dengan instansi terkait yang mampu menggandeng dan membuat pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran.
 
- …
