1,721,086 research outputs found
PROSEDUR PELAYANAN DAN PENGAWASAN CUKAI TEMBAKAU KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI PADA PT. MANGLI DJAYA RAYA
No full textCukai yang merupakan sumber devisa Negara yang cukup besar peranannya
bagi kelangsungan hidup Bangsanya dan juga mampu menyumbangkan penerimaan
yang besar untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini
dikarenakan salah satu sumber daya alam yaitu tembakau merupakan hasil perkebunan
berupa daun yang mempunyai ukuran besar yang apabila diolah dapat
menambah nilai tambah, oleh karena itu hasil tembakau akan dikenai cukai dan
hampir seluruh rakyat Indonesia terlibat secara tidak langsung dalam pembelian
cukai.
PT. Mangli Djaya Raya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
pengolahan hasil tembakau. Menurut Undang-Undang, pelayanan pertama yang
harus dilakukan oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan untuk pertama kali yaitu
pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) terlebih dahulu
pada pengusaha pabrik atau importir yang mengajukan permohonan untuk
kelancaran usahanya, ketentuan yang sesuai dengan keputusan PMK-200 Tahun
2008. Kemudian setelah pengusaha pabrik atau importir sudah mendapat NPPBKC
atau registrasi yang telah di daftarkan pada kantor pusat, maka selanjutnya
pengusaha pabrik atau importir baru bisa mengajukan penetapan tarif dan harga
jual eceran yang berlaku dengan ketentuan PMK-37 Tahun 2013. Setelah mendapat
surat keputusan mengenai penetapan tarif cukai yang diterima, selanjutnya
pengusaha atau importir dapat melakukan Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil
Tembakau yang biasa disingkat dengan P3CHT pada KPPBC Tipe Pratama
Panarukan, dan masa untuk mendapatkan pita cukai tersebut yaitu kurang lebih 30
hari setelah penerimaan dokumen P3CHT. Pembayaran secara tunai dalam proses
mendapatkan no CK-1 dapat dilakukan melalui sistem billing atau pembayaran
langsung melaui bank persepsi yang kemudian pengusaha pabrik atau importir
akan menerima Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan Nomor Tanda
Pelunasan pada Negara (NTPN) dimana saat akan mengambil pita cukai pelaksana
wajib memeriksa kelengkapan dokumen dan pengusaha menunjukkan NTPN
sebagai tanda bukti pelunasan. Pengusaha menerima pita cukai pesanannya dan
memeriksa kelengkapan dokumen lalu menandatanganinya, selanjutnya diserahkan
pada pejabat atau pelaksana terkait untuk diteruskan pada Kasubsi Perbendaharaan
dan Pelayanan.
Selain itu, KPPBC Tipe Pratama Panarukan melakukan pengawasan
terhadap program dan kegiatan dari perusahaan yang berada dalam lingkup
kerjanya dan menciptakan hubungan baik serta kepuasan untuk memberikan
pelayanan terbaik pada pengguna jasa
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Tanggung Jawab Perdata Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Proses Penyidikan (Analisis Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)
No full textKode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah
norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau
filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang
diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam
melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Tidak sedikit pula
apabila seseorang sudah mempunyai kedudukan atau jabatan atau wewenang,
menyalahgunakan wewenang tersebut hanya untuk kepuasaan dirinya atau tidak
peduli lagi dengan aturan-aturan serta batasan dan dampak yang timbul dari
perbuatan tersebut adalah bisa menyebabkan orang lain mengalami kerugian
berupa mengalami tindakan fisik yang mengakibatkan seseorang terluka atau
bahkan sampai meninggal dunia. Saat anggota Polri tidak menjalankan profesinya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akan ditindak tegas dari mulai
peringatan biasa hingga diberhentikan dengan tidak terhormat.
Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data
kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan
menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa hak atas tuntutan ganti kerugian bagi
tersangka, terdakwa atau terpidana merupakan perwujudan perlindungan hak asasi
apabila dalam proses peradilan ada kekeliruan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum. Kendala dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh penegak hukum, meskipun hak mereka (tersangka/terdakwa) untuk
mendapatkan ganti kerugian telah memiliki aturan, masih banyak masyarakat
yang tidak mengetahuinya dan banyak pula yang mengetahuinya tetapi memilih
untuk tidak menggunakan hak tersebut. Penghukuman secara pidana tidak
menghapus tanggung jawab keperdataan pelaku perbuatan melawan hukum
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI PT. INDUSTRI KERETA API (INKA) MADIUN
No full textKesimpulan laporan ini bahwa PT. INKA Madiun merupakan wajib pajak badan yang taat akan peraturan-peraturan dan undang-undang perpajakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.
PT. INKA Madiun dikukuhkan sebagai pemungut, penyetor dan pelapor Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.547/KMK.04/2000. PT. INKA bertindak selaku Wajib Pungut dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, melaporkan usaha termasuk memungut, melapor dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-undang Perpajakan No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat Di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara
Get PDFPelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau
fungsi penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahnya.
Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara merupakan salah satu instansi pemerintah di
Kabupaten Aceh Tenggara yang berfungsi untuk membina dan menerapkan
kehidupan yang syar’i terhadap masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk
untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Mengenai Khalwat.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif
dengan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang
dari petugas Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Tenggara dan 2 orang dari
tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam
Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya tindak pidana khalwat di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tindakan
dan strategi yang dibuat oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum
terlaksana dengan baik. Tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat Mengenai Khalwat belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan programprogram
yang
dilakukan
Dinas
belum
sepenuhnya
berjalan
dengan
lancar
dan
perlu
adanya
evaluasi
dan
pemantauan
dalam
kinerja
aparatur
sipil
negara.
Sarana
dan
Prasarana
yang
disediakan
pemerintah
sudah
cukup
lengkap
dan
dapat
membantu
aparatur
sipil
negara
dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
aparatur
sipil
negara
harus
menggunakan
sarana
dan
prasarana
dengan
efektif
agar
tugas
dan
fungsi
berjalan
dengan
efesie
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
