23 research outputs found
FREEDOM & IMPARTIAL OF JUDICIARY : ANTARA “ PERADILAN BEBAS” & “PERS YANG BEBAS
No full textPress of independence adopted by Law No. 40 of 1999 on the Press is an accentuation of the Libertarian Press system which requires the existence of a absolute total "freedom of pers" by putting all the legal consequences on the substance of its news through judicial institutions, without calls for criminalization forms of the press with all the reason and limitedly direction purpose. Absolute Privilege Right of the Press have signs that provide a limitation on -moral hazard- based on Interest of justice or national security or for the prevention of disorder or crime that can be issued by the judiciary as a form of Sub Judice Rule criteria or Disobeying a Court Order from Contempt of Court institutions. a proclamation which is a form of freedom of expression with the news that "prejudicial", even the news substance pose a "misleading conclusion and opinion" as well as has provided an opinion and conclusions that are misleading or incorrect and negative impact on the course of judicial proceedings and other parties broadly (as recognition of the Press Libertarian System) may be faced with a sense of responsibility of the press itself, either ethic norms and laws.Keywords : Judicial, Pers, Freedom</jats:p
CATATAN TENTANG PIDANA MATI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999
No full textBerlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpusi telahmenempatkan beberapa introdusi yang inovatif, ternasuk di dalamnya mengenai pidanamati bagi pelaku perbuatan korupsi. Korupsi sudah dianggap sebagai bahagian re-evaluasiekstrim terhadap sistem yang dianggap telah terkontaminasi dengan kekuasaan. Kekuasaantelah mempengaruhi pola perilaku korupsi, sehingga terjadi korupsi birokrasi. Adanya introdusi Pidana Mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 harus tetap memperhatikan dan dalam kerangka klasifikasi yang eksepsional dan adanya pengulangan perbuatan yang eksepsional, yaitu tindak pidana korupsi dari pelaku (recidive), bukan karena sifat dan kondisi perbuatan pelaku. Artinyapenerapan pidana mati adalah alternatif terakhir sebagai bahagian dari prinsip bahwa Hukum Pidana adalah Ultimum Remedium, bukannya Premium Remedium.</jats:p
Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
No full textPerspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korups
“Overheidsbeleid” dan Asas “Materiele Wederrechtelijkheid” dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di indonesia
Full text linkKorupsi dan penegakan hukum
No full textBuku ini membahas tentang pelbagai problem hukum (Pidana), baik yang berkaitan dengan issue politik, pers dan korupsi dalam dinamisasi masyarakat yang memerlukan tingkat solusi yang akomodatif sehingga diharapkan peran Hukum menempati posisi primaritas dalam sistem hukum Pidana di Indonesia
