1,720,960 research outputs found
PENGALIHAN PIUTANG SKEMA CESSIE DENGAN PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
Full text linkAbstrak
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada instansi Kantor Hukum atau Kantor Pengacara, dan juga menganalisa putusan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa mengenai Pengalihan Piutang dengan Skema Cessie. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya lelang cessie khususnya pada sistem Perbankan Syariah, dan juga bertujuan untuk mengetahui prosedur agar dapat diajukannya gugatan terhadap perkara lelang cessie di Pengadilan Agama Sungguminasa serta menganalisa putusan. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa sistem lelang dengan skema cessie itu telah terjadi yaitu pada proses persidangan di Pengadilan dalam pengajuan Gugatan Perdata. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa masyarakat akan tahu kemana mengajukan gugatan ketika ada problem atau perkara/permasalahan mengenai cessie jika terjadi.
Kata kunci : Lelang, Pengalihan Piutang, Cessie
Abstract
This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi, namely at the Law Office or Lawyer Office, and also analyze the decision of the Sungguminasa District Court regarding the Transfer of Receivables with the Cessie Scheme. This study aims to determine the process of cessie auctions, especially in the Islamic Banking system, and also aims to find out the procedure so that a lawsuit can be filed against the cessie auction case at the Sungguminasa Religious Court and analyze the decision. The results of this study will show that the auction system with the cessie scheme has occurred, namely in the trial process in the Court in filing a Civil Lawsuit.
Key Words : Auction, Transfer of Receivables, Cessi
PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
Full text linkAbstrak
Investasi merupakan suatu yang dilakukan seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan mengelolah dana dan modal dengan bertujuan mendapatkan suatu keuntungan atau laba di masa mendatang atau masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan yaitu dengan membeli obligasi atau saham pada pasar keuangan, membeli suatu tanah ataupun dengan kata lain mulai membangun bisnis sendiri. Namun berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam hukum penanaman modal itu sendiri yakni Persyaratan dan Prosedur dalam melakukan Investasi. Setiap investasi memiliki syarat dan prosedur berbeda, contohnya saja: beberapa syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi investor serta proses dan cara untuk berinvestasi. Kemudian perlindungan terhadap risiko kehilangan modal ataupun risiko adanya perubahan keuangan yang tidak diharapkan. Oleh karenanya perlunya mekanisme terhadap adanya risiko dalam berinvestasi, seperti: Reksa dana, Asuransi ataupun diversikan portofolio. Kemudian ada juga pajak keuntungan investasi itu sendiri di mana keuntungan investasi tersebut perlu adanya pajak sesuai dengan peraturan dalam pajak yang berlaku pada setiap atau suatu negara. Dalam hukum investasi, sangatlah penting untuk memahami segala aspek dalam kegiatan investasi untuk meminimalisir risiko pengembalian yang maksimal sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam beberapa waktu yang cukup lama dan dalam kurun waktu lebih dari lima puluh tahun, di mana kurun waktu tersebut baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri telah sangat berkembang dan memberikan banyak kontribusi dan mendukung pencapaian sasaran pembangun nasional.
Kata Kunci: Penanaman Modal, Perlindungan Investor, Risiko Investasi.
Abstract
Investment is something that is done by a person or group of people with the aim of managing funds and capital with the aim of obtaining a profit or profit in the future or in the future. Investments can be made, namely by buying bonds or stocks on the financial market, buying land or in other words starting to build your own business. However, various aspects that need to be considered in the law of lining up the capital itself are the Requirements and Procedures for Making Investments. Each investment has different terms and procedures, for example: several conditions that need to be met by investors as well as the process and method of investing. Then protection against the risk of loss of capital or the risk of unexpected financial changes. Therefore, there is a need for mechanisms against risks in investing, such as: Mutual funds, insurance or portfolio diversification. Then there is also the investment profit tax itself where the investment profit needs to be taxed in accordance with the tax regulations that apply to each or a country. In investment law, it is very important to understand all aspects of investment activities to minimize the maximum return according to the agreement made. In integrating capital in Indonesia, it has been developing for quite a long time and in confinement of more than fifty years, in which time confinement, hidden foreign capital and cover of domestic capital have greatly developed and contributed a lot and supported the target business. national builder.
Keywords: Investment, Investor Protection, Investment Risk
PELAKSANAAN DWANGSOM SEBAGAI UANG PAKSA DALAM HUKUM ACARA PERDATA: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA
Full text linkAbstrak
Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Dwangsom Sebagai Uang Paksa dalam Hukum Acara Perdata: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia”. Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah bagaimanakah penerapan dwangsom sebagai uang paksa dalam gugatan perdata pada Pengadilan Negeri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan telaah beberapa putusan terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan dwangsom sebagai uang paksa dalam hukum acara perdata itu tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan, karena dalam beberapa putusan yang telah dianalisis dan di rampungkan menjadi sebuah penelitian secara gambaran umum, dwangsom sebagai uang paksa merupakan tuntutan berupa pembayaran berupa uang, diluar dari perselisihan dalam setiap gugatan perdata dalam penerapannya tidak ditemukan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dwangsom sebagai uang paksa yang telah diharapkan sebagai formula untuk memaksa tergugat yang terhukum untuk mematuhi amar putusan hakim yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini menegaskan perlunya peraturan tentang pelaksanaan dwangsom sebagai uang paksa dalam hukum acara perdata di Indonesia.
Kata Kunci: Dwangsom, Uang Paksa, Gugatan, Gugatan Perdata
Abstract
This research is entitled "The Implementation of Dwangsom as a Compulsory Payment in Civil Procedure: A Study of District Court Decisions in Indonesia." The main or core issue to be examined is how dwangsom is applied as a compulsory payment in civil lawsuits in District Courts in Indonesia. This research is an empirical juridical legal study, or legal research, that describes the results of research on applicable law in society. This legal research is conducted by collecting data through field studies and reviewing several related decisions. Based on the research results and analysis, it can be concluded that the application of dwangsom as a compulsory payment in civil procedure is not fully effective. In several decisions that have been analyzed and finalized into a general overview, dwangsom as a compulsory payment is a demand for payment of money, outside of the dispute in each civil lawsuit, no implementing regulations have been found. Therefore, dwangsom as a compulsory payment, which has been expected as a formula to compel convicted defendants to comply with the judge's decision, is completely unenforceable. This research emphasizes the need for regulations regarding the implementation of dwangsom as a compulsory payment in civil procedure in Indonesia.
Keywords: Dwangsom, Forced Money, Lawsuit, Civil Lawsui
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DENGAN PROSES ARBITRASE
Full text linkAbstrak
Di Indonesia proses penyelesaian sengketa antar para pihak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui prosedur jalur litigasi (pengadilan) atau melalui jalur non-litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) contohnya seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, konsultasi, valuasi ahli, dan arbitrase. Berkaitan dengan arbitrase sebagai salah satu jalur dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebenarnya sudah lama ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad. Selain Negara asing, Indonesai pun telah mengenal arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa publik melalui jalur non-litigasi. Dalam penyelsaian sengketa melalui arbitrase, pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya yang terdiri atas arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan klausula arbitrase, yaitu yang berbentuk pactum de compromittendo dan yang berbentuk acta kompromi. kemudian arbitrase diciptakan dari klausul yang mereka ambil dalam bentuk kontrak yang telah mereka setujui. Dengan demikian, para pihak yang termasuk dalam kontrak tersebut harus mengikuti/melakukan segala sesuatu yang telah diperjanjikan dalam kontrak tersebut dikarenakan kekuatan hukum dari putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tetapi pengakuan dan eksekusi putusannya tetap harus diterapkan ke pengadilan negeri.
Kata kunci : Penyelesaian sengketa, Arbitrase.
Abstract
In Indonesia, the process of resolving disputes between parties can be carried out in two ways, namely through litigation (court) procedures or through non-litigation (dispute resolution outside the court) for example mediation, conciliation, negotiation, consultation, expert valuation, and arbitration. Regarding arbitration as a way to resolve disputes outside the court, it has actually existed for a long time and has been practiced for centuries. Apart from foreign countries, Indonesia has also recognized arbitration as an alternative to resolving public disputes through non-litigation channels. In resolving disputes through arbitration, disputing parties may choose an arbitration institution to resolve their dispute which consists of ad hoc arbitration and institutional arbitration. Dispute resolution through arbitration can be carried out with an arbitration clause, namely in the form of a pactum de compromittendo and in the form of a compromise act. then the arbitration was created from the clauses they took in the form of a contract they had agreed to. Thus, the parties included in the contract must follow/do everything that has been agreed in the contract because the legal force of the arbitral award is final and binding, but the recognition and execution of the decision must still be applied to the district court.
Keywords: Dispute resolution, Arbitration
ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI
Full text linkAbstract
The purpose of conducting this research is to find out the legal relationship of finance companies in fiduciary guarantees and how the position of creditors is regarding fiduciary guarantee objects that are charged to customers/debtors. The method used is normative juridical, the legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. As is known, it is often found that objects are burdened with fiduciary guarantees or are fiduciary more than once. This is done by the company in order to obtain loans from other creditors so that needs can be met. However, the fact that occurs in the field is that finance companies suffer a lot of losses due to the negligence of the debtor or the customer himself who reneges on the agreement and in the process of returning the vehicle unit in the hands of the debtor it is difficult to execute and even though using a fiduciary guarantee certificate there are still debtors who deny what has been agreed upon and agreed upon between the company and the debtor himself. Which then actually by placing a fiduciary guarantee certificate can guarantee creditors or the company in executing units from debtors who have broken promises or defaults.
Keywords: Fiduciary Guarantee, Financing Company, Leasing.Abstrak
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan hukum perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia dan bagaimana kedudukan kreditur terhadap obyek jaminan fidusia yang dibebankan kepada nasabah/debitur. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti yang diketahui sering dijumpai kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia atau difidusiakan lebih dari satu kali. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan agar memperoleh pinjaman dari kreditur yang lain sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Namun fakta yang terjadi dilapangan bahwa perusahaan pembiayaan yang banyak menderita kerugiaan akibat kelalaian dari debitur atau nasabahnya sendiri yang mengingkari perjanjian dan dalam proses pengembalian unit kendaraan di tangan debitur sulit untuk dieksekusi dan meskipun menggunakan sertifikat jaminan fidusia juga masih adanya debitur yang ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan dan telah disepakati antara perusahaan dengan debitur itu sendiri. Yang kemudian sebenarnya dengan diletakkan sertfikat jaminan fidusia dapan menajmin kreditur atau pihak perusahaan dalam mengeksekusi unit dari debitur yang telah ingkar janji atau wanprestasi.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Leasing, Perusahaan Pembiayaan
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN HAK AMIL DALAM OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU KOTA MAKASSAR
Full text linkAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembiayaan menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional dan sebagai sumber Amil dalam melaksanakan tugasnya di Lazismu Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Lazismu Kota Makassar, dengan pendekatan yuridis dan normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan gaji tiap amil dilihat dari potensi kinerja Amil, dan masing-masing sudah mempunyai standar khusus dari setiap pekerjaannya. Belum ada ketentuan atau referensi dari pusat terkait dengan gaji Amil, karena itu masih menerapkan kebijakan internal dalam menetapkan upah Amil, dengan tetap mengacu kepada ketentuan syariat sebesar 12,5%. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR, karena kemampuan dana Amil belum besar, peruntukan gaji amil dinilai sudah transparansi dengan melihat produktifitas dalam bekerja yang disesuaikan perolehan yang didapatkan dalam setiap tahunnya.
Kata Kunci: Hak Amil, Hukum Islam, Jaminan Pembiayaan, Pengelolaan Zakat.
Abstract
This research was motivated by financing using Amil's rights to finance operational activities and as a source of Amil in carrying out its duties in Lazismu Makassar City. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods carried out in Lazismu Makassar City, with a juridical and normative approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used are data collection, data processing, data presentation, then drawing conclusions. The results showed that the determination of each ammil salary was seen from the potential performance of Amil, and each already had a special standard of each job. There is no provision or reference from the center related to Amil's salary, because it still applies internal policies in setting Amil wages, while still referring to sharia provisions of 12.5%. In terms of salary provisions are still below the UMR standard, because the ability of Amil funds is not large, the allocation of amil salary is considered to have been transparent by looking at productivity in work that is adjusted for the acquisition obtained in each year.
Keywords: Amil Rights, Financing Guarantee, Islamic Law, Zakat Management
- …
