1,720,967 research outputs found
PENDIDIKAN MODERASI ISLAM MENURUT GUS DUR DAN BUYA HAMKA
Full text linkAbstrak
Absor, Ulil, 2022.Pendidikan moderasi Islam menurut Gus Dur dan
Buya Hamka. Tesis Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, Pembimbing: (1). Dr. H. Nurul Iman, Lc,
M.H.I (2). Dr. Wahyudi setiawan, M.Pd.I
Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
multikulturalisme seringkali memunculkan klaim kebenaran tunggal
sehingga memicu terjadinya aksi kekerasan, kebencian, sikap tidak
saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia.Oleh
karena itu kita perlu memahami tentang bagaimana konsep pendidikan
moderasi Islam dan bagaimana pandangan Gus Dur dan Buya Hamka
sebagai representasi tokoh Islam yang berpaham moderat serta apa
kontribusi kedua tokoh tersebut terhadap perkembangan Islam di
Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan
keilmuan dan mengetahui pentingnya pendidikan moderasi berislam
dalam kehidupan tentang pemikiran Gus Dur dan Buya Hamka dalam
kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode studi
pustaka (library research) karya asli kedua tokoh tersebut sebagai
sumber utamanya.
Adapun konsep dari pendidikan moderasi Islam di Indonesia
diantaranya Tawasuth atau mengambil sikap tengah-tengah, tidak
terlalu keras juga tidak terlalu bebas. Tawazun atau seimbang dalam
memahami dan mengamalkan segala aspek kehidupan. Tasamuh atau
toleransi / saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama
lain. I’tidal atau berdiri tegak, artinya berani mengambil sikap tegas.
Sebagaimana dalam pandangan Gus Dur bahwa dalam
menerapkan moderasi Islam harus bersifat demokratis dan berkeadilan
yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, kearifan
budaya dan kemajemukan masyarakat Indonesia tanpa adanya
diskriminasi. Sementara menurut Buya Hamka, pendidikan
moderasiyang memperhatikan mem profetik Islam, seperti
humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial.
Moderasi Islam yang diteladankan oleh kedua tokoh ini
merupakan wajah Islam Indonesia yang damai, harmonis dan toleran,
komprehensif, seimbang antara teks dan konteks, ketuhanan dan nilai�nilai kemanusiaan, individu dan kelompok, keagamaan dan
kebangsaan juga sikap dan cita-cita manusia dalam membentuk
pribadi yang soleh baik secara spiritual maupun sosial.
Kata kunci: Moderasi Islam, Gus Dur dan Buya Hamka
Konsep Pendidikan Prenatal Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah: Studi kasus kajian kitab Tuhfatul Maudūd bi Ahkāmil Maulūd
No full textABSTRAK
Dalam lingkungan keluarga dewasa ini, pendidikan prenatal masih sering dianggap hanya sebagai bentuk tradisi yang turun temurun, menjaga anak dalam kandungan sekedar merupakan kewajiban orang tua untuk mempunyai anak yang sehat dan lahir dengan sempurna, tidak cacat dan tidak keguguran. Sehingga pola gerak, tindak dan pola makanan ibu saat mengandung lebih dijaga dan diperhatikan. Bahkan ada keluarga di masyarakat yang menganggap itu bukan hanya tradisi tapi juga mitos (sangat sedikit yang memahami bahwa hal itu ada dasarnya dalam agama), sehingga ada anggapan bagi keluarga ibu hamil, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menyakiti manusia dan hewan karena akan mempengaruhi janin yang sedang dikandung.
Penelitian skripsi ini, mengacu pada konsep yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudūd bi Ahkāmil Maulūd. Dan mengambil judul Konsep Pendidikan Prenatal Perspektif Ibnu Qayyim Al- Jauziyah (Kajian Kitab Tuhfatul Maudūd bi Ahkāmil Maulūd). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui konsep pendidikan prenatal menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 2) untuk mengatahui aspek-aspek yang mempengaruhi pendidikan prenatal menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 3) mengetahui relevansi pendidikan prenatal dengan pendidikan Islam. Metode penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian library research yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan teknik analisis menggunakan content analysis (analisis isi).
Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: 1) Konsep Pendidikan Prenatal meliputi: a) adanya fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati sejak bayi dalam kandungan; 2) Aspek-aspek yang mempengaruhi pendidikan prenatal meliputi dua hal: a) aspek makanan, dan b) aspek lingkungan; 3) Relevansi konsep pendidikan prenatal menurut Ibnu Qayyim al-jauziyah meliputi: a) relevansi pendidikan prenatal dengan pendidikan Islam, antara lain: adanya sebuah proses, pertumbuhan jasmani dan rohani, potensi dasar, perhatian internal dan eksternal terhadap peserta didik dan berlandaskan al-Quran dan Hadits; b) relevansi pendidikan prenatal dan psikologi; antara lain menjaga aspek perasaan dan pikiran ibu hamil, serta pengaruh gen terhadap jenis kelamin dan keserupaan; dan c) relevansi konsep pendidikan prenatal dengan kedokteran; antara lain menjaga pola makanan dan kesehatan. Saran peneliti terhadap orang tua, para guru, dan masyarakat adalah hendaknya memperhatikan dan memberikan stimulus edukatif terhadap bayi dalam kandungan dan memahami adanya hubungan yang sangat erat dalam ranah kognitif, psikomotorik dan afektif antara guru dengan murid
Penetapan mustahiq zakat NU Care-LAZISNU Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19
Full text linkPenelitian ini berjudul: Penetapan Mustahiq Zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi oleh situasi Pandemi Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena dampak pandemi. Hal itu dikarenakan adanya pembatasan sosial yang di insrtuksikan oleh pemerintah melalui kebijakan social distancing dan physical distancing dalam PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). oleh sebab itu, membuat kondisi ekonomi masyarakat menjadi melemah. Penetapan calon mustahiq pada masa Pandemi Covid-19 sangat penting dilakukan karena saat ini umat manusia sedang dihadapkan dengan kondisi yang serba sulit dan banyak memerlukan bantuan baik dalam bentuk meteri maupun finansial. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui pertimbangan dalil Al-Qur’an atau undang-undang dalam menetapkan kriteria mustahiq zakat, bagaimana NU-CARE LAZISNU Kota Semarang dalam menentukan kriteria mustahiq zakat dan kriteria baru yang ditetapkan NU-CARE LAZISNU Kota Semarang dalam menetapkan kriteria mustahiq.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari amil NU CARE-LAZISNU Kota Semarang. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumentasi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk memperoleh informasi dan data-datanya peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dari data yang terkumpulkun, peneliti menganalisis mengunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa NU CARE-LAZISNU Kota Semarang menggunakan dalil Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Proses penetapan kriteria mustahiq zakat NU CARE-LAZISNU Kota Semarang dilakukan dengan tiga tahap yaitu, 1. Pendataan calon mustahiq, 2. Verifikasi data calon mustahiq, 3. Penetapan calon mustahiq dan pentasyarufan zakat. Kriteria baru untuk menetapkan mustahiq zakat selama Pandemi Covid-19 di NU CARE-LAZISNU Kota Semarang mengalami perubahan. Perubahan ini dapat dilihat dari indikator-indikator dalam menetapkan mustahiq zakat. Sebelum Pandemi Covid-19 indikator terdiri dari keadaan rumah, pekerjaan, penghasilan. Sedangkan pada masa Pandemi Covid-19 indikator dievaluasi dengan menambahkan kriteria baru calon mustahiq zakat yaitu. 1. Terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau kehilangan pekerjaan, 2. Mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha, 3. Keterbatasan waktu dalam bekerja yang mengakibatkan penurunan penghasilan. Calon mustahiq yang memiliki rumah bagus dan memiliki hak penuh atas rumah yang ditempati, namun memenuhi idikator baru tetap mendapakan bantuan zakat
Tindak pidana pencurian pada waktu bencana alam : analisis hukum pidana Islam terhadap pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP
Full text linkULIL ABSOR (NIM: 042211116).” TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU BENCANA ALAM (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 363 Ayat (1) Item 2 KUHP)”. Skripsi. Semarang: Program Strata 1 (S.1) Jurusan Siyasah JInayah (SJ) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang , 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:
1. Untuk mengetahui filosofi ketentuan pidana pencurian pada waktu bencana alam dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP.
2. Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam terhadap pencurian pada waktu bencana alam dalam pasal 363 Ayat 1 item 2 KUHP ?
Penelitian ini merupakan penelitian kwalitatif, Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah Metode Deskriptif Analitik, metode deskriptif-analitik peneliti gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Disampins itu, Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur/kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini. Secara umum pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal (doctrinal research). Mengingat sumber data yang digunakan adalah undang-undang, buku-buku/kitab-kitab, dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat normatif. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan filosofis agar penulis mampu menemukan, mengeksplisitkan dan merumuskan secara jelas konsepsi-konsepsi atau butir-butir filosofi yang tersembunyi (implisit) dalam data-data empiris.
Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan (pencurian) sering kali terjadi, dan kecenderungan masalah ekonomi merupakan pemicu utama meningkatnya kualitas dan juga kuantitas dari pada tindak pidana ini. Maka dari itu, para Hakim dituntut untuk benar-benar tegas dan proporsional dalam menjatuhkan pidana berdasarkan berat dan sifat dari tindak kejahatan. Tindak pidana pencurian pada waktu terjadi bencana alam termasuk jenis pencurian yang memberatkan, karena terdapat faktor pemberat di dalamnya, yaitu pada saat-saat atau keadaan-keadaan dan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan pencurian tersebut dilakukan. Maksudnya adalah, perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur yang lain, sehingga hukumannya menjadi diperberat.
Menurut penulis hal mendasar/filosofi dari pada adanya ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP, selain dari faktor kondisi/keadaan, juga terletak pada faktor moralitas si pelaku, yang mana tega memanfaatkan kondisi masyarakat (korban) yang sedang mengalami musibah bencana alam demi kepentingan pribadinya, karena kalau ditinjau dari segi ontologi hukum (hakekat hukum), hubungan antara hukum dengan moral itu sangat erat sekali, mengingat hukum merupakan alat untuk mengatur tingkah laku/perbuatan manusia.
Kemudian penulis melihat dari segi nilai keadilan, yang merupakan filosofi daripada hukum pada umumnya, dengan pemikiran bahwa, si korban (viktim) yang sedang terkena musibah, seharusnya mendapatkan pertolongan dari si pelaku kejahatan, bukan sebaliknya, si pelaku mencuri pada saat masyarakat sedang terjadi kekacauan.
Hukum pidana Islam (fiqih jinayah) memberikan klasifikasi terhadap jarimah pencurian, yaitu pencurian yang dikenakan hadd, dan pencurian yang dikenakan ta’zir. Dengan demikian, dapat penulis pahami bahwa, menurut perspektif hukum pidana Islam terdapat dua kategori dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian pada waktu bencana alam yaitu: Pertama, si pelaku bisa dikenakan hukuman hadd apabila si pelaku tidak mengalami kondisi bencana, seperti apa yang dialami oleh korban pencurian, dalam artian bahwa, si pelaku memang benar-benar menggunakan kesempatan kondisi bencana untuk keuntungan pribadinya, padahal dia tidak mengalami kondisi kepayahan/kekacauan. Kedua, si pelaku di jatuhi hukuman ta’zir manakala si pelaku mengalami kondisi bencana yang sama seperti yang dialami korban pencurian, dalam artian, karena si pelaku kelaparan disebabkan terkena musibah bencana, maka dari itu dia dipaksa oleh keadaan
Komparasi fatwa Dār Al-Iftā' Al Miṣriyyah No. 8623 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 tahun 2011 tentang ‘Amil Zakat Non Islam
Full text linkIndonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketetapan hukum antara fatwa Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah No. 8623, yang membolehkan keterlibatan non Islam dalam penyaluran zakat, dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa ‘Amil zakat harus beragama Islam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif, dengan menelaah sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadits, pendapat ulama empat mazhab, serta dokumen fatwa resmi dari kedua lembaga.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga sama-sama berlandaskan pada sumber hukum utama, yaitu Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan kedudukan ‘āmilīn ‘alayhā sebagai golongan penerima zakat. Namun, perbedaan muncul dalam penafsiran dan penerapan hukumnya. MUI memahami zakat sebagai ibadah mahdhah yang menuntut keimanan pelaksana, sehingga non Islam tidak diperkenankan menjadi amil. Sebaliknya, Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah menafsirkan zakat dalam kerangka sosial dan kemanusiaan, sehingga membuka ruang bagi non Islam untuk berperan dalam aspek administratif dan teknis, tanpa mengubah substansi ibadah zakat.
Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan terletak dalam hal penyebutan Hadits, metode istinbath, serta keputusan hukum dalam menentukan status agama ‘Amil Zakat. Sedangkan persamaannya terletak dari sisi dalil utama yang digunakan serta dalam mendefinikan ‘Amil Zakat. Kesimpulannya, kedua fatwa berorientasi pada kemaslahatan umat, namun berbeda dalam batasan peran non Islam dalam sistem pengelolaan zakat.
English
This study aims to analyze and compare the legal determinations between the fatwa of Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah No. 8623, which allows the involvement of non-Muslims in the distribution of zakat, and the fatwa of Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 of 2011, which affirms that zakat administrators (‘amil) must be Muslims. The research employs a normative-comparative juridical approach, examining Islamic legal sources such as the Qur’an, Hadith, opinions of the four schools of Islamic jurisprudence, and the official fatwa documents of both institutions.
The findings reveal that both institutions base their rulings on the same primary legal source, namely the Qur’an, Surah At-Taubah verse 60, which mentions ‘āmilīn ‘alayhā as one of the rightful recipients of zakat. However, differences arise in their interpretation and application. Majelis Ulama Indonesia (MUI) views zakat as a form of pure worship )‘ibādah maḥḍah) that requires the faith of its executor; thus, non-Muslims are not permitted to act as ‘amil. Conversely, Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah interprets zakat within a social and humanitarian framework, thereby allowing non Muslims to participate in administrative and technical aspects without altering the essence of zakat worship.
This study affirms that the differences lie in the citation of hadiths, the methods of legal derivation (istinbāṭ), and the legal rulings regarding the religious status of zakat administrators (‘āmil zakāt). Meanwhile, the similarities are found in the primary evidences used and in the definition of ‘āmil zakāt. In conclusion, both fatwas are oriented toward the public welfare (maṣlaḥah), but they differ in defining the boundaries of the role of non Muslims in the zakat management system.
Arabic
يهدف هذا البحث إلى تحليل ومقارنة الأحكام الشرعية بين فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ٨٦٢٣، التي تجيز مشاركة غيرالمسلمين في توزيع الزكاة، وفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٨ لسنة ٢٠١١، التي تؤكد أن العاملين على الزكاة يجب أن يكونوا من المسلمين. اعتمد البحث على المنهج الفقهي المقارن ذو الطابع القانوني المعياري، من خلال دراسة مصادر التشريع الإسلامي مثل القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وآراء الأئمة الأربعة، إضافةً إلى الوثائق الرسمية للفتويين.
أظهرت نتائج البحث أن المؤسستين تعتمدان على مصدرٍ شرعيٍ واحد، وهو قوله تعالى في سورة التوبة الآية (٦٠) التي تذكر العاملين عليها ضمن مصارف الزكاة. إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في تفسير النص وتطبيقه. فمجلس العلماء الإندونيسي يرى أن الزكاة عبادةٌ محضة تتطلب الإيمان من القائمين بها، ولذلك لا يُسمح لغير المسلمين بأن يكونوا عُمّالاً عليها. بينما تفسر دار الإفتاء المصرية الزكاة ضمن إطارٍ اجتماعيٍ وإنسانيٍ، مما يفتح المجال لمشاركة غير المسلمين في الجوانب الإدارية والفنية دون المساس بجوهر العبادة.
ويخلص البحث إلى أن هذا الاختلاف بين الفتويين يكمن في مسألة ذِكر الأحاديث، ومنهجية الاستنباط، والحكم الشرعي في تحديد الحالة الدينية لِـعامِل الزكاة. أمّا أوجُهُ التشابُه فتتمثَّل في الأدلة الأساسية المستخدمة وفي تعريف عامِل الزكاة. وخلاصة القول: إنّ كلتا الفتويين تهدفان إلى تحقيق مصلحة الأمة، غير أنّهما تختلفان في حدود دور غير المسلمين داخل نظام إدارة الزكاة
ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP, WORLD OF MOUTH DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Dealer Honda PT. Nusantara Sakti Semarang )
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup, WOM dan presepsi harga terhadap minat beli melalui keputusan pembelian di PT. Nusantara Sakti Semarang. Populasi adalah para konsumen yang menggunakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik dalam keseluruhan aktivitas utama bisnis seperti siklus pengeluaran, siklus penerimaan, serta siklus pengupahan dan penggajian.dari bulan Januari 2012 –2013 sejumlah 2639 orang. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menggunakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik dalam keseluruhan aktivitas utama bisnis seperti siklus pengeluaran, siklus penerimaan, serta siklus pengupahan dan penggajian, diperoleh jumlah sampel sebesar 100 orang. Alat analisisnya adalah path analisis, dimana sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup mempunyai pengaruh terhadap minat beli, dapat diartikan jika gaya hidup di mata konsumen positif, maka akan semakin meningkatkan minat beli. Pengaruh presepsi harga terhadap minat beli adalah signifikan, artinya Harga yang di tawarkan oleh PT. Nusantara Sakti Semarang sangat terjangkau, maka akan semakin meningkatkan minat beli. Pengaruh Wom terhadap minat beli adalah signifikan, dapat diartikan, maka bersedia membicarakan hal-hal yang baik kepada orang lain tentang pembelian di PT.Nusantara Sakti Semarang.Keputusan pembelian mampu menjadi variabel intervening antara gaya hidup, wom dengan presepsi harga. Keputusan pembelian mampu menjadi variabel intervening antara minat brli dengan keputusan pembeian. Keputusan pembelian tidak mampu menjadi variabel intervening antara minat beli dengan keputusan pembelian, dapat diartikan bahwa semakin minat beli yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan semakin meningkatkan bagi konsumen untuk memutuskan pembelian, akan tetapi hal itu tidak berpengaruh bagi konsumen.
Kata kunci : gaya hidup, word of mouth dan presepsi harga terhadap keputusan pembelian dengan minat beli
METODE IJTIHAD MUI SUMUT TENTANG PENETAPAN HUKUM PENGGUNAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH MASA PANDEMI COVID-19
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses ijtihad Majelis UlamaIndonesia Sumatera Utara dalam memutuskan fatwa penetapan hukum protokolkesehatan dalam pelaksanaan shalat dan menjelaskan praktik pelaksanaan sholatberjamaah di masa pandemiCovid-19. Jenis penelitian yang digunakan didalamtesis ini Sesuai dengan objek kajiannyayang dituangkan di sini, maka penelitian
yang dilakukan ini pada prinsipnya adalah penelitian kualitatif. , dalam hal iniadalah Mesjid dan masyarakat Muslim . Penelitian ini merupakan PenelitianEmpiris dengan pendekatan Case Approach dan Conseptual Approach.
Hasil penelitian tesis ini yaitu berdasarkan analisa penulis melalui hasilwawancara dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi SumateraUtara dan para pengurus BadanKemakmuran Mesjid dan jamaah mesjid bahwa
pelaksanaan protokol kesehatan terlaksana walaupun ada pihak yang tidak setujudan kontra dalam melaksanakannya disebabkan kurangnya kesadaranmasyarakat akan bahaya pandemi . Adapun mengenai ijtihad yang digunakan
oleh ulama, dalam hal ini MUI khususnya MUI Sumut yang diwakili oleh DewanKomisi Fatwa MUI Sumatera Utara bahwa metode ijtihad yang digunakanadalah Ijtihad Jama’I atau Ijtihad secara kolektif
Peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD Negeri Sarikarya pada materi satuan jarak dan kecepatan melalui model pembelajaran kontekstual
Full text linkPERAN GURU DALAM MEMBINA SANTRI TAHFIDZ DI PONDOK PESANTREN AL-BAROKAH YOGYAKARTA
Full text linkUlil Absor. “Peran Guru Dalam Membina Santri Tahfidz Di Pondok
Pesantren Al-Barokah Yogyakarta.” Skripsi. Yogyakarta. Program Studi
Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Alma Ata
Yogyakarta 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam
membina santri tahfidz di Pondok Pesantren Al-Barokah Yogyakarta, apa saja
hambatan atau kendala peran guru tahfidz di Pondok Pesantren Al-Barokah
Yogyakarta serta bagaimana cara untuk mengatasi hambatan atau kendala yang
ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun
subyek penelitiannya adalah guru tahfidz, pengurus putri, dan santri putri. Dalam
pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi,
dan triangulasi.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Peran guru dalam
membina santri tahfidz sudah berjalan dengan baik. Indikatornya adalah santri
merasa termotivasi dalam menghafal Al-Qur’an dan terdorong dengan nasihat
yang disampaikan oleh guru, keteladanan guru dalam keadaan atau kesibukan
apapun tetap memprioritaskan mengajarkan Al-Qur’an kepada santri, serta guru
sering mengarahkan santri untuk mengikuti dan mematuhi kegiatan yang ada di
pondok pesantren Al-Barokah. Adapun peran guru dalam membina santri tahfidz
di Pondok Pesantren Al-Barokah Yogyakarta diantaranya adalah: peran guru
sebagai teladan, motivator, pembimbing, inspirator, inisiator, fasilitator, pengelola
kelas, supervisor, dan evaluator. 2) Hambatan atau kendala peran guru tahfidz
diantaranya: kurangnya kesadaran santri dalam niat menghafal Al-Qur’an,
semangat santri tahfidz cenderung fluktuatif, santri terkadang memprioritaskan
tugas kampus atau sekolah, rasio guru dan santri timpang, tidak ada target khatam,
adanya rasa malas, santri keluar pondok atau boyong sebelum khatam, dan wali
santri kurang memperhatikan progress hafalan anaknya. 3) Cara untuk mengatasi
hambatan atau kendala yang ada adalah dengan memberikan nasihat dan motivasi
menghafal Al-Qur’an dan menjaganya, memberikan teladan dalam menjaga
hafalan dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an, meminta santri aktif mengikuti setiap
kegiatan ada di Pondok Pesantren Al-Barokah Yogyakarta, memberikan
punishment atau hukuman bagi santri yang melanggar peraturan.
Kata Kunci: peran guru, santri tahfid
Model Kepemimpinan Ketua Yayasan dalam mengembangkan Pendidikan Islam: Studi Multi Situs di Yayasan Pendidikan Islam Raden Fatah dan Sunan Ampel Kabupaten Probolinggo
No full textABSTRAK
Model kepemimpinan seorang pemimpin sangat mempengaruhi perkembangan sebuah lembaga, karena pada dasarnya, model kepemimpinan yang tepat dengan situasi dan kondisi lembaganya, akan berdampak pada terlaksananya program dan tercapainya tujuan. Kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektif dan efisiennya suatu organisasi atau instansi tertentu. Sebagaimana yayasan sebagai organisasi swasta yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan menangani beberapa lembaga pendidikan serta berada di sekitar lembaga pendidikan negeri dan swasta yang lain, menghadapi tantangan yang sangat berat baik dalam pengelolaan dan pengembangan, maupun adanya stigma negatif dari masyarakat terkait pendidikan Islam, sehingga hal tersebut membutuhkan peran seorang pemimpin dalam mengembangkan pendidikan yang mengejawantahkan nilai-nilai Islam dan mewujudkan pendidikan yang berdaya saing dan berdaya mutu. Adapun tujuan penelitian ini berfokus untuk: (1) mendiskripsikan pengembangan pendidikan Islam yang dilakukan oleh ketua Yayasan Raden Fatah dan Sunan Ampel Kabupaten Probolinggo, dan (2) mengungkap dan menganalisis model kepemimpinan ketua Yayasan Raden Fatah dan Sunan Ampel dalam mengembangkan pendidikan Islam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus dengan mengambil fokus di 2 situs atau multi situs. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) pengembangan pendidikan Islam yang dilakukan oleh ketua YPI Raden Fatah dan Sunan Ampel Kabupaten Probolinggo terklasifikasi menjadi pengembangan secara fisik dan non fisik, secara fisik meliputi hal-hal berikut: (a). pengembangan lembaga Pendidikan Islam (b). pengembangan sarana dan prasarana (SP), (c). pengembangan perpustakaan. Adapun secara non fisik meliputi: (a). peningkatan kualitas guru, (b). pengembangan bahasa asing, (c). pengembangan kreativitas. Adapun pengembangan tersebut dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, kepribadian ketua, adanya kerjasama dengan beberapa pihak, dukungan bawahan dan masyarakat. Namun yang membedakan, YPI Raden Fatah memiliki lembaga pendidikan islam lebih banyak dan sarana-prasarana yang lebih memadai daripada YPI Sunan Ampel. 2) model kepemimpinan yang diterapkan oleh ketua YPI Raden Fatah adalah kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan kharismatik. Sedangkan ketua YPI Sunan Ampel menerapkan model kepemimpinan kultural dan pseudo demokratis. Berdasarkan pengamatan peneliti, perbedaan model kepemimpinan yang diterapkan disebabkan beberapa faktor yaitu: perbedaan kecil dan besarnya kekuasaan, sifat dan kepribadian pemimpin dan bawahan, kelengkapan sarana dan prasarana, penghargaan dan sangsi, dan tantangan yang dihadapi.
ABSTRACT
The leadership model of chairman plays a significant role in the institution development. It also gives an impact towards the success of the program. Moreover, leadership is the considered factor in the effectiveness and efficiency of certain organizations or institutions. It is the fact that the foundation is as the private institutions concerning in the Islamic education and addressing several educational institutions either the public and or the private institutions. In addition, it faces a very tough challenge in the management and development as well as the negative stigma from the public related to Islamic education. Therefore, it it takes the role of a leader in developing educational embody Islamic values and education to realize a competitive and quality power.The purpose of this study focuses on : (1) to describe the development of Islamic education is conducted by Foundation chairman Raden Fatah and SunanAmpelProbolinggo, and (2) to reveal and analyze the model Foundation chairman Raden Fatah leadership and Sunan Ampel in developing Islamic education.
This research employs a qualitative approach which is specified in a case study with focusing on taking 2 site or multi sites. Moreover, the data collection techniques in this study are included in-depth interviews, observation and documentation which are done for checking the validity of the data through triangulation of sources and methods.
The results of the study show that: 1) Islamic education developed by the chairman of YPI Raden Fatah and SunanAmpelProbolinggo is classified into two kinds of elaboration: physical and non-physical. The physical elaboration includes the following points: (a). The development of Islamic education institutions (b). The development of infrastructure (SP), and (c). The development of library. Further, the non-physical elaboration includes: (a). Improving the quality of teachers, (b). Developing foreign language, and (c). Developing creativity. The elaboration of those both aspects above is done based on the values of Islam, the personality of the chairman, the cooperation with several parties, and the support from subordinates and community. However, beside those similarities, there are differences YPI Raden Fatah has more adequate Islamic educational institutions and infrastructures than the YPI Sunan Ampel has. 2) The leadership model adopted by YPI chairman Raden Fatah is transformational and charismatic leadership. In contrast, the chairman of SunanAmpel YPI applies cultural models and pseudo democratic leadership. Further, this research also yields that there are differences between those leadership models applied. Those differences are assumed due to several factors: the power, the characteristics and personality of the leader and the subordinates, the completeness of the facilities and the infrastructures, the rewards and sanctions, and the challenges faced
- …
